DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup mekanisme SP'!' dan SKT-Adat meliputi: a. penyelenggara SP'!' dan SKT-Adat; b. wilayah penerbitan SPT dan SKT-Adat; c. mekanisme SP'T; d. mekanisme SKT-Adat; e. sanksi; f. biaya penerbitan SP'!' dan SKT-Adat; dan g. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertibnya administrasi pertanahan perlu adanya peran Pemerinlah Daerah untuk membanlu masyarakat mencatat bidang tanah yang kepemilikannya belum terdaftar, secara berkesinambungan dan teratur berupa Surat Pernyataan Tanah;
c.bahwa dalam rangka pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat alas kepemilikan tanah adat, perlu adanya peran Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat a dat mencatat bidang tanah adat secara berkesinambungan dan teratu r berupa Surat Keterangan Tanah Adat;
d.bahwa untuk landasan dan kepastian hukum atas pembuatan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat perlu pengaturan tentang Mekanisme Penetapan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c d an huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Mekanisme Surat Pemyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat; Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; .: ~BAG HU!<\JM l<ASU8BAci7 tv

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupatcn Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
8.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasi onal Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pcmberian Hak Atas tanah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengem banngan Budaya 10. 11. Daerah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyaral<at Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568); Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pclimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; KAO,~G HUKUi,1 KASUflBAcl
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Oayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi l<alimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kaliman tan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 161); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan Menetapkan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG MEKANISME PENERBITAN SURAT PERNYATAAN TANAH DAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: l . Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

2.Pcmcrintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupali adalah Bupati Gunung Mas.
4.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
5.Desa atau disebut dengan nama lain, sel anjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Gunung Mas. KABAG H\JKdr,1
7.Kedamangan adalah suatu lembaga adat dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten dan tidak dapat dipisahkan.
8.Fungsionaris Lembaga Kedamangan adalah Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat dan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan.
9.Surat Pemyataan Tanah se1anjutnya disebut dengan SPT adalah surat pemyataan atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya yang telah dicatat dalam buku daftar SPT pada Kelurahan/Desa.
10.S urat Keterangan Tanah Adat selanjutnya disebut dengan SKT-Adat adalah surat keterangan atas bidang-bidang tanah adat yang sudah ada haknya yang telah dicatat dalam buku daftar SKT-Adat pada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.
11.Peta bidang tanah adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
12.Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran h ati nurani masyaral(at dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
13.Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bcrsama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. J 4. Tanah adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur tu run temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan hak ulayat.
15.Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik p ribadi yang diperoJeh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.
16.Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan masyarakat adat dayak bersangkutan.

Pasal 2

Mekanisme pembuatan SPT dan SKT-Adat dilaksanakan berdasarkan asas:

a.asas pengayoman;
b.asas sederhana;
c.asas aman;
d.asas terjangkau;
e.asas terbuka; dan
f.asas kepastian hukum. -- ::-t KABAG HUi<Ul.1 KASu rn.\C I PasaJ 3 SPT dan SKT-Adat bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya bertujuan:
a.untuk memberikan pernyataan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang tercatat pada buku daftar SPT;
b.untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat atas kepemilikan tanah adat yang tercatat pada buku daftar SKT-Adat; c . untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data pertanahan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang tanah yang sudah memiliki SPT dan SKT- Adat;
d.untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di wilayah yang belum terjangkau oleh Kantor Pertanahan. PasaJ 4 Ruang lingkup mekanisme SPT dan SKT-Adat meliputi:
a.penyelenggara SPT dan SKT-Adat;
b.wilayah penerbitan SPT dan SKT-Adat;
c.mekanisme SPT;
d.mekanisme SKT-Adat;
e.sanksi;
f.biaya penerbitan SPT dan SKT-Adat; dan
g.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARA SPT DAN SKT-ADAT PasaJ 5 Pembuatan SPT dan SKT-Adat bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Untuk rnelayani permohonan rnasyarakat dalam pembuatan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lu rah/ Kepala Desa dapat menerbitkan SPT.

Pasal 7

Untuk melayani permohonan masyarakat adat dalam pembuatan SKT- Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Damang Kepala Adat dapat menerbitkan SKT-Adat. KAOAG HUl(IJM {' ....., KASU8BAG '· ij>-

BAB III

WILAYAH PENERBITAN SPT DAN SKT-ADAT

Pasal 8

(1)Lurah/Kepala Desa dalam menerbitkan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi wilayah kerja Kelurahan/Desa yang bersangku tan.
(2)Pembuatan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Kelurahan/Desa.

Pasal 9

(1)Damang Kepala Adat dalam menerbitkan SKT-Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melipu ti wilayah kerja Kedamangan yang bersangku tan.
(2)Pembuatan SKT-Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Kedamangan.

BAB IV

MEKANISME SPT

Pasal 10

(1)SPT dibuat atas dasar permohonan dari pemegang hak atas bidang tanah untuk dilakukan peninjauan/pengukuran tanah.
(2)Pemohon sebagaimana dimaks ud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Lurah/Kepala Desa dengan melampirkan:
1. a.fotocopy identitas diri;
2. b.fotocopy surat bukti perolehan tanah atau surat pemyataan tentang kepemilikan tanah oleh pemohon; c . fotocopy surat lainnya yang ada hubungannya dengan permohonan SPT; dan
3. d.surat pemyataan Ketua RT setempat.
(3)Bagi pemohon yang menguasai tanah Negara dan tidak memiliki surat bukti perolehan tanah, maka hal tersebut disebutkan dalam surat pengantar Ketua RT.
(4)Ketentuan mengenai bentuk Surat Permohonan Peninjauan/Pengukuran Tanah sebagaimana dimal<sud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Ketentuan mengenai bentuk Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
(6)Ketentuan mengenai bentuk Surat Pernyataan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. -----a•-----n7 KABAG ~ UKUl.1 __!ASUBBAG_l 1· ~ ,____J___

Pasal 11

(1)Lurah/Kepala Desa dapat menolak untuk membuat SPT, jika:
1. a.pemohon tidak menunjukkan hak kepemilikan yang asli atau bukti kepemilikan yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar yang ada di Kantor Kelurahan/Desa;
2. b.tidak melampirkan surat pengantar dari RT setempat yang menerangkan bahwa pemohon benar menguasai bidang tanah tersebut; dan
3. c.obyek SPT sedang dalam sengketa; dan
4. d.obyek SPT yang dimohonkan dalam kawasan perijinan yang telah dikeluarkan olch Pcmerintah.
(2)Penolakan untuk membuat SPT diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan.

Pasal 12

Jenis penerbitan SPT meliputi:

a.penerbitan SPT untuk pertama kali; dan
b.penerbitan SPT dalam rangka pemeliharaan dala SPT.

Pasal 13

(1)Penerbitan SPT untuk pertama kali dilal<sanakan dengan pengukuran bidang tanah.
(2)Penerbitan SPT untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3)Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pemastian letak batas bidang tanah berdasarkan data dan keterangan dari pemohon SPT.
(4)Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Petugas yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa.
(5)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Penunjukan dari Lu rah/ Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…