DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Pembentukan Dan Jenis; 2. Susunan Dan Tipelogi; 3. Unit Pelaksana Teknis; 4. Kelurahan; 5. Staf Ahli; dan 6. Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas; Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, l(abupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pu1ang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); J3/\BAG HUKur.11 KASu8BAG I I \· r-7
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Dengan Persetuju an Bersam a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 4 . Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas. - Kt\BAG I-IUKUM KASv88AG · -
6.Daerah Otonom yang sela njutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, m elayani, memberdayakan, dan menyejahteral{an masyarakat.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. 11 . Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
12.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae:rah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
13.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
14.Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
15.Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
16.Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
17.Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanal{an kegiatan teknis operasional dan / a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: a . Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b . intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

( 1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten.

(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya:
1. a.pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan; dan b . koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup materi rnuatan Peraturan Daerah m1, meliputi: a . pembentukan dan jenis;

b.susunan dan tipelogi;
c.unit pelaksana teknis;
d.kelurahan;
e.staf ahli; dan
f.pendanaan. BABU PEMBENTUKAN DAN JENIS

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

a.Selaetariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan. BABID SUSUNAN DAN TIPELOGI

Pasal 7

Susunan dan tipelogi dari jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan Selaetariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
c.lnspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan lnspektorat tipe B;
d.Dinas, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peketjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggaral<ru1 urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 5 . Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusar, pemerintahan bidang sosia1;
5. 6.Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, bidang tenaga kerja, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
6. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perJindungan anak; ,- - - tt<ABAG HUKtm KASuBBAG .
7. 8.Dinas Pertanian tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
8. 9.Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhu bungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang perhubungan;
9. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe S, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipiJ;
10. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 12.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. 13.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. 14.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
14. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
15. 16.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang ketahanan pangan;
16. 17.Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
e.Badan, terdiri atas:
1. 1.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. 2.Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bi dang keuangan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah tipe B, melaksanalrn.n fungsi penunjang bidang keuangan sub pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Sepang tipe A;
2. 2.Kecamatan Kurun tipe A; 3 . Kecamatan Tewah tipe A;
3. 4.Kecamatan Kahayan Hulu Utara tipe A;
4. 5.Kecamatan Rungan tipe A; 6 . Kecamatan Manuhing tipe A;
5. 7.Kecamatan Mihing Raya tipe B;
6. 8.Kecamatan Darnang Batu tipe B;
7. 9.Kecamatan Miri Manasa tipe B;
8. 10.Kecamatan Rungan Hulu tipe B;
9. 11.Kecamatan Manuhing Raya tipe B; dan
10. 12.Kecamatan Rungan Barat tipe B.

Pasal 8

Ketentuan 1ebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rjncian tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

(1)Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e, dapat dibentuk UPTD dan UPTB .
(2)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, setelah dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)UPTD dan UPTB yang telah dibentuk sebelum dibentuknya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ten tang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru. BABV KELURAHAN

Pasal 10

(1)Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Carnat.
(2)Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
(3)Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, tata kerja Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Staf AhJj Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020