DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu: 1. Ketentuan Pasal 3; 2. Ketentuan Pasal 4; 3. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA; 4. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 8 (delapan) Pasal baru yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 44E, 44F, 44G dan Pasal 44H; 5. Ketentuan Pasal 64 diubah; dan 6. Di antara Pasal 65B dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 65C.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Ka1imantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran "' Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo.r 1409) 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pembe.rhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9.Peraturan Daerah Nornor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2015 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 220.a) sebagaimana telah diubah dengan Pe.raturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 252). Dengan Persetujuah Bersah1a DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATT GUNUNG MAS MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2 015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 220, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 220.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Kabupaten Gunung Mas Nomor 252, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 252.a), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai behkut

Pasal 3

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupalen yaitu bupali, pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virns Disease 2019 kabupaten; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(3)Tugas panitia pernilihan di kabupatert sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
1. b.melakukan bjmbjngan teknjs pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
2. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
3. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pem buatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
4. e.menyampajkan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
5. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di kabupaten;
6. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
7. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
  1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: PasallJ
(1)Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa di tingkat kecamatan.
(2)Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan pada panjtia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terditi dal'i:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, p1mpman kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
3. c.unsur terkait lainnya. ½<ABAG HUKUrl 1(/1.SUn.,I\G 1 { ~1
(3)Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa tii'1gkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona. Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya.
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten.
  1. 3.Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IUA sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
  2. 4.Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 8 (delapan) Pasal baru yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 44E, 44F, 44G dan Pasal 44H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a . melakukan pengukuran suhu tu buh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
1. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/ a tau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih; ~----11,A!? C\G HIJl<U111 K \c l.J.,, ',U · ~-1
2. c.penyediaan lempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan saru ng tangan sekali pakai;
3. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjagajarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
4. e.menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
5. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
6. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing- masing;
7. h.meJakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegialan;
  1. 1.penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; J. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/ a tau person el yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim clari satuan tugas Pe11anganan Corona Virus Disease 2019 Desa;

Pasal 44B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 44C

(1)Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a pada l<:egiatart pendaftaran, pengambilan noinoi- uru t dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pend ukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
1. b.pada kegiata11 Kampanye, melakl1kan ketentuan meliputi:
  1. 1.dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  2. 2.pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/ atau media sosial;
  3. 3.dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  4. 4.pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor uru t dan pesan Calon Kepala Desa;
  5. 5.bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  6. 6.Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
(3)Karnpanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hur'uf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
(4)Pengambilan nomor uru t sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh: a Calon Kepala Desa;
1. b.Panitia pemilihar1 Kepala Desa yahg terditi l<etua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
2. c.1 (satu) orang pen1/akilan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten; d 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan;
3. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan f 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(5)Dalam hal tetdapat unsur yahg tidak hadir sebaga:imana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 44D

(1)Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan mekanime meliputi:
1. a.melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
2. b.tersedianya pembatas transparan pada meJa panitia pemilihan Kepala Desa untu k menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
3. c.menetapkan ·waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara.
4. d.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Vi,us Disease 2019 serta penyusunart ta.ta letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jagajarak;
5. e.bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan a.lat tetes; dan f berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
(2)Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
2. b.panitia pemilihan Kepala Desa;
3. c.Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
4. d.l (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
5. e.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan; f 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tl1gas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
6. g.1 (satu) orang perwal<.ilan masing-masing dari Lembaga Kemasya:rakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(3)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara. -~ - - r(AB'\G JjlJKU r.~ l{A~UP.8 \G . ~ t

Pasal 44E

(1)Calon Kepala Desa Terpilih di.larang mengumpulkan orang banyak dan/atau menimbulkan keramaian yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
(2)Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung a tau virtual/ elektronik.
(3)Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh: a calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pend amping;
1. b.forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
2. c.camat;
3. d.perangkat acara; dan
4. e.undangan lainnya.
(4)Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen). Pasal 44F
(1)Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A sampai dengan Pasal 44E dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), meliputi: a teguran lisan;
1. b.teguran tertulis I;
2. c.teguran tertulis II; dan
3. d.diskualifikasi.
(3)Sanksi teguran bsan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
(4)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan.
(5)Sanksi tegurar1 lertulis 1 sebagaimana dimaksUd pada ayat (2) hu ruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
(6)Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada caJon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan.
(7)Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d dikenal<an kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan kepala desa tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.

Pasal 440

(1)Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendali kan.
(2)Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimalrnud pada ayat (l) diberlakukan bagi desa yang mengaJami situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 44.H
(1)Bupati melaporkan pelaksanaan PemiUhan Kepala Desa kepada Gu bernur Kaliman tan Tengah dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Peme1intahan Desa. '(2) Lapotah sebagaimaha d1makst1d pada ayat ( 1), meliputi : a Laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
1. b.Laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama l 4 (em pat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
  1. 5.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
(2)Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
(3)Biaya pemilihan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) dalam kondisi Corona. Virus Disease 2019 dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja clesa sesuai kernampuan keuangan desa.
(4)Biaya pemilihan sebagaimana dimal<sud pada a yat ( 1) dapat di dukung dari APBDesa apabiJa tidal< ada item belanja dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak.

6.Di antara Pasal 65B dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 65C, sehingga berbunyi sebagai berikut: KABAG HUKlHl Kt.SU 88 AG · '

Pasal 65C

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal, 13 Agustus 202 I SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, TTD YANSITERSON Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal, 13 Agustus 2021 BUPATI GUNUNG MAS, TTD JAYA SAMAYA MONONG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021 NOMOR291 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINS! KALIMANTAN TENGAH: 07,38/2021 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM .._,t.A.l'#,,UITO, SH 17 200501 1 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA I. UMUM Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan pada Pasal 49 bahwa ketentuan lebih lanjut peJaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan amanat peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi pada Tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20 l 5 ten tang Pemilihan Kepala Desa. Kemudian pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk perubahan atas peraturan daerah sebelumnya dan tidak menghilangkan atau mencabut substansi Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta Perubahannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nornor 3 Tahun 2018. Langkah penyesuaian atas dinamika perubahan Peraturan Perundang- Undangan serta untuk mengakomodir pelaksanan tahapan pemilihan Kepala Desa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan Daeral1 Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga dalam pemngaturannya perlu dilakukan beberapa perubahan terkait mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gunung Mas. II. PASAL DEMI PASAL PASALJ Pasal 3

Pasal 44E

Pasal 44F

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…