DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

regulasi_utama

Ringkasan

1. Penambahan Penyertaan Modal; dan 2. Penambahan pembangunan Jaringan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Tewah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, maka dipandang perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 l Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas; ~ ------r--:--.::-::--:-- .., KABAG HUl<Ur.1 KASll Rl3AG .

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik fndonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor J 7 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2008 tentang lnvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533); 1(/\BAG KU\(llt~
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); l 0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan 1nvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ketja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2017 tentang Per ubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 242.a);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Peme,intah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor l 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Atas Pcraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 272, Tambahan Lembaran Daeral1 Kabupaten Gunung Mas Nomor 272.a); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATT GU NUNO MAS MEMUTUSKAN: \(AS AG HU KUM PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lem baran Daerah Kabu paten Gu n u ng Mas Tahun 201 0 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali d iubah dengan Peraturan Daerah: a . Nomor 18 Tahun 201 2 tentang Per ubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 183); b . Nomor 1 Tahun 20 14 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 20 14 Nornor 203);

c.Nomor 2 Tahun 20 15 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahu n 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gu n ung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minu m (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gun ung Mas Tahun 2015 Nornor 2 17); d . Nomor 4 Ta hun 2 01 6 ten tang Pe1·ubahan Keempat Atas Pera turan Daerah Kabupa ten Gunung Mas Nomor 1 1 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 232);
e.Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2 01 0 ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Ma s pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nornor 241 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 24 I. a ); ~\ KABAG HUKUM KASU8B4.~
f.Nomor l Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Gunung Mas pada Per usahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 250, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 250.a); dan
g.Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 ten tang Penyertaan Modal Pernerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Mi11um (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 268, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 268.a);
h.Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 272, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 272.a), Diubah sebagai berikut:
1. 1.ketentuan Pasal 2B ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2A huruf a, dengan rincian sebagai berikut:

a.Penyertaan Modal Tahun 2006 yaitu aset PDAM Kabupaten Kapuas telah diserah terima pengelolaan kepada Peme1intah Kabupaten Gunung Mas dengan Berita Acara Bupati Kapuas Nomor: 028/997 /PDAM.2006 (0016/030/I/UM.2006) sebesar Rp.3.340.222.862,75 (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Koma Tujuh Puluh Lima Sen);
b.Penyertaan Modal Tahun 2007 sebesar Rp.1.149.485.200,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus De1apan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);
c.Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp. l.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
d.Penyertaan Modal Tahun 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah); "B'G HUKU1' KAS UBB1 : Lt,
e.Penyertaan Modal Tah un 201 2 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);
f.Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah);
g.Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp.2.159.500 .000,00 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
h.Penyertaan Modal Tahun 2015 sebesar Rp.2.159.500.000,00 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Sernbilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
1. 1.Penyertaan Modal Tahun 2016 sebesar Rp.1.500.000 .000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
j.Penyertaan Modal Tah un 2017 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
k.Penyertaan Modal Tahun 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
l.Penyertaan Modal Tahun 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
m.Penyertaan Modal Tahun 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ; dan
n.Penyertaan Modal Tahun 2021 sebesar Rp. 1.500.000 .000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
1. 2.Ketentuan Pasal 2C ditarnbahkan 1 (satu) huruf yaitu ff, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2C

Penyertaan Modal daJam bentuk Ba.rang Aset sebagairnana dimaksud dalam PasaJ 2A huruf b terdiri dari:

a.Mobil lzusu Tah un 2007 KH 9208 HU senilai Rp. 297.800.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
b.Mobil lzusu Tahun 2007 KH 9209 HU Senilai Rp. 297.800.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh 1'ujuh J uta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
c.Sarana Air Bersih di Desa Karnpuri dan Tewai Baru senilai Rp. 415.540.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); ~\ KA.SAG HUKU M l(ASU BBf,.,_a
d.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) di Kuala Kurun, 4 unit bor dan 1 buah pornpa distribusi senilai Rp. 467.500.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
e.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tum bang Talaken senilai Rp. 341 .600.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
f.Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp. 341.250.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
g.Pipa Distribusi dari depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum sampai Jalan Sangkurun senilai Rp.180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah); h . Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara senilai Rp.475.100.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
1. 1.Bangunan Gedung Kantor PDAM senilai Rp. 498.197.123,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan J uta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh 1'iga Rupiah); J . Tanah di Jalan Ahmad Yani dekat air terjun Batu Mahasur luas 11.178 m 2 , Surat Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 senilai Rp. 111. 780.000,00 (Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
k.Penambahan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) dalam rangka koneksi dengan instalasi pengolahan air yang baru di Kuala Ku run senilai Rp. 180.900.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
1. 1.Pembangunan Sistem Jaringan Pipa Dist:ribusi dan Sambungan Rumah IKK Kampuri (Desa Rangan Tate Kecamatan Mihing Raya) senilai Rp. 259.875.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
m.Penambahan Jaringan Pipa Distribusi dan SR di Desa Kampuii tahun 2012 senilai Rp. 323.250.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribli Rupiah); ' \\ n . Penambahan Jaringan Pipa distribusi di Kuala Kurun Tahun 2012 senilai Rp. 242.845.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Dela.pan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
o.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Turnbang Talaken Tahun 2012 senilai Rp. 242.445.200,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah). p . Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelu rahan Tumbang Talaken Tahun 2015 senilai Rp. 93.944.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
q.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Kampuri Tahun 2015 senilai Rp. 214.617.000,00 (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) ;
r.Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kuala Kurun Tahun 2015 senilai Rp.1.956.616.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
s.Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Bangunan IPA 1l PDAM Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 115.004.000,00 (Seratus Lima Belas Juta Empat Ribu Rupiah);
t.Bangunan Pelengkap Air Bersih Lain- lain/Sarana dan Prasarana Air Ber sih di Kuala Kurun Tahun 2016 senilai Rp. 914.932.800,00 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dela.pan Ratus Rupiah);
u.Bangunan Pembuangan Air Kotor Lain-lain/ Drainase Pembuangan Limbah SPAM POAM Tumbang Talaken Tahun 2016 senilai Rp. 213.520.200,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);
v.Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kelurahan Tumbang Miri Tahun 2016 senilai Rp.242.657.700 ,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) ; ~\ KABAG HUKUM
w.Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang/Sarana dan Prasarana Air Bersih di Sepang Simin Tahun 2016 senilai Rp.423.881.900,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
x.Pengembangan Jaringan Pipa ke Arah Desa Dandang Tah un 201 7 senilai Rp.635.500.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
y.Pengembangan Jaringan Pipa di Daerah Pasir Putih Kelurahan Tewah Tahun 2017 senilai Rp.1.205.936.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
z.Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Dahian Tambuk dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian Tambuk Tahap I (Tahun 2016) senilai Rp.540.264.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah; dan
2. 2.pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Dahian Tambuk Tahap II (Tah un 201 7) senilai Rp.1.514.310.500,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga total penyertaan modal senilai Rp.2.054.574.500,00 (Dua Miliar Lima Puluh Ernpat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah); aa. Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Kurun Hilir dan Kurun Seberang Tahun 2017 senilai Rp.2.313.363.500,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah); bb. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Pipa dan SR mendukung PDAM di Kecamatan Tewah Tah un 20 18 senilai Rp. 579.907 .000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah); cc. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Pipa dan SR mendukung PDAM di Desa Dahian Tambuk Tahun 2018 senilai Rp. 381.345.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah); ~ KA8AG HUKUM KA SUBR/> G dd. Pengembangan Jaringan Pipa di IKK Kurun Tahun 2018 senilai Rp. 391.368.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah); ee. Pengembangan Jaringan Pipa di IIU< Tewah Tahun 2018 senilai Rp. 883.000.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ju ta Rupiah); dan ff. Pembangunan Jaringan Air Minum lbu Kota Kecamatan Tewah Tahun 2018 senilai Rp. 5.457 .781.000,00 (Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di u n d angkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Gunung Mas. Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 25 November 2020 BUPATI GUNUNG MAS, ttd JAYA SAMAYA MONONG Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 25 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS, ttd YANSITERSON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 283 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 08, 63/2020. Salina n sesuai dengan aslinya Plt. KEPAL BAGIAN HUKUM, ANDI LACANDA TOEMON, SH NIP. 19811009 200803 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR ~ TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KESEMBlLAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MTNUM (PDAM) KABUPATEN GUNUNG MAS I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan Daerah. Salah satunya pada sisi pengelolaan sistem penyediaan air bersih. Namun daripada itu, dalam pemanfaatan penyediaan air bersih selain upaya peningkatan surnber pendapatan Daerah pula sebagai pelaksanaan amanat konstitusi dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dalam bidang Kecipta-karyaan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/ Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah clan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Daripada itu, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudka n sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah melakukan penye1taan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyeltaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas, sebaga:imana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyeltaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gunung Mas. ~\ Ketentuan dalam Peraturan Daerah terkait penyertaan modal m1 merupakan jumlah yang disertakan pada tabun 2021 dan disebutkan pula penyertaan modal yang telah dilakukan. Il. PASAL DEMI PASAL PASALI Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 9-W.~

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…