DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi: a. upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; b. pemenuhan hak anak; c. penguatan kelernbagaan; d. upaya pendampingan dan pernberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat; e. pengaduan; f. kebijakan dan strategi pogram; g. monitoring dan evaluasi; dan h. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jumlah pekawinan pada usia anak di Kabupaten Gunung Mas menunjukan angka yang tinggi dan memprihatinkan; c . bahwa perkawinan pada usia anal{ akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu perlu upaya upaya pencegahan terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak;
d.bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; Menginggat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 4 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Man usia (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Ka bu paten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu bli k Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksan aan Perlindungan Anak;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adaJah Kabupaten Gunung Mas 2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memrmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Gu nung Mas. 4 . Pencegah an adalah Proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
5.Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya- upaya yang berupa kebijal<an, program, kegiatan, aksi sosial serta upaya upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunung Mas. 6 . Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai su ami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7.Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang di1akukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 9 . Dispensasi Kawin adalah penetapan yang d iberikan oleh h akim untuk memberikan ijin bagi pria yang belum berusia 19 (Sembilan belas) ta11un dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan .
10.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optima] sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara. 12 . Orang tua adala11 ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ a tau ibu tiri, a tau wali yang dipercayal<an mampu menjalankan fungsi orang tua.
13.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, istri dan analmya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan analmya.
14.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organ isasi sosia1 dan a tau organisasi kemasyarakatan. 15 . Pemangku kepen tingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Peme1intah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta semua pihak yang secara langsung atau tidal< langsung melal<sanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
16.Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
17.Konselor ada1ah seorang yang mempunyai keahlian dalam melaku kan konseling atau penyuluhan.
18.Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar m enjad i lebih berdaya.
19.Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang seJanjutnya disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang penyelenggaraannya secara berjenjang di tingkat Kabupaten dan Kecamatan. .....-- - - --.--....-•- - ,<l\8f\j ► PJK L" il i<A,U8 8A.G:
20.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi, dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang diben tuk oleh pemerintah a tau berbasis masyarakat.
21.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyru sistem pembangunan berbasis hak anal{ melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
22.Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat KRA adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
23.Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat D / KRA adalah sistem pem bangunan di wilayah Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha yru1g terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
24.Gugus Togas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25.Gugus Tugas KRA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk Kecamatan Ramah Analc
26.Gugus Tugas D/KRA yang adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Desa/ Kelurahan Ramah Anak.
27.Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjunya disingkat RAD PPUA adalah dukumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua Pemangku Kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.
28.Penyidik Pegawai Negeri SipiJ yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaku kan penyidikan terhadap pelanggaran Peratu ran Daerah. -------,-- ---- ""';""",;"~
29.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yan g dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti.

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anal<, berasas:

a.non diskriminasi; b . kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan a nak;
d.partisipasi; dan
e.pemberdayaan.

Pasal 3

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, bertujuan u ntuk:

a.mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.mewujudkan anal< yang berkualitas, berakhlal< mulia dan sejahtera;
c.melindungi a:nak da:ri a:nca:man permasalahan sosial dala:m kehidupannya;
d.mencegah terjadinya tindaka:n kekerasan terhadap anal<;
e.meningkatkan kualitas kesehata:n ibu dan anak;
f.mencegah putus sekolah; dan
g.menurunkan angka kemiskinan;

Pasal 4

Sasa:ran dalam Peraturan Daerah ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat da:n seluruh pema:ngku kepen tingan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

a.upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
b.pemenuhan hak anak; c . penguata:n kelembagaan;
d.upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
e.pengadua:n;
f.kebijakan dan strategi pogram;
g.monitoring dan evaluasi; dan h.pendanaan.

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 6

Pencegahan Perkawinan Pada U sia Anak dilakukan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.orang tua;
c.anak;
d.masyaral<at; dan
e.pemangku kepentingan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan Kabupaten Layal{ Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
(2)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimal{sud pada ayat ( l) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumberdaya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
(3)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 8

(1)Orang tua bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak, dengan cara:
1. a.memberikan pendidikan karakter;
2. b.memberikan pendidikan keagamaan; c . memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya;dan
3. d.pendidikan kesehatan reproduksi.
(2)Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak dan menjaga agar anak tidak melakukan PerkawinanPada Usia Anak.

Pasal 9

Setiap a.nak berpera.n dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara antara lain:

a.menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarkat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan aajaran agamanya;
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
f.menyelesaikan pendidikan sesuai dengan wajib belajar;
g.memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
h.berpartisipasi dalam pembangunan. ' -<A8 ,:).C,LU'':J·-:--r-;,- >,' ~4-G_________, ~'- Y>- l_ _ PasaJ 10

(1)Tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.
(2)Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif daJam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
(3)Masyarakat dan pemangku kepentingan bertanggung jawab berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak bail< secara perorangan maupun kelompok.
(4)Peran rnasyarakat dapat dilakukan oleh orang peseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
(5)Peran masyarakat dilal<ukan dengan cara antara lain:
1. a.memberikan inforrnasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang undangan tentang anak;
2. b.memberikan masukan dalam dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anal<;
3. c.melaporkan kepada pihak benvenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak;
4. d.berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosiaJ bagi anak yang menikah paada usia anak; e . peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, Gugus Tugas KRA, Gugus Tugas O/KRA, FPK2PA, dan P2TP2A;
5. f.masyarakat dapat menyelenggarakan kesempatan bersama dan atau deklarasi Pencega han Perkawinan Pada Usia Anak bersama Pemrintah Daerah dan seluruh Pemangku Kepentingan; dan
6. g.peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbail< bagi anal<, keluarga dan kearifan lokal.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 11

(1)Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melalui pemenuhan Hak Anak meliputi: a . h ak sipil dan kebebasan;
1. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c . kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
2. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.hak anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidal< manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi: a . bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
1. b.anak yang terpisah dari orang tua;
2. c.dukungan kesejahteraan;
3. d.anal< yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
4. e.pengangkatan/adopsi anak;
5. f.tinjauan penempatan secara berkala; dan
6. g.kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.anak penyan.dang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejal1teraannya;
2. b.jaminan kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.standar hidup.
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan dari pendidikan; dan
3. c.kegiatan ]jburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…