DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 9 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Penyertaan Modal;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, inventasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah modal yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Lembaran seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 05 Seri E);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
7.Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut Bank Daerah Gunungkidul adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal kepada Bank Daerah Gunungkidul dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Daerah Gunungkidul bertujuan :
1. a.untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
3. c.menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Daerah Gunungkidul dilaksanakan dalam bentuk barang dan uang.
(2)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bank Daerah Gunungkidul senilai Rp3.679.900.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
1. a.sebidang tanah seluas 1.273m2 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) senilai Rp3.182.500.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. b.bangunan seluas 559m2 (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) senilai Rp497.400.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Bank Daerah Gunungkidul sebesar Rp96.320.100.000,00 (sembilan puluh enam milyar tiga ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada Tahun Anggaran dari tahun 1985 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp22.000.450.715,65 (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah enam puluh lima sen).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp74.319.649.284,35 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh lima sen).
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD maka dapat menjadi penambahan Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas dan kewajaran.
(2)Dalam hal terjadi :
1. a.keadaan kahar ;
2. b.keadaan tidak sehat pada Bank Daerah Gunungkidul yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
3. c.ketidakmampuan keuangan daerah; maka Penyertaan Modal tidak dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, inventasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah modal yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Lembaran seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 05 Seri E);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
7.Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut Bank Daerah Gunungkidul adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal kepada Bank Daerah Gunungkidul dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Daerah Gunungkidul bertujuan :
1. a.untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
3. c.menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Daerah Gunungkidul dilaksanakan dalam bentuk barang dan uang.
(2)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
1. a.sebidang tanah seluas 1.273m2 (seribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi) senilai Rp3.182.500.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. b.bangunan seluas 559m2 (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) senilai Rp497.400.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
(2)Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada Tahun Anggaran dari tahun 1985 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp22.000.450.715,65 (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah enam puluh lima sen).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp74.319.649.284,35 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh lima sen).
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD maka dapat menjadi penambahan Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas dan kewajaran.
(2)Dalam hal terjadi :
1. a.keadaan kahar ;
2. b.keadaan tidak sehat pada Bank Daerah Gunungkidul yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
3. c.ketidakmampuan keuangan daerah; maka Penyertaan Modal tidak dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.