DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp1.652.780.523.719,21 bertambah sejumlah Rp132.454.919.285,13 sehingga menjadi Rp1.785.235.443.004,34;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 17 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E). 19
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp1.652.780.523.719,21 bertambah sejumlah Rp132.454.919.285,13 sehingga menjadi Rp1.785.235.443.004,34 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp1.543.409.254.878,08
b.Bertambah Rp28.038.998.661,56 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.571.448.253.539,64 20
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp1.652.780.523.719,21
b.Bertambah Rp132.454.919.285,13 Jumlah belanja setelah perubahan Rp1.785.235.443.004,34 Surplus/(Defisit) Rp(213.787.189.464,70)
1. 3.Pembiayaan Daerah :
a.Penerimaan 1) Semula Rp117.545.240.786,13 2) Bertambah Rp124.821.275.588,57 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp242.366.516.374,70
b.Pengeluaran 1) Semula Rp8.173.971.945,00 2) Bertambah Rp20.405.354.965,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp28.579.326.910,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp213.787.189.464,70 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah : 1) Semula Rp145.856.402.583,18 2) Bertambah Rp13.471.206.940,48 Jumlah PAD setelah perubahan Rp159.327.609.523,66 21
2. b.Dana Perimbangan sejumlah 1) Semula Rp972.629.596.921,00 2) Bertambah Rp15.855.944.079,00 Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp988.485.541.000,00
3. c.Lain-lain pendapatan yang sah 1) Semula Rp424.923.255.373,90 2) Bertambah Rp1.288.152.357,92) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp423.635.103.015,98
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp28.083.980.000,00 2) Bertambah Rp1.450.650.000,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp29.543.630.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp24.197.965.613,00 2) Bertambah (Rp633.213.080,00) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp23.564.752.533,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp8.111.442.267,21 2) Bertambah Rp2.179.627.611,16 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp10.291.069.878,37 22
4. d.Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp85.463.014.702,97 2) Bertambah Rp10.474.142.409,32 Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp95.937.157.112,29
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp27.291.255.921,00 2) Bertambah Rp606.474.079,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp27.897.730.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp872.566.961.000,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp872.566.961.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp72.771.380.000,00 2) Bertambah Rp15.249.470.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp88.020.850,000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah Hibah setelah perubahan Rp0,00 23
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1) Semula Rp79.863.918.373,90 2) Bertambah Rp1.188.503.642,08 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp81.052.422.015,98
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp308.476.312.000,00 2) Bertambah Rp4.723.344.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp313.199.656.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 1) Semula Rp36.583.023.00,00 2) Berkurang (Rp7.200.000.000,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp29.383.025.000,00 24

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp1.148.349.737.646,03 2) Bertambah Rp4.817.298.679,63 Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp1.153.167.036.525,66
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp504.430.786.073,18 2) Bertambah Rp127.637.620.605,50 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp632.068.406.678,68
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp939.220.149.384,03 2) Bertambah Rp8.921.004.695,75 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp948.141.154.079,78
2. b.Belanja Bunga 1) Semula Rp18.850.000,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah belanja setelah perubahan Rp18.850.000,00
3. c.Belanja Subsidi 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp0,00 25
4. d.Belanja Hibah 1) Semula Rp31.262.072.092,00 2) Berkurang (Rp4.851.675.092,00) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp26.410.397.000,00
5. e.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp11.807.000.000,00 2) Berkurang Rp4.675.000.000,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp7.132.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa 1) Semula Rp5.223.363.360,00 2) Bertambah Rp2.752.868.900,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah perubahan Rp7.976.232.260,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik 1) Semula Rp158.818.572.810,00 2) Bertambah Rp3.907.339.500,00 Jumlah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah perubahan Rp154.911.233.310,00
8. h.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp2.000.000.000,00 2) Bertambah Rp6.577.439.675,88 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp8.577.439.675,88 26
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp44.555.038.850,00 2) Bertambah Rp1.321.588.850,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp45.876.627.700,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp262.110.840.701,50 2) Bertambah Rp50.655.149.051,50 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp312.765.989.753,00
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp197.764.906.521,68 2) Bertambah Rp75.660.882.704,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp273.425.789.225,68

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan 1) Semula Rp117.545.240.786,13 2) Bertambah Rp124.821.275.588,57 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp242.366.516.374,70
2. b.Pengeluaran 1) Semula Rp8.173.971.945,00 2) Bertambah Rp20.405.354.965,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp28.579.326.910,00 27
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 1) Semula Rp116.545.240.786,13 2) Bertambah Rp125.821.275.588,57 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) setelah perubahan Rp159.572.764.055,17
2. b.Jumlah Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
4. d.Penerimaaan Pinjaman Daerah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp1.000.000.000,00 2) Berkurang Rp1.000.000.000,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp0,00 28
6. f.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
2. b.Penyertaan Modal (investasiI) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp7.104.645.035,00 2) Bertambah Rp21.395.354.965,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp28.500.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp69.326.910,00 2) Bertambah Rp10.000.000,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp79.326.910,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp1.000.000.000,00 2) Bertambah (Rp1.000.000.000,00) Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00 29

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2015;
3.Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015;
5.Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2015;
6.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015; 30
7.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2015;
8.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2015;
9.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Tahun Anggaran 2015;
10.Lampiran VIII.1 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini Tahun Anggaran 2015 (Tahun Pertama);
11.Lampiran VIII.2 Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini Tahun Anggaran 2015 (Tahun Kedua);
12.Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerahTahun Anggaran 2015;
13.Lampiran X.1 Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2015;
14.Lampiran X.2 Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2015;
15.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2015. 31

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 15 Oktober 2015 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 15 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd BUDI MARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (11/2015) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM, HERY SUKASWADI, SH. MH. NIP. 19650312 198903 1 009

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 11 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2016