DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasar merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah semestinya apabila kewenangan urusan Pasar sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat, serta untuk menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing, perlu adanya pengaturan pengelolaan Pasar; 33
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 34
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT. 35

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi , dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya .
7.Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko, Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang dan/atau jasa melalui tawar menawar. 36
8.Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
9.Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
10.Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar.
11.Pengunjung ialah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan/atau jasa di Pasar.
12.Tempat Jualan adalah sarana dan prasarana di Pasar yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa Los, Kios, dan pelataran.
13.Kios adalah Tempat Jualan di Pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
14.Los adalah Tempat Jualan di Pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
15.Pelataran adalah Tempat Jualan di Pasar, umumnya berada di halaman Pasar dan/atau di luar bangunan Los/Kios.
16.Sarana dan Prasarana Pasar adalah bangunan dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lokasi Pasar. 37
17.Kartu Bukti Pedagang adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi identitas seseorang sebagai tanda bukti pedagang.
18.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Pasar dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan.
(2)Tujuan Pengelolaan Pasar adalah :
1. a.melestarikan keberadaan Pasar Rakyat dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah;
2. b.menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat;
3. c.memperoleh pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat keuangan daerah;
4. d.menjadikan Pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
5. e.menciptakan Pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. 38

BAB II

JENIS, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN KELAS PASAR

Pasal 5

Berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan, Pasar dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu :

a.Pasar Umum;
b.Pasar Hewan;
c.Pasar Unggas; dan
d.Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

Pasal 6

Pembagian wilayah dan nama Pasar ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Kelas Pasar ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi Pasar, luas Pasar, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta Sarana dan Prasarana yang tersedia.
(2)Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelas Pasar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. a.Pasar Kelas I;
2. b.Pasar Kelas II; dan
3. c.Pasar Kelas III.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan kelas Pasar diatur dalam Peraturan Bupati. 39

BAB III

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

Pasal 8

(1)Sarana dan Prasarana Pasar meliputi :
1. a.sarana dan prasarana pokok;
2. b.sarana dan prasarana penunjang.
(2)Sarana dan Prasarana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.kios;
2. b.los;
3. c.pelataran;
4. d.kantor;
5. e.area parkir dan bongkar muat;
6. f.kamar mandi dan toilet;
7. g.tempat ibadah;
8. h.sarana kebersihan;
9. i.jaringan air bersih;
10. j.jaringan listrik; dan
11. k.drainase.
(3)Sarana dan Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa fasilitas selain Tempat Jualan yang berfungsi memperlancar aktifitas Pasar yang terdiri dari :
1. a.sarana komunikasi;
2. b.sarana keamanan;
3. c.layanan kesehatan;
4. d.fasilitas pemadam kebakaran;
5. e.tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah; dan
6. f.sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai kebutuhan. 40
(4)Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi sarana dan prasarana Pasar sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pendirian, pembangunan kembali penghapusan, dan atau pemindahan Pasar.
(2)Dalam rangka pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pendirian Pasar dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan status kepemilikan hak atas tanah.
(2)Pendirian Pasar dapat dilakukan setelah dilakukan kajian rencana pendirian Pasar oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Pasar atau Tim Teknis yang ditugaskan oleh Bupati;
(3)Status kepemilikan hak atas tanah dalam pendirian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.tanah Pemerintah Daerah;
2. b.tanah Kas Desa.
(4)Pendirian Pasar diatas tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…