DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Mekanisme penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa; materi soal ujian dan calon Perangkat Desa yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa; pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, penetapan hasil ujian, dan pengumuman hasil ujian; pengangkatan Perangkat Desa, pelantikan Perangkat Desa dan pengucapan sumpah/janji; laporan hasil penjaringan dan penyaringan seleksi calon Perangkat Desa; masa jabatan Perangkat Desa; pemberhentian Perangkat Desa dan laporan pemberhentian; Perangkat Desa yang berhalangan; serta biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dan pelantikan Perangkat Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 6
12.Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
15.Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
16.Padukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
17.Calon Perangkat Desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Perangkat Desa.
18.Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
19.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Perangkat Desa melalui ujian tulis dan praktek. 7

BAB II

MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
(2)Proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
(3)Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang calon.

Pasal 3

(1)Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 8
(3)Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPD.
(4)Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
(5)Dalam hal Perangkat Desa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Perangkat Desa sampai dengan diumumkannya hasil ujian calon Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
(6)Dalam hal Perangkat Desa dibebastugaskan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harian yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
(7)Tembusan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
(8)Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diangkat dalam jabatan yang baru, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan lama oleh Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan. 9

Pasal 4

(1)Dalam rangka penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
(3)Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(4)Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
1. a.menyusun jadwal kegiatan;
2. b.menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
3. c.melakukan penjaringan bakal calon;
4. d.menerima pendaftaran;
5. e.melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa; 10
6. f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
7. g.membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
8. h.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa; dan
9. i.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(6)Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
(7)Panitia Pelaksana yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Dalam hal anggota Panitia Pelaksana mendaftar sebagai calon Perangkat Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhetikan dari keanggotaan Panitia Pelaksana dan diganti.
(2)Pergantian anggota Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 11

Pasal 6

Tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(4)huruf b sekurang-kurangnya memuat :
1. a.ketentuan umum;
2. b.penjaringan bakal calon;
3. c.pendaftaran calon;
4. d.penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa;
5. e.pelaksanaan ujian; dan
6. f.penelitian dan penetapan hasil ujian.

Pasal 7

(1)Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
(2)Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
(3)Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari :
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota. 12
(4)Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
2. b.mempersiapkan materi soal ujian;
3. c.menentukan kriteria penilaian;
4. d.menyelenggarakan ujian;
5. e.menetapkan hasil ujian;
6. f.membuat berita acara pelaksanaan ujian;
7. g.mempersiapkan segala seuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
8. h.melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala Desa.
(5)Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
(6)Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Tugas Panitia Pelaksana dan tugas Tim Penguji serta tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan. 13
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. d.berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
5. e.sehat jasmani dan rohani;
6. f.berkelakuan baik;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. h.belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri; dan
9. i.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. 14

Pasal 10

(1)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i adalah :
1. a.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. e.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
7. g.surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
8. h.surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
9. i.surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri; 15
10. j.surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
11. k.surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
12. l.fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
13. m.fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
14. n.daftar riwayat hidup;
15. o.foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
16. p.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. q.surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi
18. r.surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi perangkat desa lainnya; dan/atau
19. s.surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan lamaran menjadi Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati. 16

Pasal 11

(1)Dalam rangka penjaringan calon Perangkat Desa Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Perangkat Desa melalui pertemuan-pertemuan dan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, balai padukuhan atau media informasi lain.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.persyaratan;
2. b.ketentuan pendaftaran; dan
3. c.tempat dan waktu pendaftaran.
(3)Pendaftaran calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…