DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016 yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18 Desember 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); ~ 61 ~
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ~ 62 ~ dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; ~ 63 ~
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 12 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL ~ 64 ~ MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah : Rp1.739.998.448.710,19
b.Belanja Daerah : Rp1.758.138.711.553,44 (-) Surplus/(Defisit) : Rp(18.140.262.843,25)
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan : Rp43.171.589.753,25
2. 2.Pengeluaran : Rp25.031.326.910,00 (-) Pembiayaan netto : Rp18.140.262.843,25 Selisih lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp172.352.153.315,38
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp1.371.136.459.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp196.509.836.394,81
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp32.852.300.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp28.712.665.504,00 ~ 65 ~
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp10.291.069,874,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp100.496.117.937,38
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp27.517.205.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp954.997.369.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp388.621.885.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp0,00
2. b.Dana darurat sejumlah Rp0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp75.538.718.394,81
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp104.817.918,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp16.153.200.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.211.228.190.474,44
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp564.910.521.079,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp996.260.054.275,61
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp18.580.000,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp729.500.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp0,00 ~ 66 ~
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp7.650.029.500,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp203.665.865.200,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp2.904.161.498,83
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp31.247.064.997,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp255.464.894.972,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp260.198.561.110,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp43.171.589.753,25
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp25.031.326.910,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp43.171.589.753,25
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp0,00
3. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp0,00
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp24.962.000.000,00 ~ 67 ~
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp69.326.910,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
b.Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2016;
c.Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016;
e.Lampiran IVa Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2016;
f.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2016; ~ 68 ~
g.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2016;
h.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2016;
i.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Tahun Anggaran 2016;
j.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
k.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
l.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
m.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
n.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ~ 69 ~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 18 Desember 2015 Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BUDI ANTONO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 18 Desember 2015 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd SUPARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 14 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (14/2015) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM, HERY SUKASWADI, SH. MH. NIP. 19650312 198903 1 009

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…