DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 225

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Asas dan Tujuan; Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral; Usaha Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan; Izin Pertambangan rakyat; Izin Penggunaan Bahan Peledak; Penciutan Wilayah IUP; Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Berakhirnya Perizinan IUP dan IPR; Usaha Jasa Pertambangan; Penggunaan Tanah Untuk kegiatan Usaha Pertambangan; Peningkatan Nilai tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral; Pendapatan Negara dan Daerah; Tata Cara Penyampaian Laporan; Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat di Sekitar Wilayah Usaha Pertambangan; Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Penelitian dan pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan; Reklamasi dan Pascatambang; Jaminan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dengan tetap mengingat asas pemanfaatan dan pelestarian perlu pengaturan; ~ 2 ~
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Mineral; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); ~ 3 ~
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3527)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan ~ 4 ~ Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst; ~ 5 ~
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usulan Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 7 Seri C);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); ~ 6 ~
17.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertambangan mineral. ~ 7 ~
5.Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara ex- officio menduduki jabatan Kepala SKPD.
6.Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.
7.Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11.Komoditas Pertambangan Mineral adalah mineral logam (mangan, emas, tembaga); mineral bukan logam (fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, dolomit, kalsit, clay, dan pasir kuarsa); batuan (batu gamping, breksi batuapung, batupasir, batu pasir tufan, breksi andesit, tras, andesit, kalsedon, chert, tanah liat, tanah urug, pasir urug, batu kali, kerikil berpasir alami (sirtu), dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam).
12.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, ~ 8 ~ konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13.Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
14.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
15.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
16.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
17.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti ~ 9 ~ tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
24.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
27.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
30.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
31.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum ~ 10 ~ Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
33.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan sebagai uang jaminan untuk melakukan reklamasi lahan bekas pertambangan.
36.Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
37.Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. ~ 11 ~

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan usaha pertambangan mineral dikelola dengan berasaskan:

a.manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c.partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral adalah:

a.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna,berhasil guna, dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
d.mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat, regional, nasional dan internasional;
e.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat; dan
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral. ~ 12 ~

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

Pasal 4

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral meliputi:
1. a.berkoordinasi dengan Pemerintah dalam rangka penetapan WP, dan WUP;
2. b.menentukan WIUP mineral logam;
3. c.menentukan dan menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.
4. d.menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. e.pembuatan peraturan daerah tentang usaha pertambangan mineral
6. f.pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
7. g.pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
8. h.penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
9. i.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, dan informasi pertambangan di daerah;
10. j.penyusunan neraca sumber daya mineral; ~ 13 ~
11. k.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
12. l.pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
13. m.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan gubernur;
14. n.penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur;
15. o.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
16. p.peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
(2)Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 5

(1)Usaha Pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan pertambangan mineral.
(2)Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digolongkan atas :
1. a.pertambangan mineral logam;
2. b.pertambangan mineral bukan logam; dan
3. c.pertambangan batuan. ~ 14 ~
(3)Komoditas tambang dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan sebagai berikut:
1. a.mineral logam meliputi : mangaan, emas, dan tembaga;
2. b.mineral bukan logam meliputi : fosfat, zeolit, kaolin, feldspar, dolomit, kalsit, clay, batugamping untuk semen, dan pasir kuarsa;
3. c.batuan meliputi: batugamping, breksi batuapung, batupasir, batupasir tufan, breksi andesit, tras, andesit, kalsedon, chert, tanah liat, tanah urug, pasir urug, batu kali, kerikil berpasir alami (sirtu), dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam.

Pasal 6

(1)Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan di luar WIUP atau WPR.
(2)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin pertambangan dari Bupati.
(3)Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
1. a.IUP; dan
2. b.IPR.
(4)IUP diberikan kepada:
1. a.badan usaha berbadan hukum;
2. b.koperasi; dan
3. c.perseorangan
(5)IPR diberikan kepada:
1. a.koperasi;
2. b.kelompok masyarakat; dan
3. c.perseorangan ~ 15 ~
(6)Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak menggunakan fasilitas penanaman modal asing.
(7)Usaha pertambangan yang menggunakan fasilitas penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

(1)IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
1. a.badan usaha berbadan hukum;
2. b.koperasi; dan
3. c.perseorangan.
(2)Badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
(3)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
(4)Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; dan
2. b.badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.
(5)IUP yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b hanya dapat diberikan oleh Menteri. ~ 16 ~
(6)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
(7)Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 8

IUP diberikan melalui tahapan:

a.pemberian WIUP; dan
b.pemberian IUP.

Pasal 9

(1)WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
1. a.WIUP mineral logam;
2. b.WIUP mineral bukan logam; dan/atau
3. c.WIUP batuan.
(2)WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara lelang.
(3)WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 10

(1)Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
(2)Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP. ~ 17 ~
(3)Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP dalam hal:
1. a.badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (go public); atau
2. b.untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.

Isi peraturan

Teks225PDFHirarki

Memuat teks peraturan…