DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan pangan, yaitu: kewenangan, jenis dan tempat usaha pangan, fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan olahan, sertifikasi pangan olehan, peredaran pangan, bahan baku pangan, dan bahan tambahan pangan, larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, serta ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih banyak produk pangan tidak memenuhi syarat keamanan pangan, masih kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan tanggung jawab produsen pangan, serta kepedulian konsumen; 2
c.bahwa Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 4
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupaun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6.Usaha Pangan adalah kegiatan dalam rangka produksi pangan dan peredarannya.
7.Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. 6
8.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
10.Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memilik tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
11.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
13.Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan. 7
14.Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat,baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
15.Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang seharusnya dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang membahayakan kesehatan manusia.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-PIRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
18.Sertifikasi Laik Sehat adalah bukti tertulis yang diterbitkan untuk usaha pangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman untuk dikonsumsi. 8

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

a.menjaga pangan tetap aman, higienis, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
b.mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

a.tersedianya pangan yang memenuhi pesyaratan keamanan bagi kepentingan kesehatan;
b.terciptanya sistem keamanan pangan;
c.terciptanya pasar bagi produksi pangan di Daerah;
d.terwujudnya kegiatan penjaminan keamanan pangan; dan
e.memberikan jaminan keamanan pangan dan perlindungan bagi masyarakat.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Keamanan Pangan antara lain:

a.pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan; 9
b.pelaksanaan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar;
c.pelaksanaan sertifikasi Pangan Olahan untuk usaha pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan;
d.pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan; dan
e.melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.

BAB III

JENIS DAN TEMPAT USAHA PANGAN

Pasal 5

Jenis usaha pangan meliputi:

a.usaha pangan segar; dan
b.usaha pangan olahan

Pasal 6

Usaha pangan segar yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.usaha pangan hasil perikanan;
b.usaha pangan asal hewan; dan
c.usaha pangan asal tumbuhan. 10

Pasal 7

Usaha pangan olahan yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.usaha industri rumah tangga pangan; dan
b.usaha pangan siap saji.

Pasal 8

Tempat usaha pangan meliputi:

a.depot air minum;
b.restoran;
c.rumah makan;
d.jasa boga;
e.warung makan;
f.kafe dan sejenisnya;
g.toko pangan oleh-oleh;
h.restoran hotel;
i.kantin sekolah;
j.kantin rumah sakit;
k.instalasi gizi rumah sakit;
l.instalasi gizi klinik/puskesmas rawat inap;
m.asrama yang mengelola pangan;
n.panti asuhan; 11
o.pedagang kaki lima pangan;
p.pengolah dan pedagang makanan jajanan/keliling;
q.industri rumah tangga pangan;
r.depot pangan segar;
s.rumah potong hewan;
t.rumah potong ayam;
u.tempat pelelangan ikan; dan
v.tempat usaha pangan lainnya.

BAB IV

FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA PANGAN SEGAR DAN OLAHAN

Pasal 9

(1)Fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan olahan ditujukan untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan.
(2)Penerapan persyaratan teknis keamanan pangan segar dan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan segar dan olahan serta jenis dan/atau skala usaha.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan teknis keamanan pangan segar dan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12
(4)Bentuk fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan olahan antara lain:
1. a.peningkatan kemampuan berusaha;
2. b.fasilitasi akses permodalan;
3. c.fasilitasi peningkatan produksi;
4. d.pengembangan
5. e.jaringan dan promosi; dan
6. f.pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB V

SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

Pasal 10

(1)Pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga berkewajiban memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
(2)Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)Tata cara penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diatur dalam Peraturan Bupati. 13

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…