DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa; Pengangkatan; Pelantikan Perangkat Desa dan Pengucapan Sumpah/Janji; MAsa Jabatan Perangkat Desa; KEwajiban, Larangan, dan Hak Perangkat Desa; Tindakan Penyidikan Terhadap Perangkat Desa; Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa; PErangkat Desa Yang Berhalangan; Biaya Penyelenggaraan Pengisian dan Pelantikan Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5.Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan,dan pelaksana teknis.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
14.Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
15.Padukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
16.Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Perangkat Desa.

BAB II

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
(2)Proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 4

(1)Pengangkatan staf disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan staf diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. c.berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. d.berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
5. e.sehat jasmani dan rohani;
6. f.berkelakuan baik;
7. g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. h.belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri;
9. i.belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
10. j.terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum mendaftar bagi calon Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
11. k.terdaftar sebagai penduduk Padukuhan yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum mendaftar bagi calon Dukuh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
12. l.bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat Perangkat Desa; dan
13. m.bersedia bertempat tinggal di padukuhan yang bersangkutan selama menjabat Dukuh;
(2)Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(4)Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
(5)Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPD.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan lamaran menjadi Perangkat Desa dan kelengkapan administrasi calon perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 6

(1)Calon Perangkat Desa hasil penjaringan dan seleksi diangkat menjadi Perangkat Desa setelah dikonsultasikan oleh Kepala Desa dengan Camat.
(2)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi tertulis mengenai Calon Perangkat Desa.
(3)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELANTIKAN PERANGKAT DESA DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 7

(1)Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Sebelum dilantik Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
(3)Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu:
1. a.diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
2. b.diawali dengan ucapan “Saya berjanji dengan sungguh- sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
3. c.diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya“ untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
4. d.diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa“ untuk penganut agama Hindu;
5. e.diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha“ untuk penganut agama Budha.
(4)Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala bagian, Kepala Urusan, Dukuh, atau Staf adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 8

(1)Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Perangkat Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
(2)Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
(3)Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Desa ditandatangani oleh Kepala Desa yang mengambil sumpah, Perangkat Desa yang mengangkat Sumpah, Saksi, dan Rohaniwan.
(4)Serah terima Jabatan Perangkat Desa dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan di hadapan Kepala Desa pada saat setelah pelantikan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

BAB V

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN HAK PERANGKAT DESA

Pasal 10

(1)Perangkat Desa berkewajiban :
1. a.mengucapkan sumpah/janji;
2. b.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
3. c.mentaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada perangkat desa dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
5. e.menjunjung tinggi kehormatan desa, daerah, negara, dan martabat perangkat desa;
6. f.mengutamakan kepentingan desa, daerah, dan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
7. g.memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
8. h.bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan desa, daerah, dan Negara;
9. i.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan desa, daerah, negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
10. j.masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
11. k.menggunakan dan memelihara barang-barang milik desa, daerah, dan negara dengan sebaik-baiknya;
12. l.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
13. m.mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(2)Perangkat Desa dilarang :
1. a.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
2. b.melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah dan/atau Negara;
3. c.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
4. d.melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
5. e.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
6. f.bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
7. g.merugikan kepentingan umum;
8. h.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
9. i.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Desa dengan cara :
  1. 1.ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Perangkat Desa;
  3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Perangkat Desa lain; dan/atau
  4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
10. j.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
  1. 1.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  2. 2.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Perangkat Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
11. k.memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
12. l.memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati, dengan cara :
  1. 1.terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati;
  2. 2.menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  3. 3.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  4. 4.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Perangkat Desa dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
13. m.menyalahgunakan wewenang;
14. n.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
15. o.menjadi pengurus partai politik;
16. p.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
17. q.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
18. r.memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
19. s.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
20. t.menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
21. u.tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
22. v.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
23. w.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
24. x.merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan di desa bersangkutan;
25. y.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
26. z.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Perangkat Desa yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
(4)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan penghentian penghasilan tetap dan tunjangan serta dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(5)Perangkat Desa yang dikenai sanksi pemberhentian dapat mengajukan banding administratif kepada Bupati
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi, banding administratif, dan mulai berlakunya sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya memperoleh hak sebagai Perangkat Desa.
(2)Hak Perangkat Desa sebagaimana dimakud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penghasilan tetap setiap bulan;
2. b.tunjangan yang bersumber dari APBDesa;
3. c.cuti;
4. d.penerimaan lainnya yang sah; dan
5. e.memperoleh jaminan kesehatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…