DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sistematika RJPMD serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RJPMD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 ; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyususnan, Pegendalian dan 4 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Thun 2015-2019);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 5 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 01 Seri E); 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016- 2021.

BAB I

: Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul. 7
4.Rencana Pembangunann Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016- 2021, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan bupati tahun 2015.
(2)RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 {lima} tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 8
(3)RPJMD berfungsi sebagai :
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. b.bahan penyusunan dan penyesuaian Renstra Perangkat Daerah, dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran Daerah;
3. c.pedoman pemerintah daerah dalam menyusun RKPD; dan
4. d.acuan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(4)RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
(5)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Paasal 2 ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Penjabaran visi, misi dan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9

BAB II

: Gambaran Uum Kabupaten Gunungkidul;

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

BAB X

: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah melaksanakan Program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah. 10
(2)Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan melaksanakan verifikasi terhdap Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAN RPJMD

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan erundang-undangan; 11
c.terjadi perubahan yang mendasar, mencakup anatara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasioanl.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaiman dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 12 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 16 Agustus 2016 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 16 Agustus 2016 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd SUPARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM, HERY SUKASWADI, SH. MH. NIP. 19650312 198903 1 009 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3/2016) 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 I. Penjelasan Umum Sesuai ketentuan Undang-undang Nomot 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeraf beserta peraturan teknisnya, kepala daerah dan waki kepala daerah terpilih harus menyusun rencana pembangnan jangka menengah sesuai periode jabatannya. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gununkidul Tahun 2016-221 menghunakan pendekatan perencanaan, pendekatan olitik, teknokratik, partisipatif, atas bawak (top down) dan bawah atas (bottom up) sebagaimana dianatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Basional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. 14 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 meripakan penjabaran visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2015. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 disusun dengan berdasar pada arah kebijakan RPJPD Tahun 2005- 2025, memperhatikan RPJMD DIY Tahun 2012- 2017 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Strategi, kebijakan dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disusun siarahkan agar dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan pemerintah DIY serta pemerintah pusat. II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…