DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Dengan dibatalkannya penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Gunungkidul No. 15 Tahun 2012 diubah sebagai berikut: - Pasal 8, 10 dihapus; Pasal 9, 11, 15 dan 28 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Nomor 5161);
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 8 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL 5 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 7 Seri C) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 dihapus.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

(1)Tarif Retribusi dihitung berdasarkan penjumlahan dari perkalian setiap indeks variabel dan bobot dikali dengan harga konstanta untuk 1 (satu) menara yang ditetapkan kepada pemilik menara sebagai Wajib Retribusi.
(2)Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemanfaatan ruang;
2. b.ketinggian menara;
3. c.jenis menara;
4. d.jarak tempuh; dan 6
5. e.jumlah pengguna menara.
(3)Variabel, indeks, bobot, dan contoh perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 11

(1)Harga konstanta untuk 1 (satu) menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan sebesar 3.536.500,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
(2)Harga konstanta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan biaya operasional pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah dibagi dengan jumlah potensi menara Wajib Retribusi.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 15

(1)Pembayaran retribusi ditentukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak diterbitkannya SKRD. 7
(3)Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 28

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pelanggaran.
(4)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 28 Februari 2017 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 28 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4, 6/2017) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN UNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM, HERY SUKASWADI, SH.MH. NIP. 19650312 198903 1 009 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PU-VII/2014 telah membatalkan Penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Penjelasan pasal 124 berbunyi “Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan perhitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua persen) dari nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut”. Dengan putusan tersebut Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menggunakan klausul sebagaimana penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengingkat sebagai dasar dalam penetapan perhitungan tarif retribusi. 10 Dengan dibatalkannya penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Daerah masih memiliki kewenangan untuk menarik retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam pasal 110 ayat (1) huruf n Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk dapat menarik kembali retribusi secara syah maka Pemerintah Daerah dengan melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Adapun dasar pijakan utama berpedoman pada tatacara perhitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 151, pasal 152 dan pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara sebagai Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Tata cara perhitungan dan penetapan tarif retribusi adalah secara khusus masuk kreteria sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus yang dibuat mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tesebut. 11 Adapun besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan rumus berdasarkan perkalian antara penjumlahan koefisien 3 vareabel aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum dengan bilangan rupiah konstanta. Bilangan rupiah konstanta dihasilkan dari estimasi teknis perhitungan alokasi beban biaya pelayanan minimal yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa dalam pengendalian menara telekomunikasi di Lingkungan Kabupaten Gunungkidul. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pengendalian menara telekomunikasi sebagai Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Dengan pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalia Menara sebaagai dasar penarikan retribusi kepada wajib retribusi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas. 12 Angka 2 Pasal 9. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang adalah penempatan ruang bangunan menara telekomunikasi dalam wilayah tertentu dengan 4 (empat) kriteria meliputi:

1.kawasan permukiman;
2.kawasan industri;
3.pertanian lahan basah/kering; dan
4.hutan rakyat/produksi. Yang dimaksud dengan ketinggian menara adalah bangunan menara di atas tanah atau lahan yang berdiri secara vertical dari permukaan tanah sampai dengan puncak menara, ditetapkan criteria dengan skala ordinal sebagai berikut:

a.> 75 meter;
b.> 60-75 meter;
c.> 45 – 60 meter;
d.> 30 – 45 meter;
e.> 15 – 30 meter;
f.> 0 – 15 meter 13 Yang dimaksud dengan jenis menara adalah bentuk atau struktur menara telekomunikasi yang dibangun, ditetapkan menjadi 3 jenis sebagai berikut :
a.menara 4 kaki (rectangular tower);
b.menara 3 kaki (triangle tower);
c.menara pole (monopole tower). Yang dimaksud dengan jarak tempuh adalah jarak tempuh lokasi menara telekomunikasi dengan kriteria sebagai berikut:
a.dalam kota;
b.luar kota; Yang dimaksud dengan jumlah pengguna menara adalah banyaknya operator yang memanfaatkan menara telekomunikasi.
a.1 pengguna/operator;
b.2 pengguna/operator;
c.3 pengguna/operator;
d.4 pengguna/operator;
e.>4 pengguna/operator; Ayat (3) Cukup jelas. 14 Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas. Angka 6 Pasal 28. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 25 15 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TABEL VARIABEL, INDEKS, DAN CONTOH PERHITUNGAN TARIF A. Tabel Variabel dan Indeks No. Variabel Kriteria Indeks Bobot 1 2 3 4 5 I. Pemanfaat- an Ruang Kawasan Permukiman 1,5 0,20 Kawasan Industri 1,25 Pertanian Lahan Basah/Kering 1 Hutan Rakyat/Produksi 0,75 II. Ketinggian Menara > 75 meter 1,5 0,20 > 60-75 meter 1,25 > 45-60 meter 1 > 30-45 meter 0,95 > 15-30 meter 0,85 > 0-15 meter 0,75 16 1 2 3 4 5 III. Jenis Menara Menara 4 kaki 1,25 0,20Menara 3 kaki 1 Menara pole 0.75 IV. Jarak Tempuh Luar kota 1,25 0,20 Dalam Kota 0,85 IV. Ketinggian Menara 1 pengguna/operator 1,5 0,20 2 pengguna /operator 1,25 3 pengguna/operator 1 4 pengguna/operator 0,85 >4 pengguna/operator 0,75 Contoh Perhitungan Tarif Perusahaan penyedia menara telekomunikasi memiliki sebuah menara yang terletak di dusun Kenteng, desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari. Menara tersebut memiliki ketinggian 72 meter (tujuh puluh dua meter), lokasinya di permukiman penduduk, dengan jenis menara 3 kaki, digunakan bersama oleh 2 (dua) operator telekomunikasi dan telah dilakukan 12 (dua belas) kali kunjungan, maka data tersebut dikonversikan dalam bentuk Tabel sebagai berikut : No. Variabel Kriteria Indeks Bobot 1 2 3 4 5 I. Pemanfaat- an Ruang Kawasan Permukiman 1,5 0,20 Kawasan Industri - Pertanian Lahan Basah/Kering - Hutan Rakyat/ Produksi - 17 1 2 3 4 5 II. Ketinggian Menara > 75 meter - 0,20 > 60-75 meter 1,25 > 45-60 meter - > 30-45 meter - > 15-30 meter - > 0-15 meter - III. Jenis Menara Menara 4 kaki - 0,20Menara 3 kaki 1 Menara pole - IV. Jarak Tempuh Luar kota 1,25 0,20 Dalam Kota - V Jumlah Pengguna Menara 1 pengguna/operator - 0,20 2 pengguna /operator 1,25 3 pengguna/operator - 4 pengguna/operator - >4 pengguna/operator - Rumus Perhitungannya : Total Variabel = (Indeks Pemanfaatan Ruang x Bobot) + (Indeks Ketinggian Menara x Bobot) + (Indeks Jenis Menara x Bobot) + (Indeks Jarak Tempuh x Bobot) + (Indeks Jumlah Pengguna Menara x Bobot) = (1,5x0,20) + (1,25x0,20) + (1x0,20) + (1,25x0,20) + (1,25 x 0,20) = 0,30 + 0,25 + 0,20 + 0,25 + 0,25 = 1,25 Tarif Retribusi = Total Variabel x Harga Konstanta = 1,25 x 3.536.500,00 = 4.420.625,00 18 Sehingga Tarif Retribusi yang harus dibayarkan Penyedia Menara Telekomunikasi di dusun Kenteng, Ngalang Gedangsari adalah Rp 4.420.625,00 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 28

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 28

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009