DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Penyertaan Modal;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah modal yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 13);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 01 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
7.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Handayani adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa penyedian air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan permodalan.
(2)Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani bertujuan:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.menumbuhkan kemandirian; dan
3. c.menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Handayani dilaksanakan dalam bentuk barang dan uang.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.62.000.041.787,23 (enam puluh dua miliar empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen).
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melaksanakan Penyertaan Modal dalam bentuk barang senilai Rp. 49.619.070.399,82 (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah delapan puluh dua sen).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 1993 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
(3)Rincian Penyertaan Modal sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang pada Tahun Anggaran 2015 senilai Rp.1.397.256.387,41 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen).

Pasal 6

Pemerintah Daerah telah melaksanakan Penyertaan Modal dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 483.715.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan penyertaan modal sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan apabila Pemerintah Daerah menerima Program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi :

a.keadaan kahar; dan/atau
b.keadaan ketidakmampuan keuangan daerah; maka penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 tidak dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 25 Juni 2015 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 25 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd BUDI MARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 8 Snan sesuai dengan aslinya Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM, HERY SUKASWADI, SH. MH. NIP. 19650312 198903 1 009KABUPATEN GUNUNGKIDUL 1 009 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: 8/2015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL I. UMUM Dalam rangka meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Gunungkidul, dan untuk meningkatkan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dipandang perlu melakukan Penambahan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perusahaan Daerah lainnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2013 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah dengan Peraturan Daerah yang baru di samping itu terdapat perbedaan total penyertaan modal sebesar Rp.4.488.677.557,43 (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen), berupa penyertaan modal yang belum ditentukan statusnya, modal hibah, selisih likuidasi, akumulasi kerugian PDAM Tirta Handayani tahun 2012 dan rugi berjalan tahun 2012. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah modal yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 13);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 01 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
7.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Handayani adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa penyedian air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan permodalan.
(2)Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani bertujuan:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.menumbuhkan kemandirian; dan
3. c.menambah Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Handayani dilaksanakan dalam bentuk barang dan uang.
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.62.000.041.787,23 (enam puluh dua miliar empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen).
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melaksanakan Penyertaan Modal dalam bentuk barang senilai Rp. 49.619.070.399,82 (empat puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah delapan puluh dua sen).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 1993 sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
(3)Rincian Penyertaan Modal sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pasal 6

Pemerintah Daerah telah melaksanakan Penyertaan Modal dalam bentuk uang pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 483.715.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan penyertaan modal sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan apabila Pemerintah Daerah menerima Program Hibah Air Minum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal terjadi :

a.keadaan kahar; dan/atau
b.keadaan ketidakmampuan keuangan daerah; maka penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 tidak dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 8 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011