DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu: aksesibilitas, bantuan sosial, perempuan dengan disabilitas, statistik dan pengumpulan data, peran serta masyarakat, pengarusutamaan penyandang disabilitas, pembiayaan, penghargaan, serta Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Penyandang Disabilitas belum mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 3 Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
6.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4); 4
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 5
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak.
5.Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non-diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari Penyandang Disabilitas anak dan penghormatan atas hak Penyandang Disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka. 6
6.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8.Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
9.Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
10.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
11.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 7
13.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14.Bursa Kerja adalah kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, serta penyaluran dan penempatan pencari kerja.
15.Subkomite adalah lembaga yang melaksanakan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat kabupaten.
16.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.

Pasal 2

Pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan :

a.penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa diskriminasi;
d.partisipasi dan keterlibatan penuh dalam masyarakat
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.kesetaraan;
h.aksesibilitas; 8
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas dari anak dengan disabilitas;
j.inklusif;
k.perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

(1)Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. b.penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome;
3. c.penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian, serta disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif; dan
4. d.penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
(2)Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

BAB II

PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan :
1. a.sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;
2. b.akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
3. c.tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
4. d.guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
5. e.layanan pendidikan dasar gratis; dan
6. f.bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas yang kurang mampu.
(2)Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas. 10

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 6

Penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berkewajiban menerima serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi peserta didik dengan disabilitas.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik dengan disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi.
(2)Program persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memberikan kemudahan peserta didik dengan disabilitas untuk mengikuti sistem pendidikan inklusi. 11

Pasal 9

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kewenangannya.
(2)Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas.
(3)Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…