DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pencegahan Kekerasan, PENYEDIAAN LAYANAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAAN, PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pendanaan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan perkembangan sosial dan dalam rangka optimalisasi terhadap 2 perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan terhadap Perempuan dan Anak dari Kekerasan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir 3 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
2.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 5
4.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
5.Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
6.Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, eksploitasi, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, dan kekerasan lainnya.
7.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
8.Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum. 6
9.Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10.Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11.Pelindungan Khusus adalah pelindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 7
13.Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan danmengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh tenaga professional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
15.Konseling terhadap Korban adalah pemberian bantuan oleh seorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga meningkatkan pemahaman dan kemampuan psikologis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
16.Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan atau bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
17.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis dinas yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, pelindungan khusus, dan masalah lainnya. 8
18.Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis dinas yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, pelindungan khusus, dan masalah lainnya.
19.Forum Pelindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten, Kapanewon/kecamatan, dan Kalurahan/desa.
20.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara atau rumah singgah untuk korban, yang diberikan untuk memberikan pelindungan selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
21.Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/ satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha.
22.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 9
23.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Dinas, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.

Pasal 2

Pelindungan perempuan dan anak bertujuan untuk :

a.menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
b.memberikan pelindungan dan memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
c.mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan dan ekspolitasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
d.memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi;
e.memulihkan, menguatkan fisik dan mental perempuan dan anak korban kekerasan; dan 10
f.meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Bupati berwenang menyelenggarakan pelindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pencegahan kekerasan;
2. b.layanan terhadap korban kekerasan; dan
3. c.penguatan dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati menetapkan program dan kegiatan pelindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.program dan kegiatan aksi pelindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
2. b.program dan kegiatan aksi daerah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; 11
3. c.program dan kegiatan aksi perbaikan dan peningkatan pelayanan pelindungan perempuan dan anak dari kekerasan; dan
4. d.program dan kegiatan aksi pemberdayaan perempuan dari kekerasan.
(3)Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN

Pasal 5

Jenis kekerasan antara lain:

a.kekerasan fisik;
b.kekerasan psikis;
c.kekerasan seksual;
d.penelantaran;
e.eksploitasi; dan/atau
f.kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian. 12

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.perbuatan yang berupa pelecehan seksual:
b.pemaksaan hubungan seksual;
c.pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
d.pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain :

a.perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; 13
b.perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
c.perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
d.perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah :

a.perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 14
b.perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh;
c.memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
d.segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…