DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berKTP, berdomisili di Gunungkidul yang menghadapi masalah hukum.
4.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan dan memberikan Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
6.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
7.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
10.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi Bantuan Hukum.
11.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gunungkidul.
13.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
14.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
17.Pemerintah Daerah adalalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
d.menjamin kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
e.mewujudkan tepat sasaran pemberian dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pelayanan Bantuan Hukum.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pelayanan Bantuan Hukum.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;
2. b.menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola Anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien,transparan, dan akuntabel; dan
4. d.mengawasi dan memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi litigasi dan non litigasi.

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat:
  1. 1.penyidikan; dan/atau
  2. 2.penuntutan.
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
(2)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi perkara:
1. a.perdata;
2. b.pidana; dan
3. c.Tata Usaha Negara.

Pasal 7

Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kegiatan:

a.penyuluhan hukum;
b.konsultasi hukum;
c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
d.penelitian hukum;
e.mediasi;
f.negosiasi;
g.pemberdayaan masyarakat;
h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i.drafting dokumen hukum.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1)Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
(3)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
c.mendapatakan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
b.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…