DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan; Bab II : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; Bab III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup; dan Bab IV : Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lingkungan hidup tanpa pengelolaan yang baik sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul yang bersinergi, profesional, dan berkelanjutan, maka perlu pengaturan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2055; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Nomor 1 Tahun 2025 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2025

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2055.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.
4.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
5.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
6.Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.
7.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kelestarian dan keberlanjutan;
b.keserasian dan keseimbangan;
c.keterpaduan;
d.manfaat;
e.kehati-hatian;
f.keadilan;
g.ekoregion;
h.keanekaragaman hayati;
i.pencemar membayar
j.partisipatif;
k.kearifan lokal;
l.tata kelola pemerintah yang baik; dan
m.otonomi daerah.

Pasal 3

Maksud disusunnya RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Tujuan disusunnya RPPLH untuk:

a.melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
b.menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d.menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
e.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
i.mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j.mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 5

(1)RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(4)Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
3. c.perubahan kebijakan nasional dan/atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat strategis.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 7

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah melaksanakan RPPLH.
(2)Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan program.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama, dengan:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. c.pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
4. d.pihak lainnya.
(2)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun.
(3)Berdasaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi untuk dikonsultasikan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…