DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok : Penyertaan modal dasar PDAM Tirta Handayani.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan pada tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 55); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUGNKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
2.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
3.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Handayani adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa penyediaaan air minum milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan struktur permodalan.
(2)Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani bertujuan:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.menumbuhkan kemandirian; dan
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Modal dasar PDAM Tirta Handayani diubah dan ditetapkan sebesar Rp197.169.656.130,45 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen).

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dilaksanakan dalam bentuk barang dan uang.
(2)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp197.169.656.130,45 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp127.185.941.130,45 (seratus dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen).

Pasal 7

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian kewajiban Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran 1993 sampai dengan tahun anggaran 2019 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp72.949.987.964,32 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut :

a.Tahun Anggaran 1993 sebesar Rp813.035.807,00 (delapan ratus tiga belas juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah);
b.Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp26.247.713.273,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
c.Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp557.203.789,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
d.Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp621.246.503,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah);
e.Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp47.827.450,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
f.Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp21.332.043.577,82 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh dua sen);
g.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.397.256.387,41 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen); dan
h.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.791.218.126,09 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah sembilan sen); dan
i.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.142.443.051,00 (delapan miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah).

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp54.235.953.166,13 (lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah tiga belas sen).
(2)Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.853.205.166,13 (delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima ribu seratus enam puluh enam rupiah tiga belas sen);
2. b.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.382.748.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. h.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. i.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
10. j.Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 9

Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp69.983.715.000,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 10

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2019 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp19.983.715.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp483.715.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
b.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
c.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
d.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
e.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
f.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011