DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok : Penyertaan Modal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
2.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
3.Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut dengan PT. BPR BDG (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR BDG (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan struktur permodalan.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPR BDG (Perseroda) bertujuan untuk :

a.mengembangkan PT. BPR BDG (Perseroda);
b.memenuhi modal dasar;
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
d.menghilangkan praktik rentenir di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
e.meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah;
f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
g.meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melaksanakan Penyertaan Modal kepada PT. BPR BDG (Perseroda) dari Tahun Anggaran 1985 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk uang dan barang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PT. BPR BDG (Perseroda) dalam bentuk uang dari tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2031 ditetapkan sebesar Rp99.980.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
8. h.Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. i.Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
10. j.Tahun Anggaran 2031 sebesar Rp9.980.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Dalam hal jumlah penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd SUNARYANTA Diundangkan di Wonosari pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (10, 65/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA) I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka penambahan penyertaan modal kepada PT. BPR BDG (Perseroda). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah” adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Badan Layanan Umum (BLU), Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Badan Layanan Umum Daerah dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.
2.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
3.Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut dengan PT. BPR BDG (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR BDG (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan struktur permodalan.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. BPR BDG (Perseroda) bertujuan untuk :

a.mengembangkan PT. BPR BDG (Perseroda);
b.memenuhi modal dasar;
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
d.menghilangkan praktik rentenir di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
e.meningkatkan pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah;
f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
g.meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PT. BPR BDG (Perseroda) dalam bentuk uang dari tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2031 ditetapkan sebesar Rp99.980.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
8. h.Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. i.Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
10. j.Tahun Anggaran 2031 sebesar Rp9.980.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

(1)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Dalam hal jumlah penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.