DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran, Tanggung Jawab, Dan Hak Pemuda, Perencanaan, Pelaksanaan, Prasarana Dan Sarana Kepemudaan, Koordinasi Strategis Lintas Sektor Dan Kemitraan, Organisasi Kepemudaan, Penghargaan, Pemantauan Dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat Dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar dalam pembangunan yang perlu dikembangkan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa diperlukan payung hukum yang mengatur pelayanan kepemudaan di Kabupaten Gunungkidul;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
2.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
3.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
4.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
5.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
6.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
7.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat daerah kabupaten yang berisi program dan kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
8.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
9.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14.Forum Kepemimpinan Pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan Pemuda.
15.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau nonmateriil.
17.Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
19.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
20.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
21.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pelayanan Kepemudaan berdasarkan pada asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan;
j.inklusif; dan
k.kemandirian.

Pasal 3

Pelayanan Kepemudaan bertujuan:

a.mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalisme Pemuda;
c.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, Masyarakat, bangsa, dan negara;
d.melindungi Pemuda dari pengaruh destruktif;
e.mengurangi angka pengangguran di Daerah; dan
f.meningkatkan kesejahteraan di Daerah.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a.melaksanakan kebijakan nasional Kepemudaan;
b.menetapkan kebijakan Daerah; dan
c.mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi dalam rangka Pelayanan Kepemudaan di Daerah;
b.merumuskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Kepemudaan di Daerah;
c.menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
d.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.merumuskan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Kepemudaan;
b.melaksanakan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah;
c.memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam Pelayanan Kepemudaan;
d.mendorong peningkatan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Daerah; dan
e.menyediakan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam setiap aspek pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan:
1. a.menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap Masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan/atau
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri; dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…