DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal; Kriteria dan Jenis Produk Lokal; Pembentukan Sentra Produk Lokal Terpadu; Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelindungan terhadap produk lokal di Kabupaten Gunungkidul dilakukan agar keberadaan produk lokal tetap terjaga serta memiliki kualitas dan daya saing;
c.bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelindungan produk lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Produk Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Lokal adalah produk-produk berupa barang maupun jasa yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan hasil karya budaya lokal yang bernilai ekonomis.
2.Pelindungan Produk Lokal adalah upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menjaga Produk Lokal dari ancaman kerusakan atau kemusnahan melalui pemberian fasilitas bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan untuk meningkatkan kemampuan serta daya saing usaha Produk Lokal.
3.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa yang berbadan hukum dan didirikan oleh kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
7.Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pelindungan Produk Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.kepentingan umum;
c.kemandirian;
d.kearifan lokal;
e.kelestarian lingkungan; dan
f.berkelanjutan.

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam memberikan Pelindungan Produk Lokal agar keberadaannya tetap terjaga serta memiliki kualitas dan daya saing.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.mewujudkan kebijakan Pelindungan Produk Lokal yang sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha dan perkembangan pasar;
2. b.mendorong pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. c.meningkatkan penggunaan serta daya saing Produk Lokal; dan
4. d.memberikan fasilitasi Pelindungan Produk Lokal secara berkelanjutan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PRODUK LOKAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Produk Lokal di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk:

a.penyusunan data dan peta potensi Produk Lokal;
b.kemudahan perizinan dan pelayanan penanaman modal;
c.fasilitasi keterlibatan Tenaga Kerja Lokal;
d.fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
e.fasilitasi pemasaran dan penggunaan Produk Lokal;
f.fasilitasi sarana dan prasarana kerja;
g.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
h.fasilitasi kemudahan akses pembiayaan usaha;
i.fasilitasi penelitian dan penerapan teknologi; dan/atau
j.pemberian insentif dan/atau bantuan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyusunan data dan peta potensi Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan Pelindungan Produk Lokal.
(2)Data dan peta potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.jenis dan sebaran Produk Lokal di Daerah;
2. b.profil Pelaku Usaha dan kapasitas produksi; dan
3. c.klasifikasi Produk Lokal unggulan berbasis wilayah.
(3)Penyusunan data dan peta potensi Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoodinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(4)Hasil penyusunan dan peta potensi Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam basis data digital yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(5)Basis data digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan data dan kebutuhan Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan data dan peta potensi Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan kemudahan perizinan dan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b kepada Pelaku Usaha Produk Lokal.
(2)Pemberian kemudahan perizinan dan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
(3)Pemberian kemudahan perizinan dan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi keterlibatan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
(2)Fasilitasi keterlibatan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
1. a.mengutamakan tenaga kerja yang berasal dari Daerah sesuai dengan kompetensinya;
2. b.menyediakan informasi data pencari kerja; dan
3. c.menyelenggarakan bursa atau pameran kerja.
(3)Fasilitasi keterlibatan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
(2)Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi jenis kekayaan intelektual kepada Pelaku Usaha Produk Lokal;
2. b.pemetaan potensi kekayaan intelektual atas Produk Lokal yang didaftarkan;
3. c.pemberian bantuan teknis dan administratif dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual; dan
4. d.fasilitasi biaya pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan/atau ekonomi kreatif.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
(2)Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
1. a.promosi dan penyebarluasan informasi pasar; dan
2. b.penyediaan fasilitas pemasaran Produk Lokal.
(3)Fasilitasi pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…