DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp1.837.111.037.682,34 bertambah sejumlah Rp197.669.713.807,16 sehingga menjadi Rp2.034.780.751.489,50

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp1.837.111.037.682,34 bertambah sejumlah Rp197.669.713.807,16 sehingga menjadi Rp2.034.780.751.489,50 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan :
1. 1.Semula Rp1.819.288.230.053,78
2. 2.Bertambah Rp33.954.226.187,73 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.853.242.456.241,51
b.Belanja Daerah :
1. 1.Semula Rp1.837.111.037.682,34
2. 2.Bertambah Rp197.669.713.807,16 Jumlah belanja setelah perubahan Rp2.034.780.751.489,50 Surplus/(Defisit) Rp(181.538.295.247,99)
c.Pembiayaan Daerah :
1. 1.Penerimaan pembiayaan daerah 1) Semula Rp31.322.807.628,55 2) Bertambah Rp169.730.421.804,44 Jumlah penerimaan Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp201.053.229.432,99 5
2. 2.Pengeluaran pembiayaan daerah 1) Semula Rp13.500.000.000,00 2) Bertambah Rp6.014.934.185,00 Jumlah pengeluaran Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp19.514.934.185,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp181.538.295.247,99 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah : 1) Semula Rp192.374.661.747,09 2) Bertambah Rp71.087.631.957,05 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp263.462.293.704,14
2. b.Dana Perimbangan : 1) Semula Rp1.356.665.459.114,00 2) Berkurang Rp(87.955.185.679,00) Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp1.268.710.273.435,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp270.248.109.192,69 2) Bertambah Rp50.821.779.909,68 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp321.069.889.102,37 6
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Hasil Pajak Daerah 1) Semula Rp37.525.500.000,00 2) Bertambah Rp3.753.222.055,00 Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan Rp41.278.722.055,00
2. b.Hasil Retribusi daerah 1) Semula Rp31.849.757.986,00 2) Bertambah Rp384.170.824,00 Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan Rp32.233.928.810,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp13.660.322.875,00 2) Berkurang Rp(571.322.704,11) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp13.089.000.170,89
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 1) Semula Rp109.339.080.886,09 2) Bertambah Rp67.521.561.782,16 Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp176.860.642.668,25 7
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp30.826.246.000,00 2) Berkurang Rp(209.257.565,00) Jumlah Hasil pajak/ Bagi Hasil bukan pajak setelah perubahan Rp30.616.988.435,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp1.024.163.716.014,00 2) Berkurang Rp(85.942.580.014,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp938.221.136.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp301.675.497.100,00 2) Berkurang Rp(1.803.348.100,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp299.872.149.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.Pendapatan Hibah : 1) Semula Rp3.800.000.000,00 2) Bertambah Rp950.846.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp4.750.846.000,00 8
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya : 1) Semula Rp82.210.112.192,69 2) Bertambah Rp3.926.500.010,68 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp85.506.612.203,37
3. c.Dana penyesuaian dan Otonomi khusus : 1) Semula Rp132.353.781.000,00 2) Bertambah Rp28.314.216.000,00 Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp160.667.997.000,00
4. d.Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya : 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp18.260.217.899,00 Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp18.260.217.899,00
5. e.Dana Insentif Daerah 1) Semula Rp51.884.216.000,00 2) Bertambah Rp0,00 Jumlah dana insentif daerah setelah perubahan Rp51.884.216.000,00 9

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp1.161.905.599.832,33 2) Bertambah Rp5.212.395.839,91 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp1.167.117.995.672,25
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp675.205.437.850,00 2) Bertambah Rp192.457.317.967,25 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp867.662.755.817,25
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp891.721.275.757,34 2) Berkurang Rp(5.744.898.655,77) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp885.976.377.101,57
2. b.Belanja Hibah 1) Semula Rp21.566.994.100,00 2) Bertambah Rp2.379.105.900,00 Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp23.946.100.000,00
3. c.Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa: 1) Semula Rp8.467.517.875,00 2) Bertambah Rp1.166.542.425,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Setelah perubahan Rp9.634.060.300,00 10
4. d.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi, Kab./Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik: 1) Semula Rp237.149.812.100,00 2) Bertambah Rp723.200.000,00 Jumlah belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi, Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah perubahan Rp237.873.012.100,00
5. e.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp3.000.000.000,00 2) Bertambah Rp6.688.446.170,68 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp9.688.446.170,68
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp35.303.904.200,00 2) Bertambah Rp9.469.184.000,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp44.773.088.200,00
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp299.234.554.627,00 2) Bertambah Rp92.105.739.663,25 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp391.340.294.290,25
3. c.Belanja Modal 1) Semula Rp3402.666.979.023,00 2) Bertambah Rp90.882.394.304,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp431.549.373.327,00 11

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(3)terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp31.322.807.628,55 2) Bertambah Rp169.730.421.804,44 Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp201.053.229.432,99
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1) Semula Rp13.500.000.000,00 2) Bertambah Rp6.014.934.185,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp19.514.934.185,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) 1) Semula Rp31.322.807.628,55 2) Bertambah Rp169.759.628.304,44 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) setelah perubahan Rp201.082.435.932,99
2. b.Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp0,00 2) Berkurang Rp(29.206.500,00) Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp(29.206.500,00) 12
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 1) Semula Rp13.500.000.000,00 2) Bertambah Rp5.000.000.000,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp18.500.000.000,00
2. b.Pengembalian Dana Transfer 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp1.014.934.185,00 Jumlah pengembalian dana transfer setelah perubahan Rp1.014.934.185,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2017; 13
c.Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017;
e.Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2017;
f.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017;
g.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2017;
h.Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2017; 14
i.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2017;
j.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2017;
k.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2017;
l.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
m.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
n.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 15 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 31 Oktober 2017 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 31 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (12, 56/2017). Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN UNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM, HERY SUKASWADI, SH.MH. NIP. 19650312 198903 1 009

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…