DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu pengaturan mengenai pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 1954);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu.
3.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
4.Pengelolaan TIK adalah kerangka kerja yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TIK.
5.Investasi TIK adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6.Bisnis TIK merupakan serangkaian kegiatan teknis dan non-teknis terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
12.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7.Peta Jalan (roadmap) adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
8.Rencana Induk untuk TIK yang selanjutnya disebut RITIK adalah dokumen perencanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9.Telematika adalah sinergi teknologi telekomunikasi dan informatika untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem digital.
10.Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keaslian (authentication), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), dan kenirsangkalan (nonrepudiation) Informasi.
11.Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
12.Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) yang selanjutnya disingkat SPBE adalah pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
16.Smart City adalah kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, terdiri atas 6 (enam) dimensi, yaitu smart economy, smart people, smart government, smart mobility, smart environment, dan smart living.
17.Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
18.Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
19.Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan kemanan siber.
20.Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
21.Wali Data adalah perangkat daerah yang bertugas mengumpulkan dan mengelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data di lingkup Instansi Pemerintah.
22.Produsen Data adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data.
23.Surat Elektronik yang selanjutnya disebut e-mail adalah surat elektronik resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang digunakan sebagai sarana dalam mengirim dokumen yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan domain @gunungkidulkab.go.id.
24.Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
25.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
26.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28.Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
29.Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
30.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan TIK guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat dan keterbukaan informasi publik.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:
1. a.meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah;
2. b.meningkatkan pelayanan publik;
3. c.meningkatkan keterbukaan informasi publik;
4. d.mendukung terciptanya ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat;
5. e.mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan TIK;
6. f.mewujudkan keselarasan pengelolaan TIK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan; dan
7. g.mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengelolaan TIK;
b.pemanfaatan TIK;
c.kerja sama;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN TIK

Pasal 4

(1)Dinas menyusun perencanaan TIK.
(2)Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam RITIK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.visi misi TIK;
2. b.sasaran dan target pengembangan TIK;
3. c.kebijakan dan strategi pengembangan TIK;
4. d.rencana pengembangan TIK;
5. e.strategi implementasi pengembangan TIK; dan
6. f.roadmap implementasi TIK di Pemerintah Daerah.
(4)RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 5 (lima) tahun.
(5)Penyusunan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Pasal 5

(1)RITIK menjadi pedoman PD dalam menyusun perencanaan TIK PD.
(2)Perencanaan TIK PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan penganggaraan.

Pasal 6

RITIK dapat diubah dengan pertimbangan:

a.perkembangan teknologi;
b.perubahan PD;
c.perubahan kebijakan nasional terkait TIK;
d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
e.terjadi keadaan kahar.

BAB III

PELAKSANAAN TIK

Pasal 7

(1)Pelaksanaan TIK meliputi:
1. a.pelaksanaan investasi TIK;
2. b.pelaksanaan pengelolaan aset TIK;
3. c.pelaksanaan layanan TIK;
4. d.pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
5. e.pelaksanaan statistik sektoral;
6. f.keterbukaan informasi publik; dan
7. g.pelaksanaan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis.
(2)Dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dan Pemerintah Kalurahan berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 8

(1)PD dalam investasi TIK mempertimbangkan:
1. a.analisis kebutuhan;
2. b.analisis biaya; dan
3. c.analisis manfaat dari belanja TIK yang direncanakan.
(2)Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK kepada Dinas.
(3)Dinas menganalisis permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK dengan mengacu pada RITIK.
(4)Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas:
1. a.menerbitkan rekomendasi; atau
2. b.menolak permohonan.
(5)Dalam hal permohonan rekomendasi disetujui, PD mencantumkan pelaksanaan investasi TIK yang berupa daftar kebutuhan investasi dalam rencana kerja anggaran.
(6)Dalam hal permohonan ditolak, PD tidak melaksanakan investasi TIK sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan investasi TIK berkoordinasi dengan Dinas dan PD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna keselarasan pelaksanaan investasi TIK antara Pemerintah Kalurahan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)PD melaksanakan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi pengelolaan:
1. a.sumber daya manusia;
2. b.data dan informasi;
3. c.sistem elektronik; dan
4. d.infrastruktur.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020