DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Pengangkatan Pamong Kalurahan, Pengangkatan Staf Pamong Kalurahan, Panitia Pelaksana dan Tim Penguji, Pelaksanaan Ujian, Koreksi Hasil Ujian, Dan Penetapan Hasil Ujian Serta Pengumuman Hasil Ujian, Konsultasi dan Pengangkatan, Pelantikan Pamong Kalurahan Dan Pengucapan Sumpah/Janji, Laporan Pelantikan Pamong Kalurahan, Masa Jabatan Pamong Kalurahan, Pengankatan Sumpah/Janji Kalurahan, Laporan Pengangkatan Staf Kalurahan, Pemberhentian Pamong Kalurahan, Pemberhentian Staf Pamong Kalurahan, Penghasilan Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dapat terlaksana dengan baik dan efisien diperlukan kompetensi Pamong Kalurahan yang kompeten dan berkualitas;
c.bahwa untuk menciptakan ketertiban, kelancaran dan kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Pamong Kalurahan perlu pengaturan yang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
d.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan, perlu adanya penyesuaian Perubahan nomenklatur Perangkat Desa menjadi Pamong Kalurahan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG KALURAHAN DAN STAF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelengaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2.Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Yogyakarta Istimewa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Mutasi adalah pemindahan Pamong Kalurahan dari satu jabatan ke jabatan lainnya.
4.Penjaringan dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
5.Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7.Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan pemimpin Sekretariat Kalurahan.
8.Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
9.Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa, yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan.
10.Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
11.Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
12.Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
13.Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
16.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

(1)Lurah berwenang melakukan pengangkatan Pamong Kalurahan untuk pengisian kekosongan jabatan Pamong Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kalurahan.
(2)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tugas Pamong Kalurahan yang kosong sementara dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Pamong Kalurahan lain yang tersedia.
(3)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

Pasal 3

(1)Pengangkatan Pamong Kalurahan dalam rangka pengisian kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Pamong Kalurahan yang bersangkutan berhenti.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Kalurahan belum tersedia anggaran pengisian kekosongan jabatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
(3)Pengangkatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme:
1. a.mutasi; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan.

Pasal 4

Dalam hal mekanisme mutasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak diperoleh calon Pamong Kalurahan pengganti, maka dilaksanakan mekanisme penjaringan dan penyaringan.

Pasal 5

(1)Pengangkatan Pamong Kalurahan melalui mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan terhadap kekosongan jabatan:
1. a.Carik;
2. b.Pelaksana Teknis;
3. c.unsur staf sekretariat; atau
4. d.Dukuh.
(2)Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Kepala Urusan:
1. a.Tata laksana;
2. b.Danarta; dan
3. c.Pangripta.

Pasal 6

Kekosongan jabatan Carik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diisi dari:

a.unsur Pelaksana Teknis; atau
b.unsur staf sekretariat.

Pasal 7

Kekosongan jabatan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diisi dari :

a.unsur Pelaksana Teknis lainnya;
b.unsur staf sekretariat; atau
c.Dukuh.

Pasal 8

Kekosongan jabatan unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diisi dari:

a.unsur staf sekretariat lainnya;
b.Pelaksana teknis; atau
c.Dukuh.

Pasal 9

Kekosongan jabatan Dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat diisi dari Dukuh lainnya.

Pasal 10

Lurah melakukan mutasi terhadap Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan:

a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
b.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
c.memiliki masa kerja dalam jabatan terakhir sebagai Pamong Kalurahan minimal 2 (dua) tahun; dan
d.belum pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan Pamong Kalurahan.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…