DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Kewenangan, Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban dan Larangan, Kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS, dan Infeksi Menular Seksual oleh Pemerintah Daerah, Informasi dan Pelaporan, Kerahasiaan Informasi, Pelatihan ,Penyuluhan dan Pendampingan, Mitigasi Dampak, Forum Penanggulangan AIDS Daerah, Peran serta masyarakat, kerja sama, Penghargaan dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan terhadap hak pribadi orang dengan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno- Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual serta keluarganya sehingga dapat mengurangi dampak epidemik;
c.bahwa diperlukan adanya regulasi untuk memberikan kepastian hukum dalam Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNO- DEFICIENCY SYNDROME, DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno- Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk:

a.menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian;
b.membatasi penularan HIV, AIDS dan IMS agar tidak meluas; dan
c.mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
1. 2.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan Acquired Immuno-Deficiency Syndrome.
2. 3.Acquired Immuno-Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
3. 4.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus, dan oral/dengan mulut.
4. 5.Orang Dengan HIV yang selanjutnya disebut ODHIV adalah orang yang terinfeksi HIV.
5. 6.Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
6. 7.Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang perilakunya berisiko tertular dan menularkan HIV dan IMS meliputi pekerja seks, pengguna Napza suntik (penasun), waria, dan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL).
7. 8.Promosi Kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan sehingga terhindar dari HIV, AIDS, dan IMS.
8. 9.Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.
9. 10.Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV, AIDS dan IMS yang dilakukan oleh konselor.
10. 11.Konselor adalah orang yang memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV, AIDS dan IMS.
11. 12.Produk Donor adalah organ atau cairan tubuh manusia yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memerlukan atas dasar sukarela dan kepercayaan.
12. 13.Rehabilitasi Sosial adalah proses pemulihan kembali dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar.
13. 14.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berisiko menularkan HIV, AIDS, dan IMS.
14. 15.Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
15. 16.Antiretroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang diberikan untuk pengobatan infeksi HIV untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi.
16. 17.Forum Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat FPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengoordinasikan upaya penanggulangan epidemi HIV, AIDS dan IMS di Kabupaten Gunungkidul.
17. 18.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
18. 19.Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif (buruk) yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi.
19. 20.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
20. 21.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. 22.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
22. 23.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. 24.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjadi dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengurangi penularan HIV, AIDS, dan IMS serta meningkatkan kualitas hidup ODHIV.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV, AIDS, dan IMS melalui program Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.

Pasal 4

Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesetaraan gender;
d.kebersamaan;
e.terpadu;
f.berkesinambungan;
g.rahasia; dan
h.sukarela.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS bertanggung jawab:
1. a.membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS di Daerah sesuai kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. b.melakukan kerja sama dan membentuk jejaring kerja dengan pemangku kepentingan terkait;
3. c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas tenaga medis rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan kader;
4. d.menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan HIV, AIDS, dan IMS yang komprehensif, bermutu, efektif, dan efisien di wilayahnya;
5. e.menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi program Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS;
6. f.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait; dan
7. g.melakukan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS kepada pusat kesehatan masyarakat.
(2)Seluruh Perangkat Daerah melaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang berhak:

a.memperoleh informasi yang benar mengenai HIV, AIDS, dan IMS; dan
b.mendapatkan perlindungan dari penularan HIV, AIDS, dan IMS.

Pasal 8

Setiap orang wajib:

a.menghindari perilaku berisiko tertular atau menularkan HIV, AIDS, dan IMS;
b.menghargai hak asasi manusia ODHIV; dan
c.menghormati kerahasiaan status HIV, AIDS, dan IMS seseorang untuk menghindari terjadinya perlakuan tidak menyenangkan, Diskriminasi, atau Stigmatisasi, kecuali ada izin secara lisan atau tertulis dari ODHIV atau wali untuk membuka status HIV, AIDS, dan IMS.

Pasal 9

Setiap ODHIV berhak:

a.mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan;
b.dijaga kerahasiaan status HIV, AIDS, dan IMS-nya untuk menghindari perlakuan tidak menyenangkan, Diskriminasi, atau Stigmatisasi; dan
c.dilindungi hak sipilnya serta bebas dari Diskriminasi dan Stigmatisasi.

Pasal 10

(1)Setiap ODHIV wajib:
1. a.mengikuti program perawatan, dukungan dan pengobatan;
2. b.membuka status HIV, AIDS, dan IMS-nya kepada pihak yang berkepentingan; dan
3. c.mencegah penularan HIV, AIDS, dan IMS dari dirinya kepada orang lain.
(2)ODHIV yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Konseling.
(3)Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/atau
2. b.kelompok dukungan sebaya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Konseling sebagaimana dimaskud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…