DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalamPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian serta dinamika perkembangan saat ini, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Ta6mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3.Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
5.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
6.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
7.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10.Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas jalan umum.
12.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
14.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(5)Penetapan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, atau kupon.
(3)Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat pengguna jasa parkir menikmati pelayanaan parkir.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bupati menetapkan PD yang bertugas melaksanakan pemungutan Retribusi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 25 Oktober 2019 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 25 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12,60/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM I. UMUM Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan indeks harga, perekonomian, dan dinamika perkembangan saat ini serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari bidang Perparkiran, maka Retribusi di Tepi Jalan Umum perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 9

Cukup Jelas. Angka 3

Pasal 11

Cukup Jelas. Angka 4

Pasal 22

Cukup Jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 58 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM No Jenis Kendaraan Tarif sekali parkir (Rp) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sepeda Sepeda motor Sepeda motor Roda 3 (tiga) Mini Bus, Pick up, Sedan, Jeep Bus Kecil, Mobil Boks Roda 4 (empat), Truk Roda 4 (Empat) Bus sedang, Mobil Boks roda 6 (enam), Truk Roda 6 (enam) Bus besar, Truk Roda 6 (enam) Ukuran Besar Truk dengan Roda lebih dari 6 (enam) 0 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 8.000,00 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 22

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 22

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011