DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: APBD TA 2022

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas umum daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasai penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp1.949.363.018.623,00
b.Belanja Daerah Rp2.031.939.637.207,00 Defisit/Surplus Rp(82.576.573.584,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp108.744.017.892,00
2. 2.Pengeluaran Rp26.167.444.308,00 Pembiayaan Netto Rp82.576.573.584,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.949.363.018.623,00 yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp251.205.703.887,00 yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.748.545.000,00.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.610.372.250,00
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.217.793.801,00.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.628.992.836,00.

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.693.157.314.736,00 yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud Pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.539.719.323.000,00.
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.437.991.736,00.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan berasal sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terdiri berasal dari Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.031.939.592.207,00 yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.435.430.482.072,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp853.592.515.457,00.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp517.756.171.307,00.
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.065.995.308,00.
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.765.800.000,00.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp239.867.273.581,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.564.289.000,00.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.347.680.511,00.
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.291.450.890,00.
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.165.621.599,00.
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.493.231.581,00.
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp48.337.621.444,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp308.304.215.110,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.903.064.000,00.
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp297.401.151.110,00.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas umum daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
6.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasai penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
13.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

a.Pendapatan Daerah Rp1.949.363.018.623,00
b.Belanja Daerah Rp2.031.939.637.207,00 Defisit/Surplus Rp(82.576.573.584,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp108.744.017.892,00
2. 2.Pengeluaran Rp26.167.444.308,00 Pembiayaan Netto Rp82.576.573.584,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.949.363.018.623,00 yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp251.205.703.887,00 yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.748.545.000,00.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.610.372.250,00
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.217.793.801,00.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp133.628.992.836,00.

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.693.157.314.736,00 yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud Pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp1.539.719.323.000,00.
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.437.991.736,00.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan berasal sebesar Rp5.000.000.000,00 yang terdiri berasal dari Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.031.939.592.207,00 yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.435.430.482.072,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp853.592.515.457,00.
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp517.756.171.307,00.
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.065.995.308,00.
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.765.800.000,00.

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp239.867.273.581,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.564.289.000,00.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.347.680.511,00.
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.291.450.890,00.
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.165.621.599,00.
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.493.231.581,00.
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp48.337.621.444,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp308.304.215.110,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.903.064.000,00.
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp297.401.151.110,00.