DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Perencanaan, Pelaksanaan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Penghargaan, Sistem Informasi, Kerjasama, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan batin akibat perkembangan teknologi, industri dan globalisasi perlu adanya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan tugas fungsinya secara optimal dan mengurangi permasalahan keluarga;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah oleh Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
7.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
2.Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
3.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
4.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5.Kepala Keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap Keluarga.
6.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7.Rumah Singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
10.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan asas:

a.kekeluargaan;
b.keadilan;
c.kemanusiaan;
d.pelindungan;
e.partisipatif;
f.nondiskriminatif; dan
g.kesetaraan.

Pasal 3

Maksud pengaturan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan peningkatan peran serta keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pendampingan pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin terwujudnya Keluarga yang sejahtera, religius, berbudaya, dan modern;
b.melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
c.mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;
d.mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
e.mendukung pemenuhan komponen Pembangunan Ketahanan Keluarga;
f.menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga;
g.menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga; dan
h.mengurangi permasalahan keluarga.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.peran serta masyarakat;
d.penghargaan;
e.sistem informasi;
f.kerjasama;
g.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
h.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan melibatkan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penyusunan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan melakukan kajian Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan penyusunan indikator ketahanan keluarga.
(3)Dalam melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus menyelaraskan dengan kebijakan dan program nasional serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.
(4)Penyusunan dan penetapan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan kebijakan perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mewujudkan parameter Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam bentuk Indeks Pembangunan Keluarga.
(2)Indeks Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Keluarga;
3. c.masyarakat; dan
4. d.dunia usaha.
(2)Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
1. a.legalitas perkawinan dan kependudukan;
2. b.keutuhan Keluarga;
3. c.ketahanan fisik Keluarga;
4. d.ketahanan ekonomi;
5. e.ketahanan sosial psikologis; dan
6. f.ketahanan sosial budaya.
(3)Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
1. a.Penguatan kelembagaan untuk pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga di daerah;
2. b.pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk Daerah;
3. c.Penerapan dan peningkatan nilai agama, yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga yang berbasis agama; landasan dan legalitas perkawinan dan keutuhan keluarga;
4. d.strukturisasi dan legalitas keluarga yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
5. e.ketahanan fisik keluarga yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, pendidikan dan kesehatan yang layak;
6. f.ketahanan ekonomi yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala keluarga;
7. g.ketahanan sosial psikologi yang dilaksanakan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif untuk menurunkan permasalahan keluarga;
8. h.penyediaan fasilitas penitipan anak yang dilengkapi sarana ruang menyusui di kantor dinas/instansi maupun swasta;
9. i.penyediaan rumah singgah bersifat sementara maupun permanen yang digunakan untuk menampung anak dan korban kekerasan;
10. j.penyediaan sarana perlindungan pemeriksaan terhadap korban kejahatan seksual dan kekerasan pada anak serta perempuan didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak; dan/atau
11. k.penyediaan rumah singgah orang yang mengalami gangguan jiwa/depresi.
(2)Fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga mengacu pada perencanaan pembangunan ketahanan keluarga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan ketahanan keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Kepala Keluarga memenuhi legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota keluarga.
(2)Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling minimal atas:
1. a.dokumen Perkawinan;
2. b.akta kelahiran;
3. c.kartu Keluarga;
4. d.kartu identitas anak;
5. e.kartu tanda penduduk; dan
6. f.akta kematian.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…