DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD berjumlah Rp1.940.701.980.339,35 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah.
3.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.940.701.980.339,35 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen) dengan rincian:
1. a.Pendapatan Daerah Rp1.867.941.003.330,00
2. b.Belanja Daerah Rp1.940.701.980.339,35 (Defisit)/Surplus Rp (72.760.977.009,35)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan pembiayaan Rp80.260.977.009,35
  2. 2.Pengeluaran pembiayaan Rp 7.500.000.000,00 Pembiayaan netto Rp72.760.977.009,35 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a direncanakan sebesar Rp1.867.941.003.330,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang bersumber dari:
1. a.pendapatan asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp360.420.165.361,00 (tiga ratus enam puluh miliar empat ratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.761.628.400,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp152.405.044.950,00 (seratus lima puluh dua miliar empat ratus lima juta empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.935.313.431,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.318.178.580,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.507.520.837.969,00 (satu triliun lima ratus tujuh miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.401.622.035.000,00 (satu triliun empat ratus satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.898.802.969,00 (seratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.940.701.980.339,35 (satu triliun sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh lima sen) yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.552.314.440.046,35 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah tiga puluh lima sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp977.566.790.873,30 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp528.176.610.793,05 (lima ratus dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah lima sen).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.710.932.880,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.610.105.500,00 (delapan miliar enam ratus sepuluh juta seratus lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp86.677.715.193,00 (delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp794.207.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.674.252.015,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu lima belas rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.990.697.880,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.615.968.936,00 (tiga puluh miliar enam ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.969.889.362,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp2.632.700.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp298.709.825.100,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.080.772.500,00 (dua puluh lima miliar delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp273.629.052.600,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus dua puluh sembilan juta lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…