(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pungutan retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menggunakan STRD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 15 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (15, 60/2017) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM, HERY SUKASWADI, SH. MH. NIP. 19650312 198903 1 009 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan tersebut Daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan Retribusi terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Retribusi Tempat Pelelangan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka melaksanakan pungutan Retribusi Tempat Pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 3 Seri E). 12 Bahwa dengan adanya perkembangan di bidang hukum berkaitan dengan pengelolaan perikanan, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. ---//--- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 34