DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada PT. Bank BPD DIY sebesar Rp269.200.000.000,00. Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp201.900.000.000,00 akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyetujui peningkatan modal dasar, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
c.bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 3 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 4 Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan daerah.
2.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Perbankan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. 6
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1)Penambahan penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan permodalan.
(2)Penambahan Penyertaan Modal kepada PT Bank BPD DIY bertujuan:
1. a.memperkuat kelembagaan bank;
2. b.memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis;
3. c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
4. d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 7

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada PT. Bank BPD DIY.
(2)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank BPD DIY sebesar Rp269.200.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah).

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah melaksanakan Penyertaan Modal kepada PT.Bank BPD DIY sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp67.300.000.000,00 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp201.900.000.000,00 (dua ratus satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan tahun anggaran 2025.
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); 8
4. d.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan
8. h.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp26.900.000.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta rupiah).
(1)Dalam hal jumlah penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal diundangkan. 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 29 Desember 2017 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 16 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7, 67/2017) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPALA BAGIAN HUKUM, HERY SUKASWADI, SH.MH. NIP. 19650312 198903 1 009 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. I. UMUM Bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Bank dan meningkatkan kemampuan Bank dalam menyerap risiko, yaitu sebagai penyangga (buffer) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, memperluas ruang gerak Bank dalam melakukan ekspansi bisnis, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan berperan mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan kinerja keuangan Bank dan dividen yang terima sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah maka perlu adanya peningkatan Modal Dasar pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 April 2017 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 41 tanggal 21 April 2017 menyetujui 11 peningkatan modal dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…