DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP, Jenis-jenis tanda tera, masa berlaku, perbuatan yang dilarang, kegiatan pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang metrology legal sebagaiamana diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerahsebagaimana diubah terakhir dengan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat- syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lainnya Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera.
2.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah, atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
3.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penera. 5
4.Pegawai yang Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP
5.Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
6.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan- satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
8.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11.Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
12.Satuan Sistem Internasional yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum Untuk Ukuran dan Timbangan. 6
13.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
14.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
15.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
17.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kemetrologian di Kabupaten Gunungkidul.
18.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kemetrologian di Kabupaten Gunungkidul.
19.Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas yang membidangi kemetrologian di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah pengaturan terhadap penyelenggaraan Tera/Tera Ulang meliputi:

a.pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP;
b.penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT, dan SI; dan
c.pembinaan dan pengawasan UTTP, BDKT, dan SI. 7

Pasal 3

Kegiatan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Dinas.

Pasal 4

Penyelenggaraan Tera dan Tera ulang UTTP berdasarkan asas :

a.kepastian hukum;
b.perlindungan hukum; dan
c.berkelanjutan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan tera/tera ulang di daerah;
b.memberi arahan kepada semua pelaku usaha yang menggunakan UTTP untuk melakukan tera dan tera ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi penggguna UTTP yang menggunakan UTTP dalam aktivitas usahanya; dan
d.terlaksananya penyelenggaraan tera/tera ulang secara cepat, mudah, efektif, dan efisien. 8

BAB II

PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG UTTP

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP Metrologi Legal meliputi:
1. a.UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
2. b.UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
3. c.UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.
(2)Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP hanya dapat dilakukan oleh Pegawai Berhak.
(3)Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
1. a.kepentingan umum;
2. b.usaha;
3. c.menyerahkan atau menerima barang;
4. d.menentukan pungutan atau upah;
5. e.menentukan produk akhir dalam perusahaan;
6. f.melaksanakan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang atau badan yang memiliki atau memakai UTTP sebagaimana ayat (1) wajib melaksanakan Tera dan Tera Ulang. 9
(3)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.penyegelan; dan/atau
2. b.penyitaan UTTP.
(4)Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah UTTP yang digunakan untuk pengawasan di dalam perusahaan atau di tempat lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(2)UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tulisan “HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN” oleh Dinas.
(3)UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c adalah UTTP yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. 10

BAB III

TANDA TERA

Pasal 10

(1)Jenis-jenis tanda tera adalah:
1. a.tanda sah;
2. b.tanda batal;
3. c.tanda jaminan;
4. d.tanda daerah; dan/atau
5. e.tanda pegawai berhak.
(2)Tanda sah dan tanda batal yang tidak dapat dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai pengganti.
(3)Jenis–jenis tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanda sah dan tanda batal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…