DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 dihapus, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 26 diubah, Lampiran diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan penambahan objek pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 5 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 5 Seri C) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2.Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
3.Tempat Sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan timbunan sampah dari sumber sampah.
4.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
5.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
6.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
7.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9.Rumah adalah tempat tinggal yang dihuni oleh satu atau lebih keluarga.
10.Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah tempat tinggal dan tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 16 (enam belas) meter persegi.
11.Toko adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 8 (delapan) meter persegi.
12.Kios adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya kurang dari 8 (delapan) meter persegi.
13.Pasar adalah tempat berjualan dalam kawasan tertentu yang terdiri atas kumpulan para penjual yang memiliki sistem pengelolaan tersendiri atas kepentingan bersama dengan ruang dan dimensi fisik tertentu yang luasnya lebih dari 32 (tiga puluh dua) meter persegi.
14.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
15.Los adalah tempat berjualan yang beratap tapi tidak berdinding dan bersifat tetap.
16.Pelataran adalah tempat jualan di pasar, umumnya berada di halaman pasar dan/atau di luar bangunan Los/Kios.
17.Tenda/Payung adalah tempat untuk berjualan yang beratap tetapi tidak berdinding dan sifatnya sementara.
18.Kawasan Pemukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tapak perumahan untuk kegiatan tempat tinggal atau usaha yang mencakup kawasan tunggal atau komplek.
19.Gerobak adalah tempat untuk berjualan yang memakai roda/ban mati atau ban hidup.
20.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
21.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi adminitratif berupa bunga dan/atau denda.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
26.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
29.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi merupakan pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS dan/atau TPA;
2. b.pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
3. c.pemrosesan akhir sampah di TPA;
4. d.pelayanan kebersihan pada event/kegiatan tertentu.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain:
1. a.pelayanan kebersihan jalan umum;
2. b.taman milik Pemerintah Daerah;
3. c.tempat ibadah; dan
4. d.sosial
  1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau penyedia jasa berupa pelayanan persampahan/kebersihan.
(2)Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yaitu kelompok masyarakat/badan usaha milik desa yang melakukan pengambilan dan/atau pengangkutan secara mandiri.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Komponen biaya Retribusi meliputi:

a.biaya pengumpulan;
b.biaya pengangkutan;
c.biaya operasioanal dan pemeliharaan; dan/atau
d.biaya pengolahan dan/atau pemrosesan akhir.
1. 7.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan harga perkembangan perkenomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Masa Retribusi ditetapkan 1 (satu) bulan.
(2)Dikecualikan dari masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bagi:
1. a.pedagang/penyedia jasa pada kios, los, pelataran pasar; dan
2. b.penyelenggara event/kegiatan tertentu.
(3)Pengecualian masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 1 (satu) hari.
(4)Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

9.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa karcis, kupon, atau kartu berlangganan.
(3)Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas sekaligus.
(4)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 14 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
(3)Seluruh hasil penerimaan Retribusi wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

12.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…