DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Sub Sektor Ekonomi Kreatif, Kewenangan, Hak,Kewajiban,Tanggung Jawab Dan Partisipasi, Perencanaan Ekonomi Kreatif, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pengelolaan Data Dan Informasi Pelayanan Ekonomi Kreatif, Pengendalian Ekonomi Kreatif, Kerja Sama, Pendanaan, Laporan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi Ekonomi kreatif masyarakat Gunungkidul sangat besar sehingga perlu dikelola secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan melalui pengarusutamaan Ekonorni Kreatif yang terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG EKONOMI KREATIF. Mengingat:

BAB I

K.ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/ atau teknologi.
2.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
3.Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
4.Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga.
5.Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
6.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahutan, seni, dan sastra.
7.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sis tern yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
8.Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
9.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/ atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah. 10.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah. 11.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 13.Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 14.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengaturan dan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah meliputi:

a.meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian Daerah;
b.meningkatkan daya saing pelaku Ekonomi Kreatif;
c.mengembangkan ekosistem ekonomi usaha kreatif yang mampu menumbuh kembangkan, dan melindungi kreativitas para Pelaku Ekonomi Kreatif;
d.mendorong transformasi ekonomi melalui pengarusutamaan Ekonomi Kreatif pada setiap sektor pembangunan; dan
e.menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sub sektor Ekonomi Kreatif;
b.pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif;
c.kewenangan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan partisipasi;
d.perencanaan Ekonomi Kreatif;
e.pelaksanaan Ekonomi Kreatif;
f.pengendalian Ekonomi Kreatif;
g.kerja sama;
h.pendanaan;
1. 1.laporan dan evaluasi; dan
j.peran serta masyarakat.

BAB II

SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif berdasarkan subsektor Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam mengop timalkan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subsektor Ekonomi Kreatif dikelompokan berdasarkan:
1. a.prioritas; dan
2. b.klaster.
(2)Pengelompokan Subsektor Ekonomi Kreatif berdasarkan prioritas dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui analisis potensi dan tantangan pengembangan Ekonomi Kreatif dengan melibatkan Pelaku Ekonomi Kreatif.
(3)Pelaksanaan pengelompokan Subsektor Ekonomi Kreatif berdasarkan prioritas dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan subsektor Ekonomi Kreatif dan penentuan prioritas dan klaster atas subsektor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN, HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN PARTISIPASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
(2)Pembangunan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan riset;
2. b.pengembangan pendidikan;
3. c.fasilitasi pendanaan dan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual;
4. d.penyediaan infrastruktur;
5. e.pengembangan sistem pemasaran berbasis Kekayaan Intelektual;
6. f.Pemberian Insentif;
7. g.fasilitasi Kekayaan lntelektual; dan
8. h.pelindungan hasil kreativitas.
(3)Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk gugus tugas ekonomi kreatif.
(4)Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan melakukan sinkronisasi kebijakan Ekonomi Kreatif serta tugas lainnya yang ditugaskan oleh Bupati terkait dengan pelaksanaan Ekonomi Kreatif.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan ketugasan gugus tugas Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak mendapatkan:

a.dukungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
b.perlindungan hukum;
c.informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankan; dan
d.fasilitasi Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

(1)Pelaku Ekonomi Kreatifyang menjalankan usaha wajib:
1. a.memiliki Perizinan berusaha berbasis risiko dan Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. b.melaporkan kegiatan Ekonomi Kreatif melalui sistem informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ekonomi kreatif;
3. c.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
4. d.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
5. e.melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
6. f.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Ekonomi Kreatif;
7. g.bersinergi dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sesuai bidang usahanya;
8. h.menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  1. 1.mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan
9. j.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaku Ekonomi Kreatifyang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penanaman modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pelaku Ekonomi Kreatifyang menjalankan usaha bertanggungjawab:
1. a.menciptakan iklim usaha dan Ekonomi Kreatif yang sehat;
2. b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
3. c.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
4. d.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
5. e.memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal; dan
6. f.mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing.
(2)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.peringatan tertulis; dan/ atau
2. b.sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penanaman modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. I
1. a.menciptakan sumber daya Pelaku Ekonomi Kreatifyang andal, berkualitas dan mampu bersaing dalam skala global;
2. b.mengembangkan riset dan pengembangan produk Ekonomi Kreatif; dan
3. c.menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah yang berdaya saing tinggi.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…