DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1; Mengubah ketentuan Paragraf 4 Pasal 4 menjadi Pasal 5; Mengubah ketentuan Paragraf 5 Pasal 5 menjadi Pasal 6; Mengubah ketentuan Paragraf 6 Pasal 6 menjadi Pasal 7; Mengubah ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 sehingga menjadi Pasal 10; Mengubah ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 14 sehingga menjadi Pasal 14; Mengubah ketentuan Pasal 15; Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 16 sehingga menjadi Pasal 16; Mengubah ketentuan Pasal 18; Mengubah ketentuan Pasal 19; Mengubah ketentuan Pasal 20; Mengubah ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 sehingga menjadi Pasal 22;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 30); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 30) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
2.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
3.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
4.Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya dalam badan musyawarah, Komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, atau badan kehormatan atau Alat Kelengkapan Lain.
5.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
6.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
7.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
8.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
10.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.
11.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.
12.Sekretariat DPRD adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
16.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.Ketentuan Paragraf 4 Pasal 4 diubah menjadi Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan diberikan setiap bulan.
(2)Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
(3)Pemberian Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(4)Apabila tanggal 1 (satu) berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)merupakan hari libur, maka Uang Paket diterima pada hari kerja berikutnya.

3.Ketentuan Paragraf 5 Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.
(2)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
(3)Pemberian Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(4)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana di maksud pada ayat (2) merupakan hari libur,maka Tunjangan Jabatan diterima pada hari berikutnya.

4.Ketentuan Paragraf 6 Pasal 6 diubah menjadi Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang berkedudukan sebagai ketua atau wakil Ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, Komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, atau badan kehormatan atau Alat Kelengkapan Lain diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan.
(2)Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen);
2. b.Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen);
3. c.Sekretaris sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(4)Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana di maksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
1. a.masa bakti sampai dengan 1 (satu) bulan atau 1 (satu) bulan sampai dengan ½ (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1(satu) bulan Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
2. b.masa bakti lebih dari 1 ½ (satu setengah) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan Tunjangan Alat Kelengkapan.
  1. 5.Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan perorangan dinas; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.
(4)Pemberian Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

6.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
(7)Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah Negara, perlengkapan dan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

7.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
(2)Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), maka diberikan Tunjangan Perumahan.
(3)Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(4)Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang di bayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(5)Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
(6)Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan hari libur, maka Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Tranportasi diterima pada hari kerja berikutnya.

9.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

10.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
(3)Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak boleh sama dan tidak boleh lebih besar dari Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
(4)Besaran Tunjangan Perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui appraisal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditinjau setiap tahunnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Tunjangan Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…