DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besaran tarif retribusi, prinsip peninjauan tarif, wilayah pemungutan, penetuan pembayaran, tata cara pemungutan, tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran dan penagihan retribusi, penetapan retribusi, masa retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan, kedaluwarsa penagihan, pemberian insentif pemungutan retribusi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Retribusi Penyediaaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
2.Kakus adalah suatu tempat/peresapan yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia.
3.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
4.Penyediaan Kakus adalah kegiatan Penyediaan IPLT.
5.Penyedotan Kakus adalah kegiatan mulai dari proses penyedotan tangki septik sampai dengan dibuang ke IPLT.
6.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
7.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah yang bersangkutan.
8.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
9.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
10.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum swasta.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
14.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
15.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi meliputi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pembuangan tinja ke IPLT milik Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang, badab atau pihak swasta dikenai objek Retribusi.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas dan/atau jasa pelayanan dalam Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan objek pelayanan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
(2)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(3)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.belanja operasional;
2. b.biaya pemeliharaan;dan
3. c.biaya bunga; dan
4. d.belanja modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1)Penghitungan retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(2)Besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara memperhitungkan secara proporsional biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan jarak pengangkutan.
(3)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PIRINSIP PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN,TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3)Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…