DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika kebutuhan umum masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 54); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJlAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2019 Nomor 8) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2.Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3.Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor.
4.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPUB adalah Unit tempat dilaksanakannya kegiatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
5.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6.Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disebut KBWU adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk diujikan.
7.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8.Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
9.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. 1 1 . Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia, Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loarder, excavator, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
12.Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
13.Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
14.Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap tipe Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.
15.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
16.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan.
17.Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Modifikasi adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
18.Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji yang menyatakan Kendaraan Bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor.
19.Kartu Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa kartu pintar atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Tanda Uji adalah bagian bukti lulus uji yang berupa stiker atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
22.Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesah suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannnya yang telah didaftar.
23.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
25.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan di bidang perhubungan.
26.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
27.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Uji Berkala berasaskan pada :

a.keselamatan;
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.kelestarian;
e.kehati-hatian;
f.kesamaan hak;
g.keprofesionalan; dan
h.ketepatan waktu.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan Uji Berkala bertujuan untuk:

a.mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional dan bersertifikasi sebagai penguji.
b.menyediakan peralatan uji yang layak dan terjamin akurasinya.
c.menjamin pelaksanaan uji berkala yang akurat dan terpercaya.
d.menjamin keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan di jalan.
e.menekan tingkat pencemaran udara dan kebisingan suara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
1. 4.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati berwenang untuk menyelenggarakan Uji Berkala.
(2)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Dihapus

5.Pasal 6 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada Penguji berdasarkan:
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.kondisi kerja;
4. d.kelangkaan profesi; dan/atau
5. e.pertimbangan obyektif lainnya.
(2)Pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Diantara Pasal 10 dan Pasal 1 1 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal l0A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l0A

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada Penguji.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

PKB di Daerah terdiri atas Uji Berkala KBWU

9.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Uji Berkala terdiri dari:

a.Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
b.Uji Berkala pertama;
c.Uji Berkala perpanjangan masa berlaku;
d.penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus uji berkala hilang atau rusak;
e.numpang uji; dan
f.mutasi uji.
1. 10.Pasal 16 dihapus. 1 1. Pasal 17 dihapus.
2. 12.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan di Dinas sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
(2)Dalam mengajukan permohonan pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus:
1. a.mengisi formulir permohonan pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
2. b.menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/ surat perintah tugas bagi Kendaraan Bermotor bukan milik pribadi;
3. c.menyerahkan fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
4. d.menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya; dan
5. e.menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan menunjukkan aslinya.
  1. 13.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a untuk Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan dilakukan di Dinas sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat betas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
(2)Dalam mengajukan permohonan pendaftaran KBWU untuk Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus:
1. a.mengisi formulir permohonan pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
2. b.menyerahkan fotokopi kartu identitas pemilik Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan dan menunjukkan aslinya atau surat kuasa/surat perintah tugas bagi Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan bukan mi1ik pribadi;
3. c.menyerahkan fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya; dan
4. d.menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk rangkaian tangki dan menunjukkan aslinya.
  1. 14.Ketentuan Pasal 2 1 ayat (3) huruf b dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya STNK yang pertama kali.
(2)Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b untuk Kereta Gandengan dan/atau Kereta Tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
(3)Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon harus:
1. a.menyerahkan surat keterangan pendaftaran KBWU;dan
2. b.dihapus.
  1. 15.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2019