DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.271.333.958.263,85 bertambah sejumlah Rp49.680.125.194,76 sehingga menjadi Rp2.321.014.083.458, Perubahan Pendapatan, PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10367);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 33);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 10 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.271.333.958.263,85 bertambah sejumlah Rp49.680.125.194,76 sehingga menjadi Rp2.321.014.083.458 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan : Semula Rp2.057.526.415.608,50 Bertambah Rp71.573.831.284,95 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp2.129.100.246.893,45
b.Belanja Daerah : Semula Rp2.271.333.958.263,85 Bertambah Rp49.680.125.194,76 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp2.321.014.083.458,61 Surplus/(Defisit) Rp (191.913.836.565,16)
c.Pembiayaan Daerah : Semula Rp213.807.542.655,35 Berkurang Rp(21.893.706.090,19) Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 191.913.836.565,16 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah : Semula Rp228.329.250.092,57 Bertambah Rp3.021.109.349,95 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp231.350.359.442,52
2. b.Dana Perimbangan : Semula Rp 1.367.360.517.000,00 Berkurang Rp 0,00 Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp1.367.360.517.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Semula Rp 461.836.648.515,93 Bertambah Rp 68.552.721.935,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 530.389.370.450,93
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a terdiri dari:
1. a.Hasil Pajak Daerah : Semula Rp 48.357.650.000,00 Bertambah Rp 4.000.000.000,00 Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan Rp 52.357.650.000,00
2. b.Hasil Retribusi Daerah : Semula Rp 36.966.038.763,00 Berkurang Rp(462.463.863,00) Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan Rp 36.503.574.900,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : Semula Rp 14.626.002.400,00 Berkurang Rp(514.512.260,95) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp14.111.490.139,05
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : Semula Rp 128.379.558.929,57 Berkurang Rp(1.914.526,10) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 128.377.644.403,47
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak : Semula Rp 23.013.265.000,00 Bertambah Rp0,00 Jumlah hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp 23.013.265.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum : Semula Rp 965.080.463.000,00 Berkurang Rp0,00 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp965.080.463.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus : Semula Rp 379.266.789.000,00 Bertambah Rp0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 379.266.789.000,00
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. a.Pendapatan Hibah : Semula Rp 4.500.000.000,00 Bertambah Rp 68.552.721.935,00 Jumlah hibah setelah perubahan Rp 73.052.721.935,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya : Semula Rp87.521.058.475,93 Bertambah Rp0,00 Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp87.521.058.475,93
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : Semula Rp 195.111.184.000,00 Bertambah Rp0,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 195.111.184.000,00
4. d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya: Semula Rp174.704.406.040,00 Bertambah Rp0,00 Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp174.704.406.040,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung : Semula Rp 1.221.317.119.270,89 Berkurang Rp(41.399.855.126,28) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 1.179.917.264.144,61
2. b.Belanja Langsung : Semula Rp 1.050.016.838.992,96 Bertambah Rp 91.079.980.321,04 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 1.141.096.819.314,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai : Semula Rp 921.703.110.145,89 Berkurang Rp(45.100.755.012,28) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 876.602.355.133,61
2. b.Belanja Hibah : Semula Rp 24.469.040.000,00 Bertambah Rp 257.260.000,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 24.726.300.000,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial : Semula Rp 1.300.000.000,00 Bertambah Rp 0,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 1.300.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa : Semula Rp 10.748.641.325,00 Bertambah Rp 773.964.150,00 Jumlah belanja bagi hasil kepada pemerintah desa setelah perubahan Rp 11.522.605.475,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi, Kab/Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik : Semula Rp260.096.327.800,00 Bertambah Rp151.078.000,00 Jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi, kab/kota, pemerintah desa dan partai politik setelah perubahan Rp260.247.405.800,00
6. f.Belanja Tidak Terduga : Semula Rp3.000.000.000,00 Bertambah Rp2.518.597.736,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp5.518.597.736,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Belanja Pegawai : Semula Rp 44.672.078.500,00 Bertambah Rp 4.327.445.500,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 48.999.524.000,00
2. b.Belanja barang dan jasa : Semula Rp 446.914.254.692,96 Bertambah Rp 56.348.195.357,04 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 503.262.450.050,00
3. c.Belanja Modal : Semula Rp558.430.505.800,00 Bertambah Rp30.404.339.464,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp588.834.845.264,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah : Semula Rp 235.342.490.105,35 Berkurang Rp(9.874.886.842,19) Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 225.467.603.263,16
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah : Semula Rp 21.534.947.450,00 Bertambah Rp 12.018.819.248,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 33.553.766.698,00
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) : Semula Rp235.342.490.105,35 Bertambah Rp(9.874.886.842,19) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp225.467.603.263,16
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah : Semula Rp 21.500.000.000,00 Bertambah Rp 12.000.000.000,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan Rp 33.500.000.000,00
2. b.Pembayaran Pokok Utang : Semula Rp 34.947.450,00 Bertambah Rp18.819.248,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp 53.766.698,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2019;
c.Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
e.Lampiran IVa Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2019;
f.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019;
g.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2019;
h.Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah Tahun Anggaran 2019;
i.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Tahun Anggaran 2019;
j.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2019;
k.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun Anggaran 2019;
l.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
m.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
n.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah; dan
o.Lampiran XIV Daftar Potensi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 12 Agustus 2019 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd BADINGAH Diundangkan di Wonosari pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (8,45/2019).

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…