DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan RPJMD; Dokumen RPJMD; Pengendalian dan Pelaksanaan RPJMD; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta diintegrasikan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021-2026.

BAB I

Pendahuluan Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, maksud dan tujuan, referensi penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Teknoratis Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara Kota Yogyakarta. Secara yuridis, status Kabupaten Gunuanngkidul sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 pada saat Gunungkidul dipimpin oleh KRT Labaningrat.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Bupati.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
1. a.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
2. b.PD dalam menyusun Renstra PD.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1. KEUANGAN DAERAH Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai 6 (enam) fungsi berikut ini.

Pasal 3

(1)Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 4.1. TELAAH RTRW Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 sebagai rujukan utama.

Pasal 4

(1)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 25 Agustus 2021 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd SUNARYANTA Diundangkan di Wonosari pada tanggal 25 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd DRAJAD RUSWANDONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4, 20/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021-2026 I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan program prioritas yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2021–2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Dokumen RPJMD menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam RPJMD juga dilengkapi dengan indikator beserta target untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD selanjutnya menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, dan menjadi rujukan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. RPJMD juga menjadi alat evaluasi pembangunan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan lebih transparan dan akuntabel. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 75 i DAFTAR ISI Halaman Sampul ................................................................................................. Daftar Isi ............................................................................................................. i Daftar Tabel ........................................................................................................ iii Daftar Gambar .................................................................................................... x Daftar Istilah ....................................................................................................... xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................... I-1 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ............................................................ 1-3 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ........................................................... 1-4 1.3.1. Keterhubungan RPJMD dan RPJPD ........................................ I-5 1.3.2. Keterhubungan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2020- 2024 ....................................................................................... I-6 1.3.3. Keterhubungan RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta ...................................... I-6 1.3.4. RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ......................... I-7 1.3.5. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD ........................... I-8 1.3.6. RPJMD dengan RKPD ............................................................. I-8 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ....................................................................... I-9 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN................................................................... I-10 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .................................................. II-1 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ............................................ II-1 2.1.2. Demografi ............................................................................... II-30 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT............................................. II-35 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi...................... II-35 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .................................................... II-47 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ........................................... II-56 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM ................................................................. II-56 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ................................................. II-56 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan ........................ II-179 2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan....................................................... II-221 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH ............................................................. II-249 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...................................... II-249 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur .................................. II-252 2.4.3. Fokus Iklim Investasi .............................................................. II-256 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ................................................. II-257 2.4.5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) - Kemenristek / BRIN ........ II-259 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1. KEUANGAN DAERAH ........................................................................... III-1 3.2. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU ........................................ III-2 3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020......... III-2 3.2.2. Neraca Daerah ........................................................................ III-17 3.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU ......................... III-22 3.3.1. Ruang Fiskal Daerah .............................................................. III-22 3.3.2. Kapasitas Fiskal Daerah ......................................................... III-25 3.3.3. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah .................................. III-26 3.3.4. Proporsi Penggunaan Anggaran .............................................. III-27 3.3.5. Analisis Pembiayaan ............................................................... III-29 ii 3.4. KERANGKA PENDANAAN..................................................................... III-31 3.4.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .......... III-31 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 4.1. TELAAH RTRW ..................................................................................... IV-1 4.1.1. Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang ............................. IV-1 4.1.2. Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang .................................... IV-5 4.1.3. Rencana Kawasan Strategis .................................................... IV-7 4.1.4. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah .......................................... IV-9 4.2. TELAAH RPJPD.................................................................................... IV-54 4.3. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL (RPJMN)............................................ IV-56 4.4. TELAAH RPJPD DIY 2005-2025 ........................................................... IV-58 4.5. TELAAH RPJMD DIY 2017-2022 .......................................................... IV-59 4.6. TELAAH RPJMD DAERAH LAIN ........................................................... IV-61 4.7. TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS ............................ IV-69 4.8. TELAAH DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI EKONOMI SOSIAL ............................................................................... IV-70 4.9. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN ...................................................... IV-71 4.9.1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah - Amanat UU No 23 Tahun 2014 ....................................................................... IV-72 4.9.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ................... IV-72 4.9.3. Rumusan Masalah Pokok Pembangunan Daerah .................... IV-77 4.10. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN .................................................................................. IV-86 4.11. ISU STRATEGIS DAERAH .................................................................... IV-98 4.11.1. Isu Internasional ..................................................................... IV-98 4.11.2. Isu Nasional ............................................................................ IV-99 4.11.3. Isu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ....................... IV-100 4.11.4. Isu Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan ................... IV-101 4.11.5. Isu Ketenteraman dan Penanggulangan Bencana ................... IV-104 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1. VISI ...................................................................................................... V-1 5.2. MISI ..................................................................................................... V-2 5.3. TUJUAN DAN SASARAN....................................................................... V-6 5.4. KESELARASAN VISI-MISI-TUJUAN RPJMD DIY DAN RPJMD GUNUNGKIDUL ................................................................................... V-8 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 6.1. STRATEGI ............................................................................................ VI-1 6.2. ARAH KEBIJAKAN ............................................................................... VI-5 6.3. PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS ...................................................... VI-46 6.4. ARAH PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN DIY ....................................... VI-49 6.5. PEMBANGUNAN DESA/KALURAHAN DAN KAWASAN PERDESAAN .... VI-50 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ......................................................................... VII-1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ...................... VIII-1 BAB IX PENUTUP 9.1. PEDOMAN TRANSISI ........................................................................... IX-1 9.2. KAIDAH PELAKSANAAN ....................................................................... IX-1 iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul ................................................................................ II-2 Tabel 2.2. Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul ........................ II-2 Tabel 2.3. Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 ...... II-6 Tabel 2.4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul ........................... II-6 Tabel 2.5. Luas Rencana Kawasan di Kabupaten Gunungkidul .................... II-7 Tabel 2.6. Data Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang Tahun 2017-2020 ................................................................................... II-8 Tabel 2.7. Kawasan Wisata Alam Kabupaten Gunungkidul .......................... II-16 Tabel 2.8. Desa Wisata dan Rintisan Desa Wisata Kabupaten Gunungkidul II-18 Tabel 2.9. Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya Kabupaten Gunungkidul ................................................................................ II-20 Tabel 2.10. Kawasan Wisata Budaya di Kabupaten Gunungkidul................... II-20 Tabel 2.11. Kawasan Minat Khusus Kabupaten Gunungkidul ........................ II-21 Tabel 2.12. Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul ...................... II-28 Tabel 2.13. Jumlah Penduduk (jiwa) Menurut Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ............................................................ II-30 Tabel 2.14. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020............................................................................................. II-31 Tabel 2.15. Kepadatan Penduduk per Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ............................................................ II-32 Tabel 2.16. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020............................................................................................. II-34 Tabel 2.17. Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020........................................................... II-34 Tabel 2.18. PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)....... II-37 Tabel 2.19. Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-38 Tabel 2.20. Perubahan Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-46 Tabel 2.21. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020(%)............... II-49 Tabel 2.22. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020............................................................................................. II-52 Tabel 2.23. Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-53 Tabel 2.24. Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020 .... II-53 Tabel 2.25. Jumlah Organisasi Kesenian, Gedung Kesenian, Organisasi Olahraga, Gedung Olahraga dan Even Seni dan Budaya Tahun 2016 – 2020 ................................................................................. II-56 Tabel 2.26. Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 II-56 Tabel 2.27. Status Akreditasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ............................................................ II-58 Tabel 2.28. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pendidikan ......................... II-60 Tabel 2.29. Jenis dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 ................................................ II-63 Tabel 2.30. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2016-2020.. II-63 Tabel 2.31. Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-64 Tabel 2.32. Data PHBS Rumah Tangga Per Indikator Tahun 2020 ................. II-64 Tabel 2.33. Kasus Konfirmasi COVID-19 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2021 ................................................................................... II-65 iv Tabel 2.34. Target dan Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ............................................................ II-65 Tabel 2.35. Kinerja RSUD ............................................................................... II-67 Tabel 2.36. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Kesehatan .......................... II-69 Tabel 2.37. Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum .................................... II-73 Tabel 2.38. Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Km) ................................................................ II-75 Tabel 2.39. Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Km) ........................................................................... II-75 Tabel 2.40. Jumlah Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020 (Buah) ................................................................................. II-76 Tabel 2.41. Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019 (Buah) .......................................................................................... II-76 Tabel 2.42. Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020............................................................................................. II-78 Tabel 2.43. Data Potensi Debit Air Bersih dan Kapasitas Produksi PDAM ...... II-79 Tabel 2.44. Jumlah dan Persentase Desa Beresiko Genangan Air................... II-80 Tabel 2.45. Data Jaringan Irigasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ........ II-80 Tabel 2.46. Kondisi Gedung/Kantor Perangkat Daerah Tahun 2020 .............. II-81 Tabel 2.47. Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2019 .................................................................................... II-82 Tabel 2.48. Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang ..................................... II-84 Tabel 2.49. Rencana Penyusunan dan Penetapan RDTR ................................ II-85 Tabel 2.50. Data Rekomendasi Tata Ruang dan KRK Tahun 2017-2020......... II-85 Tabel 2.51. Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 .................. II-86 Tabel 2.52. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ........................................................................... II-87 Tabel 2.53. Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020............................................................................................. II-89 Tabel 2.54. Jumlah Rumah layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ............................................................ II-91 Tabel 2.55. Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015- 2020............................................................................................. II-91 Tabel 2.56. Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................. II-92 Tabel 2.57. Pembentukan Jumlah Jaga Warga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020 ........................................................................ II-93 Tabel 2.58. Pencapaian TPB Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 .......................................... II-96 Tabel 2.59. Jumlah Aparat, Sarana Keamanan, dan Jumlah Pelanggaran K3 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................. II-97 Tabel 2.60. Pencapaian TPB Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 .......................................... II-99 Tabel 2.61. Jumlah Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................. II-100 Tabel 2.62. Jumlah Kapanewon Rawan Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-101 Tabel 2.63. Data Kerugian Akibat Bencana .................................................... II-101 Tabel 2.64. Data Korban Kejadian Laka Laut di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-102 Tabel 2.65. Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................. II-102 v Tabel 2.66. Profil SPM Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ............................................................ II-103 Tabel 2.67. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran ..................................................................... II-103 Tabel 2.68. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.................................... II-105 Tabel 2.69. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020............................................................................................. II-108 Tabel 2.70. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Sosial ................................. II-111 Tabel 2.71. Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 .......................................................................................... II-112 Tabel 2.72. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Tenaga Kerja ...................... II-114 Tabel 2.73. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................... II-115 Tabel 2.74. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 ........................................................................ II-116 Tabel 2.75. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................... II-116 Tabel 2.76. Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-117 Tabel 2.77. Jumlah Anggota DPRD Gunungkidul Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020........................................................... II-117 Tabel 2.78. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-118 Tabel 2.79. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................................................................ II-120 Tabel 2.80. Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-122 Tabel 2.81. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Ketahanan Pangan ............. II-126 Tabel 2.82. Jumlah Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-127 Tabel 2.83. Capaian Kinerja Lingkungan Hidup ............................................. II-128 Tabel 2.84. Indeks Pencemaran Air Sungai Yang Melewati Kota Wonosari Tahun 2020 ................................................................................. II-129 Tabel 2.85. Hasil Perhitngan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ................................................................................. II-129 Tabel 2.86. Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Parameter NO₂ dan SO₂ di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 .......................................... II-130 Tabel 2.87. Data Penggunaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 .......................................... II-131 Tabel 2.88. Data Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020............................................................................................. II-132 Tabel 2.89. IPAL Komunal Industri Tahun 2018-2020 (buah) ......................... II-133 Tabel 2.90. Data Persampahan 2016-2020 ..................................................... II-133 Tabel 2.91. Data Bank Sampah Tahun 2019 .................................................. II-134 Tabel 2.92. Kemajuan Pengelolaan Persampahan.............................................. II-134 Tabel 2.93. Data Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Berijin .............................. II-135 Tabel 2.94. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Lingkungan Hidup.............. II-137 Tabel 2.95. Penduduk Berdasrakan Administrasi Kependudukan Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-138 Tabel 2.96. Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 .............................................................. II-139 Tabel 2.97. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil................................................. II-140 vi Tabel 2.98. Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 .......................... II-142 Tabel 2.99. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ............................................................................. II-143 Tabel 2.100. Indikator Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-144 Tabel 2.101. Jumlah Putusan Dispensasi Kawin pada Anak yang Diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-145 Tabel 2.102. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .............................................................. II-147 Tabel 2.103. Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-149 Tabel 2.104. Pencapaian IKU Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-150 Tabel 2.105. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ................................................................................. II-151 Tabel 2.106. Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020 ................................. II-153 Tabel 2.107. Capaian Pembangunan Aplikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020 ........................................................................ II-154 Tabel 2.108. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Gunungkidul ................................................................................ II-155 Tabel 2.109. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Komunikasi dan Informatika .................................................................................. II-157 Tabel 2.110. Jenis Koperasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ..... II-159 Tabel 2.111. Jumlah Koperasi Berdasarkan Keaktifan dan Jenis Koperasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................. II-160 Tabel 2.112. Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2016-2019 ................ II-154 Tabel 2.113. Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi ..................................... II-161 Tabel 2.114. Temuan dan Rekomendasi Kondisi Koperasi Tahun 2018 dan 2019............................................................................................. II-162 Tabel 2.115. Jumlah Anggota Koperasi............................................................. II-162 Tabel 2.116. Jumlah Koperasi yang Mengakses Permodalan Tahun 2016- 2019............................................................................................. II-163 Tabel 2.117. Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020................................................... II-163 Tabel 2.118. Profil UKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ........................ II-164 Tabel 2.119. Posisi Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Diberikan Bank Umum (Juta Rp) ........................................ II-166 Tabel 2.120. Capaian IKU Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ...................... II-166 Tabel 2.121. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .................................................................................... II-168 Tabel 2.122. Jumlah Ijin yang Dikeluarkan dan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-169 Tabel 2.123. Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2019-2020 ................................................................................... II-169 Tabel 2.124. Capaian Kinerja Penanaman Modal .............................................. II-170 Tabel 2.125. Jumlah Organisasi Kepemudaan, Klub Olahraga, Organisasi Olahraga, dan Gedung Olahraga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-171 Tabel 2.126. Capaian IKU Pemuda dan Olah Raga ........................................... II-171 Tabel 2.127. Ragam Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 . II-174 Tabel 2.128. Capaian Kinerja Pembinaan Kebudayaan ..................................... II-176 vii Tabel 2.129. Jumlah Koleksi, Pustakawan, Pengunjung, Anggota dan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-177 Tabel 2.130. Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020............................................................................................. II-177 Tabel 2.131. Capaian Kinerja Pembinaan Perpustakaan................................... II-178 Tabel 2.132. Volume, Jumlah SDM, dan Sarana Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-179 Tabel 2.133. Capaian Kinerja Pembinaan Kearsipan ........................................ II-179 Tabel 2.134. Perkembangan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................. II-181 Tabel 2.135. Perkembangan Jumlah Penyuluh Perikanan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-181 Tabel 2.136. Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-181 Tabel 2.137. Perkembangan Rekapitulasi Jumlah Trip di TPI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-182 Tabel 2.138. Jumlah Kebutuhan Es Balok Dalam 1 (satu) Kali Trip ................. II-182 Tabel 2.139. Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-183 Tabel 2.140. Pengembangan Wisata Alam Pantai di Kabupaten Gunungkidul .. II-185 Tabel 2.141. Daya Tarik Wisata Alam Gua/Song Kabupaten Gunungkidul ...... II-186 Tabel 2.142. Daya Tarik Wisata Hutan dan Bukit Kabupaten Gunungkidul ..... II-187 Tabel 2.143. Wisata Alam Sungai dan Air Terjun/Curug .................................. II-188 Tabel 2.144. Wisata Alam Gunung/Pegunungan Kabupaten Gunungkidul ...... II-189 Tabel 2.145. Desa Budaya di Kabupaten Gunungkidul .................................... II-190 Tabel 2.146. Wisata Situs/Peninggalan Sejarah Kabupaten Gunungkidul ........ II-190 Tabel 2.147. Wisata Budaya berupa Benda/Bangunan Cagar Budaya ............. II-191 Tabel 2.148. Wisata Budaya berupa Pesanggrahan Kabupaten Gunungkidul ... II-192 Tabel 2.149. Wisata Tempat Upacara Tradisional ............................................. II-193 Tabel 2.150. Wisata berupa Upacara Tradisional Kabupaten Gunungkidul ...... II-193 Tabel 2.151. Jumlah Kelompok Budaya berupa Atraksi/Kegiatan Seni Musik . II-194 Tabel 2.152. Wisata Budaya berupa Atraksi/Kegiatan Seni Tari ....................... II-195 Tabel 2.153. Wisata Buatan berupa Flying Fox ................................................ II-195 Tabel 2.154. Wisata Buatan berupa Embung ................................................... II-196 Tabel 2.155. Jumlah Kunjungan Wisatawan Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-197 Tabel 2.156. Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-197 Tabel 2.157. Data Fasilitas Dasar Dan Fasilitas Umum Di Kawasan Wisata Kabupaten Gunungkidul .............................................................. II-198 Tabel 2.158. Penyelenggaraan Even di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 – 2020 .......................................................................................... II-201 Tabel 2.159. Data Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2019................ II-202 Tabel 2.160. Nilai Belanja Wisatawan di Kabupaten Gunungkidul ................... II-204 Tabel 2.161. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pariwisata .......................... II-206 Tabel 2.162. Data Statistik Pertanian ............................................................... II-207 Tabel 2.163. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ............ II-208 Tabel 2.164. Perkembangan Indikator Peternakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-210 Tabel 2.165. Data Sarana Perdagangan Berdasarkan Tipe Pasar Tahun 2016- 2020............................................................................................. II-215 Tabel 2.166. Data Pangkalan LPG 3 Kg Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-215 viii Tabel 2.167. Data Hasil Sidang Tera dan Tera Ulang Tahun 2018 – 2020 ........ II-216 Tabel 2.168. Data Industri di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 ....... II-218 Tabel 2.169. Jumlah Industri Sehat dan Legalitas Usaha ................................. II-219 Tabel 2.170. Capaian IKU Urusan Perindustrian .............................................. II-219 Tabel 2.171. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Perindustrian ..................... II-220 Tabel 2.172. Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-221 Tabel 2.173. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah ............................................. II-221 Tabel 2.174. Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Sekretariat Daerah ....................................................................... II-224 Tabel 2.175. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD ............................................ II-227 Tabel 2.176. Jumlah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2020 ................................................................................. II-227 Tabel 2.177. Persentase Penyelesaian Propemperda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2020 ...................................................................... II-228 Tabel 2.178. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2020............................................................................................. II-229 Tabel 2.179. Capaian Sasaran Daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2019 ......... II-231 Tabel 2.180. Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Perencanaan ................................................................................ II-235 Tabel 2.181. Kegiatan Penelitian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020............................................................................................. II-237 Tabel 2.182. Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018- 2020............................................................................................. II-238 Tabel 2.183. Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah ............ II-238 Tabel 2.184. Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 ......... II-239 Tabel 2.185. Data Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 – 2020 ................................................................................. II-239 Tabel 2.186. Data Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017- 2020............................................................................................. II-240 Tabel 2.187. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 ................................................................................... II-241 Tabel 2.188. Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-242 Tabel 2.189. Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Keuangan Daerah ........................................................................ II-243 Tabel 2.190. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah ............................................ II-244 Tabel 2.191. Jumlah Auditor Kabupaten Gunungkidul .................................... II-244 Tabel 2.192. Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Pengawasan ................................................................................. II-246 Tabel 2.193. Jumlah Penurunan dan Penambahan PNS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020.................................................. II-247 Tabel 2.194. Capaian Kinerja Pembinaan Profesionalisme ASN ........................ II-247 Tabel 2.195. Capaian Kinerja Kapanewon dalam Pembinaan RKP Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 ........................................ II-248 Tabel 2.196. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pemerintahan Kapanewon Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 .. II-248 Tabel 2.197. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Daerah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019 ............................................ II-250 Tabel 2.198. Statistik Kunci kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 (Milyar Rupiah) ..................................... II-250 Tabel 2.199. Status Kemajuan dan Kemandirian Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ............................................................ II-251 Tabel 2.200. Perkembangan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul 2019-2020 .............................................................. II-252 ix Tabel 2.201. Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 ..... II-253 Tabel 2.202. Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2016-2020 ...................................................... II-253 Tabel 2.203. Nilai Kesesuaian Program Struktur Ruang dari RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 ............................................ II-254 Tabel 2.204. Nilai Kesesuaian Program Pola Ruang dari RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 .............................................................. II-255 Tabel 2.205. Nilai Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang dari RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 ............................................ II-256 Tabel 2.206. Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 ..... II-256 Tabel 2.207. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-258 Tabel 2.208. Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-258 Tabel 2.209. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ................................................................................. II-259 Tabel 3.1. Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... III-4 Tabel 3.2. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015-2019 ................................................................................... III-6 Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... III-10 Tabel 3.4. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020 ................................... III-12 Tabel 3.5. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 ........................................................................ III-14 Tabel 3.6. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020 ................. III-16 Tabel 3.7. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020 ................................... III-18 Tabel 3.8. Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... III-21 Tabel 3.9. Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020............................................................................................. III-24 Tabel 3.10. Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... III-26 Tabel 3.11. Tingkat Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020.................................................................... III-28 Tabel 3.12. Proporsi Alokasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020.................................................................... III-28 Tabel 3.13. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016- 2020............................................................................................. III-30 Tabel 3.14. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026................................................... III-34 Tabel 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026............................................................................................. III-37 Tabel 4.1. Arah Pemanfaatan Ruang............................................................. IV-11 Tabel 4.2. Misi/Tujuan/Sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan Target Tahun 2022 ................................................................................. IV-60 Tabel 4.3. RPJMD Daerah Lain ..................................................................... IV-62 Tabel 4.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ............................................................ IV-75 x Tabel 4.5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ................................................................................... IV-79 Tabel 4.6. Statistik Kunci Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 ............................................................. IV-83 Tabel 4.7. Statistik Kunci Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 ............................................................. IV-84 Tabel 4.8. Statistik Kunci Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 .............................. IV-84 Tabel 4.9. Statistik Kunci Reformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 ................................................................................... IV-85 Tabel 4.10. Statistik Kunci Kondisi Keberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 ............................................................. IV-86 Tabel 5.1. Penyelarasan Visi, Misi RPJMN, RPJP DIY dan RPJMD Gunungkidul ................................................................................ V-9 Tabel 5.2. Penyelarasan Sasaran RPJMN, RPJP DIY, dan RPJMD Gunungkidul ................................................................................ V-10 Tabel 6.1. Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1 ............................ VI-2 Tabel 6.2. Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2 ............................ VI-3 Tabel 6.3. Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ............. VI-6 Tabel 6.4. Indikasi Tema Tahunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ................................................................................... VI-10 Tabel 6.5. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah ......................................................................................... VI-11 Tabel 6.6. Program Prioritas Unggulan Daerah ............................................. VI-47 Tabel 6.7. Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah ............................... IV-48 Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 Kabupaten Gunungkidul .............................................................. VII-1 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022-2026 ...................................................... VII-2 Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul ...... VIII-2 Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Gunungkidul ....... VIII-4 xi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Alur Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ......................................................................................... I-5 Gambar 1.2. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026 dan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 ...... I-7 Gambar 1.3. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026............................................................................................. I-8 Gambar 1.4. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ............................... I-9 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul ................................. II-1 Gambar 2.2. Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ........................... II-8 Gambar 2.3. Kawasan Geopark Karst Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul Dalam Konteks Destinasi Pariwisata Nasional .............................. II-28 Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul ............................ II-30 Gambar 2.5. Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-33 Gambar 2.6. Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul (Jiwa) Tahun 2020 ....................................................................... II-33 Gambar 2.7. Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016-2020 (miliar rupiah) II-35 Gambar 2.8. LPE PDRB ADHK D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2020 .................... II-36 Gambar 2.9. Perkembangan PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020.................................................. II-36 Gambar 2.10. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor PDRB Tahun 2020.............. II-39 Gambar 2.11. Struktur Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Pengeluaran PDRB ADHK Tahun 2016-2020 ............................... II-40 Gambar 2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 ................................................................................... II-41 Gambar 2.13. Inflasi DI. Yogyakarta ................................................................... II-42 Gambar 2.14. PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020............................................................................................. II-42 Gambar 2.15. Angka Kemiskinan di D. I Yogyakarta Tahun 2016-2020 ............. II-43 Gambar 2.16. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-44 Gambar 2.17. Perubahan Persentase Penduduk Miskin (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-45 Gambar 2.18. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 ................................................ II-46 Gambar 2.19. Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................ II-47 Gambar 2.20. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-48 Gambar 2.21. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (%) ........................... II-50 Gambar 2.22. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020(%).......................... II-51 Gambar 2.23. Harapan Lama Sekolah di DI. Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 ................................................ II-51 Gambar 2.24. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 .......... II-52 Gambar 2.25. Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... II-54 xii Gambar 2.26. Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020............................................................................................. II-55 Gambar 2.27. Konstruksi Ruas JJLS Kabupaten Gunungkidul Hingga Tahun 2020............................................................................................. II-74 Gambar 2.28. Jalur Jalan Ruas Tawang Ngalang yang Belum Terbangun sampai dengan Tahun 2020 ......................................................... II-74 Gambar 2.29. Trase Ruas Jalan Tawang-Ngalang Tahun 2020 ........................... II-75 Gambar 2.30. Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin ............. II-80 Gambar 2.31. Grafik Perkembangan Akses Layanan Air Limbah Domestik ........... II-82 Gambar 2.32. Grafik Perkembangan Sistem Layanan Air Limbah Domestik ......... II-82 Gambar 2.33. Jumlah Kalurahan Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020................................................... II-124 Gambar 2.34. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ............. II-152 Gambar 2.35. Keterbukaan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016- 2020............................................................................................. II-251 Gambar 2.36. Jumlah Demonstrasi/Unjuk rasa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ........................................................................ II-257 Gambar 3.1. Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................................................................... III-8 Gambar 3.2. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 ............................................................. III-11 Gambar 3.3. Komposisi Jenis Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020............................................................................................. III-13 Gambar 3.4. Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020............................................................................................. III-25 Gambar 3.5. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dan Tahun 2020 .................................................................. III-26 Gambar 3.6. Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ................................. III-27 Gambar 3.7. SiLPA, Surplus Riil (SILPA) dan Penyertaan Modal Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dan Tahun 2020 ..... III-31 Gambar 4.1. Peta RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 .............. IV-2 Gambar 4.2. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul 2020 ....................................................................... IV-73 Gambar 4.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 ................................................................................... IV-78 Gambar 5.1. Keterkaitan Visi RPJMN, visi RPJMD DIY dan Pembangunan Tahun Keempat RPJPD DIY, Visi dan arah Pembangunan Lima Tahun keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan Visi Kabupaten Gunungkidul .............................................................. V-2 Gambar 5.2. Bagan Alur Pencapaian Misi I Tujuan 1 ....................................... V-6 Gambar 5.3. Bagan Alur Pencapaian Misi II Tujuan 2.1 ................................... V-7 Gambar 5.4. Bagan Alur Pencapaian Misi II Tujuan 2.2 ................................... V-8 xiii DAFTAR ISTILAH TPB - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SST - Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional SBT - Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional TTC - Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai TBC - Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai TAD - Indikator TPB yang tidak/belum ada data I-1 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021-2026 ”... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”. Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan potensi seluruh masyarakat yang ada di Daerah Kabupaten Gunungkidul secara berkesinambungan (sustainable) tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan dan merealisasikan potensinya. Pada tataran teknis operasionil, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan pembangunan daerah untuk:

a.mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
1. 1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. I-2 RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.
2. 2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
3. 3.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS dalam proses penyusunan APBD. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tiap urusan pemerintahan daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pendekatan proses perencanaan pembangunan Daerah adalah:
4. 1.Pendekatan politik yang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;
5. 2.Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
6. 3.Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
7. 4.Pendekatan atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Sedangkan substansi rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
8. 1.Pendekatan holistik: substansi disusun secara lengkap berdasarkan tema pembangunan atau tiap tema pembangunan disusun secara holistik dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
9. 2.Pendekatan integratif: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menyelaraskan dan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. I-3
10. 3.Pendekatan tematik: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan target utama pencapaian tema pembangunan
11. 4.Pendekatan spasial: substansi perencanaan pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 ini adalah:
12. 1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
13. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
14. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
19. 8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
20. 9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
21. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. 11.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
23. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); I-4
26. 15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
27. 16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
28. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
30. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sitem Informasi Pemerintah Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. 21.Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
33. 22.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;
34. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 6);
35. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15). 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut: I-5 Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA-KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Diacu UU SPPN (No.25/2004) Pemerintah Daerah Bahan Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) Bahan Bahan UU KeuNeg (No.17/2003) Berpedoman (UU 23/2014) Sumber: Bappenas, 2017 Gambar 1.1. Alur Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1.3.1 Keterhubungan RPJMD dan RPJPD Gambar di atas menunjukan bahwa RPJMD mempedomani RPJPD. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Di satu sisi, RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi jangka panjang tahun 2005–2025. Namun di sisi yang lain, fokus kebijakan di RPJMD keempat (2021-2026) ini adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pendemi COVID-19 yang mulai terjadi di awal tahun 2020. Diperkirakan, pembatasan sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat inflasi, peningkatan pengangguran dan peningkatan ketimpangan. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh secara signifikan pada kemampuan keuangan daerah sebagai penggerak perekonomian daerah. Karena itu, visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul masa bakti tahun 2021-2026 merespons:
36. 1.Penuntasan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19,
37. 2.Penuntasan pencapaian visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, dan
38. 3.Penguatan pondasi bagi proses pembangunan jangka panjang dua puluh tahun berikutnya. Berdasarkan landasan filosofis pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul serta integrasi dengan Visi Nasional dan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Visi Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 adalah: “GUNUNGKIDUL YANG BERDAYA SAING, MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA TAHUN 2025” Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut: I-6
39. 1.Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
40. 2.Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
41. 3.Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
42. 4.Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
43. 5.Mewujudkan penyediaan parasarana sarana dasar yang memadai; dan
44. 6.Mewujudkan pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; Periode Tahun 2021–2025 adalah tahapan terakhir pembangunan jangka panjang. Di akhir periode lima tahunan keempat (tahun 2025) diharapkan seluruh visi dan misi pembangunan jangka panjang dapat tercapai. Pembangunan dititikberatkan pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera, berupa peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh wilayah. Pada lima tahun terakhir pembangunan diarahkan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas, serta mengembangkan kemampuan terhadap perkembangan dinamika masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di periode ini membuat pencapaian penuntasan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, serta penguatan pondasi pembangunan periode jangka panjang berikutnya menjadi lebih berat. 1.3.2 Keterhubungan RPJMD dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 Gambar 1.1 di atas menunjukan bahwa RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026 memperhatikan dan mempedomani substansi RPJMN yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 1.3.3 Keterhubungan RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Daerah Kabupaten dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026 tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam RPJM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017- 2022. Substansi RPJMD Teknokratik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 harus memperhatikan dan mempedomani arahan visi Gubernur DIY tentang “Jogja Renaisans” untuk “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Wujud nyata dari “Jogja Renaisans” adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.” Berdasarkan arahan tersebut, Visi Kabupaten Gunungkidul diselaraskan dengan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta lima tahun ke depan yang akan fokus mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, yaitu: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” yang diwujudkan dengan misi:
45. 1.Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban, dan
46. 2.Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis. I-7 Sasaran dari kedua Misi pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan DIY tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut: Sasaran Misi Pertama: “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban” adalah:
47. 1.Meningkatnya Derajat Kualitas SDM,
48. 2.Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat,
49. 3.Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan,
50. 4.Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan,
51. 5.Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dalam Misi Kedua RPJMD DIY 2017-2022: “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis” terdapat 3 sasaran, yaitu :
52. 1.Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan,
53. 2.Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan,
54. 3.Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa. 1.3.4 RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTRW Kabupaten Gunungkidul. Visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Dhaksinarga Bhumikarta adalah kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang subur, makmur, damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Sedangkan tujuan penataan ruang adalah: Mewujudkan wilayah kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Sumber: Kemendagri, 2017 Gambar 1.2. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 I-8 Berdasarkan pertimbangan tersebut maka RPJMD Kabupaten Gunungkidul memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Gunungkidul. 1.3.5 Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah (PD) yang di koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul. Sumber: Kemendagri, 2017 Gambar 1.3. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Pencapaian kinerja hasil dari pelaksanaan Renja PD dan RKA-PD dievaluasi dan dilaporkan untuk proving (akuntabilitas) kinerja dan dijadikan dasar perencanaan tahunan berikutnya untuk improving (perbaikan) pencapaian kinerja. 1.3.6 RPJMD dengan RKPD Substansi RPJMD merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karena itu RPJMD harus dijabarkan lebih teknis dalam perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai penjabaran RPJMD, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. I-9 Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan, RKPD juga memuat prioritas program dan kegiatan yang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Gunungkidul secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Selanjutnya hasil konsultasi publik dijadikan sebagai input untuk penajaman RKPD dan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA (Kebijakan Umum Anggaran) serta PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dalam proses penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 ini adalah menjabarkan Visi dan Misi Kepala daerah dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah untuk mejadi pedoman dan arah pembangunan daerah bagi semua pemangku kepentingan selama periode 2021-2026. Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:
55. 1.Menjadi pedoman dan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dan kebijakan keuangan daerah tahun 2022-2026;
56. 2.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 sampai tahun 2026;
57. 3.Sebagai pedoman Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana strategis tahun 2021-2026;
58. 4.Sebagai instumen untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja mulai tahun 2022 sampai dengan 2026;
59. 5.Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan pedoman penyaluran aspirasi masyarakat RPJPD RPJMD RKPD KUA PPAKUA PPA RAPBD APBD Renstra PD Renja PD RKA-SKPD DPA-SKPD RKP dan Program Strategis Nasional Permendagri ttg Penysunan APBD RPJMN Sumber: Kemendagri, 2017 Gambar 1.4. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Permendagri ttg Penyusunan APBD I-10 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ini disajikan dalam sistematika berikut ini: II-1 Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 746 LS-809 LS dan 11021 BT-11050 BT, berada di bagian tenggara dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kalurahan pesisir, 56 kalurahan terletak di lereng/punggung bukit, dan 70 kalurahan terletak di dataran. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan batas wilayah sebagai berikut:
a.Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
b.Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
c.Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
d.Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul II-2 Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon yang meliputi 144 kalurahan dan 1.429 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 2.1 Tabel 2. 1 Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Gunungkidul No Kapanewon Luas (Km2) Persentase (%) Jumlah Kalurahan Jumlah Padukuhan 1 Wonosari 75,51 5,08 14 103 2 Semanu 108,39 7,30 5 106 3 Ponjong 104,49 7,03 11 119 4 Semin 78,92 5,31 10 116 5 Karangmojo 80,12 5,39 9 104 6 Playen 105,26 7,09 13 101 7 Rongkop 83,46 5,62 8 100 8 Tepus 104,91 7,06 5 83 9 Girisubo 94,57 6,37 8 82 10 Patuk 72,04 4,85 11 72 11 Tanjungsari 71,63 4,82 5 71 12 Gedangsari 68,14 4,59 7 67 13 Ngawen 46,59 3,14 6 66 14 Saptosari 87,83 5,91 7 60 15 Nglipar 73,87 4,97 7 53 16 Paliyan 58,07 3,91 7 50 17 Panggang 99,8 6,72 6 44 18 Purwosari 71,76 4,83 5 32 Jumlah 1.485,36 100 144 1.429 Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kode Data dan Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY, 2019 Ditinjau dari posisi geostrategis, Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah berupa pulau-pulau kecil sebanyak 28 pulau yang tersebar di lima Kapanewon, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo. Pulau-pulau kecil tersebut sangat kecil luasannya, berupa karang, tidak berpenghuni, dan sebagian ditumbuhi rumput. Daftar pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Gunungkidul disajikan seperti dalam tabel berikut: Tabel 2. 2 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul No. Nama Pulau Kapanewon Kalurahan Deskripsi
1. 1.Gunungsemar Purwosari Giricahyo Karang, tidak berpenghuni
2. 2.Payung/ Ngunggah Panggang Giriwungu Karang, tidak berpenghuni
3. 3.Ngrawe Tanjungsari Kemadang Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
4. 4.Jumpino Tanjungsari Kemadang Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
5. 5.Lawang Tanjungsari Banjarejo Karang, penumbuhan II-3 No. Nama Pulau Kapanewon Kalurahan Deskripsi rumput, tidak berpenghuni
6. 6.Drini Tanjungsari Banjarejo Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
7. 7.Watupayung Tanjungsari Ngestirejo Karang, tidak berpenghuni
8. 8.Watulawang Tepus Sidoharjo Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
9. 9.Timang Tepus Purwodadi Karang, tidak berpenghuni
10. 10.Ngondo Tepus Purwodadi Karang, tidak berpenghuni
11. 11.Watupayung Tepus Purwodadi Karang, tidak berpenghuni
12. 12.Watupanjang Tepus Purwodadi Karang, tidak berpenghuni
13. 13.Watulambor Tepus Purwodadi Karang, tidak berpenghuni
14. 14.Watunganten Lor Tepus Purwodadi Karang, tidak berpenghuni
15. 15.Watunganten Kidul Tepus Purwodadi Karang, tidak berpenghuni
16. 16.Watubebek Tepus Purwodadi Karang, tidak berpenghuni
17. 17.Watugog Tepus Purwodadi Karang, tidak berpenghuni
18. 18.Jungwok Girisubo Jepitu Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
19. 19.Watutopi Girisubo Jepitu Karang, tidak berpenghuni
20. 20.Ngusalan Girisubo Jepitu Karang, tidak berpenghuni
21. 21.Kalong/ Glatik Girisubo Jepitu Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
22. 22.Amben Girisubo Tileng Karang, tidak berpenghuni
23. 23.Watugrek Girisubo Tileng Karang, tidak berpenghuni
24. 24.Gununggandul Girisubo Pucung Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
25. 25.Godeg Girisubo Songbanyu Karang, tidak berpenghuni 26. Baron/ Watucetingan Girisubo Songbanyu Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni
26. 27.Layar Girisubo Songbanyu Karang, tidak berpenghuni
27. 28.Krokoh Girisubo Songbanyu Karang, penumbuhan rumput, tidak berpenghuni Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul, 2019. 2.1.1.2. Topografi Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu:
a.Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200m - 700m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m – 12m dari permukaan tanah. Jenis tanah di dominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.
b.Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150m – 200m di atas permukaan laut. Jenis tanah di dominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi di musim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m – 120m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kapanewon Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara. II-4
c.Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0m – 300m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit- bukit kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kapanewon Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan. Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:
1. 1.datar (0-2%): 26.768 ha;
2. 2.bergelombang (3-15%): 41.435 ha;
3. 3.curam (16-40%): 59.452 ha, dan
4. 4.sangat curam (>40%): 20.881 ha Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 0–800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu 1.341,71 km2 atau 90,33% berada pada ketinggian 100–500m di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 mdpl, dan 1,92% terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 mdpl. 2.1.1.3. Geologi Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunungkidul cukup beragam, dengan rincian sebagai berikut:
a.Latosol, dengan batuan induk kompleks sedimen tufan dan batuan vulkanik, yang terletak pada wilayah bergunung-gunung, tersebar di wilayah Kapanewon Patuk bagian Utara dan Selatan, Gedangsari, Ngawen, Semin bagian Timur, dan Ponjong bagian Utara
b.Kompleks latosol dan mediteran merah, dengan batuan induk batuan gamping, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kapanewon Panggang, Purwosari, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Semanu bagian Selatan dan Timur, Rongkop, Girisubo, serta Ponjong bagian Selatan.
c.Asosiasi mediteran merah dan renzina, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah berombak sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kapanewon Ngawen bagian Selatan, Nglipar, Karangmojo bagian Barat dan Utara, Semanu bagian Barat, Wonosari bagian Timur, Utara dan Selatan, Playen bagian Barat dan Utara, serta Paliyan bagian Selatan.
d.Grumosol hitam, dengan batuan induk batu gamping, bentuk wilayah datar sampai bergelombang, terdapat di wilayah Kapanewon Playen bagian Selatan, Wonosari bagian Barat, Paliyan bagian Utara, dan Ponjong bagian Selatan.
e.Asosiasi latosol merah dan litosol, dengan bahan induk tufan dan batuan vulkanik intermediet, bentuk wilayah bergelombang sampai berbukit, terdapat di wilayah Kapanewon Semin bagian Utara, Patuk bagian Selatan, dan Playen bagian Barat. Struktur tanah di Kabupaten Gunungkidul dibedakan atas dasar komposisi komponen pasir, debu, dan lempung, sehingga secara garis besar dipilahkan menjadi tekstur kasar, sedang, dan halus. II-5 2.1.1.4. Hidrologi Di Kabupaten Gunungkidul terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Dengkeng. Masing-masing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS yang berfungsi untuk mengairi area pertanian. Selain itu di Kabupaten Gunungkidul juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin. Air permukaan (sungai dan mata air) banyak dijumpai di Gunungkidul wilayah utara dan tengah. Di wilayah tengah beberapa tempat mempunyai air tanah yang cukup dangkal dan dimanfaatkan untuk sumur ladang. Wilayah selatan Gunungkidul merupakan kawasan karst yang jarang ditemukan air permukaan. Di wilayah ini dijumpai sungai bawah tanah seperti Bribin, Ngobaran, dan Seropan serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya. Kawasan bentang alam karst Gunungsewu merupakan kawasan yang mempunyai nilai penting karena statusnya sebagai salah satu bentukan alam warisan dunia (World Natural Heritage) (Guntarto, 2003; KMNLH, 1999) serta sebagai bagian dari kawasan lindung nasional (Purnaweni, 2014). Pemerintah telah menetapkan kawasan bentang alam karst Gunungsewu sebagai kawasan lindung geologi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3045 K/40/MEM/2014 (RI, 2014). Penunjukkan tersebut disatu sisi didasarkan pada adanya kekhasan dan keunikan komponen geologi, fungsinya sebagai pengatur alami tata air serta kandungan nilai ilmiahnya yang tinggi (RI, 2014). Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045/40/MEM/2014 Tanggal 1 Desember 2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunungsewu, bahwa bentangan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Ponjong, Purwosari, Girisubo, Saptosari, Semanu, Tanungsari, Tepus dan Wonosari. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jumlah sungai di Kabupaten Gunungkidul ada 14 buah, sebagian besar terdapat di wilayah utara. Sungai terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah Sungai Oyo dengan lokasi mata air di Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah) dan bermuara di Samudera Hindia. Jumlah mata air di wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 215 buah, sedangkan jumlah telaga ada 252 buah. Wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah dan sebagian kecil wilayah selatan terdapat sumur bor (deep well) sebanyak 55 buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minum penduduk setempat. Untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan oncoran antara 15–50 ha. Kemampuan masing- masing sumur tergantung pada debit airnya. Beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku/air bersih bagi rumah tangga antara lain di Bribin, Ngobaran, Seropan, dan Baron. Kondisi curah hujan di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.3. Pada musim kemarau tahun 2019 dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober, jumlah curah hujan yang tercatatat di pos pemantauan hujan adalah 0 mm (tidak ada kejadian hujan) sedangkan titik tertingginya curah hujan sebesar 504,56 mm yang terjadi pada Bulan Maret. Adapun pada tahun 2020, curah hujan terendah adalah sebesar 1,39 mm sedangkan curah hujan tertinggi adalah sebesar 466,17 mm. II-6 Tabel 2. 3 Kondisi Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 ELEMEN DATA TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Curah Hujan Terendah (mm) 65,11 4,28 0,06 0 1,39 Curah Hujan Tertinggi (mm) 371,94 368,39 590,17 504,56 466,17 Sumber: SIPD, 2021 2.1.1.5. Klimatologi Jumlah rata-rata bulan basah di Kabupaten Gunungkidul tiap tahunnya berkisar 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7–8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober– November dan berakhir pada bulan Maret– April setiap tahunnya. Puncak curah hujan terjadi pada bulan Desember– Februari dengan wilayah bagian utara mengalami curah hujan lebih tinggi dibandingkan wilayah tengah dan selatan. Suhu udara Kabupaten Gunungkidul untuk suhu rata-rata harian 27,7°C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4°C. Kelembaban nisbi di Kabupaten Gunungkidul berkisar antara 80% – 85%. Kelembaban nisbi ini bagi wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari–Maret, sedangkan terendah pada bulan September. Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Yogyakarta bahwa diantara kabupaten/kota di DIY, Gunungkidul merupakan wilayah terluas yang terdampak bencana hidrometeorologi yang dipicu curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, antara lain angin kencang, tanah longsor, banjir, dan banjir bandang.Wilayah rawan bencana yang ada di Kabupaten Gunungkidul perlu mewaspadai akan kondisi klimatologi tersebut. 2.1.1.6. Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 148.536 km2 daratan, luas laut 12 mil dari darat sebesar 1.600 km2 dan panjang garis pantai sebesar 80,29 km. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul JENIS LAHAN LUAS (Ha)
1. 1.Luas Lahan Hutan 25.726,89 1). Hutan Produksi Tetap 11.359,84 2). Hutan yang Dapat Dikonversi 14.367,05
2. 2.Jumlah Lahan Persawahan 7,858 1). Sawah Irigasi 2,189 2). Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi 5,669
3. 3.Jumlah Lahan Kering 64,799 1). Ladang (Tegalan) 64,383 2). Perkebunan 416
4. 4.Tanah Tandus/Tanah Rusak (Tidak Diusahakan) 167,00
5. 5.Tanah Terlantar n/a
6. 6.Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah 34,104 Sumber: SIPD, 2021 II-7 Dari data di atas terlihat bahwa masih banyak potensi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul karena luas rencana kawasannya masih cukup tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gunungkidul tahun 2010- 2030, rencana luas kawasan masih cukup besar seperti yang ditunjukkan pada tabel: Tabel 2. 5 Luas Rencana Kawasan di Kabupaten Gunungkidul JENIS KAWASAN LUAS (Ha)
7. 1.Kawasan Lindung 1.018,64
8. 2.Kawasan Budi Daya 2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 12.810,100 2.2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat 38.444,00 2.3. Kawasan Peruntukan Pertanian 2.3.1. Lahan Pertanian Pangan Beririgasi 7.865,00 2.3.2. Lahan Pertanian Pangan Tidak Beririgasi 36.065,00 2.3.3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 5.500,00 2.4. Perkebunan 189,00 2.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan 2.180,00 2.6. Kawasan Industri Menengah 465,00 2.7. Kawasan Peruntukan Permukiman 40.353,00 2.8. Kawasan Peruntukan Pendidikan Tinggi 25,00 2.9. Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan 155,00 Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 Rencana Kawasan yang termuat dalam RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 perlu memperhatikan kawasan yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan informasi pada gambar di bawah ini, diketahui bahwa Kawasan LP2B di Kabupaten Gunungkidul tersebar secara sporadic. Perwujudan penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian harus sejalan sehingga tidak tumpang tindih dan menyebabkan alih fungsi lahan mengarah pada ketidaksesuaian dan pelanggaran tata ruang. Mengingat alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari seiring meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan. Terkait hal tersebut, upaya yang dapat diwujudkan yaitu dengan penyusunan dan penetapan Perda LP2B serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan peraturan zonasi lahan pertanian. Pola pemanfaatan lahan pada kawasan LP2B diarahkan pada kegiatan perekonomian yang secara teknis mendukung pertanian sawah. Meminimalisasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, khususnya pada lahan pertanian beririgasi teknis. Konversi lahan pertanian yang tidak bisa dihindari harus dibatasi dengan ketentuan perlu adaya perluasan areal sawah baru dan peningkatan irigasi teknis. II-8 Sumber: Koreksi Review RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Gambar 2. 2 Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Beberapa kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul yaitu belum mengajukan rekomendasi tata ruang, tidak memiliki rekomendasi tata ruang, dan pemanfaatan tata ruang tidak sesuai rekomendasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian tata ruang dan membutuhkan upaya dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami tren yang fluktuatif. Pelanggaran pemanfaatan tata ruang tertinggi ditemukan pada tahun 2018 yang mengindikasikan lemahnya upaya pengendalian tata ruang. Setelahnya tren kasus pelanggaran semakin menurun pada tahun 2019 dan 2020 sehingga upaya pengendalian dapat terus ditingkatkan. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengupayakan perwujudan peningkatan layanan rekomendasi tata ruang secara digital melalui “e-recommendation” sehingga akan memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dan mencegah adanya praktik pelanggaran/ penyalahgunaan wewenang dalam prosesnya. Selain itu, upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tata ruang. Data terkait pelanggaran pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 6 Data Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang Tahun 2017-2020 NO KATEGORI TAHUN 2017 2018 2019 2020 1 Belum mengajukan rekomendasi tata ruang 1 3 3 2 2 Tidak memiliki rekomendasi tata ruang 1 7 4 3 3 Pemanfaatan ruang tidak sesuai rekomendasi 2 1 1 0 JUMLAH 4 11 8 5 Sumber : Laporan Pengawasan oleh DPTR Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017- 2020 II-9 2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah telah dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Ditegaskan bahwa visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Dhaksinarga Bhumikarta adalah kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang subur, makmur, damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Sedangkan tujuan penataan ruang adalah: Mewujudkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera. Pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budi daya terdiri atas 9 kawasan, yaitu kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya. 2.1.1.7.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri dari kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi tetap direncanakan seluas kurang lebih 12.810,100 (dua belas ribu delapan ratus sepuluh koma seratus) hektar berada di:
a.Kapanewon Panggang seluas kurang lebih 1.702,80 (seribu tujuh ratus dua koma delapan puluh) hektar;
b.Kapanewon Paliyan seluas kurang lebih 2.224 (dua ribu dua ratus dua puluh empat) hektar;
c.Kapanewon Saptosari seluas kurang lebih 77,50 (tujuh puluh tujuh koma lima puluh) hektar;
d.Kapanewon Semanu seluas kurang lebih 592,50 (lima ratus sembilan puluh dua koma lima puluh) hektar;
e.Kapanewon Karangmojo seluas kurang lebih 946,70 (sembilan ratus empat puluh enam koma tujuh puluh) hektar;
f.Kapanewon Wonosari seluas kurang lebih 370,80 (tiga ratus tujuh puluh koma delapan puluh) hektar;
g.Kapanewon Playen seluas kurang lebih 3.828,40 (tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan koma empat puluh) hektar;
h.Kapanewon Patuk seluas kurang lebih 553,00 (lima ratus lima puluh tiga) hektar; II-10
i.Kapanewon Nglipar seluas kurang lebih 2.164,30 (dua ribu seratus enam puluh empat koma tiga puluh) hektar; dan
j.Kapanewon Semin seluas kurang lebih 50,00 (lima puluh) hektar. 2.1.1.7.2. Kawasan Hutan Rakyat Kawasan hutan rakyat direncanakan seluas kurang lebih 38.444 (tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat) hektar, yang meliputi:
a.Kapanewon Panggang seluas kurang lebih 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar;
b.Kapanewon Purwosari seluas kurang lebih 2.263 (dua ribu dua ratus enam puluh tiga) hektar;
c.Kapanewon Paliyan seluas kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) hektar;
d.Kapanewon Saptosari seluas kurang lebih 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
e.Kapanewon Tepus seluas kurang lebih 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar;
f.Kapanewon Tanjungsari seluas kurang lebih 1.412 (seribu empat ratus dua belas) hektar;
g.Kapanewon Rongkop seluas kurang lebih 1.863 (seribu delapan ratus enam puluh tiga) hektar;
h.Kapanewon Girisubo seluas kurang lebih 2.345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) hektar;
i.Kapanewon Semanu seluas kurang lebih 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) hektar;
j.Kapanewon Ponjong seluas kurang lebih 2.831 (dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar;
k.Kapanewon Karangmojo seluas kurang lebih 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar;
l.Kapanewon Wonosari seluas kurang lebih 2.873 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar;
m.Kapanewon Playen seluas kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) hektar;
n.Kapanewon Patuk seluas kurang lebih 1.993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar;
o.Kapanewon Gedangsari seluas kurang lebih 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar;
p.Kapanewon Nglipar seluas kurang lebih 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) hektar;
q.Kapanewon Ngawen seluas kurang lebih 1.322 hektar (seribu tiga ratus dua puluh dua); dan
r.Kapanewon Semin seluas kurang lebih 2.559 (dua ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar. 2.1.1.7.3. Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian meliputi: tanaman pangan; hortikultura; perkebunan; dan peternakan. A. Kawasan Tanaman Pangan Kawasan tanaman pangan meliputi: lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi; lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi; dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. II-11 Lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar meliputi sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar dan sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih 5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar. Namun berdasarkan Perda RTRW DIY Nomor 5 tahun 2019, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan lahan pangan beririgasi meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Semin, Kapanewon Tepus dan Kapanewon Wonosari, dengan luas 8.520,60 (delapan ribu lima ratus dua puluh koma enam nol) hektar. Adapun lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi ditetapkan seluas kurang lebih 36.065 (tiga puluh enam ribu enam puluh lima) hektar terletak pada lahan kering di semua Kapanewon. Namun berdasarkan Perda RTRW DIY Nomor 5 tahun 2019, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan lahan pangan tidak beririgasi meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Semin, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus dan Kapanewon Wonosari, dengan luas 82.679,39 (delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tiga sembilan) hektar. Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan seluas kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi. Namun berdasarkan Perda RTRW DIY Nomor 5 tahun 2019, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan pertanian pangan berkelanjutan diarahkan pada lahan pertanian beririgasi dan tidak beririgasi yang terdiri atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 29.020,86 (dua puluh sembilan ribu dua puluh koma delapan enam) hektar dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 22.291,14 (dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu koma satu empat) hektar. B. Kawasan Hortikultura Kawasan hortikultura meliputi :
a.Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Semin dan Kapanewon Ngawen dengan komoditas utama: sawo, mangga dan rambutan;
b.Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Gedangsari dengan komoditas utama: srikaya;
c.Kapanewon Nglipar, Kapanewon Semin, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Playen, Kapanewon Girisubo Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Paliyan, dan Kapanewon Karangmojo dengan komoditas utama: pisang;
d.Kapanewon Patuk, Kapanewon Gedangsari, dan Kapanewon Nglipar dengan komoditas utama: durian; dan
e.Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong dan Kapanewon Karangmojo dengan komoditas utama: sayuran. II-12 C. Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan ditetapkan seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar. Namun berdasarkan Perda RTRW DIY Nomor 5 tahun 2019, yang akan ditindaklanjuti dengan review RTRW Kabupaten Gunungkidul, kawasan budidaya perkebunan meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Girisubo, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari, dengan luas 10.284,03 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh empat koma nol tiga) hektar. Kawasan yang dikembangkan sebagai tanaman perkebunan berupa lahan perkebunan tanaman tahunan seperti cengkih, kakao, lada, kapas, dan kelapa dan lahan perkebunan tanaman semusim seperti tebu, jambu mete, dan tembakau. D. Kawasan Peternakan Kawasan peternakan meliputi: pengembangan pembibitan ternak sapi potong; pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing; pengembangan kambing bligon; dan pengembangan ternak unggas. Kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong meliputi:
1. 1.Kapanewon Ponjong;
2. 2.Kapanewon Semanu;
3. 3.Kapanewon Semin;
4. 4.Kapanewon Nglipar;
5. 5.Kapanewon Ngawen;
6. 6.Kapanewon Patuk;
7. 7.Kapanewon Playen,
8. 8.Kapanewon Wonosari;
9. 9.Kapanewon Karangmojo dan
10. 10.Kapanewon Gedangsari. Adapun kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing meliputi seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan kambing bligon meliputi :
11. 1.Kapanewon Girisubo;
12. 2.Kapanewon Rongkop;
13. 3.Kapanewon Tepus;
14. 4.Kapanewon Tanjungsari;
15. 5.Kapanewon Saptosari;
16. 6.Kapanewon Paliyan;
17. 7.Kapanewon Panggang; dan
18. 8.Kapanewon Purwosari. Kapanewon yang menjadi kawasan pengembangan ternak unggas meliputi :
19. 1.Kapanewon Ponjong;
20. 2.Kapanewon Karangmojo;
21. 3.Kapanewon Semanu;
22. 4.Kapanewon Wonosari; II-13
23. 5.Kapanewon Patuk;
24. 6.Kapanewon Semin; dan
25. 7.Kapanewon Playen. 2.1.1.7.4. Kawasan Peruntukan Perikanan Kapanewon yang menjadi kawasan peruntukan perikanan meliputi:
a.Kawasan budi daya air tawar meliputi seluruh Kapanewon;
b.Kawasan budi daya perikanan laut di Kapanewon Tepus; dan
c.Kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir meliputi Kapanewon Panggang, Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus dan Kapanewon Girisubo. Rencana pengembangan prasarana transportasi perikanan meliputi:
a.Pengembangan kawasan minapolitan di Sadeng;
b.Pangkalan Pendaratan Ikan Baron di Kapanewon Tanjungsari;
c.Pangkalan Pendaratan Ikan Drini di Kapanewon Tanjungsari;
d.Pangkalan Pendaratan Ikan Gesing di Kapanewon Panggang;
e.Pangkalan Pendaratan Ikan Ngandong di Kapanewon Tanjungsari;
f.Pangkalan Pendaratan Ikan Ngrenehan di Kapanewon Saptosari;
g.Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Kapanewon Girisubo;
h.Pangkalan Pendaratan Ikan Siung di Kapanewon Tepus;
i.Pangkalan Pendaratan Ikan Nampu di Kapanewon Girisubo. Terdapat 2 Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap. Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya meliputi budidaya ikan bersisik (Ponjong) dan budidaya ikan tidak bersisik (Playen). Sedangkan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap ada di Sadeng dan sekitarnya. 2.1.1.7.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan (KPP) seluas kurang lebih 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) hektar, yang meliputi:
a.KPP Playen dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batupasir gampingan berada di Kalurahan Banyusoco, Kalurahan Bleberan, Kalurahan Ngunut, Kalurahan Gading, Kalurahan Banaran, Kalurahan Getas, Kalurahan Dengok, Kalurahan Logandeng, Kalurahan Ngunut, Kalurahan Playen, Kalurahan Ngawu, Kalurahan Ngleri, dan Kalurahan Bandung;
b.KPP Gedangsari dan sekitarnya dengan jenis usaha batupasir, zeolit, breksi andesit, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit berada di Kalurahan Watugajah, Kalurahan Serut, Kalurahan Sampang, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Mertelu dan Kalurahan Terbah;
c.KPP Patuk-Nglipar dan sekitarnya dengan jenis usaha breksi andesit, tanah urug, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit berada di Kalurahan Ngoro-oro, Kalurahan Patuk, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Bunder, Kalurahan Putat, Kalurahan Nglegi, Kalurahan Beji, Kalurahan Salam, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Kedungpoh, Kalurahan Pilangrejo, Kalurahan Natah;
d.KPP Karangmojo-Nglipar-Wonosari dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batupasir gampingan dan mangaan berada di Kalurahan II-14 Bejiharjo, Kalurahan Ngawis, Kalurahan Jatiayu, Kalurahan Karangmojo, Kalurahan Ngipak, Kalurahan Kelor, Kalurahan Nglipar, Kalurahan Kedungkeris, Kalurahan Gari, Kalurahan Karangtengah;
e.KPP Semin-Ngawen dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan breksi pumis, kaolin, felspar, zeolit, mangaan, tras, dan tanah urug berada di Kalurahan Candirejo, Kalurahan Rejosari, Kalurahan Karangsari, Kalurahan Pundungsari, Kalurahan Semin, Kalurahan Kemejing, Kalurahan Kalitekuk, Kalurahan Bulurejo, Kalurahan Sumberejo, Kalurahan Bendung, Kalurahan Sambirejo, Kalurahan Tancep, Kalurahan Jurangjero, Kalurahan Kampung, Kalurahan Beji, Kalurahan Watusigar;
f.KPP Panggang dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping, phospat dan kalsedon berada di Kalurahan Girijati, Kalurahan Giriasih, Kalurahan Giritirto, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Giripurwo, Kalurahan Giricahyo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girisuko;
g.KPP Tepus dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping berada di Kalurahan Sumberwungu;
h.KPP Semanu dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping dan pasir kwarsa berada di Kalurahan Semanu dan Ngeposari; dan
i.KPP Ponjong – Semanu Selatan – Paliyan dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping, kalsedon dan mangaan berada di Kalurahan Jetis, Kalurahan Ngloro, Kalurahan Krambilsawit, Kalurahan Karangduwet, Kalurahan Karangasem, Kalurahan Mulusan, Kalurahan Duwet, Kalurahan Mulo, Kalurahan Wunung, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Candirejo, Kalurahan Dadapayu, Kalurahan Sidorejo, Kalurahan Gombang, Kalurahan Bedoyo, Kalurahan Karangasem, Kalurahan Kenteng, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Sumbergiri, Kalurahan Umbulrejo, Kalurahan Sawahan dan Kalurahan Tambakromo. 2.1.1.7.6. Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri meliputi: kawasan sentra industri kecil; kawasan agroindustri; dan kawasan industri menengah. Kawasan sentra industri kecil terletak di seluruh Kapanewon Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan kawasan agroindustri meliputi:
a.Agroindustri Mangga Malam di Kapanewon Gedangsari;
b.Agroindustri Patillo di Kapanewon Tepus;
c.Agroindustri Mete di Kapanewon Karangmojo;
d.Agroindustri Kakao di Kapanewon Patuk;
e.Agroindustri Tepung Cassava di Kapanewon Paliyan;
f.Agroindustri Srikoyo di Kapanewon Tepus;
g.Agroindustri Sawo di Kapanewon Gedangsari;
h.Agroindustri Pisang di Kapanewon Patuk;
i.Agroindustri Garut di Kapanewon Gedangsari;
j.Agroindustri Biofuel di Kapanewon Tepus; dan
k.Agroindustri Jagung di Kapanewon Semin. Kawasan peruntukan industri menengah seluas kurang lebih 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar meliputi:
a.Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kapanewon Semanu seluas kurang lebih 315 (tiga ratus lima belas) hektar; II-15
b.Kawasan peruntukan industri Mulo di Kapanewon Wonosari seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar; dan
c.Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kapanewon Semin seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019-2039, Kabupaten Gunungkidul mempunyai 2 Kawasan Peruntukan Industri yaitu Kawasan Peruntukan Industri Candirejo di Kapanewon Semin dan Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 244,65 (dua ratus empat puluh empat koma enam lima) hektar dan Kawasan Peruntukan Industri Mijahan di Kapanewon Semanu, Kapanewon Karangmojo, dan Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan luas 574,88 (lima ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektar. Dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY maka Reviu RTRW Kabupaten Gunungkidul masih berproses maka akan menyesuaikan peraturan diatasnya yaitu RTRW DIY Tahun 2019- 2039 sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2019. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri pada suatu daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan hasil guna yang lebih bagi daerah. Pengembangan KPI harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan terutama dalam eksploitasi sumber air dan pengelolaan limbah agar tidak mencemari lingkungan. 2.1.1.7.7. Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Peruntukan Pariwisata didalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (RIPPARKAB) disebut sebagai perwilayahan pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata, yang selanjutnya disingkat KPP dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). KPP adalah kawasan geografis yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, sedangkan KSP adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksessibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) meliputi :
a.KPP 1, berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata budaya;
b.KPP 2, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut;
c.KPP 3, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan;
d.KPP 4, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan; II-16
e.KPP 5, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan; dan
f.KPP 6, berupa pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata alam; kawasan Desa Wisata; kawasan wisata budaya; dan kawasan wisata minat khusus. Kawasan wisata alam di Kabupaten Gunungkidul sangat beragam hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7. Tabel 2. 7 Kawasan Wisata Alam Kabupaten Gunungkidul No Kawasan Wisata Alam Kapanewon Strategi Pengembangan
1. 1.Pantai Gesing Panggang sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan
2. 2.Pantai Ngrenehan Saptosari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan
3. 3.Pantai Ngobaran Saptosari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis budaya dan keagamaan
4. 4.Pantai Ngeden, Pantai Torohudan, Pantai Nguyahan Saptosari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis relaksasi dan petualangan.
5. 5.Pantai Parangendog, Pantai Bekah, Pantai Watugupit Purwosari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis relaksasi dan petualangan.
6. 6.Pantai Grigak, Pantai Ngunggah Panggang sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis relaksasi dan petualangan.
7. 7.Hutan Nampu Girisubo sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan.
8. 8.Pantai Baron, Pantai Drini Tanjungsari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan, kuliner hasil laut dan wisata keluarga.
9. 9.Pantai Ngandong Tepus sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pendaratan ikan, kuliner hasil laut dan wisata keluarga.
10. 10.Pantai Kukup Tanjungsari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis wisata pendidikan keanekaragaman hayati laut, keluarga dan budaya.
11. 11.Pantai Sanglen Tanjungsari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis konservasi.
12. 12.Pantai Krakal, Pantai Ngrawe, Bukit Kosakora Tanjungsari sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis wisata keluarga dan relaksasi.
13. 13.Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Tepus sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis wisata keluarga dan relaksasi. II-17 No Kawasan Wisata Alam Kapanewon Strategi Pengembangan Seruni, Pantai Poktunggal
14. 14.Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Nglambor, Pantai Siung Tepus sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis petualangan dan relaksasi.
15. 15.Pantai Nampu, Pantai Pulau Kalong Girisubo sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis petualangan dan relaksasi.
16. 16.Pantai Wediombo Tepus sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis konservasi, relaksasi dan keluarga.
17. 17.Pantai Jungwok Girisubo sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis konservasi, relaksasi dan keluarga.
18. 18.Pantai Sadeng Girisubo sebagai kawasan wisata alam pantai berbasis pelabuhan perikanan dan didorong menjadi dermaga wisata.
19. 19.Gua Watutumpeng Playen kawasan bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya
20. 20.Gua Ngerong, Gua Ngricik Rongkop kawasan bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya
21. 21.Gua Braholo Karangmojo kawasan bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan budaya
22. 22.Air Terjun Sri Getuk, Gua Rancang Kencono Playen sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan.
23. 23.Ekowisata Hutan Raya Bunder, Hutan Wanagama, Gunung Gede Playen sebagai kawasan wisata alam berbasis konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan.
24. 24.Agrowisata buah durian dan kakao, Kampung Emas Plumbungan Patuk sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan keluarga,
25. 25.Telaga Kemuning dan Jelok Patuk sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan, konservasi, relaksasi dan kuliner
26. 26.Gua Ngingrong, Gua Pari Wonosari sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan,
27. 27.Gua Jlamprong Semanu sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan,
28. 28.Gua Sriti, Gua Si Oyot, Gua Gelatik, Gua Braholo Karangmojo sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan,
29. 29.Gua Jomblang, Gua Grubug, Gua Seropan, Gua Bribin Semanu sebagai kawasan wisata alam bentang alam karst berbasis wisata pendidikan dan petualangan,
30. 30.Telaga Jonge, Watu Giring Semanu sebagai wisata berbasis konservasi alam didukung wisata keluarga dan kuliner
31. 31.Kawasan Ngingrong Wonosari sebagai kawasan wisata berbasis II-18 No Kawasan Wisata Alam Kapanewon Strategi Pengembangan petualangan dan pendidikan karst didukung kuliner dan budaya,
32. 32.Kawasan Mojo Ngeposari Semanu sebagai kawasan wisata berbasis kerajinan batu alam,
33. 33.Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur Ponjong sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata tirta
34. 34.Gunung Kendil Ponjong sebagai kawasan wisata alam berbasis wisata pendidikan dan relakasi
35. 35.Embung Gunung Panggung, Bukit Mardedo Ponjong sebagai kawasan wisata alam berbasis relaksasi,
36. 36.Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi Ngawen sebagai kawasan wisata alam pegunungan berbasis pendidikan, konservasi dan budaya,
37. 37.Kawasan Sriten, Bukit Watu Gede, Kawasan Wisata Klayar, Puncak Sumilir Nglipar sebagai wisata alam berbasis relaksasi dan petualangan.
38. 38.Air Terjun Curug Semin sebagai wisata alam berbasis relaksasi dan petualangan.
39. 39.Puncak Watusigar Ngawen sebagai wisata alam berbasis relaksasi dan petualangan.
40. 40.Air Terjun Luweng Sampang, Air Terjun Yonan Gedangsari sebagai kawasan wisata alam relaksasi,
41. 41.Air Terjun Curug Semin sebagai kawasan wisata alam relaksasi, Sumber : Buku Statistik Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Kawasan Desa wisata di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 30 desa, terdiri dari 12 desa wisata sudah mempunyai Surat Keputusan (SK) Bupati Gunungkidul, sedangkan 18 desa merupakan rintisan desa wisata sebagaimana dalam Tabel 2.8. Tabel 2. 8 Desa Wisata dan Rintisan Desa Wisata Kabupaten Gunungkidul No Nama Desa Wisata Alamat Keterangan 1 Desa Wisata Nglanggeran Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, SK Bupati No. 212/KPTS/2020, Tanggal 8 Mei 2020 2 Desa Wisata Bleberan Kalurahan Bleberan, Kapanewon Playen, SK Bupati No. 211/KPTS/2020, Tanggal 8 Mei 2020 3 Desa Wisata Putat Kalurahan Putat, Kapanewon Patuk, SK Bupati No. 150/KPTS/2020, Tanggal 30 Maret 2020 4 Desa Wisata Pacarejo Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, SK Bupati No. 151/KPTS/2020, Tanggal 30 Maret 2020 5 Desa Wisata Mulo Kalurahan Mulo, Kapanewon Wonosari, SK Bupati No. 153/KPTS/2020, Tanggal 30 Maret 2020 6 Desa Wisata Umbulrejo Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong, SK Bupati No. 256/KPTS/2020, Tanggal 30 Juni 2020 7 Desa Wisata Ngestirejo Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Tanjungsari, SK Bupati No. 152/KPTS/2020, Tanggal 30 Maret 2020 8 Desa Wisata Jelok Beji Kalurahan Beji, Kapanewon Patuk, SK Bupati No. 267/KPTS/2020, Tanggal 14 Juli 2020 9 Desa Wisata Girisuko Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, SK Bupati No. 356/KPTS/2020 Tanggal 9 Oktober 2020 II-19 No Nama Desa Wisata Alamat Keterangan 10 Desa Wisata Ngalang Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, SK Bupati No. 233/KPTS/2020, Tanggal 5 Juni 2020 11 Desa Wisata Pampang Kalurahan Pampang, Kapanewon Paliyan, SK Bupati No. 213/KPTS/2020, Tanggal 8 Mei 2020 12 Desa Wisata Kampoeng Kalurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, SK Bupati No. 319/KPTS/2020, Tanggal 4 September 2020 13 Desa Wisata Bejiharjo Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Rintisan Desa Wisata 14 Desa Wisata Ngeposari Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Rintisan Desa Wisata 15 Desa Wisata Kemadang Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Rintisan Desa Wisata 16 Desa Wisata Sidoharjo Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Rintisan Desa Wisata 17 Desa Wisata Beji Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen, Rintisan Desa Wisata 18 Desa Wisata Kedungpoh Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Rintisan Desa Wisata 19 Desa Wisata Mertelu Kalurahan Mertelu, Kapanewon Gedangsari, Rintisan Desa Wisata 20 Desa Wisata Mulusan Kalurahan Mulusan, Kapanewon Paliyan, Rintisan Desa Wisata 21 Desa Wisata Pilangrejo Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Rintisan Desa Wisata 22 Desa Wisata Semoyo Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patuk, Rintisan Desa Wisata 23 Desa Wisata Salam Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Rintisan Desa Wisata 24 Desa Wisata Ngoro- oro Kalurahan Ngoro-Oro, Kapanewon Patuk, Rintisan Desa Wisata 25 Desa Wisata Kepek Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Rintisan Desa Wisata 26 Desa Wisata Karangtengah Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, Rintisan Desa Wisata 27 Desa Wisata Kedungkeris Kalurahan Kedungkeris, Kapanewon Nglipar, Rintisan Desa Wisata 28 Desa Wisata Candirejo Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semin, Rintisan Desa Wisata 29 Desa Wisata Bunder Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk, Rintisan Desa Wisata 30 Desa Wisata Pengkok Kalurahan Pengkok, Kapanewon Patuk, Rintisan Desa Wisata Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2019 Kawasan Desa Budaya yang ada di Gunungkidul selalu terjaga kelestariannya. Terdapat 15 desa yang memiliki status sebagai desa budaya dan 22 desa sebagai rintisan desa budaya. Desa budaya merupakan tempat aktivitas budaya di desa yang didalamnya terdapat berbagai aktifitas adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural. Data daya tarik wisata budaya berupa desa budaya dan rintisan desa budaya di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat Tabel 2.9 dan Data tentang Kawasan Wisata Budaya di Tabel 2.10. II-20 Tabel 2. 9 Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya Kabupaten Gunungkidul No Nama Kalurahan Kapanewon Keterangan
42. 1.Semanu Semanu Desa Budaya
43. 2.Katongan Nglipar Desa Budaya
44. 3.Giring Paliyan Desa Budaya
45. 4.Tambakromo Ponjong Desa Budaya
46. 5.Wiladeg Karangmojo Desa Budaya
47. 6.Girisekar Panggang Desa Budaya
48. 7.Kepek Wonosari Desa Budaya
49. 8.Beji Ngawen Desa Budaya
50. 9.Semin Semin Desa Budaya
51. 10.Jeruk Wudel Girisubo Desa Budaya
52. 11.Giripurwo Purwosari Desa Budaya
53. 12.Ngalang Gedangsari Desa Budaya
54. 13.Putat Patuk Desa Budaya
55. 14.Bejiharjo Karangmojo Desa Budaya
56. 15.Kemadang Tanjungsari Desa Budaya
57. 16.Girimulyo Panggang Rintisan Desa Budaya
58. 17.Kepek Saptosari Rintisan Desa Budaya
59. 18.Karangduwet Paliyan Rintisan Desa Budaya
60. 19.Logandeng Playen Rintisan Desa Budaya
61. 20.Ngleri Playen Rintisan Desa Budaya
62. 21.Nglanggeran Patuk Rintisan Desa Budaya
63. 22.Kedungpoh Nglipar Rintisan Desa Budaya
64. 23.Pundungsari Semin Rintisan Desa Budaya
65. 24.Petir Rongkop Rintisan Desa Budaya
66. 25.Nglindur Girisubo Rintisan Desa Budaya
67. 26.Sumberwungu Tepus Rintisan Desa Budaya
68. 27.Kemiri Tanjungsari Rintisan Desa Budaya
69. 28.Ngeposari Semanu Rintisan Desa Budaya
70. 29.Wonosari Wonosari Rintisan Desa Budaya
71. 30.Tegalrejo Gedangsari Rintisan Desa Budaya
72. 31.Sambirejo Ngawen Rintisan Desa Budaya
73. 32.Genjahan Ponjong Rintisan Desa Budaya
74. 33.Karangrejek Wonosari Rintisan Desa Budaya
75. 34.Gedangrejo Karangmojo Rintisan Desa Budaya
76. 35.Giritirto Purwosari Rintisan Desa Budaya
77. 36.Sidoharjo Tepus Rintisan Desa Budaya
78. 37.2Bohol Rongkop Rintisan Desa Budaya Sumber : Kundha Kabudayan, 2021 Tabel 2. 10 Kawasan Wisata Budaya di Kabupaten Gunungkidul No. Jenis Wisata Kapanewom
79. 1.Pertapaan Paseban, Pesanggrahan Gembirowati, Wonokobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Gua Cerme, Cupu Panjolo Panggang
80. 2.Atraksi Budaya Tradisi Sedekah Laut
81. 3.Gua Langse Purwosari II-21 No. Jenis Wisata Kapanewom
82. 4.Sendang Beji Karangmojo
83. 5.Wisata Ziarah Gua Maria Tritis Paliyan
84. 6.Gua Grengseng, Gua Kubon, Gua Mandung, Gua Ngrapah Tanjungsari
85. 7.Atraksi Budaya Upacara Ngalangi Girisubo
86. 8.Wisata Berbasis Wisata Pendidikan Dan Budaya Kerajinan Batik Kayu Bobung Patuk
87. 9.Atraksi Budaya Nyadran Gubug Gede Gedangsari
88. 10.Wisata Berbasis Wisata Budaya Situs Megalitikum Sokoliman Karangmojo
89. 11.Wisata Berbasis Wisata Budaya Makam Ki Ageng Giring Paliyan
90. 12.Wisata Berbasis Wisata Budaya Makam Ki Ageng Wonokusumo Karangmojo
91. 13.Atraksi Budaya Upacara Babad Dalan
92. 14.Atraksi Budaya Nyadran Wonokusumo, Upacara Cing- Cing Goling Karangmojo
93. 15.Wisata Berbasis Wisata Pendidikan Dan Budaya Kerajinan Batu Alam
94. 16.Kesenian Tradisional Wayang Beber Karangmojo
95. 17.Wisata Berbasis Pendidikan, Sejarah Dan Budaya Situs Bleberan Playen
96. 18.Wisata Berbasis Pendidikan, Sejarah Dan Budaya. Candi Plembutan Playen
97. 19.Wisata Alam Pegunungan Berbasis Wisata Sejarah, Pendidikan Dan Budaya Petilasan Gunung Gambar Ngawen
98. 20.Wisata Alam Pegunungan Berbasis Wisata Sejarah, Pendidikan Dan Budaya, Candi Risan Semin
99. 21.Atraksi Budaya Kesenian Tradisional Tayub Semin
100. 22.Atraksi Budaya Rinding Gumbeng Ngawen Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2019 Kawasan wisata minat khusus di Kabupaten Gunungkidul yang tersebar di 25 lokasi yang diminati oleh wisatawan dapat dilihat di Tabel 2.11. Tabel 2. 11 Kawasan Minat Khusus Kabupaten Gunungkidul No Daya Tarik Wisata Kapanewon Keterangan
101. 1.Gua Cerme Panggang Kawasan Wisata Susur Gua
102. 2.Luweng Pengason Panggang Kawasan Wisata Susur Gua
103. 3.Baron Agroforestry Technopark Saptosari Kawasan Wisata Berbasis Pendidikan
104. 4.Gua Grengseng, Gua Kubon, Gua Mandung, Gua Ngrapah Tanjungsari Kawasan Wisata Petualangan
105. 5.Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Koesnadi Hardjosoemantri Tepus Kawasan Wisata Berbasis Wisata Konservasi Dan Pendidikan
106. 6.Gunung Batur Girisubo Kawasan Wisata Berbasis Wisata Konservasi Dan II-22 No Daya Tarik Wisata Kapanewon Keterangan Pendidikan
107. 7.Gua Senen Tepus Kawasan Wisata Susur Gua
108. 8.Taman Kota, Taman Kuliner Wonosari, Pasar Ekologis Argowijil Wonosari Berbasis Wisata Keluarga Dan Kuliner
109. 9.Kawasan Garotan Bendung Semin Kawasan Kerajinan Lamu Hias
110. 10.Kawasan Kepek Semin Kawasan Kerajinan Akar Wangi,
111. 11.Kerajinan Lampu Hias Semin Kawasan Wisata Berbasis Pendidikan Dan Budaya,
112. 12.Kerajinan Batu Alam Semanu Kawasan Wisata Berbasis Pendidikan Dan Budaya,
113. 13.Kerajinan Bambu Paliyan Kawasan Wisata Berbasis Pendidikan Dan Budaya,
114. 14.Agrowisata Mangga Malam, Agrowisata Srikaya Si Nyonya, Batik Tegalrejo, Green Village Gedangsari (GVG), Gunung Beduk Gedangsari Kawasan Wisata Alam Pegunungan Berbasis Pertanian Dan Pendidikan
115. 15.Batik Tancep Ngawen Kawasan Wisata Alam Pegunungan Berbasis Pertanian Dan Pendidikan
116. 16.Taman Maria Giri Wening Gedangsari Kawasan Wisata Religi.
117. 17.Gua Pindul, Gua Tanding, Susur Sungai Oyo Karangmojo Kawasan Wisata Alam Bentang Alam Karst Berbasis Wisata Susur Sungai Bawah Tanah
118. 18.Gua Buri Omah, Kali Suci Semanu Kawasan Wisata Alam Bentang Alam Karst Berbasis Wisata Susur Sungai Bawah Tanah
119. 19.Gua Paesan, Gua Cokro, Gua Gremeng Ponjong Kawasan Wisata Alam Bentang Alam Karst Berbasis Wisata Pendidikan Dan Petualangan
120. 20.Gua Nglengket Tepus Kawasan Wisata Alam Bentang Alam Karst Berbasis Wisata Pendidikan Dan Petualangan
121. 21.Lembah Kering Purba Sadeng Girisubo Kawasan Wisata Alam Berbasis Wisata Pendidikan
122. 22.Ekowisata Hutan Raya Bunder, Hutan Wanagama, Gunung Gede Playen Kawasan Wisata Alam Berbasis Konservasi, Pendidikan, Keluarga Dan Petualangan.
123. 23.Gunung Api Purba Nglanggeran, Embung Nglanggeran, Gunung Ireng, Air Terjun Banyunibo, Air Terjun Kedungkandang Patuk Kawasan Wisata Alam Berbasis Wisata Pendidikan, Keluarga Dan Petualangan.
124. 24.Gunung Butak Ngawen Kawasan Wisata Alam Berbasis Wisata Pendidikan, Keluarga Dan Petualangan.
125. 25.Kawasan Ngingrong Wonosari Kawasan Wisata Berbasis Petualangan Dan Pendidikan Karst Didukung Kuliner Dan Budaya, Sumber : Buku Statistik Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 II-23 2.1.1.7.8. Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 40.353 (empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:
a.Kawasan permukiman perkotaan meliputi:
1. 1.Permukiman di Perkotaan Wonosari;
2. 2.Permukiman di Perkotaan Semanu;
3. 3.Permukiman di Perkotaan Playen;
4. 4.Permukiman di Perkotaan Panggang;
5. 5.Permukiman di Perkotaan Semin;
6. 6.Permukiman di Perkotaan Karangmojo;
7. 7.Permukiman di Perkotaan Rongkop;
8. 8.Permukiman di Perkotaan Nglipar;
9. 9.Permukiman di Perkotaan Ponjong;
10. 10.Permukiman di Perkotaan Purwosari;
11. 11.Permukiman di Perkotaan Saptosari;
12. 12.Permukiman di Perkotaan Paliyan;
13. 13.Permukiman di Perkotaan Tepus;
14. 14.Permukiman di Perkotaan Tanjungsari;
15. 15.Permukiman di Perkotaan Girisubo;
16. 16.Permukiman di Perkotaan Patuk;
17. 17.Permukiman di Perkotaan Gedangsari;
18. 18.Permukiman di Perkotaan Ngawen;
19. 19.Satuan Permukiman (SP) Sambipitu; dan
20. 20.Satuan Permukiman (SP) Jepitu.
b.penetapan kawasan permukiman perKalurahanan di luar kawasan perkotaan 2.1.1.7.9. Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya meliputi: peruntukan pendidikan tinggi; kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan. Kawasan peruntukan pendidikan tinggi seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar terletak di Kawasan Perkotaan Wonosari dan sekitarnya. Sedangkan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
a.Kawasan pesisir meliputi:
1. 1.Kalurahan Girijati, Giricahyo dan Giripurwo di Kapanewon Purwosari;
2. 2.Kalurahan Giriwungu dan Girikarto di Kapanewon Panggang;
3. 3.Kalurahan Krambilsawit, Kanigoro dan Planjan di Kapanewon Saptosari;
4. 4.Kalurahan Kemadang dan Banjarejo, di Kapanewon Tanjungsari;
5. 5.Kalurahan Sidoharjo, Tepus dan Purwodadi, di Kapanewon Tepus; dan
6. 6.Kalurahan Balong, Jepitu, Tileng, Pucung dan Songbanyu, di Kapanewon Girisubo.
b.Kawasan pulau-pulau kecil meliputi: :
1. 1.Pulau Gunungsemar (Kalurahan Giricahyo Kapanewon Purwosari);
2. 2.Pulau Payung/Nggugah (Kalurahan Giriwungu Kapanewon Panggang);
3. 3.Pulau Ngrawe dan Pulau Jumpino (Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari);
4. 4.Pulau Drini (Kalurahan Banjarejo Kapanewon Tanjungsari); II-24
5. 5.Pulau Watupayung (Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari);
6. 6.Pulau Watukubengan dan Pulau Watulawang (Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus);
7. 7.Pulau Timang, Pulau Ngondo, Pulau Watupayung, Pulau Watupanjang, Pulau Watulambor, Pulau Watunganten, Pulau Watubebek (Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus);
8. 8.Pulau Watutogog, Pulau Watumanukan, Pulau Watusemar, Pulau Watulumbung, Pulau Karangmomang (Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo);
9. 9.Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, Pulau Glati/Pulau Kalong (Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo);
10. 10.Pulau Tahu, Pulau Amben (Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo);
11. 11.Pulau Gununggandul (Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo); dan
12. 12.Pulau Godeg, Pulau Watucetingan/Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh (Kalurahan Songbanyu Kapanewon Girisubo). Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
a.Kawasan Puslatpur Rindam IV/Diponegoro di Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan;
b.Kawasan instalasi militer Posal Sadeng, di Kapanewon Girisubo;
c.Kawasan instalasi militer Rumdi Perwakilan, di Kapanewon Wonosari; dan;
d.Kawasan instalasi militer fasilitas penerbangan lapangan terbang Gading di Kapanewon Playen. 2.1.1.7.10. Kawasan Strategis Pariwisata Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025, strategi pembangunan daya tarik wisata diwujudkan dalam 12 (dua belas) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), yaitu:

(1)Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 1, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
1. a.KSP 1 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan alam pantai dan goa dengan pendukung wisata budaya berupa Pantai Ngobaran, Pantai Gesing, Pantai Ngedan, Pantai Torohudan, Pantai Ngrenehan, Pantai Nguyahan, pengembangan wisata budaya meliputi tradisi sedekah laut, pertapaan Paseban, Luweng Pesangon, dan pengembangan desa wisata dan desa budaya.
2. b.KSP 2 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis budaya, konservasi dan relaksasi, meliputi : Goa Langse, Goa Cerme, Pantai Grigak, Pantai Ngunggah, Pantai Parangendog, Pantai Bekah, Watugupit (Paralayang), Pesanggrahan Gembirawati, Sendang Beji, Hutan Nampu, Petilasan Wonokobaran, Petilasan Kembanglampir, II-25 Pembukaan Cupu Panjolo, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya.
(2)Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) 2, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
1. a.KSP 3 wisata alam berbasis pantai yang didukung oleh pengembangan wisata kuliner olahan hasil laut, wisata berbasis relaksasi dan petualangan berbasis pendidikan yang meliputi Pantai Baron, Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Poktunggal, Baron Agroforestry Technopark, Pantai Kukup, Pantai Sanglen, Pantai Seruni, Pantai Ngrawe, Bukit Kosakora dan pelestarian adat budaya setempat;
2. b.KSP 4 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis goa didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus, religi dan budaya yang meliputi Goa Maria Tritis, Goa Grengseng, Goa Kubon, Goa Mandung dan Goa Ngrapah, pengembangan desa wisata dan desa budaya.
(3)KPP 3, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
1. a.KSP 5 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis pantai didukung oleh pengembangan wisata pendidikan, relaksasi, petualangan dan konservasi yang meliputi Pantai Jogan, Pantai Jungwok, Pantai Nampu, Pantai Nglambor, Pantai Sadeng, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Timang, Pantai Pulau Kalong, Pantai Watu Lumbung, Lembah Kering Purba Sadeng, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Harjosoemantri, Goa Senen, Gunung Batur, Upacara Ngalangi dan pengembangan desa wisata dan desa budaya.
2. b.KSP 6 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis gua didukung oleh pengembangan wisata petualangan, minat khusus dan budaya yang meliputi Goa Watutumpeng, Goa Ngerong, Goa Ngricik, Goa Braholo Rongkop dan pengembangan desa wisata dan desa budaya.
(4)KPP 4, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
1. a.KSP 7 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan, dan budaya meliputi Air Terjun Sri Getuk, Candi Plembutan, Goa Ngrancang Kencana, Situs Bleberan, Ekowisata Hutan Bunder, Hutan Wanagama, Gunung Gede dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya;
2. b.KSP 8 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, Pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Embung Nglanggeran, Gunung Ireng, Kampung Emas Plumbungan, Kebun Buah Durian dan Kakao, Kerajinan Kayu Bobung, Jelok, Gunung Butak, Gunung Gentong, Telaga Kemuning, Air Terjun Banyunibo, Air Terjun Kedung Kandang, Nyadran Gubug Gede II-26 dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya.
(5)KPP 5, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
1. a.KSP 9 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis goa didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, wisata alam pegunungan dan budaya yang meliputi Air Terjun Pengantin, Goa Jlamprong, Goa Jomblang, Kali Suci, Goa Ngirong, Goa Pindul, Goa Sriti, Goa Tanding, Kawasan Ngingrong, Susur Sungai Oyo, Taman Kota Wonosari, Situs Megalitikum Sokoliman, Kerajinan Batu Alam, Makam Ki Ageng Giring, GGoa Si Oyot, Goa Grubug, Telaga Jonge, Goa Pari, Goa Gelatik, Goa Buri Omah, Goa Bribin, Gua Seropan, Gua Braholo Karangmojo, Kawasan Mojo Ngeposari, Wayang Beber, Taman Budaya Gunungkidul, Upacara Babad Dalan, Upacara Adat Cing-Cing Goling, Nyadran Wonokusumo, dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya; dan
2. b.KSP 10 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur, Bukit Mardedo, Goa Paesan, Goa Gremeng, Goa Cokro, Gunung Kendil, Embung Gunung Panggung, kawasan kuliner air tawar dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya.
(6)KPP 6, terdiri dari 2 (dua) KSP dengan pengembangan tema wisata di setiap KSP sebagai berikut:
1. a.KSP 11 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, petualangan dan budaya yang meliputi Air Terjun Curug, Kawasan Sriten, Kampung Wisata Klayar, Puncak Sumilir, Bukit Watugede, Candi Risan, Kerajinan Lampu Hias, Batu Alam, Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Kerajinan Akar Wangi, Puncak Tapan Watusigar, Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng Kerajinan Bambu, pengembangan desa wisata dan desa budaya; dan
2. b.KSP 12 berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan wisata alam berbasis wisata alam pegunungan didukung oleh pengembangan wisata relaksasi, konservasi, keluarga, pendidikan, petualangan, dan budaya yang meliputi Agrowisata Mangga Malam dan Srikaya Si Nyonya (Gedangsari dan Ngawen), Air Terjun Luweng Sampang, Taman Maria Giri Wening, Batik Tancep, Batik Tegalrejo, Air Terjun Curug, Gunung Beduk, Green Village Gedangsari (GVG), Air Terjun Luweng Sampang, Air Terjun Yonan dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan desa wisata dan desa budaya. 2.1.1.7.11. Kawasan Geopark Karst Gunungsewu Kawasan Karst Gunungsewu merupakan aset bertaraf internasional berdasarkan tipologi karst (holokarst-tropik) dan kelas karst (kelas I, II). Di sisi lain terdapat keunikan landscape bukit, lembah purba, sungai bawah tanah, potensi sumber daya. Gunungsewu juga sebagai karst tropik-tebal yang unik- II-27 spektakuler yang berkembang baik, dan potensial untuk monumen alam, museum karst/showroom karst, dan pusat informasi karst. Karst adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang terutama pada batuan karbonat sebagai akibat proses pelarutan. Kawasan karst merupakan ekosistem yang unik ditinjau dari aspek fisik, biotik, dan sosial masyarakatnya. Keunikan bentang alam karst ditandai oleh ciri-ciri spesifik yang ada di permukaan (eksokarst), seperti dolin, uvala, polye, lembah kering, telaga karst, pola aliran yang masuk dalam tanah dan ciri-ciri fisik bawah permukaan (endokarst) seperti sungai bawah tanah. Karst Gunungsewu secara geologis geomorfologi berumur tersier, berada di zona selatan Jawa yang berbatasan dengan Samudera Hindia yang membentang dari daerah Bantul, Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan. Deliniasi kawasan karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul meliputi luas daratan: 757,13 km atau 75.713 hektar, administrasi pemerintahan dalam 14 Kapanewon yaitu Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Girisubo, Saptosari, Semanu, Tanjungsari, Tepus, Wonosari dengan jumlah geosite sebanyak 13 lokasi meliputi :
3. a.Gunung Api Miosen Awal (Formasi Nglanggeran);
4. b.Endapan Laut Miosen Awal (Formasi Sambipitu);
5. c.Gua Pindul;
6. d.Komplek Luweng Kalisuci;
7. e.Luweng Jomblang;
8. f.Pantai Siung dan Wediombo;
9. g.Lembah Kering Purba Sadeng;
10. h.Air Terjun Bleberan (Sri Gethuk);
11. i.Luweng Cokro;
12. j.Goa Ngingrong;
13. k.Geoforest Turunan;
14. l.Geoforest Wanagama;
15. m.Pantai Baron, Kukup, dan Krakal. Geopark adalah sebuah konsep manajemen sumber daya keragaman bumi (geodiversity) sebagai daya tarik wisata, yang mencakup geologi, biologi, sosial-budaya dan pariwisata. Pengembangan geopark meliputi 3 (tiga) pilar yaitu aspek konservasi, aspek edukasi, aspek pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan utamanya melalui pengembangan sektor pariwisata. Geopark adalah kawasan geografis dimana situs-situs warisan geologis menjadi bagian dari konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan secara holistik. Sinergi antara keragaman geologi, biologi dan budaya harus ditonjolkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari geopark – khususnya jika nilai bentang alam dan geologinya dapat ditunjukkan kepada pengunjung. II-28 Sumber: Masterplan Gunung Sewu Unesco Global Geopark Gambar 2. 3 Kawasan Geopark Karst Gunungsewu Kabupaten Gunungkidul Dalam Konteks Destinasi Pariwisata Nasional Taman Bumi yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. 2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030, jenis bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah: gempa bumi; gerakan tanah dan longsor; banjir; angin topan; kekeringan; gelombang pasang dan tsunami. Potensi gempa bumi ada di seluruh wilayah Kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif. Sedangkan angin topan berpotensi di seluruh wilayah kabupaten. Dan potensi Rawan gelombang pasang dan tsunami ada di wilayah pesisir pantai wilayah kabupaten. Selengkapnya jenis bencana dan lokasi yang berpotensi disarikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2. 12 Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul NO JENIS BENCANA LOKASI
  1. 1.Rawan gempa bumi Seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif II-29 NO JENIS BENCANA LOKASI
  2. 2.Rawan gerakan tanah dan longsor
  3. 1.Kapanewon Patuk meliputi Kalurahan Patuk, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Ngoro-oro, Kalurahan Terbah, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Nglegi;
  4. 2.Kapanewon Gedangsari meliputi Kalurahan Watugajah, Kalurahan Ngalang, Kalurahan Mertelu, Kalurahan Tegalrejo, Kalurahan Sampang, Kalurahan Serut, Kalurahan Hargomulyo;
  5. 3.Kapanewon Nglipar meliputi Kalurahan Natah, Kalurahan Pilangrejo, Kalurahan Kedungpoh, Kalurahan Pengkol, Kalurahan Katongan;
  6. 4.Kapanewon Ngawen meliputi Kalurahan Jurangjero, Kalurahan Tancep, Kalurahan Sambirejo;
  7. 5.Kapanewon Semin meliputi Kalurahan Pundungsari, Kalurahan Karangsari, Kalurahan Rejosari, Kalurahan Candirejo;
  8. 6.Kapanewon Ponjong meliputi Kalurahan Sawahan dan Kalurahan Tambakromo; dan
  9. 7.Wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus).
  10. 3.Rawan banjir di Sungai Oyo
  11. 1.Kapanewon Semin meliputi Kalurahan Karangsari, Kalurahan Semin, Kalurahan Kemejing dan Kalurahan Kalitekuk;
  12. 2.Kapanewon Ngawen meliputi Kalurahan Watusigar;
  13. 3.Kapanewon Nglipar meliputi Kalurahan Kedungkeris, Kalurahan Nglipar, dan Kalurahan Katongan;
  14. 4.Kapanewon Karangmojo meliputi Kalurahan Bejiharjo;
  15. 5.Kapanewon Wonosari meliputi Kalurahan Gari, dan Kalurahan Karangtengah;
  16. 6.Kapanewon Playen meliputi Kalurahan Banyusoco; dan
  17. 7.Kapanewon Gedangsari meliputi Kalurahan Ngalang
  18. 4.Rawan angin topan Seluruh wilayah Kabupaten
  19. 5.Rawan kekeringan Kawasan rawan kekeringan meliputi di 11 wilayah kapanewon, meliputi : Kapanewon Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Panggang, Purwosari, Paliyan, Patuk, Gedangsari, sebagian Wonosari dan Kapanewon Semanu
  20. 6.Rawan gelombang pasang dan tsunami Kawasan pantai di Kapanewon Purwosari, Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus, dan Kapanewon Girisubo Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 Kegiatan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan bencana perlu memperhatikan beberapa hal untuk meminimalkan risiko dengan mengacu pada ketentuan persyaratan yang berlaku sebagaimana peraturan terkait yang mengatur tentang arahan zonasi, daya dukung lingkungan, konservasi, amdal, mitigasi bencana, dan ketentuan terkait lainnya. Ketentuan yang dimaksud mengatur tentang kegiatan masih diizinkan, diizinkan dengan persyaratan tertentu, dan beberapa kegiatan yang dilarang. Secara grafis, Peta Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. II-30 Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030 Gambar 2. 4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2.1.2. Demografi 2.1.2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di wilayah DIY dengan jumlah penduduk cukup besar. Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 berjumlah 774.609 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 383.632 jiwa dan perempuan sebanyak 390.977 jiwa. Dari hasil perhitungan penduduk Gunungkidul tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada di 6 Kapanewon, yaitu Wonosari (11,78%), Playen (7,96%), Semanu (7,85%), Semin (7,44%), Karangmojo (7,36%), dan Ponjong (7,28%). Sedangkan Kapanewon yang jumlah penduduknya relatif sedikit adalah Purwosari (2,74%), Girisubo (3,31%), Tanjungsari (3,81%) dan Panggang (3,85%). Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk (jiwa) Menurut Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 No Kapanewon Jumlah Penduduk Rasio L/P L % (L) P %(P) L+P %(L+P) 1 Wonosari 45.418 49,76 45,861 50,24 91.279 11,78 99.03 2 Nglipar 16.817 49,78 16,964 50,22 33.781 4,36 99.13 3 Playen 30.382 49,28 31,264 50,72 61.646 7,96 97.18 4 Patuk 17.172 49,42 17,577 50,58 34.749 4,49 97.70 5 Paliyan 16.326 49,24 16,827 50,76 33.153 4,28 97.02 II-31 No Kapanewon Jumlah Penduduk Rasio L/P L % (L) P %(P) L+P %(L+P) 6 Panggang 14.657 49,10 15,196 50,90 29.853 3,85 96.45 7 Tepus 18.220 49,05 18,928 50,95 37.148 4,80 96.26 8 Semanu 30.087 49,50 30,690 50,50 60.777 7,85 98.04 9 Karangmojo 28.194 49,43 28,844 50,57 57.038 7,36 97.75 10 Ponjong 27.996 49,65 28,391 50,35 56.387 7,28 98.61 11 Rongkop 14.923 49,65 15,132 50,35 30.055 3,88 98.62 12 Semin 28.789 49,95 28,851 50,05 57.640 7,44 99.79 13 Ngawen 17.515 49,87 17,603 50,13 35.118 4,53 99.50 14 Gedangsari 19.837 49,98 19,856 50,02 39.693 5,12 99.90 15 Saptosari 19.796 49,62 20,102 50,38 39.898 5,15 98.48 16 Girisubo 12.669 49,38 12,988 50,62 25.657 3,31 97.54 17 Tanjungsari 14.460 49,04 15,028 50,96 29.488 3,81 96.22 18 Purwosari 10.374 48,82 10,875 51,18 21.249 2,74 95.39 Jumlah dan Proporsi 383.632 49,53 390.977 50,47 774,609 100 98,12 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Tabel 2. 14 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 No Kapanewon Jumlah Penduduk Tahun 2020 (jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Awal Tahun Akhir Tahun 1 Wonosari 88.058 91.279 3,66 2 Nglipar 33.672 33.781 0,32 3 Playen 61.461 61.646 0,3 4 Patuk 34.487 34.749 0,76 5 Paliyan 33.200 33.153 -0,14 6 Panggang 29.722 29.853 0,44 7 Tepus 36.937 37.148 0,57 8 Semanu 60.348 60.777 0,71 9 Karangmojo 56.866 57.038 0,3 10 Ponjong 56.611 56.387 -0,4 11 Rongkop 29.990 30.055 0,22 12 Semin 57.177 57.640 0,81 13 Ngawen 35.180 35.118 -0,18 14 Gedangsari 39.701 39.693 -0,02 15 Saptosari 39.745 39.898 0,38 16 Girisubo 25.930 25.657 -1,05 17 Tanjungsari 29.579 29.488 -0,31 18 Purwosari 21.243 21.249 0,03 Jumlah 769.907 774.609 0,61 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2020 yang tertinggi ada di Kapanewon Wonosari (3,66%), Semin (0,81%), Patuk (0,76%), dan Semanu II-32 (0,71%). Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah ada di Kapanewon Girisubo (-1,05%), yang disusul kemudian oleh Ponjong (-0,40%), Tanjungsari (- 0,31%), Ngawen (-0,18%), dan Paliyan (-0,14%). Untuk mengetahui gambaran kepadatan penduduk per Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.15 di bawah ini. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul di tahun 2020 adalah 521,50 jiwa/km2 naik dibandingkan di tahun 2019 sebesar 518,33 jiwa/km2, dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kapanewon Wonosari sebesar 1.208,83 jiwa/km2 dan angka kepadatan penduduk terendah berada di Kapanewon Panggang sebesar 271,30 jiwa/km2. Tabel 2. 15 Kepadatan Penduduk per Kapanewon di Kabupaten GunungkidulTahun 2020 No. Kapanewon Luas Areal (Km2) Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk per Km2 1 Wonosari 75,51 91,279 1.208,83 2 Ngawen 46,59 33,781 457,30 3 Semin 78,92 61,646 585,65 4 Karangmojo 80,12 34,749 482,36 5 Playen 105,26 33,153 570,91 6 Gedangsari 68,14 29,853 299,13 7 Paliyan 58,07 37,148 354,09 8 Semanu 108,39 60,777 560,73 9 Ponjong 104,49 57,038 711,91 10 Patuk 72,04 56,387 539,64 11 Nglipar 73,87 30,055 360,11 12 Saptosari 87,83 57,640 730,36 13 Tanjungsari 71,63 35,118 753,77 14 Rongkop 83,46 39,693 582,52 15 Tepus 104,91 39,898 454,26 16 Panggang 99,80 25,657 271,30 17 Purwosari 71,76 29,488 411,67 18 Girisubo 94,57 21,249 296,11 Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 774,609 521,50 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 2.1.2.2. Struktur Umur Komposisi kelompok umur penduduk Gunungkidul selama kurun waktu 2016-2020 di dominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Struktur umur penduduk Gunungkidul dapat dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-15 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 64 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk Gunungkidul. Namun peningkatan penduduk usia lanjut dapat meningkatkan angka beban tanggungan penduduk apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan penduduk usia lanjut. Berikut gambaran persentase komposisi penduduk menurut umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020. II-33 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Gambar 2. 5 Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Gambar 2. 6 Komposisi Penduduk Menurut Umur Kabupaten Gunungkidul (Jiwa) Tahun 2020 II-34 Terlihat dari komposisi umur penduduk di Gunungkidul Tahun 2020 di dominasi oleh usia produktif yang berumur 15-64 Tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif (anak-anak dan lansia). 2.1.2.3. Rasio Jenis Kelamin Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Tabel 2. 16 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2020 Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Jenis Kelamin 99,29 98,55 97,57 97,46 98,12 Sumber: Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Berdasarkan tabel 2.17 terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Artinya nilai rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Kabupaten Gunungkidul masih di bawah angka 100. Di tahun 2020, rasio jenis kelamin (sex ratio) naik menjadi 98,12 dari tahun 2019 yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk laki-laki 1,88% lebih sedikit dibanding jumlah penduduk perempuan atau dari setiap 100 orang perempuan terdapat 98 laki-laki. Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 Uraian Tahun Satuan 2016 2017* 2018 2019 2020 Laki-Laki - Jumlah 379.875 375.812 377.930 379.995 383.632 Orang -Persentase 49,82 49,63 49,38 49,35 49,53 % Perempuan - Jumlah 382.577 381.357 387.354 389.912 390.977 Orang - Persentase 50,17 50,37 50,62 50,65 50,47 % Jumlah 762.452 757.169 765.284 769.907 774.609 Orang Sumber: Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 *) = Adanya Integrasi e KTP dan SIAK serta penghapusan data ganda dan anomaly II-35 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Struktur Ekonomi dan Nilai PDRB Gambaran umum kondisi perekonomian dapat diketahui dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Besarnya nilai PDRB yang dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan membandingkan nilai PDRB yang berhasil dicapai dari tahun ke tahun maka akan terlihat bagaimana perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Nilai PDRB dapat digunakan sebagai petunjuk umum tentang tingkat kemakmuran dan tingkat produktivitas perekonomian suatu Daerah. Perkembangan nilai PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kabupaten kota lain dalam lingkup DIY dari tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dari gambar 2.6 terlihat terlihat bahwa kontribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pembentukan PDRB DIY menduduki urutan keempat. Sepanjang tahun 2016-2020. Dengan adanya pandemic COVID-19, terlihat bahwa terjadi penurunan PDRB di Kabupaten/Kota se-DIY, termasuk Gunungkidul. Sumber: BPS Gunungkidul, 2021, diolah Gambar 2. 7 Perkembangan PDRB ADHK Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2016-2020 (miliar rupiah) II-36 Sumber: BPS Gunungkidul, 2021, diolah Gambar 2. 8 LPE PDRB ADHK D.I. Yogyakarta Tahun 2017-2020 LPE dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun secraa signifikan. Dengan adanya Pandemi COVID-19 di Tahun 2020 berdampak pada turunnya LPE se-DIY hingga menyentuh angka negatif sebesar 2,69. Dengan penyumbang negatif terbesar adalah Kulonprogo sebesar negatif 4,06. Meskipun LPE Gunungkidul juga terpengaruh negatif, namun demikian jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain, Gunungkidul boleh dibilang merupakan daerah dengan LPE tertinggi se-DIY. Dari gambar 2.9 terlihat bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, nilai absolut PDRB, baik ADHK maupun ADHB, Kabupaten Gunungkidul cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK 2010 adalah sebesar 13.513.234,92 juta rupiah sedangkan nilai PDRB ADHB adalah sebesar 18.974.160,51 juta rupiah. Sumber: BPS Gunungkidul, 2021, diolah Gambar 2. 9 Perkembangan PDRB ADHK (2010) dan ADHB Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 II-37 Struktur ekonomi kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari kontribusi sektoral dan pertumbuhan produktivitas sektoralnya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.19 dan gambar 2.10 Informasi pada gambar tersebut dibangun dari data kontribusi sektoral antara tahun 2016 hingga tahun 2020. Tabel 2. 18 PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) NO Sektor PDRB PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2016 2017 2018 2019 2020 1 A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.613,03 2.664,85 2.725,29 2.753,51 2,846.51 2 B. Pertambangan dan Penggalian 162,66 167,05 175,05 180,07 166.31 3 C.Industri Pengolahan 1.090,26 1.164,61 1.225,54 1.297,66 1,239.79 4 D.Pengadaan Listrik dan Gas 12,66 13,31 13,93 14,41 14.21 5 E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 18,30 19,03 19,89 22,07 22.15 6 F.Konstruksi 1.092,14 1.176,31 1.269,29 1.369,86 1,191.99 7 G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.111,13 1.179,09 1.249,92 1.315,10 1,264.83 8 H.Transportasi dan Pergudangan 603,64 626,91 653,46 692,29 606.65 9 I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 670,62 708,16 747,95 806,78 760.37 10 J.Informasi dan Komunikasi 1.100,40 1.174,52 1.258,02 1.368,59 1,636.39 11 K.Jasa Keuangan dan Asuransi 250,56 252,67 272,03 298,15 290.35 12 L.Real Estat 420,06 442,62 471,46 503,84 510.39 13 M,N.Jasa Perusahaan 59,53 63,15 66,42 70,92 60.99 14 O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.040,79 1.088,90 1.135,17 1.173,35 1,146.29 15 P.Jasa Pendidikan 768,10 814,69 861,12 914,33 957.53 16 Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 250,58 265,93 280,27 298,43 358.75 17 R,S,T,U.Jasa lainnya 431,71 459,76 490,06 524,01 439.73 Produk Domestik Regional Bruto 11.696,16 12.281,56 12.914,88 13.603,37 13,513.23 Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2021. II-38 Adapun kontribusi untuk masing-masing lapangan usaha komponen PDRB ADHK dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: Tabel 2. 19 Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No. LAPANGAN USAHA Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 22.34 21.70 21.10 20.23 21.06 B Pertambangan dan Penggalian 1.39 1.36 1.35 1.32 1.23 C Industri Pengolahan 9.32 9.47 9.49 9.56 9.17 D Pengadaan Listrik dan Gas 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.16 0.15 0.15 0.16 0.16 F Konstruksi 9.34 9.58 9.82 10.06 8.82 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.50 9.60 9.68 9.66 9.36 H Transportasi dan Pergudangan 5.16 5.10 5.06 5.10 4.49 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.73 5.77 5.79 5.93 5.63 J Informasi dan Komunikasi 9.40 9.56 9.74 10.06 12.11 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.15 2.06 2.11 2.19 2.15 L Real Estat 3.59 3.60 3.65 3.70 3.78 M,N Jasa Perusahaan 0.51 0.51 0.51 0.52 0.45 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8.90 8.87 8.79 8.61 8.48 P Jasa Pendidikan 6.59 6.65 6.67 6.73 7.09 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.14 2.17 2.17 2.20 2.65 R,S,T,U Jasa lainnya 3.69 3.74 3.79 3.85 3.25 Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2021 Dari tabel 2.19 dengan meranking kontribusi 17 sektor, dipilih 6 terbesar sebagai sektor dominan di kabupaten Gunungkidul adalah sektor:
  21. 1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (KLBI: A)
  22. 2.Informasi dan Komunikasi (KLBI: J)
  23. 3.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (KLBI: G)
  24. 4.Industri Pengolahan (KLBI: C),
  25. 5.Konstruksi (KLBI: F), dan
  26. 6.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (KLBI: O) Sedangkan 5 sektor tertinggi di bawah sektor dominan tersebut yang mempunyai kontribusi sektoralnya relatif besar adalah sektor:
  27. 1.Jasa Pendidikan (KLBI:P)
  28. 2.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (KLBI: I)
  29. 3.Transportasi dan Pergudangan (KLBI:H)
  30. 4.Real Estat (KLBI: L)
  31. 5.Jasa lainnya (KLBI: R,S,T,U)
  32. 6.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (KLBI: Q) II-39 Perkembangan kontribusi sektor yang mendominasi perekonomian Gunungkidul. Kelima sektor tersebut adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Konstruksi, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Industri Pengolahan. Sektor pertanian yang cukup stabil dari tahun ke tahun dan hampir tidak terdampak pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pengembangan sektor pertanian perlu mendapat perhatian, karena sektor utama yang menjadi andalan Gunungkidul selama ini yaitu yaitu jasa/ pariwisata paling terdampak akibat COVID-19. Gambar 2. 10 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor PDRB Tahun 2020 COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan laju kontribusi terhadap pembentukan PDRB dari tahun 2019. Pertumbuhan sektoral yang masih tumbuh di tahun 2020 adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (24,53), Informasi dan Komunikasi (18,55), Jasa II-40 Pendidikan (6,33), dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (4,88). Pertumbuhan sektoral yang mengalami penurunan di bawah nol terjadi di sektor Jasa lainnya (15,31), Jasa Perusahaan (13,54), Kontruksi (13,11), Transsportasi dan Pergudangan (9,12), Penyediaan akomodasi makan dan minum (5,42), Pertambangan dan Penggalian (4,76), Industri Pengolahan (3,28), Jasa Keuangan dan Asurasi (3,70), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (2,92), Pengadaan Listrik dan Gas (2,66), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,07). Hal penting yang harus dilakukan dalam pengembangan produktivitas sekoral ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan kontribusi dan pertumbuhannya terhalang. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi fokus kebijakan sehingga kemandirian daerah serta keterkaitan antar sektor di Kabupaten Gunungkidul dapat ditingkatkan secara berkesinambungan. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Gunungkidul terutama didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sepanjang tahun 2016- 2020, rerata kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 61,25%. Kontribusi net ekspor barang dan jasa cenderung menurun walaupun masih berilai negatif. Di tahun 2016-2020 rerata kontribusinya sebesar -2,64%. Nilai net ekspor barang dan jasa yang cukup tinggi ini mengindikasikan keterbukaan perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Adanya net impor barang dan jasa merupakan tantangan untuk lebih meningkatkan daya tarik perekonomian sehingga nilai net ekspor barang dan jasa semakin besar dan selalu bernilai positif. Jenis pengeluaran lainnya yang cukup signifikan mendorong perkembangan ekonomi Kabupaten Gunungkidul adalah pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sepanjang tahun 2016- 2020 rerata kontribusi pengeluaran pembentukan modal tetap bruto adalah sebesar 24,68%. Sedangkan rerata kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,43%. Sumber: BPS Gunungkidul, 2021, diolah Gambar 2. 11 Struktur Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Pengeluaran PDRB ADHK Tahun 2016-2020 II-41 Pembentukan PDRB DIY di Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2.815 miliar rupiah atau sebesar negatif 2,69. Pandemi COVID-19 yang membuat LPE se-DIY mengalami penurunan dibwah nol untuk semua kabupaten/kota. LPE Gunungkidul yang tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain se- DIY. Gunungkidul yang masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu menyelamatkan perekonomian Gunungkidul sehingga masih mampu bertahan dalam kondisi pandemi. Kontraksi perekonomian juga ditandai dengan peningkatan pengangguran. Peningkatan TPT akan “terdistribusi” di Kabupaten Gunungkidul seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dari gambar terlihat bahwa sepanjang tahun 2017-2019, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami penurunan. Namun karena adanya Pandemi, maka tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 2,16 di Tahun 2020. Meningkatnya angka pengangguran di Gunungkidul akbiat COVID-19 disebabkan banyak perantau yang kembali ke Gunungkidul akibat dari PHK. Hal ini terlihat dari naiknya angka setengah pengagguran dan turunnya tingkat partisipasi angkatan kerja di Gambar 2.12. Sumber: BPS Gunungkidul, 2020, diolah Gambar 2. 12 Tingkat Pengangguran Terbuka DI. Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tingkat pengangguran terbuka akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.12. 2.2.1.3. Pertumbuhan PDRB Pada gambar 2.8 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul yang disandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2017-2019 mengalami kenaikan secara signifikan, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan laju pertumbuhan di DIY turun ke arah negatif di bawah nol. II-42 2.2.1.4. Inflasi Tingkat inflasi di Kota Wonosari mengikuti tingkat inflasi provinsi. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 13 Inflasi DI. Yogyakarta Inflasi di tahun 2020 mengalami penurunan cukup tajam dari tahun 2019, hal ini dipengaruhi oleh pandemi yang menurunkan daya beli masyarakat. 2.2.1.5. PDRB Perkapita PDRB Perkapita merupakan penunjuk kesejahteraan yang lebih baik dibanding variabel nilai PDRB. Gambar di bawah ini menunjukkan PDRB Perkapita yang variabel Pengeluaran Perkapita Disesuaikan yang dipakai dalam indikator IPM. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 14 PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Pada gambar 2.14 terlihat bahwa PDRB ADHB Perkapita dan menunjukkan peningkatan di tahun 2016-2019. Di tahun 2020 akibat dari Pandemi COVID 19 PDRB ADHB Perkapita turun 0,19% menjadi Rp.25.323,90 rupiah per II-43 tahun. Adanya penurunan kesejahteraan masyarakat akibat pandemi COVID tergambar dari turunnya laju pertumbuhan perekonomian dan pendapatan perkapita, yang menaikkan angka kemiskinan di Tahun 2020. Data dan informasi terkini yang sangat berpengaruh pada pemilihan metode peramalan kualitatif adalah adanya kejadian pandemi COVID-19. Adanya kejadian pandemi berimplikasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga objek pendapatan dan jenis belanja dari masyarakat sangat terpengaruh. 2.2.1.6. Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks, yang menjadi tantangan utama kebijakan pembangunan daerah di Indonesia. Kemiskinan disebut sebagai tantangan utama kebijakan pembangunan karena pada dasarnya pembangunan itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat (tingkat kemuliaan atau derajat kemanusiaan) manusia. Disebut kompleks karena wujud kemiskinan sangat beragam dan faktor penyebabnya pun beragam; berbeda antar wilayah, budaya, gender, usia, generasi, dan variabel sosial ekonomi lainnya, yang umumnya saling terkait satu sama lain. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 15 Angka Kemiskinan di D. I Yogyakarta Tahun 2016-2020 Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yaitu: GK = GKM + GKNM. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita II-44 perhari. Sedangkan GK non makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa. Gambar 2.16 menunjukkan angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Di tahun 2016 hingga 2019 penurunan kemiskinan di Gunungkidul masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kulonprogo. Di tahun 2020 dengan terjadinya pandemi COVID-19, proporsi penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan angka kemiskinan, namun demikian angka kemiskinan tersebut masih dibawah Kulonprogo sebagai penyumbang kemiskinan terbesar di DI. Yogyakarta. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 16 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Gambar di atas ini menunjukkan perubahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari gambar terlihat bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 Kabupaten Gunungkidul berhasil menurunkan angka kemiskinan, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 angka kemiskinan naik sebesar 0,46% menjadi 17,07% dari tahun
  33. 2019.Tingkat kedalaman dan keparahan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan pada gambar 2.16. Dari gambar terlihat bahwa seiring dengan penurunan persentasi penduduk miskin, kedalaman Kemiskinan dan keparahan kemiskinan pun cenderung menurun. Pada tahun 2016, nilai indeks kedalaman kemiskinan adalah sebesar 4,16. Artinya, pendapatan kelompok masyarakat miskin relatif jauh di bawah garis kemiskinan. Namun di tahun 2019, nilai P1 sudah menurun menjadi 2,58. Akibat dari pandemi menyebabkan P1 mengalami kenaikan 2,68. Naiknya kedalaman kemiskinan berarti bahwa jarak antara pengeluaran penduduk miskin dari garis Kemiskinannya mengalami kenaikan. Pola yang sama juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada tahun 2016 nilai P2 adalah sebesar 1,3 sedangkan di tahun 2019 nilai P2 II-45 telah turun menjadi 0,53. Akibat dari pandemi COVID-19 angka P2 naik Kembali menjadi 0,63. Artinya ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat miskin Kembali melebar. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 17 Perubahan Persentase Penduduk Miskin (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Dengan naiknya angka kemiskinan, indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan di tahun 2020, menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak sangat besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. 2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia Dari sekian banyak ukuran capaian pembangunan manusia, Persatuan Bangsa-Bangsa menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai sebuah ukuran capaian pembangunan manusia yang dapat dipergunakan secara internasional dan bisa diperbandingkan antar wilayah, baik dalam satu Negara maupun antar Negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak, yang tersusun atas 4 (empat) komponen indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan. II-46 Sumber : BPS DIY, 2021, diolah Gambar 2. 18 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 Gambar di atas menunjukkan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung meningkat secara perlahan. Pada tahun 2019 capaian IPM sebesar 69,96 dan di tahun 2020 IPM Kabupaten Gunungkidul telah mencapai angka 69,98. Namun demikian, nilai IPM Kabupaten Gunungkidul terendah di antara IPM kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan pengelompokan capaian IPM dalam beberapa kategori, yaitu
(1)IPM < 60 : IPM rendah, (2) 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang, (3) 70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi, dan (4) IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi, capaian kinerja pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh nilai IPM di Kabupaten Gunungkidul masuk pada kategori “IPM Sedang”. Tabel 2. 20 Capaian Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 NO URAIAN TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Angka harapan hidup (tahun) 73,76 73,82 73,92 74,03 74,12 2 Harapan lama sekolah (tahun) 12,93 12,94 12,95 12,96 12,97 3 Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,62 6,99 7,00 7,13 7,21 4 Pengeluaran perkapita (Rp000) 8.467 8.788 9.163 9.612 9.486 Sumber: BPS, 2021 Dilihat dari capaian komponen IPM di atas, terlihat akibat dari pandemi COVID-19 di tahun 2020 telah menurunkan pengeluaran masyarakat sebesar Rp126.000,00. Untuk komponen IPM yang lain di tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Angka IPM Kabupaten Gunungkidul masih tertinggal jika II-47 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di DI. Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk menaikkan angka IPM Gunungkidul, diperlukan upaya peningkatan terhadap semua komponen IPM yang ada. 2.2.1.8. Rasio Gini Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selamanya dapat secara langsung mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tinggi bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan tidak akan berdampak pada masyarakat bawah karena sebagian besar pendapatan dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat “elit‟ sedangkan sebagian masyarakat lain yang berpendapatan rendah tetap berada dalam keadaan miskin. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan yakni dengan menggunakan rasio gini. Selama periode 2016-2019, rasio gini Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan menurun. Dengan naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di Tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19, tidak hanya jumlah penduduk miskin yang naik tetapi angka rasio gini juga mengalami kenaikan di angka 0,352. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian, angka tersebut masih termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 19 Rasio Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Analisis Kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, harapan lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, angka kematian bayi, status gizi balita, dan angka harapan hidup. 2.2.2.1. Rata- Rata Lama Sekolah Untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah dapat dilihat antara lain dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS II-48 menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah penduduk Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Meskipun demikian perkembangan rata-rata lama sekolah di Gunungkidul menunjukkan perkembangan yang cukup lambat jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Gunungkidul sebesar 7,21, artinya secara rata-rata penduduk Gunungkidul yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,21 tahun atau menyelesaikan kelas VII/sampai awal kelas VIII SMP. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan RLS selain melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi, juga dengan meningkatkan akses pelayanan pendidikan melalui pemenuhan pembiayaan pendidikan; pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik; retrieval (penarikan kembali) anak putus sekolah; dan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 20 Rata-rata Lama Sekolah D.I Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 2.2.2.2. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS berguna untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. II-49 Tabel 2. 21 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020(%) Kelomp ok Umur 2016 2017 2018 2019 2020 L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P L P L + P 7 – 12 100 100 100 100 99,53 99,77 100 100 100 100 99,74 99,88 99,67 99,99 99,83 13 – 15 98,85 100 99,45 98,82 98,68 92,28 100 100 100 98,75 100 99,37 100 98,31 99,17 16 – 18 75,74 77,83 76,81 82,59 81,98 82,31 80,72 84,39 82,45 78,62 84,65 81,63 85,03 80,57 82,92 19 - 24 19,33 8,81 14,51 20,45 12,80 16,30 9,83 13,00 11,45 11,38 14,18 12,78 na na na Sumber: BPS 2020 Berdasarkan Tabel 2.21 terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun pada jenis kelamin laki-laki yang sebelumnya selalu 100% menurun menjadi 99,67% di tahun 2020 sedangkan pada jenis kelamin perempuan mengalami fluktuasi dan mencapai 99,99% di tahun 2020. APS pada kelompok umur 13-15 tahun mencapai 99,17% di tahun 2020, dengan peningkatan APS pada laki-laki dan penurunan APS pada perempuan. Hal yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu pada kelompok umur 16-18 tahun, dimana meskipun APS mengalami kenaikan tetapi belum mendekati 100% yaitu sebesar 82,92% atau dengan kata lain 17,08% penduduk usia 16- 18 tahun di Kabupaten Gunungkidul tidak lagi bersekolah belum pernah atau tidak lagi bersekolah. . 2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berguna untuk melihat partisipasi penduduk secara umum pada suatu jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk menempuh pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100% karena adanya penduduk yang sekolah namun belum mencukupi umur dan/atau melebihi usia seharusnya. II-50 Sumber: BPS, 2015-2021 (diolah) Gambar 2. 21 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (%) Berdasarkan gambar di atas Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020 pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dari tahun ke tahun mencapai lebih dari 100%. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya anak sekolah yang masuk suatu jentang pendidikan namun di luar umur seharusnya untuk jenjang pendidikan tersebut, semisal anak yang berumur kurang dari tujuh tahun namun sudah masuk SD/MI. Namun demikian, APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, masih berada di bawah 100% dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan masih rendahnya partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan tersebut, yang dapat dikarenakan penduduk tidak sekolah lagi atau putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Gunungkidul. 2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. II-51 Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 22 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020(%) APM pada jenjang SD di Kabupaten Gunungkidul, dari tahun ke tahun mendekati 100% yang berarti bahwa hampir seluruh anak usia 7-12 tahun telah bersekolah di SD tepat waktu. Namun, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, APM cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan sesuai usia di jenjang pendidikan yang lebih tinggi relatif masih rendah. 2.2.2.5. Harapan Lama Sekolah Berdasarkan BPS bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan diketahuinya HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sumber: BPS, 2021(diolah) Gambar 2. 23 Harapan Lama Sekolah di DI. Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 II-52 HLS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 sebesar 12.97 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12.97 tahun atau setara dengan Diploma I. Terlihat bahwa dari tahun 2016 HLS dari tahun ke tahun naik secara perlahan, meskipun masih tertinggal jauh dari kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2.2.2.6. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM nya dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Jumlah pendidikan tertinggi yang di tamatkan di Kabupaten Gunungkidul terbesar di tingkat SD/MI, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah untuk usia di atas 15 tahun baik yang bekerja maupun tidak bekerja (pengangguran terbuka). Sumber: BPS, Gunungkidul Dalam Angka, 2021 Gambar 2. 24 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 2.2.2.7. Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya AKB. Tabel 2. 22 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Tahun Jumlah Kasus AKB (per 1000 kelahiran hidup) 2016 61 7,97 2017 71 9,67 2018 76 10,09 II-53 Tahun Jumlah Kasus AKB (per 1000 kelahiran hidup) 2019 78 10,10 2020 64 8,38 Sumber: Profil Dinas Kesehatan, 2021 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun terakhir dapat kita lihat dari Tabel 2.22. Terlihat adanya penurunan angka kematian bayi di tahun 2020 setelah adanya trend peningkatan jumlah kasus dalam empat tahun sebelumnya. Adapun penyebab terbanyak kematian bayi antara lain premature (Kecil Masa Kehamilan), Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia (kesulitan nafas), disusul juga kelainan bawaan (kongenital). Upaya menurunkan angka kematian bayi memerlukan waktu yang relatif panjang serta kebijakan yang konsisten dengan keberpihakan terhadap kesehatan ibu dan anak. Sebagian besar kematian bayi tersebut terjadi pada usia 0-28 hari (neonatus). Hal tersebut ditunjukkan dengan Angka Kematian Neonatal sebagai berikut: Tabel 2. 23 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Tahun Jumlah Kasus AKN (per 1000 kelahiran hidup) 2016 47 6,14 2017 55 7,49 2018 59 7,83 2019 56 7,25 2020 52 6,81 Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 2.2.2.8. Status Gizi Balita Penilaian status gizi anak mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Untuk menilai status gizi balita dilakukan antara lain melalui pengukuran: indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan. Berdasar hasil pengukuran, berikut data status gizi balita tahun 2020 di Kabupaten Gunungkidul. Tabel 2. 24 Status Gizi Balita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Indeks Kategori Status Gizi Capaian (%) Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan BB Sangat Kurang 1,24 BB Kurang 8,01 BB Normal 84,28 Risiko BB lebih 6,48 Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan Sangat Pendek 4,43 Pendek 13 Normal 81,33 II-54 Indeks Kategori Status Gizi Capaian (%) Tinggi 0,18 Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan Gizi Buruk 0,34 Gizi Kurang 3,41 Gizi Baik 82,13 Berisiko Gizi Lebih 9,04 Gizi lebih 3,74 Obesitas 1,34 Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Capaian status gizi balita tersebut masih cukup baik bila dibandingkan dengan target nasional. Target nasional untuk prevalensi berat badan kurang dan sangat kurang adalah 18% di tahun 2020 dan 12% di tahun 2024. Untuk prevalensi gizi pendek dan sangat pendek, target tahun 2020 adalah 24,1% dan 14% di tahun 2024. Sedangkan untuk prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di tahun 2020 sebesar 8,1% dan di tahun 2024 sebesar 7%. Saat ini, stunting menjadi salah satu dari lima prioritas masalah kesehatan nasional. Pada tahun 2020 Kabupaten Gunungkidul ditetapkan menjadi salah satu kabupaten lokasi fokus prioritas penanggulangan stunting. Upaya yang dilaksanakan dalam menurunkan angka prevalensi stunting melalui 8 aksi konvergensi penanggulangan stunting dengan mengoptimalkan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Prevalensi stunting (balita pendek dan sangat pendek) di Kabupaten Gunungkidul dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut: 20.2 20.6 18.47 17.94 17.43 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 2016 2017 2018 2019 2020 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 Gambar 2. 25 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Terjadi penurunan prevalensi balita stunting dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat 5.615 balita stunting dari 31.306 balita, sehingga pervalensi stunting sebesar 17,94%. Pada tahun 2020 dari 30.926 balita tercatat 5.390 balita stunting sehingga prevalensi stunting menurun menjadi 17,43%. Angka tersebut jika dibanding dengan standar WHO sudah di bawah standar maksimal (20%). Namun, dibanding dengan target pencapaian standar II-55 nasional untuk menurunkan angka prevalensi stunting pada balita sebesar 14% pada tahun 2024, maka Gunungkidul harus mengoptimalkan upaya penurunan stunting terintegrasi. 2.2.2.9. Angka Harapan Hidup Indikator angka harapan hidup menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup yang tinggi. Angka harapan hidup merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan. Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Berdasarkan gambar di bawah Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul semakin meningkat, artinya derajat kesehatan penduduk Kabupaten Gunungkidul memiliki kecenderungan terus meningkat. Peningkatan angka harapan hidup juga dapat dijadikan sebagai gambaran keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi. Pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Gunungkidul mencapai 74,12 tahun. Angka ini bermakna bahwa anak yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 74,12 tahun. Sumber: BPS, 2021 Gambar 2. 26 Angka Harapan Hidup D.I Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016- 2020 II-56 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Budaya menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gunungkidul memiliki karakter budaya khas sehingga dengan karakter tersebut ke depan Kabupaten Gunungkidul diharapkan lebih maju, mantap, dan mampu menjalankan roda pembangunan. Tabel 2. 25 Jumlah Organisasi Kesenian, Gedung Kesenian, Organisasi Olahraga, Gedung Olahraga dan Even Seni dan Budaya Tahun 2016 – 2020 No Capaian pembangunan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah organisasi kesenian 2.337 2.607 2.779 2.839 2.939 2 Jumlah gedung kesenian 9 9 9 10 10 3 Jumlah organisasi Olahraga 38 36 40 32 32 4 Jumlah gedung olahraga 1 1 1 2 2 5 Jumlah even seni dan budaya 5 15 69 85 146 Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, 2021 Berdasarkan tabel 2.25 upaya Kabupaten Gunungkidul dalam dinamisasi budaya diimbangi dengan mental yang sehat dan fisik yang kuat, sehingga mewujudkan keseimbangan dan keanekaragaman seni budaya serta olah raga baik modern maupun tradisional di Kabupaten Gunungkidul. 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.3.1.1.1. Pendidikan A. Fasilitas Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan minimal pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Pemerataan tersebut juga harus diimbangi dengan usaha peningkatan mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan. Tabel 2. 26 Fasilitas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No. Fasilitas Pendidikan Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020

1.Jumlah Sekolah TK/RA: - TK Negeri - TK Swasta - RA 18 558 40 18 552 40 18 555 93 18 554 96 18 552 94 unit unit unit
2.Jumlah Guru TK/RA: - TK Negeri - TK Swasta - RA 120 1.529 247 123 1.475 121 129 1.470 277 108 1.409 314 108 1.409 389 orang orang orang
3.Jumlah Sekolah SD/MI: - SD Negeri - SD Swasta - MI Negeri 419 55 12 419 54 12 419 54 12 413 55 12 409 56 12 unit unit unit II-57 No. Fasilitas Pendidikan Tahun Satuan - MI Swasta 66 67 67 68 68 unit
4.Jumlah Guru SD/MI: - SD Negeri - SD Swasta - MI Negeri - MI Swasta 4.051 482 n/a n/a 3.302 412 149 620 3.241 416 149 620 3.259 393 147 609 3.115 346 149 678 orang orang orang orang
5.Jumlah Sekolah SMP/MTs: - SMP Negeri - SMP Swasta - MTs Negeri - MTs Swasta 61 50 9 22 61 52 9 22 61 52 9 22 61 51 9 22 61 51 9 22 unit unit unit unit
6.Jumlah Guru SMP/MTs: - SMP Negeri - SMP Swasta - MTs Negeri - MTs Swasta n/a n/a n/a n/a 1.234 363 253 312 1.268 385 253 312 1.230 367 240 249 1.227 302 252 314 orang orang orang orang
7.Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar: - SD/MI - SMP/MTs 10 5 10 5 10 5 10 5 9 5 perseri bu perseri bu
8.Rasio guru/murid sekolah Pendidikan dasar: - SD/MI - SMP/MTs n/a n/a 79 74 78 76 79 69 77 67 perseri bu perseri bu
9.Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,98 99,98 99,98 99,99 99,99 persen
10.Guru Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV: - SD - MI - SMP - MTs 91,06 n/a 91,01 n/a 87,62 n/a 82,63 n/a 92,81 n/a 94,98 n/a 91,82 95,36 91,44 95,08 94,10 97,82 93,52 97,52 persen persen persen persen Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, Kementrian Agama, 2021 Sedangkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari capaian status akreditasi satuan pendidikan yang telah dinilai kelayakannya sebagai berikut. II-58 Tabel 2. 27 Status Akreditasi Satuan Pendidikan di Kabupaten GunungkidulTahun 2020 NO Jenjang Peringkat Terakreditasi Tidak Terakreditasi A B C PAUD 105 494 88 0 1 TK 83 329 45 0 2 KB 13 109 27 0 3 SPS 5 51 16 0 4 TPA 4 5 0 0 DIKDAS 372 196 6 0 1 SD 299 160 3 0 2 SMP 73 36 3 0 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, 2021 B. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Gunungkidul berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Capaian SPM pada jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; dan pendidikan kesetaraan digambarkan sebagai berikut: B.1. Pendidikan Anak Usia Dini; Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD pada tahun 2020 sebesar 89,37%. Anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 19.020 anak, sementara yang sudah tamat atau sedang belajar pada satuan pendidikan PAUD berjumlah 16.999 anak. B.2. Pendidikan Dasar; Berdasarkan data tahun 2020, dari 61.882 warga negara usia 7-12 tahun, 57.921 jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar SD/MI. Sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar pada sekolah dasar sebesar 93,60%. Adapun penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 30.412 jiwa, sementara 32.563 jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar SMP/MTs. Sehingga capaian SPM pendidikan dasar pada sekolah menengah pertama sebesar 107,07%. B.3. Pendidikan Kesetaraan. Pada tahun 2020 jumlah warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.995 jiwa, sedangkan jumlah warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebanyak 431 orang. Dengan demikian capaian SPM pendidikan kesetaraan sebesar 21,60%. Hal ini tidak lepas dari sulitnya melakukan pendataan khususnya warga yang telah mengikuti pendidikan kesetaraan di luar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, dan/atau pendidikan kesetaraan yang II-59 telah dilaksanakan pada waktu lampau, serta relatif rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Capaian sasaran perangkat daerah dalam kinerja ini mencapai 101,38% termasuk kategori Sangat Tinggi. Kinerja pendidikan capaiannya terhitung sangat tinggi berdasarkan perhitungan capaian sasaran Dinas Dikpora, yaitu :
1.Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah, (indikator kesesuaian renja terhadap RKPD dan kesesuaian renstra terhadap RPJMD, target tercapai 100%);
2.Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah meningkat (target tercapai 100%, dihitung dari indikator persentase laporan keuangan bulanan/semesteran/tahunan disusun tepat waktu);
3.Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PD meningkat (indikator nilai IKM PD meningkat dari target indeks 79,5 tercapai indeks 79,77);
4.Kualitas pendidikan meningkat, dihitung dari indikator \:

a.rata-rata lama sekolah (target 6,68 tahun terealisasi 7,21 tahun);
b.harapan lama sekolah tercapai 100% dari target 12,97 thn tercapai 12,97 tahun) Dari capaian di atas, rata-rata capain kinerja adalah 101,38% (Sesuai dg Permendagri 86/2019, tabel T-E-1..skala nilai peringkat kinerja pendidikan berada dalam interval 91% - 100% dikategorikan sangat tinggi). D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pendidikan Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan pendidikan. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
1. 1.Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
2. 2.Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. 3.Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.
4. 4.Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:
5. 1.Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.
6. 2.Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.
7. 3.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
8. 4.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. II - 60 Tabel 2. 28 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pendidikan Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. % 84,5 99,66 100,36 85,44 (0,005) SBT 9,34% DISDIKPORA 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. % 79,74 115,62 119,74 77,47 (0,067) SBT 4,73% DISDIKPORA 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. % (a) N/A ; (b) N/A ; (c) i. 79.82 ; ii.46.06 (a) N/A ; (b) N/A ; (c) i.74.62; ii. 51.41 (a) N/A ; (b) N/A ; (c) i.72.38; ii.49.40 (a) N/A ; (b) N/A ; (c) i.73.18 ; ii. 53.80 Meningkat SST - DISDIKPORA 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. % 54,71 84,42 93,83 98,18 0,166 TTC DISDIKPORA 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. % 55,32 58,87 72,57 96,50 0,166 TTC DISDIKPORA 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. % 92,02 109,36 102,57 90,05 (0,016) SBT 24,04% DISDIKPORA 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. % 98,21 147,01 147,19 102,05 (0,036) SBT 4,89% DISDIKPORA 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. Tahun 6,62 6,99 7 7,13 0,024 TBC 1,67 DISDIKPORA 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). % N/A 129,75 140,95 141,77 0,043 SST - DISDIKPORA II - 61 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di

(1)SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di
(4)Perguruan Tinggi. % N/A
(1)91,32
(2)92,58 (3) N/A (4)N/A
(1)91,86(2) 93,16
(3)N/A (4) N/A
(1)91,53 (2) 92,01 (3)N/A
(4)N./A Menurun SBT Perlu pendataan dan peningkatan DISDIKPORA 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. % 99,98 99,98 99,98 99,99 0,00003 SST - DISDIKPORA 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. %
(1)N/A (2) 99,98
(1)N/A (2) 99,98
(1)N/A (2) 99,98
(1)N/A (2) 99,99 0,00003 SST - DISDIKPORA 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.) % SD: (a) 100; (b) 98,51; (c) N/A; (d) N/A; (e) 100; (f) N/A; SMP: (a)100; (b) 99,11; (c) N/A; (d) N/A; (e) 100; (f)100; SD: (a) 100 (b) 98,51; (c) N/A; (d)4,22 ;(e) 100; (f) N/A ; SMP: (a) 100; (b)99,11;(c) N/A; (d) N/A; (e) 100; (f) 100; SD: (a) 100; (b) 98,51; (c) N/A; (d)4,22 ; (e) 100; (f) N/A; SMP: (a)100; (b) 99,11; (c) 55,75; (d) 2,65; (e) 100; (f) 100; SD: (a) 100; (b) 98,51; (c) N/A; (d) 11,51; (e) 100; (f) 10,23; SMP: (a) 100; (b) 99,11; (c) 55,75; (d) 3,53; (e) 100; (f) 100; Meningkat SST - DISDIKPORA 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. % (TK) N/A;NA; (SD) 91,06;N/A; (SMP) 91,01;N/A; (TK) N/A;N/A; (SD) 87,62; N/A; (SMP) 82,63; N/A; (TK) N/A;N/A; (SD) 92,81;N/A; (SMP) 94,98; (TK) 87,83;68,50; (SD) 91,82;95,36; (SMP) 91,44; Menurun TBC Menurun DISDIKPORA II - 62 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun (SMA) N/A; (SMK) N/A; (PLB) N/A (SMA) N/A; (SMK) N/A; (PLB) N/A N/A; (SMA) N/A; (SMK) N/A; (PLB) N/A 95,08; (SMA) N/A; (SMK) N/A; (PLB) N/A II - 63 2.3.1.1.2. Kesehatan A. Jumlah dan Fasilitas Kesehatan Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat diwujudkan oleh pemerintah dengan menambah fasilitas kesehatan maupun pelayanannya misalnya membangun sarana dan prasarana Puskesmas dan menambah tenaga dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Tabel 2. 29 Jenis dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 No. Sarana Kesehatan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Posyandu 1.465 1.466 1.468 1.469 1.468 2 PosKesDes 21 21 21 21 25 3 Puskesmas - Induk 30 30 30 30 30 - Pembantu 110 110 110 110 110 - Keliling 30 30 30 30 30 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C 1 1 1 1 1 Kelas D 0 0 0 0 1 5 Laboratorium pemerintah 1 1 1 1 1 6 Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C 0 0 0 1 1 Kelas D 4 4 4 4 4 7 Klinik/Praktek Dokter 154 187 125 288 288 8 Apotek 24 42 45 43 73 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2021 Tabel 2. 30 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 No. Tenaga Kesehatan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020

1.Dokter Umum 90 90 119 134 180
2.Dokter Spesialis 50 46 70 70 76
3.Dokter Gigi 32 34 47 43 44
4.Perawat 457 487 627 698 842
5.Bidan 171 238 294 322 417
6.Ahli Penyehatan Lingkungan 24 24 34 34 32
7.Sarjana Farmasi 2 7 13 23 33
8.Ahli Gizi 28 28 40 52 57
9.Analis Laboratorium 29 31 47 30 30
10.Ahli Rontgen 1 1 1 1 0
11.Asisten Apoteker 26 46 47 48 48
12.Sanitarian 24 30 26 34 32
13.Penyuluh Kesehatan Masyarakat 30 30 29 29 31 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2021 II - 64 B. Pencapaian Kinerja Bidang Kesehatan Tabel 2. 31 Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 NO Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif 1.313 1.270 1.473 1.405 1.268 2 Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan 1.693 1.739 1.787 1.783 1.738 3 Jumlah sasaran ibu bersalin 7.654 7.340 7.540 7.723 7.631 4 Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan 7.803 6.131 7.528 7.712 7.621 5 Jumlah Kalurahan/kelurahan dengan Universal Child Immunization (UCI) (%) 100 100 100 100 100 6 Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana Yankes 17 27 30 35 64 7 Jumlah seluruh balita gizi buruk 17 27 30 35 64 8 Jumlah penderita TBC BTA + yang ditemukan dan diobati 163 472 194 167 136 9 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP 1.154 228 124 576 975 10 Jumlah penderita DBD yang ditemukan 1.154 228 124 576 975 12 Jumlah kunjungan bayi memperoleh yankes sesuai standar 7.493 7.386 6.756 7.269 6.623 13 Jumlah seluruh bayi lahir hidup 7.649 7.339 7.535 7.724 7.627 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2021 Kasus DBD di tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan DBD secara rutin melalui gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) dan pengasapan (fogging) selektif. Dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mutlak diperlukan. Capaian PHBS rumah tangga tahun 2020 sebesar 22,87%. Capaian tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 26,93%. Hal tersebut dipengaruhi antara lain karena adanya penambahan 3 (tiga) indikator dari pusat berupa pengelolaan air minum, limbah cair rumah tangga, dan pengelolaan sampah. Perlu upaya sinergis dan inovatif dalam mengubah perilaku masyarakat untuk menerapkan PHBS. Tabel 2. 32 Data PHBS Rumah Tangga Per Indikator Tahun 2020 NO INDIKATOR CAPAIAN (%) 1 Rumah tangga yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan 99,52 2 Rumah tangga yang memberikan ASI eksklusif 85,36 3 Rumah tangga yang menimbang balita setiap bulan 83,98 4 Rumah tangga yang menggunakan air bersih 85,24 5 Rumah tangga yang mencuci tangan dengan air bersih 87,27 II - 65 NO INDIKATOR CAPAIAN (%) dan sabun 6 Rumah tangga yang melakukan pengelolaan air minum dan makanan 92,96 7 Rumah tangga yang menggunakan jamban sehat (STOP BABS) 90,07 8 Rumah tangga yang melaksanakan pengelolan limbah cair 58,69 9 Rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah 59,20 10 Rumah tangga yang memberantas jentik di rumah 72,98 11 Rumah tangga yang makan buah dan sayur 71,69 12 Rumah tangga yang melakukan aktivitas fisik setiap hari 69,77 13 Rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah 55,92 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2021 Adanya pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi pandemi COVID-19 di antaranya dengan meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan; melaksanakan upaya 3T yang meliputi testing (meningkatkan screening dengan tes COVID-19), tracing (pelacakan kontak erat) dan treatment (tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19); serta pelaksanaan vaksinasi. Data per akhir desember 2020 bahwa jumlah kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak: Tabel 2. 33 Kasus Konfirmasi COVID-19 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2021 Kasus Tahun 2020 Juni 2021 Sembuh 529 orang 4.072 orang Dalam perawatan 286 orang 2.163 orang Meninggal 24 orang 260 orang Jumlah Kasus 839 orang 6.495 orang Sumber: Dinkes Kab. Gunungkidul, 2020 C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Kesehatan 99,98%. Capaian indikator derajat kesehatan masyarakat atau angka harapan hidup (99.84%) belum sesuai target maksimal 100%. D. Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 sebagai berikut: Tabel 2. 34 Target dan Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Target (%) Capaian (%) 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 100 94,49 II - 66 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Target (%) Capaian (%) 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 100 99,83 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 100 89,27 4 Pelayanan kesehatan balita Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 100 87,45 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 100 3,53 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar 50 31,69 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai Standar 60 21,24 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 45 7,70 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 70 19,81 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang terlayani kesehatan sesuai standar 100 57,37 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 54 26,17 12 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Persentase Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 63 88,11 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2021 Kendala dalam pencapaian target SPM bidang kesehatan antara lain keterbatasan sarana dan prasarana termasuk fasilitas penunjang kesehatan serta keterbatasan jumlah SDM baik kuantitas maupun kualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Kurangnya kesadaran dan kesediaan sasaran untuk screening kesehatan serta jumlah sasaran yang sangat besar menyebabkan pendataan dan pelayanan belum dapat berjalan secara II - 67 optimal. Selain itu, pandemi COVID-19 berdampak adanya keterbatasan akses layanan pemberi maupun penerima layanan pada sasaran tertentu terutama pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, warga usia lanjut, penderita diabetes melitus, penderita hipertensi, serta orang terduga tuberculosis. Beberapa pelayanan yang berpotensi menyebabkan penularan melalui kerumunan ataupun kontak langsung tidak bisa dilaksanakan seperti sebelumnya. Perlu upaya inovatif untuk tetap melaksanakan pelayanan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. E. Kinerja RSUD Capaian kinerja RSUD adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 35 Kinerja RSUD No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Keselamatan Pasien 82,74 100 90,17 92,93 97,07 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. F. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 100,97%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. RSUD dengan 1 (satu) sasaran PD yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) yang melebihi target tahun 2020 untuk indikator tersebut dari target 78 dapat tercapai 83,31 sehingga tingkat capaiannya adalah 106,81%. Namun ada satu indikator yang belum mencapai target 100% yakni Indeks Keselamatan pasien baru tercapai 97,07%. G. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Kesehatan Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan kesehatan. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
1.Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
2.Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
3.Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
4.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
5.Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
6.Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
7.Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
8.Kejadian Malaria per 1000 orang.
9.Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
10.Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). II - 68 Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:
1.Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
2.Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
3.Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
4.Prevalensi tekanan darah tinggi. II - 69 Tabel 2. 36 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Kesehatan Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan untuk PUS 40% penduduk berpendapatan terbawah Dinkes 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. % 97,99 103,43 93,85 94,6 (0,014) SST - Dinkes 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. % 8,04 7,04 7,09 7,16 (0,042) SST - Dinkes 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. % 20,2 20,6 18,47 17,94 (0,042) SST - Dinkes 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan Dinkes 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. % 2,07 2,25 2,26 2,43 0,051 SBT Perlu diturunkan Dinkes 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. % 24,86 16,77 18,25 21,24 (0,087) TTC - Dinkes 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. % 65,35 66,83 68,79 72 0,032 TTC - Dinkes 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). Jiwa 65,37 163,5 106,17 78 (0,100) SST - Dinkes II - 70 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan Dinkes 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. % n/a n/a n/a n/a - TAD - Dinkes 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Jiwa 8,76 10,76 10,62 10,9 0,081 SBT Meningkat Dinkes 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Jiwa 6,14 7,49 7,83 7,3 0,066 SBT Meningkat Dinkes 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Jiwa 7,97 9,67 10,09 10,1 0,073 SST - Dinkes 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. % 1 (97,6) 1 (97,7) 1 (98,8) 1 (98,12) 1 SST - Dinkes 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. % 0,044 0,063 0,076 0,092 0,216 SST - Dinkes 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Insiden 55,87 62,34 62.33 46,76 ! SST 115 Dinkes 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. Kejadian 0 0 0 0 - SST - Dinkes 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. Daerah 1 1 1 1 1 TTC - Dinkes 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. % 100 100 100 100 - TTC - Dinkes II - 71 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Jiwa 22 15 17 15 (0,161) TTC - Dinkes 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. Provinsi 1 1 1 1 - TTC - Dinkes 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). Daerah 1 1 1 1 - TTC - Dinkes 3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan Dinkes 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. % 9,99 7,1 28,54 45,90 0,241 SBT 22% Dinkes 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan Dinkes 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. Daerah 1 1 1 1 - TTC - Dinkes 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan. % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan Dinkes 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan. % 0 0 0 0 - TTC Dinkes 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan Dinkes 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. % 92,38 92,5 96,06 99,17 0,023 TTC - Dinkes 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. % 2,5 2,41 3,54 3,54 0,094 TTC - Dinkes II - 72 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. % 53 56 58 72 0,094 TTC - Dinkes 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). desa 144 144 144 144 - SST - Dinkes 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). desa 130 144 144 144 0,032 SST - Dinkes Sumber: KLHS RPJMD 2021-2024, 2021 II - 73 2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang A. Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidang keciptakaryaan dan tata ruang, kebinamargaan dan pengairan. Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Jalan dan Jembatan Kabupaten 77,55 67,67 52,5 63,51 60,63 2 Persentase Terlayani Air Minum Layak 73 79 83,34 85,79 87,86 3 Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh 50,95 56,42 9,35 12,04 17,71 4 Tingkat Hunian Rumah Susun - - 75,48 93,61 73,93 5 Persentase Luasan Daerah Irigasi yang Teraliri Irigasi 62,5 72,5 69,83 71,23 64,74 6 Persentase Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik 78 90,67 53,19 63,27 65,3 7 Persentase Kondisi Alat Berat dan Laboratorium Berfungsi Baik 100 78,20 60,7 90,47 95,23 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. A.1. Jalan dan Jembatan Rincian panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 menurut kewenangannya adalah jalan negara 61.08 km, jalan provinsi sepanjang 306,85 km, jalan kabupaten 1.157,16 km sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 87/KPTS/2018 dengan jumlah ruas sebanyak 348 ruas. Kabupaten Gunungkidul dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis dengan nama Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan sepanjang 76,34 km dan terbagi menjadi 5 ruas yaitu:

a.Ruas Girijati-Legundi sepanjang 17,20 km;
b.Ruas Legundi-Planjang sepanjang 17,14 km;
c.Ruas Planjan-Tepus sepanjang 13,00 km;
d.Ruas Tepus-Jerukwudel sepanjang 17,90 km; dan
e.Ruas Jerukwudel-Duwet sepanjang 11,10 km. Berdasarkan perkembangan pembangunan JJLS hingga tahun 2020 telah terbangun sepanjang 32,8 km, masih dalam proses pembangunan sepanjang 15,2 km, dan belum terbangun sepanjang 17,9 km. Pembangunan jalan ini merupakan sharing anggaran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pengadaan tanah merupakan sharing antara Pemerintah DIY dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan presentase 90:10, sedangkan pembangunan konstruksi jalan sepenuhnya dibangun oleh Pemerintah Pusat. II - 74 Gambar 2. 27 Konstruksi Ruas JJLS Kabupaten Gunungkidul Hingga Tahun 2020 Selain itu saat ini juga baru proses pentahapan pembangunan jalan kolektor primer ruas Tawang-Ngalang sepanjang 9,5 km. Pembangunan jalan strategis provinsi ini dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata. Pembebasan lahan untuk jalur jalan telah selesai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019, sedangkan pembangunan fisik dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah DIY dan ditargetkan pada tahun 2024 selesai dilaksanakan. Ruas ini direncanakan sebagai ruas jalan yang terhubung dari exit toll Prambanan di Kalasan Sleman-Gayamharjo Sleman-Tebing Breksi- Candi Ijo – Tawang – Nglanggeran – Bobung – Ngalang – Gading – Playen – Paliyan – Saptosari - JJLS. Gambar 2. 28 Jalur Jalan Ruas Tawang Ngalang yang Belum Terbangun sampai dengan Tahun 2020 II - 75 Gambar 2. 29 Trase Ruas Jalan Tawang-Ngalang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Berdasarkan statusnya jalan di Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 3 yaitu pada tahun 2020 jalan nasional sepanjang 61,08 km, jalan provinsi sepanjang 306,85 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.157,16 km. Adapun untuk jalan kabupaten di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 dengan kondisi baik sebesar 64,14%, kondisi rusak ringan sebesar 16,10%, dan kondisi rusak berat sebesar 19,75%. Secara umum, jaringan jalan kabupaten sudah menjangkau seluruh kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Adapun lebih data lebih rinci terkait jalan berdasarkan status dan tingkat kondisinya di Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 2. 38 Panjang Jalan Menurut Statusnya di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Km) No Status Jalan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
1. 1.Nasional 61,08 61,08 61,08 61,08 61,08
2. 2.Provinsi 212,40 306,85 306,85 306,85 306,85
3. 3.Kabupaten 686 1.136,66 1.136,66 1.157,16 1.157,16 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2021 II - 76 Tabel 2. 39 Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Km) No Status Jalan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Baik 492,62 726,21 704,31 755,43 742,2 2 Rusak ringan 112,39 137,96 151,73 163,13 186,36 3 Rusak berat 80,99 272,49 280,62 238,6 228,6 Jumlah 686,00 1.136,66 1.136,66 1.157,16 1.157,16 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2021 Jumlah jembatan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan dan terakhir pada tahun 2020 terdapat 179 jembatan terbangun. Jumlah jembatan tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan program pembangunan dan perbaikan jembatan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 124 jembatan (69%) dalam kondisi baik; 27 jembatan (15%) dalam kondisi sedang; 28 jembatan (16%) dalam kondisi rusak ringan; dan tidak ada jembatan yang rusak berat. Data terkait jembatan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 40 Jumlah Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Buah) Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah 172 172 173 179 179 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2020 Tabel 2. 41 Kondisi Jembatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 (Buah) No Kondisi Jembatan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Baik 101 101 101 110 124 2 Sedang 64 64 64 63 27 3 Rusak Ringan 7 7 7 6 28 4 Rusak Berat 0 0 1 0 0 Jumlah 172 172 173 179 179 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2020 A.2. Air bersih Sumber air bersih di Kabupaten Gunungkidul berasal dari air permukaan dan air bawah tanah. Zona Utara terdapat banyak mata air, sungai permukaan dan sumur dangkal sedangkan sumur dalam relatif sulit ditemukan karena bukan wilayah cekungan air tanah. Zona tengah merupakan wilayah cekungan air tanah Wonosari, tersedia sumur dangkal maupun dalam dan juga sungai di permukaan. Zona Selatan merupakan pegunungan karst sehingga air permukaan sulit ditemui, akan tetapi banyak terdapat aliran sungai bawah tanah. Upaya yang dilakukan untuk II - 77 memenuhi kebutuhan air bersih dilakukan dengan beberapa hal diantaranya: (a) Pengembangan peningkatan pelayanan sistem perpipaan. Bentuk pengembangan dan peningkatan sistem perpipaan ini dilakukan melalui pengembangan sistem Bribin dan Seropan serta pengembangan sistem interkoneksi Baron-Ngobaran. Meningkatkan pengelolaan sungai bawah tanah Baron. Sistem ini nantinya merupakan interkoneksi Baron-Ngobaran, dan direncanakan mampu memasok air bersih guna mencukupi kebutuhan air bersih terutama untuk wilayah-wilayah di Kapanewon Tanjungsari, Saptosari, Panggang, dan Paliyan. Terdapat 58.648 unit Sambungan Rumah instalasi PDAM. Pada tahun 2020 telah diprogramkan SPAM IKK Baron dengan kapasitas 50 liter per detik. Berhubung program tersebut terdampak refocusing, maka rencananya akan direalisasikan pada tahun 2022. (b) Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Mandiri/Sistem Pengelolaan Air Minum Perdesaan (SPAMDES) : Pengembangan diarahkan pada kalurahan yang tidak terjangkau jaringan PDAM atau sudah terjangkau PDAM akan tetapi belum merata ke seluruh padukuhan. Pengembangan SPAMDES dengan mengacu pada ketersediaan sumber air baku dan dalam pengelolaannya diarahkan untuk meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa. (c) Pengembangan PAH (Penampungan Air Hujan). Pengembangan PAH dilaksanakan pada wilayah rawan kekeringan dan kontinuitas akses air minum yang rendah. (d) Dropping air Dropping air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah-wilayah kapanewon yang rawan air seperti Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Paliyan, dan Kapanewon Saptosari. Droping dilakukan umumnya pada daerah yang menggunakan sumur gali atau PAH. Saat kemarau panjang sumur gali dan PAH sudah kering. (e) PAMSIMAS. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga 2020 sebanyak 55 kalurahan, dan pada tahun 2021 rencana dibangun pada 9 kalurahan. Dari jumlah tersebut ada 3 kalurahan yang sumber air bakunya berasal dari tapping PDAM yaitu Kalurahan Songbanyu, Pucanganom dan Sidoarjo. Sisanya dengan sumber air dari sumur dalam (bor) dan mata air. Sampai dengan tahun 2020 total sambungan rumah Pamsimas sebanyak 5.995 KK atau setara 2,3 % akses. (f) Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk daerah resapan dan daerah tangkapan air. Berdasarkan data capaian akses air minum pada Tahun 2020 akses pelayanan air bersih di Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai 80,4% atau sebanyak 624.667 jiwa. Capaian tersebut diperoleh hanya berdasarkan pada capaian aspek 2K yaitu kuantitas dan keterjangkauan. Sementara itu berkaitan dengan aspek kualitas, dan kontinuitas masih perlu mendapatkan II - 78 perhatian yang lebih serius. Sedangkan yang belum memiliki akses air bersih masih terdapat 19,6% atau sebanyak 152.255 jiwa. Penyediaan air bersih di Kabupaten Gunungkidul tersebut dipenuhi melalui SPAM PDAM sebanyak 22,8% mencakup 176.999 jiwa; SPAM PAMSIMAS sebanyak 1,87% mencakup 14.520 jiwa; SPAMDES Non PAMSIMAS sebanyak 13,9% mencakup 108.266 jiwa, sumur dangkal sebanyak 0,14% mencakup 107.451 jiwa; sumur pompa sebanyak 0,10% mencakup 80.601 jiwa; PAH sebanyak 10,3% mencakup 80.307 jiwa; serta bangunan penangkap mata air sebanyak 7,3% mencakup 56.523 jiwa. Selengkapnya data akses pelayanan air bersih yang dirinci per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2. 42 Capaian Akses Air Minum di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % Jiwa % 1 89.595 50.336 56,2% 695 0,78% 7.307 8,2% 7.601 0,08 5.185 5,8% 200 0,2% - 0,0% 71.324 79,6% 18.271 20,4% 2 62.277 10.775 17,3% 1.562 2,51% 6.434 10,3% 22.982 0,37 3.983 6,4% - 0,0% 5.594 9,0% 51.330 82,4% 10.947 17,6% 3 40.857 1.353 3,3% 570 1,40% 1.113 2,7% 18.768 0,46 4.929 12,1% 279 0,7% 3.474 8,5% 30.486 74,6% 10.371 25,4% 4 33.504 7.743 23,1% 2.001 5,97% 2.320 6,9% 3.604 0,11 5.318 15,9% 2.952 8,8% 200 0,6% 24.138 72,0% 9.366 28,0% 5 34.946 - 0,0% 902 2,58% 11.368 32,5% 9.749 0,28 2.603 7,4% 2.677 7,7% 4.657 13,3% 31.956 91,4% 2.990 8,6% 6 21.241 1.046 4,9% 1.884 8,87% 6.573 30,9% 3.018 0,14 0,0% 866 4,1% 3.755 17,7% 17.142 80,7% 4.099 19,3% 7 38.262 5.239 13,7% 744 1,94% 7.323 19,1% - - 3.795 9,9% 7.398 19,3% 1.982 5,2% 26.481 69,2% 11.781 30,8% 8 35.605 27 0,1% 1.305 3,67% 11.138 31,3% 1.761 0,05 9.456 26,6% - 0,0% 7.683 21,6% 31.370 88,1% 4.235 11,9% 9 54.582 1.683 3,1% 570 1,04% 20.304 37,2% 8.426 0,15 7.579 13,9% 2.875 5,3% 9.110 16,7% 50.547 92,6% 4.036 7,4% 10 58.877 10.292 17,5% 791 1,34% 12.146 20,6% 12.349 0,21 8.954 15,2% - 0,0% 1.846 3,1% 46.378 78,8% 12.499 21,2% 11 34.395 3.777 11,0% 1.594 4,63% 6.682 19,4% 7.181 0,21 5.090 14,8% - 0,0% 4.253 12,4% 28.577 83,1% 5.818 16,9% 12 30.860 5.361 17,4% 609 1,97% 5.825 18,9% 120 0,00 4.160 13,5% 3.395 11,0% 2.875 9,3% 22.345 72,4% 8.515 27,6% 13 57.488 14.551 25,3% 621 1,08% 7.832 13,6% 3.944 0,07 13.699 23,8% 2.917 5,1% 3.093 5,4% 46.657 81,2% 10.831 18,8% 14 30.914 6.600 21,3% 417 1,35% 387 1,3% - - - 0,0% 14.409 46,6% - 0,0% 21.813 70,6% 9.101 29,4% 15 26.330 3.696 14,0% 255 0,97% 393 1,5% - - 1.623 6,2% 10.218 38,8% 756 2,9% 16.941 64,3% 9.389 35,7% 16 37.354 8.548 22,9% - 0,00% - 0,0% - - 1.335 3,6% 14.146 37,9% 5.871 15,7% 29.900 80,0% 7.454 20,0% 17 59.985 36.273 60,5% - 0,00% - 0,0% 7.948 0,13 1.778 3,0% 9.939 16,6% 1.374 2,3% 57.312 95,5% 2.673 4,5% 18 29.850 9.699 32,5% - 0,00% 1.121 3,8% - - 1.114 3,7% 8.036 26,9% - 0,0% 19.970 66,9% 9.880 33,1% TOTAL 776.922 176.999 22,8% 14.520 1,87% 108.266 13,9% 107.451 0,14 80.601 10,4% 80.307 10,3% 56.523 7,3% 624.667 80,4% 152.255 19,6% Keca ma tan Sema nu Keca ma tan Tanjungs a ri Keca ma tan Giris ubo Keca ma tan Saptos ari Keca ma tan Ponjong Keca ma tan Rongkop Keca ma tan Nglipa r Keca ma tan Pa ngga ng Keca ma tan Semin Keca ma tan Ka ra ngmojo Keca ma tan Tepus Keca ma tan Nga wen Keca ma tan Pa tuk Keca ma tan Purwos ari Keca ma tan Geda ngs a ri Keca ma tan Pa liya n Keca ma tan Wonos a ri Keca ma tan Playen Belum Ada Akses Pelayanan Air BersihPDAM Pedesaan Sumur Dangkal Sumur Pompa PAH Bangunan Penangkap Mata Air PAMSIMAS No. Kecamatan & Kelurahan / Desa Jumlah Penduduk (Jiwa) 2019 SPAM Jaringan Perpipaan (Jiwa) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Jiwa) Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih SPAMDUS Sumber: DPUPRKP, 2020 Sumber air yang berasal dari PAH dan sumber air lainnya seperti misalnya telaga, menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (2017) tidak layak untuk dijadikan air minum. Oleh sebab itu, tidak diarahkan pengembangan air minum dengan sumber air PAH dan telaga. Namun demikian, air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan air bersih lainnya (selain untuk minum) misalnya untuk mencuci, dan lain-lain. Pelayanan air minum di Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh sumber-sumber air bersih yang meliputi pelayanan PDAM, SPAMDes, PAMSIMAS, dan sumur gali. Penanganan kekeringan dengan melakukan pengembangan SPAMDES juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber air kecil yang ada di lingkungan dan bersifat lokal. Biasanya masyarakat memanfaatkan mata air dan/atau melakukan pengeboran sebagai sumber air baku untuk air minum. II - 79 Selain itu diperlukan upaya untuk memaksimalkan pengoperasian SPAMDES yang sudah ada hingga saat ini. Hal ini karena dari 236 unit SPAMDES yang ada, sebagian besar tidak beroperasi dengan maksimal karena suplai air ke warga hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini bisa terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu masalah teknis dan non teknis. Masalah teknis terkait dengan sarana prasarana dan juga sumber air sedangkan masalah non teknis terkait dengan kelembagaan, kepengurusan, serta SDM. Dari 18 (delapan belas) kapanewon yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, daerah yang terjangkau PDAM adalah sebanyak 16 (enam belas) kapanewon. Kapanewon Patuk dan Purwosari adalah kapanewon yang belum terlayani oleh PDAM. Sebagian masyarakat mempunyai sumur gali yang bersifat temporer, sebagian memanfaatkan mata air secara berkelompok, dan beberapa membeli air dari pihak swasta. Pada daerah perkotaan di Kabupaten Gunungkidul, sebagian besar masyarakat mempunyai sumur gali untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel sumur gali, sumur gali memiliki kecenderungan terkontaminasi bakteri E. coli. Untuk penggunaan air baku pada sistem pelayanan air bersih PDAM, perlu dipertimbangkan kapasitas minimal air baku yang dapat dipenuhi agar sistem pelayanan air bersih dapat diimplementasikan. Pemanfaatan sumber air dari PDAM masih kurang optimal antara kapasitas sumber dan kapasitas produksi. Kapasitas produksi dari PDAM masih dibawah kapasitas yang dimiliki oleh sumber air. Berikut ini adalah kapasitas unit produksi oleh sumber air PDAM : Tabel 2. 43 Data Potensi Debit Air Bersih dan Kapasitas Produksi PDAM No Sistem Potensi Debit(L/dtk) Potensi Debit(L/dtk) Telah digunakan (L/dtk) Persentase 1 Wonosari 289 143,5 50 2 Seropan 962 127,2 13,7 3 Bribin 768 94,12 12,25 4 Baron 1.005 134 13 Jumlah : 3.024 498,8 16,5 Sumber: Review Rispam 2017 A.3. Drainase Sistem drainase masih terpusat di Wonosari dan ibukota-ibukota Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Jaringan drainase yang ada terdiri atas saluran-saluran alami dan buatan, baik yang masih terbuka maupun tertutup, baik yang belum diberi pasangan maupun yang sudah terbuat dari pasangan batu/beton. Sebagian besar saluran drainase yang ada, baik saluran terbuka maupun tertutup mempunyai sedimentasi berupa sampah/kotoran dan pasir/tanah yang cukup tinggi. Khusus untuk perkotaan Wonosari terdapat 3 (tiga) saluran terbuka berupa sungai yang cukup besar yaitu Sungai Kepek, Sungai Bansari, dan Sungai Besole. Berdasarkan hasil Study Environment Health Risk Assessment (EHRA) tahun 2019, terdapat rumah tangga yang mengalami banjir rutin sebesar 8% dengan ketinggian banjir paling banyak setumit orang dewasa 68,80%. Adapun sebesar 92% tidak pernah mengalami banjir rutin. II - 80 Gambar 2. 30 Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir Rutin Area berisiko mengalami genangan/drainase permukiman Kabupaten Gunungkidul disebabkan karena faktor adanya genangan air di sekitar permukiman. Hasil analisis area berisiko, Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori kurang beresiko genangan air, dari 144 kalurahan hanya terdapat 4 kalurahan (2,78%) berisiko tinggi. Tabel 2. 44 Jumlah dan Persentase Kalurahan Berisiko Genangan Air No Kategori Jumlah Kalurahan Prosentase 1 Kurang Beresiko 117 81.25% 2 Beresiko Sedang 23 15.97% 3 Beresiko Tinggi 4 2.78% 4 Beresiko Sangat Tinggi 0 0.00% Total 144 100.00% Sumber: DPUPRKP, 2021 A.4. Pengairan/Irigasi Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa jaringan permanen sepanjang 362.890m dengan kondisi baik sepanjang 246.017m (67,79%) dan kondisi rusak sepanjang 111.872 m (32,21%). Tabel 2. 45 Data Jaringan Irigasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 No Nama WP Jumlah DI Luas (Ha) Panjang saluran Tahun 2019 (m) Kondisi Saluran Permanen (m) Permanen Tanah Baik Rusak 1 Nglipar 28 1.053 21.407 3.049 14.297 7.110 2 Wonosari 65 2.112 165.413 15.043 113.346 52.067 3 Patuk 56 1.738 38.705 10.152 25.048 13.657 II - 81 No Nama WP Jumlah DI Luas (Ha) Panjang saluran Tahun 2019 (m) Kondisi Saluran Permanen (m) Permanen Tanah Baik Rusak 4 Playen 28 593 51.897 4.106 35.105 16.793 5 Ponjong 23 859 65.090 7.355 45.138 19.951 6 Semin 39 1.352 20.377 9.762 13.083 7.294 JUMLAH 239 7.707 362.890 49.467 246.017 116.872 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2020 Kerusakan terjadi pada bendung dan saluran irigasi primer dan sekunder. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dimana alokasi anggaran untuk irigasi relatif kecil dan tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan dan untuk rehabilitasi jaringan irigasi (OP). Ditambah lagi dengan kondisi sebagian besar bangunan jaringan irigasi telah mencapai umur kontruksi yang merupakan bangunan lama peninggalan cabang dinas provinsi. A.5. Sarana dan Prasarana Aparatur Yang menjadi prioritas untuk ditangani ke depan adalah kondisi gedung kantor Perangkat Daerah mengingat fungsi dan kemanfaatannya dalam menunjang kinerja organisasi. Adapun kondisi terkini gedung Pemerintah adalah sebagai berikut: Tabel 2. 46 Kondisi Gedung/Kantor Perangkat Daerah Tahun 2020 No Tingkat Kerusakan Jumlah Unit 1 Rusak Ringan (kerusakan <30%) 4 2 Rusak Sedang (kerusakan 30-50%) 1 3 Rusak Berat (kerusakan >50%) 3 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2021 Selain kondisi di atas, dengan ditetapkannya Kawasan Bangsal Sewoko Projo sebagai Cagar Budaya maka beberapa perkantoran yang berada di Kawasan tersebut harus dipindahkan ke lokasi perkantoran baru yang direncanakan di bangun di Kalurahan Siraman. A.6. Limbah Domestik Berdasarkan data layanan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul, hingga tahun 2019 masyarakat Kabupaten Gunungkidul sudah tidak ada yang melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS). Meskipun demikian, masih terdapat 29.104 KK (13,68%) masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang tidak memiliki akses jamban/ septik tank layak, yang terbagi 3.957 KK (1,86%) tidak ada akses di kawasan perkotaan dan 25.147 KK (11,82%) hanya memiliki akses dasar di kawasan pedesaan. Masyarakat menggunakan kloset jongkok/duduk sebagai user interface tetapi untuk penampungannya masih menggunakan lubang tanah yang berfungsi sebagai penampung tinja. Masyarakat yang menggunakan sistem ini adalah masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang tidak memiliki akses air bersih yang cukup. Adapun akses layak dan aman hingga tahun 2019 capaiannya 86,32% II - 82 yaitu 157.804 KK (74,20%) memiliki akses layak individual (memiliki tangka septik tank), 19.085 KK (8,97%) memiliki akses layak bersama (septik tank menumpang/ gabung dengan tetangga), dan 6.682 KK (3,14%) memiliki akses aman (sistem IPAL komunal). Perkembangan pengelolaan layanan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul dapat dicermati pada grafik di bawah ini. Sumber: Review SSK 2021-2025 Gambar 2. 31 Grafik Perkembangan Akses Layanan Air Limbah Domestik Sumber: Review SSK 2021-2025 Gambar 2. 32 Grafik Perkembangan Sistem Layanan Air Limbah Domestik Tabel 2. 47 Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2019 No Jenis Satuan Jumlah /kapasitas Kapasitas Keterangan SPALD- Setempat Berbasis Komunal 1 MCK Komunal unit - 2 Truk Tinja unit 2 Berfungsi II - 83 No Jenis Satuan Jumlah /kapasitas Kapasitas Keterangan 3 IPLT m3/hari 25 Berfungsi SPALD- Terpusat 1 Tangki Septik Komunal unit - > 10 KK IPAL Komunal unit 72 6.682 KK Berfungsi 2 IPAL Kawasan/Terpusat - Kapasitas m3/hari - Sistem Sumber: Review SSK 2021-2025 Penanganan air limbah domestik di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada:
a.Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
b.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Pembangunan IPLT di kawasan TPA Baleharjo telah dibangun melalui dana APBN pada tahun 2017, akan tetapi sampai dengan saat ini baru akan beroperasi setelah disahkannya Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Kapasitas IPLT tergolong besar yaitu 25 m2/hari, dan telah didukung oleh 2 unit truk tangki tinja. Akan tetapi data capaian sanitasi aman baru menunjukkan 3,14%, sehingga pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal sangat diperlukan. B. Penataan Ruang Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya, Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. Pada peraturan daerah tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: (1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, (2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Gunungkidul pada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian II - 84 pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Selanjutnya pada beberapa kawasan strategis akan dilakukan prioritas pengembangan infrastruktur, seperti:
1. 1.Menyusun kajian peningkatan kapasitas jalan Mulo-Tepus, Baron-Tepus dan Mulo-Baron, untuk mengatasi kemacetan di kawasan wisata pantai selatan.
2. 2.Peningkatan sumberdaya air.
3. 3.Pemenuhan akses kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak.
4. 4.Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata.
5. 5.Pengembangan Kawasan Gading-Ngalang-Tawang.
6. 6.Pengembangan Kawasan Perkantoran di Siraman
7. 7.Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan.
8. 8.Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
9. 9.Mitigasi dan penanggulangan bencana. Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Lahan Untuk Kepentingan Publik 76,7 100 98,59 219,76 19,70 2 Jumlah Dokumen Tata Ruang yang sudah Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (PERDA) 1 1 1 1 1 3 Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang 64,14 65 80,03 84 86 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. Berdasarkan capaian kinerja bidang penataan ruang tersebut, kinerja penataan ruang terkait pemenuhan lahan untuk kepentingan publik yang menurun tajam dari tahun 2019 hingga 2020 tersebut disebabkan oleh adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 sehingga deviasi capaian target cukup besar. Adapun tren nilai kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hingga tahun 2020, Kabupaten Gunungkidul hanya memiliki satu dokumen tata ruang yang telah ditetapkan menjadi Perda, yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (data dapat dilihat pada Tabel 2.38). Sejak tahun 2016 hingga saat ini Kabupaten Gunungkidul masih dalam proses penyusunan revisi reviu RTRW. Berkaitan dengan proses tersebut, nantinya terdapat perubahan dalam penyusunan RDTR yang sebelumnya terdapat 26 RDTR akan disederhanakan menjadi 8 RDTR. Dasar pertimbangan penyusunan RDTR yang awalnya direncanakan 26 menjadi 8 dilakukan dalam rangka untuk akselerasi penyelesaian produk hukum RDTR sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat II - 85 terselesaikan. Selain itu, penyusunan 8 RDTR ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran. Artinya dalam hal penyusunan RPJMD ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mengutamakan penetapan hasil revisi reviu RTRW agar dapat segera diwujudkan. Selanjutnya disusul dengan proses penyusunan dan penetapan 8 dokumen RDTR agar dapat segera terlaksana. Mengingat dokumen RDTR merupakan produk tata ruang yang akan menjadi pedoman dalam pemberian izin pemanfaatan ruang karena memuat tentang rencana rinci yang dilengkapi dengan peraturan zonasi sehingga juga perlu diupayakan segera penyelesaiannya. Harapannya dengan RTDR yang telah ditetapkan akan mendorong upaya perwujudan tertib tata ruang di Kabupaten Gunungkidul. Rencana penyusunan dan penetapan 8 RDTR tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 49 Rencana Penyusunan dan Penetapan RDTR No Kategori Tahun 2021 2022 2023 2024 2025 1 RDTR Siung-Wediombo 2 RDTR Kapanewon Patuk 3 RDTR Saptosari-Paliyan-Tepus- Tanjungsari 4 RDTR Wonosari-Karangmojo- Playen-Semanu (APW) 5 RDTR Purwosari-Panggang 6 RDTR Ponjong-Semin-Ngawen 7 RDTR Rongkop-Girisubo 8 RTDR Gedangsari-Nglipar Sumber: Analisis Rencana, 2020 Jumlah rekomendasi tata ruang dan KRK yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkkdul sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan menurun pada tahun 2020. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 50 Data Rekomendasi Tata Ruang dan KRK Tahun 2017-2020 No Kategori Tahun 2017 2018 2019 2020 1 Rekomendasi TKPRD 7 25 94 68 2 Rekomendasi DPTR 124 140 120 48 3 Rekomendasi Pertambangan oleh Bupati 37 38 32 5 4 Krk Bangunan Gedung 158 323 392 270 5 Krk Reklame 22 13 15 2 6 Krk Menara Telekomunikasi 9 14 14 5 7 Info Ruang/Keterangan Kesesuaian Ruang 6 42 45 37 8 Klarifikasi dan Informasi 0 10 18 21 Jumlah 363 605 730 456 Sumber: Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, 2020 C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata tingkat capaian sasaran PD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 106,50%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori sangat tinggi. Ada II - 86 indikator yang belum mencapai target 100% dari DPUPRKP ditahun 2020. Indikator tersebut yakni indeks penyehatan lingkungan baru tercapai 94,14%, indeks jalan kabupaten dan jembatan tingkat capaiannya adalah 72,25% dan persentase sarana dan prasarana pemerintah tingkat capainnya 85,23%. D. Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabel 2. 51 Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No URAIAN TAHUN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari 83,63 83,21 90,89 85,19 85,79 Persen 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. 61,91 59,21 56,54 100 65,18 Persen Sumber : LKjIP DPUPRKP, 2020 E. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
10. 1.Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
11. 2.Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
12. 3.Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:
13. 1.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
14. 2.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
15. 3.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
16. 4.Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
17. 5.Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
18. 6.Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. II - 87 Tabel 2. 52 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. % 49,94 47,41 67,82 68,63 0,086 SBT 31,37% DPUPRKP 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. % 62,04 66,13 66,13 65,18 0,016 SBT 34,82% DPUPRKP 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. % 87,26 87,83 88,89 90,60 0,012 SST - DPUPRKP 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. % 62,42 59,26 84,77 85,79 0,086 SBT - DPUPRKP 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. m3/detik - - - 1,029 - TBC - DPUPRKP 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. % 77,51 79,89 79,89 83,13 0,024 SBT - DPUPRKP 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. % 62,04 66,13 66,13 65,18 0,016 SBT - DPUPRKP 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. Daerah 1 1 1 1 - SST - DPUPRKP 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. % 0 0 0 0 - TBC - DPUPRKP II - 88 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). daerah 0 1 1 1 0,333 SST - DPUPRKP 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. % 0 0 0 0 - SBT - DPUPRKP 6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. Rupiah 0 0 0 0 - TBC - DPUPRKP 6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Buah 1 1 1 1 1 TTC - DPUPRKP 6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 200 200 200 239 0,054 - DPUPRKP 6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. Wil. Sungai 1 1 1 1 - TTC - DPUPRKP 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. Buah 200 200 200 239 0,054 TTC - DPUPRKP Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 89 2.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman A. Kondisi Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyediaan perumahan di Kabupaten Gunungkidul perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berupaya untuk membantu menyediakan rumah bagi warga masyarakat terutama bagi warga miskin. Bantuan penyediaan rumah dilaksanakan dengan mekanisme Pembangunan Baru (PB) dengan tujuan untuk mengurangi jumlah backlog dan Peningkatan Kualitas (PK) sebagai upaya untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Koordinasi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman perlu ditingkatkan dengan memperkuat kelembagaan. Terkait hal itu, dibentuklah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Gunungkidul melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diharapkan dengan terbentuknya Pokja PKP, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan lebih baik. Untuk mengetahui indikator perumahan tahun 2016-2020 pada tabel berikut: Tabel 2. 53 Indikator Perumahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 No URAIAN TAHUN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Status Kepemilikan
a.Rumah Milik Sendiri 207.332 211.103 211.304 213.742 217.965 unit
b.Rumah Dinas/ Bebas Sewa 151 151 151 151 151 unit 2 Jumlah Sambungan Rumah Tangga(PLN) 172.810 180.474 189.178 201.705 208.114 Pelanggan 3 Jumlah Sambungan Rumah Tangga (PDAM) 43.495 45.466 47.325 49.873 52.604 Sambungan 5 Jumlah Rumah Tinggal Tidak Layak Huni 25.840 24.928 22.994 19.830 17.696 Unit 6 Jumlah Rumah Tinggal Layak Huni n/a 146.468 148.485 151.658 153.904 Unit 7 Luas Areal Pemukiman Kumuh n/a 164,84 164,84 164,84 160,40 Ha 8 Luas Areal Pemukiman 40.353 40.353 40.353 40.353 40.353 Ha 9 Jumlah Bangunan berIMB 2,659 13,955 14,200 14,917 16.024 Unit Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP, Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana, PT. PLN dan PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2021 Ketersediaan listrik dan air bersih pada sebuah rumah merupakan hal penting agar rumah memenuhi kategori sebagai hunian yang layak. Penyediaan sambungan listrik dan sambungan air PDAM bagi rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun II - 90 2020, jumlah rumah yang tersambung aliran listrik sebesar meningkat sebesar 3,18% dari tahun 2019, dan jumlah rumah yang tersambung air PDAM meningkat sebesar 5,48% dari tahun 2019. Area permukiman kumuh yang masih ditemui di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2020 seluas 160,40 ha dan tersebar pada 13 lokasi. Angka ini turun sebesar 2,69% dari tahun 2019. Adanya penurunan luas areal pemukiman kumuh tersebut dikarenakan adanya program penanganan kawasan pemukiman kumuh yang dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Lokasi permukiman kumuh tersebut berada pada empat Kalurahan yaitu 3 Kalurahan di Kapanewon Wonosari (Kalurahan Kepek, Kalurahan Baleharjo, dan Kalurahan Selang), sedangkan 1 Kalurahan berada di Kapanewon Playen yaitu Kalurahan Logandeng. Penetapan lokasi ini berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Upaya penanganan kawasan kumuh ini telah menjadi komitmen daerah dan dilaksanakan dengan dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, di Kabupaten Gunungkidul masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yakni rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
a.Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas: 1) Kerusakan ringan Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai. 2) Kerusakan sedang Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap. 3) Kerusakan berat Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural, 4) Kerusakan total Kerusakan total adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.
b.Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9 m2/orang,
c.Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan: 1) Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu. 2) Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi. 3) Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK). B. Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 133 /KPTS/2016. Dengan terbitnya keputusan tersebut maka mulai tahun 2016 baseline data jumlah Jumlah Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Keputusan Bupati sebesar 25.840 rumah. Upaya untuk mengurangi jumlah II - 91 Rumah Tidak Layak Huni selama tahun 2016-2020 telah berhasil menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni sebesar 8.144 unit rumah. Data persentase jumlah Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 54 Persentase Jumlah Rumah layak Huni dan Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 No Kondisi Kelayakan Bangunan Rumah Jumlah Unit Persentase 1 Layak Huni 153.904 89,69 2 Tidak Layak Huni 17.696 10,31 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum PRKP Kabupaten Gunungkidul, 2020 Pada tahun 2021 telah dilakukan update data jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Gunungkidul yang disinkronkan dengan data pada Sistem Informasi Kabupaten Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera (SIKAB GUMREGAH). Hal ini dituangkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 125/KPTS/2021 tentang Penetapan Lokasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gunungkidul. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditetapkan sebesar 21.758 unit rumah. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, tingkat capaian DPUPRKP masuk kategori sangat tinggi. D. Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tabel 2. 55 Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No URAIAN TAHUN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100 100 100 100 100 Persen 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 100 100 100 100 - Persen Sumber: Sekretariat Daerah, Laporan SPM 2020, 2021 2.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2.3.1.1.5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik A. Pencapaian IKU Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. II - 92 Tabel 2. 56 Pencapaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Uraian TAHUN Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase konflik antar masyarakat yang terselesaikan 80 n/a n/a n/a n/a Persen 2 Persentase penurunan kejadian konflik antar masyarakat 25 n/a n/a n/a n/a Persen 3 Angka partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi 72,90 n/a n/a n/a n/a Persen 4 Persentase ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan pembangunan 51,1 3 n/a n/a n/a n/a Persen 5 Persentase Konflik Sosial yang Tertangani n/a 80 76 85,71 100 Persen 6 IKM PD 76,68 78,68 77,04 77,98 79,08 Indeks Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 dan LKjIP 2019 Keterangan: Data “NA” dikarenakan adanya perubahan IKU. B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 103,07%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 2 (dua) sasaran PD dengan tingkat capaian lebih dari 100% yakni persentase konflik sosial yang tertangani. Rumus indikator ini adalah jumlah konflik sosial yang tertangani dibagi jumlah konfllik sosial yang terjadi dikalikan seratus persen. Target tahun 2020 adalah 87% dapat tercapai 100% sehingga tingkat capaiannya adalah 114,94% Berdasakan data yang ada di tahun 2020 konflik sosial yang tertangani ada 7 (tujuh) konflik sementara untuk konflik sosial yang terjadi sejumlah 7 (tujuh) konflik, oleh karena dari 7 (tujuh) konflik tersebut dapat tertangani semua sehingga capaiannya sebesar 100%. Indikator Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 78,75% dapat tercapai 79,08% sehingga tingkat capaiannya adalah 100,41%. Berdasar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Jaga Warga, sebagai upaya pencegahan dini terhadap timbulnya gangguan keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat maka dibentuk Jaga Warga. Jaga Warga merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. II - 93 Selama ini jaga warga telah terbentuk di 49 kalurahan dan 509 padukuhan di Kabupaten Gunungkidul. Pada tabel 2.50 berikut data jumlah Jaga Warga di tahun 2015-2020. Tabel 2. 57 Pembentukan Jumlah Jaga Warga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2020 No URAIAN TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kapanewon Purwosari Kalurahan Giritirto − − − − 7 padukuhan − 2 Kapanewon Playen Kalurahan Banyusoco − − − − 8 padukuhan − Kalurahan Playen − − − − 7 padukuhan − Kalurahan Plembutan − − − − 11 padukuhan − Kalurahan Bleberan − − − − 11 padukuhan − Kalurahan Logandeng − − − − 10 padukuhan − Kalurahan Banaran − − − − 9 padukuhan − Kalurahan Dengok − − − − 6 padukuhan − Kalurahan Ngleri − − − − 8 padukuhan − Kalurahan Ngawu − − − − 4 padukuhan − Kalurahan Gading − − − − 10 padukuhan − Kalurahan Getas − − − − 6 padukuhan − Kalurahan Ngunut − − − − 3 padukuhan − Kalurahan Bandung − − − − 8 padukuhan − 3 Kapanewon Semanu Kalurahan Ngeposari − − − − 19 padukuhan − Kalurahan Pacarejo − − − − 28 padukuhan − Kalurahan Dadapayu − − − − 20 padukuhan − Kalurahan Semanu − − − − 19 padukuhan − Kalurahan Candirejo − − − − 20 padukuhan − 4 Kapanewon Karangmojo Kalurahan Bejiharjo 1 padukuhan − − 10 padukuhan 9 padukuhan − Kalurahan Kelor − − − − 7 padukuhan − Kalurahan Wiladeg − − − − 10 padukuhan − Kalurahan − − − − 12 − II - 94 No URAIAN TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gedangrejo padukuhan Kalurahan Bendungan − − − − 5 padukuhan − Kalurahan Ngipak − − − − 9 padukuhan − 5 Kapanewon Wonosari Kalurahan Siraman 1 padukuhan − − − 5 padukuhan − 6 Kapanewon Patuk Kalurahan Salam − − − − 6 padukuhan − Kalurahan Nglanggeran − − − − 5 padukuhan − Kalurahan Nglegi − − − − 9 padukuhan − Kalurahan Ngoro- oro − − − − 9 padukuhan − Kalurahan Bunder − − − − 7 padukuhan − Kalurahan Putat − − − − 9 padukuhan − Kalurahan Terbah − − − − 6 padukuhan − Kalurahan Patuk − − − − 4 padukuhan − Kalurahan Semoyo − − − − 5 padukuhan − Kalurahan Beji − − − − 5 padukuhan − Kalurahan Pengkok − − − − 6 padukuhan − 7 Kapanewon Nglipar Kalurahan Katongan − − − − 7 padukuhan − Kalurahan Pengkol − − − − 9 padukuhan - 8 Kapanewon Rongkop Kalurahan melikan − − − − 13 padukuhan − Kalurahan Bohol − − − − 8 padukuhan − 9 Kapanewon Tanjungsari Kalurahan Kemadang 1 padukuhan − − − 16 padukuhan − 10 Kapanewon Tepus Kalurahan Purwodadi 19 padukuhan − − − − − Kalurahan Tepus − − − − − 20 padukuhan Kalurahan Sidoharjo − − − − − 11 padukuhan Kalurahan Sumberwungu − − − − − 19 padukuhan Kalurahan Giripanggung − − − − − 14 padukuhan 11 Kapanewon Saptosari Kalurahan 10 − − − − − II - 95 No URAIAN TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kanigoro padukuhan 12 Kapanewon Ngawen Kalurahan Tancep − − − − 8 padukuhan − Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul, April 2020 C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di sub-urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Indikator TPB yang sudah dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah “Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk”. Namun masih ada 2 (dua) indikator TPB yang belum memiliki data (TAD: tidak ada data), yaitu:
1. 1.Indeks Kebebasan Sipil.
2. 2.Prevalensi penyalahgunaan narkoba II - 96 Tabel 2. 58 Pencapaian TPB Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil. n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan Bakesbangpol 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. Kasus 0 0 0 0 - SST Bakesbangpol 3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba. % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan Bakesbangpol Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul TAhun 2021-2024, 2021 II - 97 2.3.1.1.5.2. Satuan Polisi Pamong Praja A. Sarana Keamanan Jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) pada tahun 2020 tercatat 461 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 493 kasus. Meskipun jumlah personil keamanan relatif menurun, tetapi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui sistem “ronda” atau siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), di lingkungan masyarakat sendiri mampu mencegah tindak kriminalitas yang ada dan meminimalisir gangguan tramtibmas/tibuntranmas. Berikut adalah tabel Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020. Tabel 2. 59 Jumlah Aparat, Sarana Keamanan, dan Jumlah Pelanggaran K3 Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Aparat dan Sarana Keamanan a Jumlah Aparat Keamanan (Polisi) 1.068 1.084 1.118 1.078 1.082 Orang b Jumlah Aparat Pamong Praja 103 108 101 94 89 Orang c Jumlah Aparat Linmas 6.780 5.735 5.735 5.686 5.940 Orang d Jumlah Pos Keamanan (Polisi) 15 15 15 17 14 Unit e Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran 4 4 4 4 4 Unit f Jumlah Pos Pemadam Kebakaran 1 1 1 1 1 Unit g Jumlah Pos Siskamling 3.676 3.677 3.801 3.801 3.801 Unit h Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam 12 4 102 94 18 kali i Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat 38 36 36 38 40 Orang
j.Jumlah PPNS aktif 17 17 17 3 3 Orang 2 Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 1.406 790 770 493 461 Kasus 3 Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 1.406 790 770 493 461 Kasus Sumber: Kepolisian Resor Gunungkidul,Satuan Polisi Pamong Praja, dan BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021 B. Pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian SPM pada jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, indikator jumlah warga II - 98 negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada terealisasi sebesar 100%. Sepanjang tahun 2020 dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan korban di kalangan warga masyarakat. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja 101,28%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada satu indikator sasaran dari Satuan Polisi Pamong Praja yang melebihi target yakni, Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 94% dapat tercapai 100% sehingga tingkat capaiannya adalah 106,38%. persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan serta persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan dihitung dari jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dibagi jumlah pelanggaran peraturan daerah yang terjadi dikalikan 100%. Sedangkan persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan dihitung dari jumlah penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dibagi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi dikalikan 100%. D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di sub-urusan Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator TPB yang sudah dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
1. 1.Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
2. 2.Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. II - 99 Tabel 2. 60 Pencapaian TPB Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Kasus 4 1 0 1

(1)SST - SATPOL PP 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. % 0,0612% 0,0535% 0,0529% 0,0544% (0,036) SST - SATPOL PP 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. % n/a n/a n/a n/a - TAD - SATPOL PP 3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. Liter/kapita n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan SATPOL PP Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul TAhun 2021-2024, 2021 II - 100 2.3.1.1.5.3. Pencegahan, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran A. Kejadian Bencana Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul terkait kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2020, dapat diketahui bahwa bencana angin kencang merupakan jenis bencana yang paling sering melanda. Bencana yang sering melanda selanjutnya adalah tanah longsor dan banjir. Adapun jumlah korban jiwa akibat bencana paling banyak ditemukan pada tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030, disebutkan bahwa jenis bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah gempa bumi; gerakan tanah dan longsor; banjir; angin topan; kekeringan; gelombang pasang dan tsunami. Diluar bencana tersebut, terdapat kejadian bencana lainnya yaitu bencana kebakaran, tersambar petir, dan kecelakaan lainnya yang tidak termuat dalam Peta Kawasan Rawan Bencana pada dokumen RTRW. Kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: Tabel 2. 61 Jumlah Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Tahun Jenis bencana Tanah longsor Kebakaran Angin kencang Banjir Gempa bumi Tersambar petir Kecelakaan lain Jumlah korban (jiwa) 2016 57 27 62 10 - - 16 8 2017 40 43 45 1 - 1 32 10 2018 16 32 80 4 - 1 4 6 2019 62 41 119 152 - - 9 9 2020 41 26 129 16 - - 1 3 Jumlah 216 169 435 183 0 2 62 36 Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021 Pada tahun 2017 telah terjadi Badai Siklon Cempaka di Kabupaten Gunungkidul dan menjadi bencana terbesar yang melanda dalam periode tahun 2016-2020 karena menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrim mencapai 300 mm/hari. Dampak yang ditimbulkan yaitu munculnya berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan tanah ambles di Kabupaten Gunungkidul. Adanya bencana tersebut menimbulkan kerusakan infrastruktur yang luas di hampir seluruh kapanewon. Kerusakan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul akibat Badai Siklon Cempaka meliputi kerusakan jalan, jembatan, talud, drainase, saluran irigasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, rumah, fasilitas ibadah, kesehatan, pendidikan, perdagangan, pariwisata, serta kantor pemerintah. Seminggu setelah Badai Siklon Cempaka melanda terjadi bencana banjir bandang dan muncul bencana tanah ambles (sinhole) di beberapa kawasan yang terdapat banyak sungai bawah tanah. II - 101 Tabel 2. 62 Jumlah Kapanewon Rawan Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 NO Jenis Kawasan Rawan Bencana Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kawasan Rawan Longsor 10 10 10 10 10 2 Kawasan Rawan banjir 7 7 7 7 7 3 Kawasan Rawan Angin Ribut 18 18 18 18 18 4 Kawasan Rawan Kebakaran 18 18 18 18 18 5 Kawasan Rawan Tsunami 6 6 6 6 6 6 Kawasan Rawan Gempa Bumi 18 18 18 18 18 7 Kawasan Rawan Kekeringan 12 12 12 12 12 Sumber: BPBD, Laporan Kinerja, 2021 Berdasarkan data di atas maka jumlah kapanewon rawan bencana jumlahnya tetap. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan mengalami peningkatan intensitas dan mengalami perluasan lokasi. Sementara itu dilihat dari kinerja penanganan bencana daerah terlihat bahwa saat ini sudah ada 58 Kalurahan Tangguh Bencana dan 12 Sekolah Siaga Bencana. Keberadaan Destana dan Sekolah Siaga Bencana menjadi penting dan mempunyai peranan signifikan dalam peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana. Tabel 2. 63 Data Kerugian Akibat Bencana No NILAI TAHUN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Bencana (juta rupiah) 3.877 230.014 1.138 3.014 2317 Rp 2 Kebutuhan Bantuan Dana 0 4 0 0 0 Rp Juta Beras 0.325 0.56 0.424 1.725 0.435 Ton Mie Instan 90 358 546 144 44 Kardus Minyak Goreng 180 2157 1092 690 174 Liter Obat-obatan 0 0 0 0 0 Paket Material Bangunan 6 13 15 9 0 Paket Peralatan Tanggap Darurat Bencana 0 19 2 48 0 Paket 3 Jumlah Personil Penanganan Kejadian Kebakaran 24 24 24 24 24 orang Sumber: BPBD, 2021 Selain bencana alam dan kejadian bencana sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa kecelakaan laut yang telah terjadi di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di kawasan pesisir pantai. Data kasus kejadian kecelakaan laut dapat dilihat pada tabel berikut. II - 102 Tabel 2. 64 Data Korban Kejadian Laka Laut di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 Selamat 187 136 137 98 85 Meninggal 9 10 8 12 8 Hilang 2 1 1 1 0 Jumlah Korban 198 147 146 111 93 Jumlah Kasus 101 92 109 82 64 Sumber: Rekapitulasi SAR SATLINMAS Istimewa Wilayah Operasi I dan II Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Berdasarkan pada data di atas, dapat diketahui bahwa kejadian kecelakaan laut mengalami tren kasus yang fluktuatif sejak tahun 2016 hingga 2020. Meskipun demikian, upaya penanganan terhadap kasus kejadian kecelakaan laut tersebut mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari data jumlah korban yang semakin menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Tabel 2. 65 Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Keterangan Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Kalurahan Tangguh Bencana Kalurahan 29 32 43 56 58 2 Jumlah Sekolah Siaga Bencana Sekolah 3 4 4 12 12 3 Regulasi Dokumen 2 2 2 3 3 4 Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Unit 4 4 4 4 4 5 Jumlah Pos Pemadam Kebakaran Unit 1 1 1 1 1 6 Jumlah Kejadian Kebakaran Kasus 24 43 32 41 26 7 Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan Pemadam Kebakaran Kasus 20 40 25 34 20 Sumber: BPBD, Laporan Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran, sebelumnya dari 32 kasus kejadian kebakaran mampu menangani sesuai ketepatan waktu sebanyak 25 kasus di tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 hanya mampu menangani sesuai ketepatan waktu sebanyak 34 kasus dari 41 kasus kejadian kebakaran. Tahun 2020, ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran sejumlah 20 dari 26 kejadian kebakaran. Sementara, kejadian kebakaran mengalami peningkatan di tahun 2019 dan kembali menurun di tahun 2020. Adapun bencana lainnya yang melanda Kabupaten Gunungkidul dan berdampak hampir pada semua sektor yaitu adanya pandemi COVID-19 yang II - 103 terjadi mulai awal tahun 2020 dan masih berlanjut hingga tahun 2021. Adanya pandemi COVID-19 membawa dampak terhadap tertundanya pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul tahun

2020.Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 2019. B. Pencapaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Realisasi penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 66 Profil SPM Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab Capaian (%) Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana BPBD Kabupaten Gunungkidul 100 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana BPBD Kabupaten Gunungkidul 100 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana BPBD Kabupaten Gunungkidul 100 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran UPT PBK BPBD Kabupaten Gunungkidul 100 Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021 Adapun realisasi SPM pada Sub Urusan Kebakaran Jenis Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Gunungkidul, capaian persentase SPM dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 67 Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Penanggulangan Bencana Kebakaran INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 100 100 100 100 100 II - 104 INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi 0 0 0 0 0 Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) 28,57 28,57 57,14 57,14 57,14 Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2021 Capaian aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi datanya masih 0% disebabkan belum pernah melaksanakan diklat bersertifikasi sehingga belum ada petugas yang tersertifikasi. Melihat kondisi tersebut maka kedepan perlu adanya upaya untuk mengalokasikan kegiatan pelatihan atau pendidikan sertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas SDM. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah 99,66 %. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 2 (dua) indikator sasaran PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum memenuhi target yakni :

a.Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 100% dapat tercapai 99,57% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,57%.
b.Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 80 dapat tercapai 79 sehingga tingkat capaiannya adalah 98,75%. D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
1. 1.Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
2. 2.Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
3. 3.Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Adapun indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. II - 105 Tabel 2. 68 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jiwa 0,13; 0; 0,26 1,32; 0; 1,06 0,78; 0; 0,65 1,17; 0; 1,43 0,181 TBC Perlu diturunkan BPBD 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. daerah 1 1 1 1 - SST - BPBD 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) Daerah 1 1 1 1 - SST - BPBD 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat Indeks menurun jadi 60 n/a - - BPBD II - 106 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun pertumbuhan yang berisiko tinggi. 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rupiah 3.877.000.000 230.014.459.000 1.138.000.000 3.014.650.000 (66,505) TBC Perlu diturunkan BPBD 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Buah 1 1 1 2 0,167 SST - BPBD 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jiwa 0,13; 0; 0,26 1,32; 0; 1,06 0,78; 0; 0,65 1,17; 0; 1,43 naik SBT Meningkat BPBD 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). IRBI 157,6 (tinggi) 157,6 (tinggi) 157,6 (tinggi) n/a - TBC 52,57 BPBD 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Unit 37 37 37 31 (0,065) TTC - BPBD II - 107 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rupiah 3.877.000.000 230.014.459.000 1.138.000.000 3.014.650.000 19,661 TBC Meningkat BPBD 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Buah 1 1 1 2 0,167 TTC - BPBD 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Buah 5 5 5 6 0,056 SST - BPBD 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jiwa 0,13; 0; 0,26 1,32; 0; 1,06 0,78; 0; 0,65 1,17; 0; 1,43 0,181 TBC Meningkat BPBD Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 108 2.3.1.1.6.Sosial A. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang. Di bidang sosial, pemerintah, lembaga sosial dan swasta melakukan aktifitas-aktifitas sosial di antaranya penanganan anak- anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis; memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat kepada korban bencana; serta memberikan kursus keterampilan dan modal usaha bagi keluarga miskin yang masih produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Tabel 2. 69 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 Uraian Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
4. 1.Anak Balita Terlantar 583 457 269 227 217 Anak
5. 2.Anak Terlantar 4.211 4.364 3.409 3.254 3.250 Anak
6. 3.Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 21 65 4 41 22 Anak
7. 4.Anak Jalanan 50 198 18 23 20 Anak
8. 5.Anak Dengan Kedisabilitasan 938 1.010 532 555 521 Anak
9. 6.Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 7 2 1 1 1 Anak
10. 7.Anak yang memerlukan perlindungan khusus - - - 12 12 Anak
11. 8.Lanjut Usia Terlantar 18.366 18.420 16.992 15.945 15.887 Orang
12. 9.Penyandang Disabilitas 7.297 7.584 7.694 7.571 7.599 Orang
13. 10.Tuna Susila 150 156 94 116 112 Orang
14. 11.Gelandangan 41 80 32 63 58 Orang
15. 12.Pengemis 36 60 38 47 47 Orang
16. 13.Pemulung 106 132 105 106 100 Orang
17. 14.Kelompok Minoritas - - - - - Orang
18. 15.Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 10 5 21 18 20 Orang
19. 16.Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 243 301 369 391 391 Orang
20. 17.Korban Penyalahgunaan NAPZA 57 73 57 56 55 Orang
21. 18.Korban Trafficking - - - - - Orang
22. 19.Korban Tindak Kekerasan 254 250 221 198 189 Orang II - 109 Uraian Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
23. 20.Pekerja Migran Bermasalah Sosial 75 94 83 92 92 Orang
24. 21.Korban Bencana Alam 120 18 12 128 15 Keluarga
25. 22.Korban Bencana Sosial 52 14 - 31 4 Keluarga
26. 23.Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 4.048 4.055 3.979 3.948 3.940 Orang
27. 24.Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 1.380 1.313 1.290 1.294 1.284 Keluarga
28. 25.Fakir Miskin 112.300 119.655 139.439 124.482 137.824 Keluarga Sumber: Dinas Sosial, 2021 B. Pencapaian SPM Bidang Sosial Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Gunungkidul berdasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 sebagai berikut:
a.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Terhadap indikator persentase penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai 100%.
b.Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Terhadap indikator persentase anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai 100%.
c.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Terhadap indikator persentase lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai 100%.
d.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Terhadap indikator persentase gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercapai 100%.
e.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota Terhadap indikator persentase korban bencana yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten tercapai 100%. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas sosial sebesar 100,96%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Indikator sasaran Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) belum mencapai target 100%. target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 82,75 baru dapat tercapai 80,88 sehingga tingkat capaiannya adalah 97,74%. Untuk Sasaran PD Dinas Sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami peningkatan, II - 110 capaian melebihi target 100% dari target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 85% baru dapat tercapai 91,00% sehingga tingkat capaiannya adalah 107,06%. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dibagi jumlah PMKS dikalikan 100%. D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Sosial Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Sosial. Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang berstatus SST, yaitu sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:
1. 1.Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
2. 2.Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
3. 3.Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
4. 4.Pendampingan psikososial korban bencana sosial. II - 111 Tabel 2. 70 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Sosial Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. % 4,66 4,48 4,42 13,27 0,204 SBT 3,85% Dinsos 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. ruta 6.165 57.536 66.219 57.912 0,294 SBT Perlu diturunkan Dinsos 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. paket 24 52 14 7 (1,059) SBT Perlu ditingkatkan Dinsos 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Jiwa 24 52 14 7 (1,059) SBT Perlu ditingkatkan Dinsos Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 112 2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.3.1.2.1. Tenaga Kerja A. Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di suatu daerah. Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Tabel 2. 71 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 - 2020 No. Ketenagakerjaan Tahun satuan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penduduk 15 Tahun keatas 566.258 576.508 639.803 660.631 609.502 Orang 2 Angkatan Kerja* n/a 429.476 446.487 448.155 398.035 Orang 3 Kesempatan Kerja* n/a 98,35 97,93 98,08 97,84 % 4 Tingkat Pengangguran Terbuka* n/a 1,65 2,07 1,92 2,16 % 5 Penempatan TKI 45 79 120 131 13 Orang 6
a.PHK pada tahun yang bersangkutan 3 2 1 0 1 Kasus
b.Jumlah TK PHK 3 7 18 0 0 Orang 7 Rata2 KebutuhanHdp Min/Keb,HdpLayak( KHL) 951,449 n/a 1.333.794,21 1.571.502 1.667.759 Rupiah 8 Rata2 Upah Min Reg /Upah Min Kab (UMK) 1.235,700 1.337.650 1.454.200 1.705.000 1.705.000 Rupiah 9 Pencari Kerja (yang ditempatkan) 661 873 1.391 1.527 376 Orang 10 Setengah Pengangguran* n/a 14.345 26.249 25.644 46.657 Orang 11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.* n/a 74,50 76,81 76,31 65,30 % Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, BPS Kabupaten Gunungkidul 2021 (Diolah) B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2019 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 65,22 %. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sedang. Sasaran PD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Ada 2 (dua) indikator sasaran PD dengan tingkat capaian 0% yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dan Renstra PD terhadap RPJMD belum dapat tercapai sehingga Tingkat capaiannya 0%. Hal ini di sebabkan pada triwulan 4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak melaporkan hasil capaian tersebut. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Tenaga Kerja Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Tenaga Kerja. II - 113 Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang sudah berstatus SST yaitu dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST). Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:
1. 1.Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
2. 2.Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. II - 114 Tabel 2. 72 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Tenaga Kerja Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. % n/a n/a 52,25 55,35 0,056 SBT Perlu ditingkatkan Disnakertrans 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. % n/a n/a 52,25 55,35 0,056 TBC - Disnakertrans 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. n/a n/a n/a n/a - TAD - Disnakertrans 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal. % n/a 17,72 18,93 20,64 0,073 TBC 30,36 Disnakertrans 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. % n/a n/a n/a n/a - TAD - Disnakertrans 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. Rupiah 5.941 6.431 6.990 7.553 0,077 TTC - Disnakertrans 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. % n/a 1,65 2,07 1,92 0,062 SBT Meningkat Disnakertrans 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran. % n/a 3,40 6,00 5,83 0,202 TBC - Disnakertrans 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). % n/a n/a n/a n/a - TAD - Disnakertrans Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 115 2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak A. Pengarusutamaan Gender Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pembangunan di Kabupaten Gunungkidul juga harus memperhatikan kebijakan pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Gunungkidul, baik perempuan maupun laki-laki. Sesuai dengan kebijakan nasional, maka upaya penting yang menjadi fokus pengarusutamaan gender adalah: a) peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; b) perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan c) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah menjadi responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perencanaan dan penganggaran harus mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian IPG Kabupaten Gunungkidul dalam 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut. Tabel 2. 73 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 Tahun Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2017 84,03 2018 84,59 2019 84,62 2020 84,73 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 Dari tabel di atas, dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gunungkidul meningkat dalam 4 (empat) tahun terakhir. Semakin mendekati II - 116 angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Untuk menunjukkan peran wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik dapat dilihat melalui Ideks Pemberdayaan Gender (IDG). Dengan IDG, diukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Adapun capaian IDG Kabupaten Gunungkidul pada 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut. Tabel 2. 74 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 TAHUN Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2017 68,70 2018 67,45 2019 75,34 2020 75,53 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 Dari tabel di atas, dapat dilihat meskipun pernah mengalami penurunan di tahun 2018 namun Indeks Pemberdayaan Gender kembali mengalami peningkatan. A.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dapat ditunjukkan dengan data Pegawai Negeri Sipil menurut golongan dan jenis kelamin, serta data pejabat struktural di pemerintah Kabupaten Gunungkidul: Tabel 2. 75 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No URAIAN TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 1 Golongan I 208 134 109 95 86 Laki-laki 180 119 100 87 79 Perempuan 28 15 9 8 7 2 Golongan II 1.620 1.468 1.320 1.282 1.235 Laki-laki 1.104 1.000 910 846 802 Perempuan 516 468 410 436 433 3 Golongan III 4.688 4.013 3.967 4.200 4.237 Laki-laki 2.227 1.805 1.752 1.747 1.691 Perempuan 2.461 2.208 2.215 2.453 2.546 4 Golongan IV 3.602 3.068 2.979 2.777 2.546 Laki-laki 2.092 1.752 1.698 1.576 1.433 Perempuan 1.510 1.316 1.281 1.201 1.113 Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul, 2021 Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa komposisi pegawai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 lebih banyak PNS laki-laki dari pada perempuan hampir pada semua golongan. Hanya pada Golongan III, II - 117 jumlah PNS perempuan dalam 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi daripada jumlah PNS laki-laki. Tabel 2. 76 Jumlah Pejabat Struktural Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Jabatan TAHUN L/P 2016 2017 2018 2019 2020 1 Eselon II L+P 24 33 33 30 26 -IIA L 0 1 1 1 1 P 0 0 0 0 0 -IIB L 22 28 27 24 20 P 2 4 5 5 5 2 Eselon III L+P 140 164 164 165 151 -IIIA L 51 52 54 50 44 P 8 9 9 10 7 -IIIB L 60 78 77 80 75 P 21 25 24 25 25 3 Eselon IV L+P 498 517 504 505 451 -IVA L 286 308 288 282 246 P 106 134 133 136 125 -IVB L 68 45 43 47 44 P 38 30 40 40 36 4 Eselon V L+P 60 0 0 0 0 -VA L 45 0 0 0 0 P 15 0 0 0 0 Jumlah L+P 722 714 701 700 628 Sumber: BKPPD Kabupaten Gunungkidul, 2021 Jumlah pejabat struktural pada semua eselon lebih banyak laki-laki dari pada perempuan, namun dari tahun ke tahun persentase perempuan yang menduduki jabatan di sebagian eselon mengalami peningkatan. A.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif Partisipasi perempuan di Lembaga Legilatif di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 77 Jumlah Anggota DPRD Gunungkidul Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Komisi A 10 10 10 10 10 Laki-Laki 8 6 7 7 6 Perempuan 2 4 3 3 4 2 Komisi B 10 10 10 10 10 Laki-Laki 9 10 10 7 7 Perempuan 1 0 0 3 3 3 Komisi C 11 11 11 10 10 Laki-Laki 10 10 10 9 9 Perempuan 1 1 1 1 1 II - 118 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 4 Komisi D 10 10 10 11 11 Laki-Laki 8 8 8 10 10 Perempuan 2 2 2 1 1 5 Unsur Pimpinan 4 4 4 4 4 Laki-Laki 4 4 4 2 2 Perempuan 0 0 0 2 2 Sumber: Sekretariat DPRD Gunungkidul, 2021 Dari tabel tersebut terllihat bahwa anggota DPRD perempuan dari tahun ke tahun selalu jauh lebih kecil dari jumlah anggota DPRD laki-laki. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah DPRD perempuan meningkat menjadi 11 orang dari total 45 anggota. Peningkatan jumlah perempuan juga terjadi pada unsur pimpinan, mulai tahun 2019 unsur pimpinan perempuan DPRD sebanyak 2 orang atau 50% dari total jumlah unsur pimpinan. B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Bentuk- bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik dan pelecehan seksual. Berdasarkan data yang dihimpun oleh DP3AKBPMD Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak fluktuatif kenaikan atau penurunannya. Namun pada tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan. Tabel 2. 78 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Jenis Kekerasan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Fisik: - Perempuan - Anak - Laki-laki 8 2 - 3 - - 2 3 - 5 - - - - - 2 Psikis: - Perempuan - Anak - Laki-laki 10 5 2 4 3 - 6 4 1 7 4 1 10 1 1 3 Seksual: - Perempuan - Anak - Laki-laki 4 36 - 5 17 - - 5 - 2 7 - 2 12 - 4 Penelantaran: - Perempuan - Anak - Laki-laki - - - - 8 1 5 4 - 1 - - 1 1 -
3. 5.Trafficking: - Perempuan - Anak Laki-laki - - - - - - - - - 1 - - - - - Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021 II - 119 Kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus kekerasan pada unit pelayanan serta belum optimalnya jejaring di tingkat kalurahan dalam penanganan dan pelaporan kasus kekerasan menjadi kendala dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi kebijakan dan mekanisme pelayanan kasus kekerasan pada perempuan dan anak; penguatan jejaring pada lembaga masyarakat maupun kalurahan; penguatan kapasitas SDM pelaksana; dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2019 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 99,91%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu) indikator sasaran PD dengan tingkat capaian yang kurang dari dari 100% yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dari target 79,75 hanya tercapai 79,16 sehingga tingkat capaian 99,26% dilihat dari tingkat capain indikator tersebut masih dalam keriteria sangat tinggi. D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
4. 1.Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
5. 2.Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
6. 3.Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
7. 4.Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
8. 5.Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
9. 6.Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. II - 120 Tabel 2. 79 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. % n/a n/a n/a n/a - TAD - DP3A KB PMD 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. % n/a 0,0038 0,118 0; 0,067 n/a (0,761) SST - DP3A KB PMD 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. % n/a 0,01906 0,00557 n/a (2,422) SST - DP3A KB PMD 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). % 13,33 15,55 13,33 22,22 0,125 SST - DP3A KB PMD 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). % 8,33 12,12 15,15 16,67 0,201 TTC - DP3A KB PMD 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. Buah n/a n/a 76 78 0,026 TTC - DP3A KB PMD 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. % n/a n/a n/a n/a - TAD - DP3A KB PMD 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. % n/a 0,118 0,067 n/a -76% SST - DP3A KB PMD II - 121 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. % n/a n/a n/a n/a - SST - DP3A KB PMD 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. % 100 100 100 100 - SST - DP3A KB PMD 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. % 13,33 15,55 13,33 22,22 0,125 TTC - DP3A KB PMD 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. % 12,00 14,71 17,65 19,35 0,146 TTC - DP3A KB PMD Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 122 2.3.1.2.3. Pangan Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Melalui pengertian tersebut, ketahanan pangan dapat dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi. Tabel 2. 80 Indikator Ketahanan Pangan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No. Uraian Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
10. 1.Ketersediaan kalori kkal/kap/hari 3.164 3.008 3.093 2.973 3.006
11. 2.Ketersediaan protein gram/kap/hari 98,4 89,4 91,5 88,8 89,01
12. 3.Skor PPH ketersediaan 91,5 83,6 81,4 80,5 80,2
13. 4.Konsumsi kalori kkal/kap/hari 1.832 1.873 1.908 2.014 2.014
14. 5.Konsumsi protein gram/kap/hari 57,9 57,3 61,7 68,5 59,8
15. 6.Skor PPH konsumsi 81,7 81,5 84,6 89,9 86,9
16. 7.Cadangan pangan Pemerintah Daerah Ton 14,76 4,25 9,46 17,70 49,70
17. 8.Kelompok LAPM Kelompok 27 27 27 29 29
18. 9.Kelompok LDPM Kelompok 8 8 8 8 8
19. 10.Kelompok PUPM Kelompok - 2 4 6 6
20. 11.Kelompok Lumbung Kelompok 42 N/A N/A 102 102
21. 12.Kelompok KRPL Kelompok 89 100 131 165 185
22. 13.Pangan segar yang aman % 82,61 85,71 86,11 71,43 76,92
23. 14.Kalurahan rawan pangan Kalurahan 7 3 2 1 1 Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2020 A. Ketersediaan Pangan Ketersediaan pangan dapat dilihat dari data Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan angka produksi, impor dan ekspor pangan. Berdasarkan standar ketersediaan kalori sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan protein sebesar 63 gram/kap/hari, ketersediaan pangan di Kabupaten Gunungkidul sudah lebih dari cukup selama periode tahun 2016-2020. Namun keragaman kelompok pangannya masih kurang, hal ini terlihat dari skor PPH ketersediaan selama periode tahun 2016-2020 yang berada di kisaran 80-an. Kelompok pangan yang masih kurang ketersediaannya adalah protein hewani serta sayur dan buah II - 123 B. Keterjangkauan Pangan Distribusi pangan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat tempat merupakan permasalahan sebagian besar daerah. Khususnya terhadap komoditas pangan yang dibatasi oleh musim panen seperti padi/beras. Mengingat beras merupakan komoditas pangan pokok yang strategis bagi seluruh masyarakat Indonesia, Pemerintah harus turut memastikan pasokannya selalu mencukupi setiap saat. Untuk itu dikembangkan program pemerataan pasokan pangan dengan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gappoktan) sebagai pelakunya melalui penumbuhan kegiatan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Selain itu juga ditumbuhkan kembali gerakan menyimpan hasil panen melalui kelompok lumbung pangan. C. Konsumsi Pangan Konsumsi pangan yang memenuhi kaidah beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) ditunjukkan dengan skor PPH konsumsi mendekati 100. Skor PPH konsumsi Kabupaten Gunungkidul baru mencapai 86,9 pada tahun
24. 2020.Turunnya angka ini tidak lepas dari dampak Pandemi COVID-19. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi masyarakat Gunungkidul adalah protein hewani serta sayur dan buah. Untuk itu ditumbuhkan kegiatan pemanfaatan pekarangan kepada kelompok wanita agar membudidayakan sayur, buah, umbi-umbian dan ternak di pekarangannya sebagai sumber pangan keluarga dan sebagai sumber pendapatan keluarga. D. Dari sisi keamanan pangan, hasil pengujian terhadap pangan segar berupa sayur dan buah-buahan di pasar tradisional dan di tingkat petani, pada tahun 2020 baru 76,92% sampel pangan yang aman dari kandungan organophosphat dan organoklorin. Sehingga masih membutuhkan penyuluhan di tingkat petani untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menggantinya dengan pestisida organik (alami). Selain itu, hasil pemantauan terhadap jajanan anak sekolah juga menunjukkan masih banyak produk jajanan yang mengandung pengawet (formalin, boraks) dan pewarna kimia. Sosialisasi dari stakeholders terkait perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Apalagi Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Keamanan Pangan, dalam rangka menjamin pangan yang beredar di Kabupaten Gunungkidul memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis pangan. Selain dari aspek-aspek tersebut, tingkat ketahanan pangan juga dapat dinilai kondisi kerawanan pangan yang terjadi di suatu wilayah. Kerawanan pangan adalah kondisi masyarakat, daerah atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat bersifat kronis (cronical) dan mendadak/ sementara (transien). Kerawanan pangan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang II - 124 terjadi secara terus-menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan kemiskinan. Sedangkan, kerawanan transien adalah kondisi kerawanan pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya. Pada tahun 2020 masih terdapat satu kalurahan rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu di kalurahan Tegalrejo (Gedangsari). Sedangkan di tingkat Kapanewon, pada tahun 2020 tidak ada Kapanewon potensi rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul. Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021 Gambar 2. 33 Jumlah Kalurahan Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Dengan masih adanya 1 desa rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul, maka penanganan desa rawan pangan masih menjadi prioritas. Beberapa program untuk menuntaskan desa rawan pangan memerlukan integrasi dengan berbagai sektor kesehatan, perdagangan, dan pertanian. Untuk Dinas Pertanian upaya yang dilakukan adalah dengan adanya desa mandiri pangan, lumbung pangan, dan produksi tanaman pangan. Selain kerawanan pangan, permasalahan ketahanan pangan lainnya adalah ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras sekitar 86 kg/kapita/tahun. Diversifikasi pangan perlu ditekankan sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan pangan dan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas sumber karbohidrat. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan penyediaan dan konsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, gembili, suweg, ganyong dan garut, karena capaian diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras dan meningkatnya konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat non beras. Kalurahan Rawan Pangan II - 125 D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Ketahanan Pangan Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan ketahanan pangan. Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang memenuhi kualifikasi SST (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional). Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah: Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. II - 126 Tabel 2. 81 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Ketahanan Pangan Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment). menurun menurun TAD Perlu diadakan DINTAN PANGAN 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. menurun menurun TAD Perlu diadakan DINTAN PANGAN 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. menurun menurun TAD Perlu diadakan DINTAN PANGAN 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 80 80 81,7 89,9 0,037 SBT 2,6 DINTAN PANGAN 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). Meningkat Meningkat TAD Perlu diadakan DINTAN PANGAN Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 127 2.3.1.2.4 Pertanahan A. Sertifikasi Urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Jumlah tanah bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. 82 Jumlah Tanah Yang Bersertifikat di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Tanah yang bersertifikat (bangunan/gudang) per tahun
a.Hak Milik 312.018 341.855 355.503 407.477 468.254 Buah
b.Hak Guna Bangunan 1.281 1.625 1.649 2.105 3.103 Buah
c.Hak Pakai 4.922 5.009 5.116 4.387 4.452 Buah Sumber: Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana Kabupaten Gunungkidul, 2021 B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Kundha Niti Manggala Sarta Tata Sasana sebesar 89,38%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Tinggi. Ada 1 (satu) indikator yang capaiannya masih dibawah 100% yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik dari target 100% baru tercapai 19,71%. Kondisi pencapaian target kinerja pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik meningkat dilihat dari data historis menunjukkan jauh dibawah target yang ditetapkan, banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik pada tahun 2020 yaitu:
a.Adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan.
b.Keterbatasan anggaran yang tersedia yang mana anggaran murni untuk pengadaan tanah di lakukan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Ada 2 (dua) indikator sasaran PD dengan tingkat capaian yang lebih dari 100% yakni :
a.Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dengan tingkat capaian 101, 91%
b.Nilai kinerja pengaturan pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dengan tingkat capaian 114,67%. 2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup A. Kualitas Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan II - 128 pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Kondisi lingkungan Kabupaten Gunungkidul secara umum masih dalam kondisi cukup baik, artinya untuk kualitas air, udara, laut dan tanah belum mengalami pencemaran yang berat. Indikatornya adalah sebagian besar hasil pemeriksaan komponen lingkungan tersebut belum melebihi baku mutu. Akan tetapi secara kuantitas masih terdapat beberapa sumberdaya alam meliputi lahan, hutan dan air yang sudah mengalami kerusakan, seperti: kerusakan sumberdaya air, kerusakan lahan akibat pertambangan dan lahan kritis yang sudah cukup mengkhawatirkan. Mengingat tren kecenderungan meningkat terus seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup harus terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar atau bencana lingkungan. Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,19 62,12 53,28 59,08 64,16 - Indeks Kualitas Udara (7 parameter) 87 87 80,49 79,46 95,18 - Indeks Kualitas Air (14 parameter) 52 47 47 67 30 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan 47,14 47,2 67,38 67,49 67,43 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, LKjIP 2019, dan Hasil Analisis DLH Gunungkidul 2020. A.1. Kondisi air sungai dalam Kota Wonosari Dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang melewati kota Wonosari selama lima tahun terakhir pada musim penghujan yang dilakukan kualitas air di alur sungai bagian hulu memiliki status mutu air memenuhi baku mutu bila digunakan sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/ atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (mutu air kelas 2) menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20 tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan alur sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan bila digunakan untuk peruntukan yang sama. Pada pemantauan musim kemarau, di alur sungai bagian hulu sampai hilir, status mutu air sungai termasuk dalam kategori memenuhi baku mutu, kecuali di alur bagian tengah status mutu airnya termasuk dalam kategori tercemar ringan. Parameter yang dominan menyebabkan sungai bagian hilir memiliki status mutu air tercemar ringan pada pemantauan bulan Juni adalah parameter Biological Oxygen Demand (BOD), sedangkan parameter yang II - 129 dominan menyebabkan sungai bagian tengah pada pemantauan pada musim kemarau memiliki status mutu air tercemar ringan adalah kandungan nitrit, Status mutu air sungai yang melewati kota Wonosari sebagai sampel pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2. 84 Indeks Pencemaran Air Sungai Yang Melewati Kota Wonosari Tahun 2020 Sungai Bulan Juni Bulan Oktober IP Kategori IP Kategori Besole Utara 7,03 tercemar sedang 7,84 tercemar sedang Besole Selatan 7,03 tercemar sedang 8,68 tercemar sedang Kepek 7,16 tercemar sedang 9,23 tercemar sedang Krapyak 7,46 tercemar sedang 8,59 tercemar sedang Blimbing 7,36 tercemar sedang 8,84 tercemar sedang Wareng 6,16 tercemar sedang 8,60 tercemar sedang Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2021 Sungai yang melewati kota Wonosari digunakan sebagai sampel tingkat pencemaran air sungai, hal ini dikarenakan adanya program kali bersih (Prokasih) yang baru dilaksanakan di Wonosari. Sehingga tingkat keberhasilan Prokasih diharapkan bisa meningkatkan mutu air sungai di Kabupaten Gunungkidul. Tabel 2. 85 Hasil Perhitngan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Mutu Air Jumlah titik sampel yang memenuhi Mutu Air Presentase Pemenuhan Mutu Air Bobot Nilai Indeks Nilai Indeks per Mutu Air Memenuhi 0 0,00 % 70 0 Cemar Ringan 0 0,00 % 50 0 Cemar Sedang 24 100 % 30 30 Cemar Berat 0 0 % 10 0 Total 24 30 Indeks Pencemaran Air Gunungkidul 2020 Sumber :Hasil Perhitungan DLH Gunungkidul, 2020 Hasil perhitungan indeks kualitas air menunjukkan bahwa dari 24 hasil uji merupakan cemar sedang. Hal ini dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang sehingga kemampuan sungai untuk mengencerkan limbah domestik yang masuk ke sungai rendah. Hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air dibagi dalam 5 kategori, yaitu: 95 – 100 = sangat baik 80 – 94 = baik 65 – 79 = cukup 45 – 64 = kurang 0 – 44 = kurang baik (jelek) II - 130 Berdasar kategori indeks pencemaran air, kualitas air sungai di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 masuk dalam kategori kurang baik. A.2. Kondisi Kualitas Udara Ambien Kualitas udara di Kabupaten Gunungkidul bisa dikatakan masih cukup baik, karena dari hasil pemantauan yang dilakukan di 7 (tujuh) titik lokasi (simpang tiga Sambipitu, simpang empat Kantor Pos Wonosari, taman parkir Pasar Argosari Wonosari, Kawasan Industri Mijahan, simpang tiga Bedoyo, simpang empat Karangmojo dan Pasar Semin) pada bulan Maret maupun Oktober, hasil pengujian parameter-parameter kualitas udara ambiennya masih berada di bawah ambang batas yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No, 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun untuk parameter kebisingan, di beberapa titik sudah melebihi ambang batas yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No, 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kandungan gas ozon (Ox) dan partikel (debu) di udara pada pemantauan bulan Oktober di sebagian besar lokasi mengalami peningkatan dibandingkan pada pemantauan bulan Maret. Berdasarkan laporan hasil uji udara pada beberapa peruntukan seperti transportasi, industri/agro industri, pemukiman, dan perkantoran/ komersial. Diperoleh hasil uji kualitas udara ambien (parameter NO₂ dan SO₂) Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut. Tabel 2. 86 Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Parameter NO₂ dan SO₂ di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Sumber :LHU Laboratorium Pusarpedal KLHK, 2020 Berdasarkan hasil uji kualitas udara ambien tersebut di atas, dengan menggunakan rumus formula indeks kualitas udara sebagai berikut: Ieu = ((4,18/40) + (5,38/20)) 2 = 0,18667 Jadi IKU = 100 – ((50/0,9) x (0,018667 – 0,1)) = 95,18 Hasil perhitungan Indeks Pencemaran Udara dibagi dalam 5 kategori, yaitu :
a.95 – 100 = sangat baik
b.80 – 94 = baik Peruntukan TAHAP 1 TAHAP 2 Rata- rata NO₂ TAHAP 1 TAHAP 2 Rata- rata SO₂ Kadar NO₂ Kadar NO₂ Kadar SO₂ Kadar SO₂ μg/Nm³ μg/Nm³ μg/Nm³ μg/Nm³ μg/Nm³ μg/Nm³ Transportasi 11,27 8,11 4,18 2,56 5,11 5,38 Industri/AgroIndustri 8,20 7,08 2,56 3,94 Pemukiman 9,33 6,28 2,56 4,69 Perkantoran/Komersial 13,28 12,54 2,56 5,13 II - 131
c.65 – 79 = cukup
d.45 – 64 = kurang
e.0 – 44 = kurang baik (jelek) Berdasar kategori indeks pencemaran udara, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul tahun . 2020 masuk dalam kategori Sangat Baik. A.3. Kondisi Kualitas Tutupan Lahan Meskipun kerapatan hutan sekunder lebih kecil dari hutan primer namun secara alami hutan sekunder mulai membentuk hutan kembali meskipun prosesnya sangat lambat. Selain itu ada juga upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mempercepat proses penghutanan kembali hutan sekunder. Tabel 2. 87 Data Penggunaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 NO JENIS RTH PUBLIK JUMLAH RTH LUAS RTH (m2) 1 Taman Kota 62 72.580,95 2 Hutan Kota 1 70.000,00 3 Jalur Hijau di Jalan 45 71.927,85 4 Sempadan Sungai 27 772.587,50 5 Sempadan Pantai 0 0,00 6 Tempat Pemakaman Umum 21 106.169,30 7 Sempadan Rel Kereta Api 0 0,00 8 Jalur Hijau Listrik Tegangan Tinggi 0 0,00 9 Pengamanan Sumber Air Baku / Mata Air 1 6.011,38 Total RTH Publik Ibukota Kabupaten 157 1.099.276,99 Total Luas RTH Publik Ibukota Kabupaten (km2) 1,10 Luas Wilayah Ibukota Kabupaten (km2) 36,72 % RTH Publik Ibukota Kabupaten 2,99 % Sumber : Laporan Identifikasi dan Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Wonosari Tahun 2020 Idealnya, menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota, dengan proporsi 20% merupakan RTH Publik, dan sisanya 10% merupakan RTH Privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Luasan lahan yang saat ini difungsikan sebagai RTH Publik sangat minim (2,99%) dikarenakan biaya pembangunan RTH relatif tinggi dan alokasi anggaran tahun 2020 banyak mengalami refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19. Melihat kondisi tersebut, perlu diupayakan untuk memperbaiki dan meningkatkan luasan RTH publik yaitu dengan memperbanyak kegiatan pembangunan RTH Publik. II - 132 Tabel 2. 88 Data Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 No. Jenis Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Faktor Konversi KTL Hasil Konservasi KTL 1 Hutan Lindung 1.018,64 2 Hutan Produksi 12.913,58 3 Hutan Konservasi
a.CA -
b.SMS 434,83
c.Hutan Penelitian 700,00
d.Taman Nasional -
e.Taman Wisata Alam -
f.Taman Hutan Raya 634,10 Kawasan Hutan 15.701,15 1 15.701,15 4 Hutan Rakyat 46.830,89 1 46.830,89 5 Perkebunan 7.297,59 0,4 2.919,04 6 Lahan Pangan Tak Beririgasi 56.761,53 0,1 5.676,15 7 Sempadan Sungai 1.340,42 0,6 804,25 8 Sempadan Pantai 1.169,43 0,6 701,66 9 RTH Perkotaan 30,66 0,6 18,39 Total Luasan 129.131,67 72.651,53 Sumber : Shapefile Penggunaan Lahan KLHK, 2020 Berdasarkan data tersebut di atas, dengan menggunakan rumus formula sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh indeks kualitas tutupan lahan sebagai berikut: Tutupan Hutan (TH) = 72.651,53 Ha. 148.500 Ha = 0,49 Jadi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 100 ((84,3 – (0,49 x 100)) x 50/54,3) = 67,43 Dengan demikian, maka nilai Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020adalah 67,43. A.4. Kondisi Kualitas Tanah Hasil pemantauan kualitas tanah pada pemeriksaan kualitas tanah tahun 2019 di 4 Kalurahan Kapanewon Nglipar, yaitu Kalurahan Katongan, Kalurahan Pilangrejo, Kalurahan Natah dan Kalurahan Kedungpoh dapat dilihat bahwa sampel tanah dari 4 lokasi melebihi ambang kritis untuk 1 parameter dibandingkan dengan Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (di lahan kering). Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, bahwa tanah dikatakan rusak apabila salah satu parameter kriteria baku kerusakan tanah terlampaui yaitu parameter pH H2O. Sampel tanah yang melebihi ambang kritis semuanya berada di Kalurahan Katongan. Hal yang juga berhubungan dengan kondisi lingkungan hidup adalah ketersediaan infrastruktur pengolah air limbah industri, kondisi saat ini salah satunya dilihat dari jumlah IPAL Komunal yang ada. II - 133 Tabel 2. 89 IPAL Komunal Industri Tahun 2018-2020 (buah) Jenis IPAL Tahun 2018 2019 2020 Komunal Perpipaan/biodigester 40 40 40 IPAL 6 7 1 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2020 A.5. Persampahan Produksi sampah tahun 2019 sebanyak 131.254 Ton dengan tempat pengolahan sampah akhir hanya 1 unit yaitu di Kalurahan Baleharjo Kapanewon Wonosari. Dari luas lahan 3 hektar saat ini baru termanfaatkan 1,8 hektar. Kondisi sel aktif untuk pemrosesan sampah sudah hampir penuh dan menurut perhitungan hanya bisa menampung sampah sampai tahun
1. 2021.Pembangunan sel baru menjadi kebutuhan mendesak untuk diwujudkan. Penggunaan kendaraan semacam dump truck yang beroda krepyak (semacam tank) pada lokasi TPA sangat dibutuhkan untuk membawa sampah ke tengah sel untuk selanjutnya dilakukan pemadatan. Selain itu tanah timbunan untuk menimbun sampah di TPA dalam rangka control landfill harus dibeli dari luar wilayah Gunungkidul dengan biaya transportasi tinggi. Tabel 2. 90 Data Persampahan 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Ket 1 Kapasitas daya tampung TPS 3R 115,2 1.289 1.030 1.908 120.000 ton 2 Tempat Pengolahan Akhir 1 1 1 1 1 unit 3 Volume sampah yang ditangani 7.030,9 11.209 12.497 16.637 120.000 Ton /Th 4 Volume produksi sampah 126.618,5 127.932,5 129.213,65 131.254 1.270,42 Ton /th Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, 2021 Berdasarkan hasil kajian masterplan persampahan, jumlah timbulan sampah per orang per hari di Kabupaten Gunungkidul adalah 0,49 kg sedangkan untuk nasional ada diangka 0,7 kg. Artinya angka timbulan sampah per orang per harinya di Kabupaten Gunungkidul masih dibawah angka nasional. Meskipun demikian, minimnya daya tampung kapasitas TPA saat ini dan meningkatnya produksi sampah per tahun menuntut adanya upaya penanganan dan pengelolaan persampahan. Terkait dengan pengelolaan sampah telah berkembang bank sampah di beberapa Kapanewon. Jumlah keseluruhan bank sampah sebanyak 162 kelompok dengan kondisi yang masih aktif sebanyak 70 kelompok. Adapun di beberapa kapanewon II - 134 telah tersedia Bank Sampah Induk yaitu Kapanewon Patuk, Semanu, dan Kapanewon Wonosari. Bank sampah yang ada saat ini sebagai sarana pengumpulan dan pemilahan sampah anorganik, sedangkan untuk pengumpulan sampah organik belum dapat dilaksanakan karena terbatasnya alat pengolah sampah organik yang tersedia di bank sampah. Hal ini kemudian berimplikasi pada jumlah sampah yang dihasilkan oleh bank sampah. Data bank sampah per kapanewon dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2. 91 Data Bank Sampah Tahun 2020 No Kapanewon Jumlah Nasabah Jumlah Sampah (Kg/ bulan) 1 Karangmojo 55 1.662 9.038,1 2 Ponjong 34 525 1.623 3 Wonosari 22 395 4.614,8 4 Patuk 22 258 15.276 5 Playen 6 115 150 6 Ngawen 5 150 1.739,25 7 Saptosari 7 430 776 8 Nglipar 2 60 231 9 Paliyan 2 122 1.030 10 Gedangsari 2 45 60 11 Tanjungsari 2 79 60 12 Semin 1 29 30 13 Panggang 1 31 30 14 Semanu 1 30 2.000 TOTAL 162 3.931 36.658,1 Sumber : Hasil analisis DLH Gunungkidul, 2020 Tabel 2. 92 Kemajuan Pengelolaan Persampahan Strategi Sanitasi Kota tahun 2015-2019 Capaian Implementasi Saat ini Tujuan Sasaran Data dasar
2. 1.30%sampah perkotaan yang dikelola sendiri oleh masyarakat diarahkan untuk dikelola secara 3 R. 70% sampah diangkut ke TPA. 30 % sampah perkotaan yang dikelola sendiri oleh masyarakat dikelola secara 3 R. 70% sampah diangkut ke TPA. 32,25% atau 54 m3/hari sampah perkotaan masih dibuang. Dibakar dan ditimbun oleh masyarakat, tidak terangkut ke TPA maupun dikelola secara 3R. 59,27 % sampah perkotaan dibuang ke TPA, 27,65% dikelola secara 3R dan secara mandiri, belum terkelola 13,08%
3. 2.2 % sampah perdesaan yang dikelola sendiri oleh masyarakat diarahkan untuk dikelola secara 3 R. 2,7% sampah perdesaan diangkut ke TPA 95,30 % sampah perdesaan yang ditimbun dan dikomposting oleh masyarakat, 2 % dikelola secara 3 R dan 2,7% sampah perdesaan diangkut ke TPA 98,06% atau 1.611 m3/hari sampah perdesaan masih dibuang. Dibakar dan ditimbun oleh masyarakat, tidak terangkut ke TPA maupun dikelola secara 3R. 29,28% sampah perdesaan dikelola secara 3R, 70,72% belum terkelola. II - 135 Strategi Sanitasi Kota tahun 2015-2019 Capaian Implementasi Saat ini Tujuan Sasaran Data dasar
4. 3.Pendanaan APBD cukup memenuhi kebutuhan pelayanan persampahan Pendanaan dari APBD Kabupaten Gunungkidul belum mencukupi. Pendanaan dari APBD Kabupaten Gunungkidul belum mencukupi. Peningkatan pendanaan APBD Kabupaten (Rp. 4.915 juta)
5. 4.Penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan daerah tentang persampahan dilakukan. Tidak ada masyarakat masih membakar sampah rumah tangganya Sebagian masyarakat masih membakar sampah rumah tangganya Peningkatan penegakan hukum dan sosialisasi peraturan ke masyarakat Sumber : Review SSK 2020 Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku usaha terus dilakukan. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan ketaatan para pelaku usaha dari yang semula tidak taat dan belum taat menjadi 13 usaha yang dinyatakan taat aturan. Masih ada 20 pelaku usaha belum taat dan 4 pelaku usaha tidak taat. Tabel 2. 93 Data Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Berijin NO KATEGORI TAHUN KETERANGAN 2017 2018 2019 1 Tidak Taat 13 24 4 Melaksanakan aturan < 50 % 2 Belum Taat 1 12 20 Melaksanakan aturan >50 % s/d 99 % 3 Taat 0 0 13 Melaksanakan aturan 100 % Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2020 Hal ini diakibatkan masih rendahnya kesadaran pemilik usaha/kegiatan terhadap pentingnya dokumen lingkungan. Disisi lain terhadap program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum didukung dengan pendanaan yang mencukupi. Hal lainnya yang juga belum mendapatkan perhatian adalah ketersediaan Penyidik Pegawai Negeri Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Gunungkidul yang hingga pertengahan tahun 2020 belum ada, hal ini menyebabkan proses pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar menjadi terhambat karena yang punya kewenangan memberikan sanksi dan bahkan menutup usaha adalah PPLH. B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Pada Pada tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Lingkungan Hidup sebesar 100,50%. Berdasarkan data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Terdapat 3 (tiga) indikator sasaran PD Dinas Lingkungan Hidup yang belum dapat sesuai target yang ditetapkan yaitu:
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada kegiatan Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari target tahun 2020 sebesar 93% baru dapat tercapai 91% sehingga tingkat capaiannya 97,85%. II - 136
b.Penurunan luasan lahan kritis yang terehabilitasi pada kegiatan Kualitas lingkungan Hidup meningkat dari target tahun 2020 sebesar 7600 belum terealisasi sehingga tingkat capaiannya 0%. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran penanganan lahan kritis, dan kendala yang dihadapi yaitu adanya peraturan bahwa untuk penanganan lahan kristis ada pada lahan Kas Kalurahan, Sultan Ground, dan Tanah Pemerintah. Sementara lokasi lahan kristis berada di lahan milik masyarakat. Penanganan lahan kristis dengan keluasan 100 ha itu berupa hutan rakyat, penghijaun lingkungan, agroforestri, dan civil teknis (dam penahan dan gullyplug). Sedangkan kegiatan ini merupakan kewenangan dari kehutanan yang sudah diampu oleh Dinas Kehutanan Provinsi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Lingkungan Hidup Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan lingkungan hidup. Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah persentase sampah perkotaan yang tertangani. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:
1. 1.Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
2. 2.Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
3. 3.Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. II - 137 Tabel 2. 94 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Lingkungan Hidup Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. % 46,87 53,7 69,98 86,93 0,185 SST - DLH 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 1 0 0 - - - DLH 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Ton n/a n/a n/a n/a - TAD - DLH 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Ton/hari 0,316 6,00 6,00 6,00 - SBT - DLH 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. perusahaan n/a n/a n/a n/a - TAD - DLH 12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. Buah n/a n/a n/a n/a - TAD - DLH 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. Lokasi n/a n/a n/a n/a - TAD - DLH 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. % n/a 47,14 47,2 67,43 0,151 TTC - DLH 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. % 4,42% 4,39% 4,39% 4,39% (0,002) SBT 5.493.474 DLH 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. 0 0 0 0 - TBC belum ada DLH 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Indeks n/a n.a n.a 27,5 - SBT - DLH Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 138 2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil A. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak warga masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan di antaranya dengan pelayanan jemput bola perekaman data KTP-el bagi masyarakat disabilitas, lanjut usia, dan wajib KTP sakit karena tua. Tahun 2020 persentase penerbitan KTP sejumlah 98,19%. Dari 610.362 orang wajib KTP telah dilaksanakan perekaman datanya sebanyak 599.298 orang. Pada tahun 2020 diterbitkan 256.786 Kartu Keluarga dari 256.786 Kepala Keluarga yang terdaftar. Sedangkan terkait pelayanan akta kelahiran, pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 47,89% dari total jumlah penduduk 774.609 orang. Sementara itu, terkait pelayanan KIA, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Persentase kepemilikan KIA dari tahun 2017 sampai dengan 2020 berturut-turut: 9,13%; 27,49%; 55,80%; dan 62,40% dari jumlah wajib KIA tiap tahunnya. Tabel 2. 95 Penduduk Berdasarkan Administrasi Kependudukan Tahun 2016-2020 Elemen Data Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
4. 1.Jumlah penduduk wajib KTP 593.263 592.034 599.789 605.216 610.362 Orang
5. 2.Jumlah penduduk yang memiliki KTP Berdasarkan Jenis Kelamin ** 562.288 584.172 595.397 601.134 599.298 Orang 1). Laki-Laki 274.208 285.814 289.804 292.534 291.989 Orang 2). Wanita 288.080 298.358 305.593 308.600 307.309 Orang
6. 3.Jumlah Penduduk > 17 yang ber-KTP Berdasarkan Jenis Kelamin ** 562.239 577.278 595.371 601.111 599.284 Orang 1). Laki-Laki 274.207 281.023 289.801 292.530 291.988 Orang 2). Wanita 288.032 296.255 305.570 308.581 307.296 Orang
7. 4.Jumlah Penduduk >17 yang telah menikah 490.606 488.358 493.694 498.592 499.775 Orang
8. 5.Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ** 762.452 757.169 765.284 769.907 774.609 Orang 1). Laki-Laki 379.875 375.812 377.930 379.995 383.632 Orang 2). Perempuan 382.577 381.357 387.354 389.912 390.977 Orang
9. 6.Jumlah pasangan nikah berakta nikah 235.888 221.799 234.857 266.820 293.620 Orang
10. 7.Jumlah keseluruhan pasangan nikah 433.105 429.068 431.260 433.017 433.890 Orang
11. 8.Jumlah Penduduk yang telah memiliki KK (Kepala Keluarga) 241.120 241.184 244.815 249.613 256.786 Orang
12. 9.Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran 289.170 305.171 336.319 355.351 371.000 Orang Sumber: Disdukcapil, 2021 *) = Adanya Integrasi e KTP dan SIAK serta penghapusan data ganda dan anomaly II - 139 Tabel 2. 96 Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan na 97.28 97.41 99.27 98.69 Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) na 78.17 79.85 83.19 83.68 Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) na 100 100 100 100 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah na 100 100 100 100 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, 2021 B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Pada tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 100,79%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu) indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang capaiannya melebihi target 100% yakni, Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 79,5 dapat tercapai 83,68 sehingga tingkat capaiannya adalah 105,26%. Ada 1 (satu) inidikator yang capaiannya belum 100% yakni, Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan target tahun 2020 untuk indicator tersebut adalah 100% dapat tercapai 98,69%. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
13. 1.Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
14. 2.Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
15. 3.Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
16. 4.Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:
17. 1.Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. II - 140 Tabel 2. 97 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. % 84,15 83,78 90,18 94,15 0,036 SST - DISDUKCAPIL 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. % 95,24 94,68 95,59 97,47 0,008 SST - DISDUKCAPIL 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. % 35,65 37,59 40,2 42,23 0,055 SBT 35,17% DISDUKCAPIL 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. % 86,68 83,18 89,53 93,46 0,024 SST - DISDUKCAPIL 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) Ada Ada Ada Ada Ada - SST - DISDUKCAPIL Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 141 1.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Wilayah Gunungkidul yang sebagian besar berkarakteristik kawasan perdesaan, harus terus didorong pembangunannya dengan semangat otonomi desa sebagaimana diamanhkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Prinsip membangunan desa dan desa membangun harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mewujudkan kemajuan desa. Semanat undang- undang 6 tersebut juga harus seiring dengan Undang-Undang 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana desa selanjutnya disebut Kalurahan. A. Pemberdayaan Masyarakat Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dititik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna. A.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Kalurahan atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan, Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah, Seluruh Kalurahan (144 Kalurahan) di Kabupaten Gunungkidul telah membentuk LPM dan juga telah terbentuk asosiasi LPMD. A.2. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kalurahan Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi Kalurahan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Kalurahan diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMDES), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ada 133 Bumdes. A.3 Pemerintah Kalurahan Berdasar pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020, dari 144 kalurahan terdapat 14 kalurahan kategori mandiri, 88 kalurahan kategori maju dan 42 kalurahan kategori berkembang. Ini berarti sudah tidak ada lagi kalurahan dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal. B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 99,91%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu) II - 142 indikator sasaran PD dengan tingkat capaian yang kurang dari dari 100% yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dari target 79,75 hanya tercapai 79,16 sehingga tingkat capaian 99,26% dilihat dari tingkat capain indikator tersebut masih dalam keriteria sangat tinggi. C. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tabel 2. 98 Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Kalurahan Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan (%) 40 50 60,41 58,33 70,14 2 Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan Kalurahan 90,09 91,10 90 94,5 95 3 Persentase cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 70 71 89,6 78,37 80,15 4 Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan rehabilitasi 87,15 88 89,6 100 100 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang mencapai kualifikasi SST (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional). Indikator “Jumlah Kalurahan Mandiri”masih dalam taraf kualifikasi TBC, yaitu: tidak ada target di daerah dan belum mencapai target nasional. II - 143 Tabel 2. 99 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. desa n/a n/a 41 41 - TBC DP3A KB PMD Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 144 2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana A. Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi, Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan unmet need yang rendah. Tabel 2. 100 Indikator Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Uraian Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 A, Jumlah Peserta Program KB Aktif 91.224 99.823 95.855 92.029 89.750 Jiwa 1). Laki – Laki 4.230 4.226 3.693 4.127 4.702 Jiwa 2). Perempuan 87.584 95.597 92.162 87.902 85.048 Jiwa B. Jumlah Akseptor KB Baru 101.57 0 99.823 95.855 92.029 9.457 Jiwa 1). Laki – Laki 3.831 4.226 3.693 4.127 731 Jiwa 2). Perempuan 97.739 95.597 92.162 87.902 8.726 Jiwa C. Jumlah Pasangan Usia Subur 126.25 4 124.892 91.921 117.428 115.222 Pasang D. Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB 101.57 0 99.823 91.921 92.029 89.750 Pasang E. Metode Kontrasepsi Peserta KB Baru 1). IUD 2.370 2.424 1.408 2.162 1894 Orang 2). MOP 11 6 1 7 1 Orang 3). MOW 441 142 136 219 137 Orang 4). Implant 2157 2.627 1.282 1.842 1.901 Orang 5), Suntikan 5180 5.568 2.946 4.022 3.875 Orang 6). PIL 890 1.182 736 835 919 Orang 7). Kondom 441 530 310 700 730 Orang F. Jumlah Kegagalan Menurut Metode Kontrasepsi 1). IUD 21 9 1 - 1 Orang 2). MOP 0 - - - - Orang 3). MOW 0 - - - - Orang 4). Implant 4 3 - - - Orang 5). Suntikan 0 - - - - Orang 6). PIL 0 - - - - Orang 7). Kondom 0 - - - - Orang G. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB 12,76 48,93 70,21 70,21 70,21 % H. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 77,12 76,53 75,46 67,86 73,48 % Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 71,93 72,99 73,90 70,98 67,94 % II - 145 Uraian Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 J. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (Jumlah anggota kelompok BKL yang ber- KB 64,51 67,57 66,60 53,96 65,16 % Sumber: DP3AKBPMD, 2021 Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Perubahan batasan usia kawin wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun pada akhir tahun 2019 turut mempengaruhi jumlah permohonan dispensasi kawin pada tahun terakhir. Berikut jumlah putusan dispensasi kawin pada anak dalam 5 (lima) tahun terakhir. Tabel 2. 101 Jumlah Putusan Dispensasi Kawin pada Anak yang Diputuskan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No. Tahun Jumlah Dispensasi 1 2016 79 2 2017 66 3 2018 78 4 2019 106 5 2020 161 Sumber: Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Negeri Wonosari, 2020 B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Pada urusan pengendalian penduduk dan KB, indikator sasaran PD adalah: Persentase Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif dengan tingkat capaian 10.%.. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
18. 1.Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. II - 146
19. 2.Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
20. 3.Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
21. 4.Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). II - 147 Tabel 2. 102 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan untuk PUS 40% penduduk berpendapatan terbawah DP3A KB PMD 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. % 66,70 79,93 79,26 78,37 0,049 SST - DP3A KB PMD 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. % 66,70 79,93 79,26 78,37 0,049 SST - DP3A KB PMD 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. % 27,46 42,24 38,35 32,71 0,025 SST - DP3A KB PMD 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). Jiwa n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pendataan DP3A KB PMD 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). 2,03 2,02 2 1,99 TTC - DP3A KB PMD II - 148 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun (0,007) 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. % n/a n/a n/a n/a - TAD - DP3A KB PMD 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. tahun n/a n/a n/a n/a - TAD - DP3A KB PMD 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). n/a n/a n/a n/a - TAD - DP3A KB PMD 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15- 49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. % n/a n/a n/a n/a - TAD - DP3A KB PMD 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). % 26,65 8,4 8,8 7 (0,795) SST - DP3A KB PMD 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. % n/a n/a n/a n/a - TAD - DP3A KB PMD II - 149 2.3.1.2.9 Perhubungan A. Kondisi Sarana Perhubungan Kondisi perhubungan dan transportasi secara umum masih kurang. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis). Lesunya industri transportasi penumpang di Kabupaten Gunungkidul juga disebabkan semakin beralihnya calon penumpang ke moda transportasi sepeda motor yang lebih fleksibel dalam jangkauan maupun kemudahan dalam kepemilikan. Masih banyak wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang belum terlayani angkutan umum terutama wilayah utara yaitu Kapanewon Gedangsari dikarenakan kendala sarana jalan dan kondisi geografis. Oleh karena itu sejak Tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan bantuan armada mobil perintis dari bantuan Pemerintah Pusat sebanyak 2 unit. Saat ini telah dioperasionalisasikan 2 unit mobil perintis tersebut secara gratis dengan trayek Wonosari-Gedangsari dan Wonosari-Bejiharjo. Operasionalisasi mobil perintis ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan angkutan umum terutama anak sekolah dan orang-orang yang akan ke pasar. Jam layanan operasional mobil perintis pada jam masuk sekolah dan jam pulang sekolah. Saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul baru dapat mengoperasionalkan 2 unit mobil perintis karena keterbatasan armada juga tingginya biaya operasional mobil perintis. Kinerja pelayanan lalu lintas juga masih belum optimal. Problem kemacetan lalu lintas masih sering terjadi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata. Kemacetan disebabkan karena kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah arus lalu lintas yang meningkat pesat, terutama pada peak season yaitu pada hari libur panjang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengaturan arus lalu lintas dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas perlu dioptimalkan selain dengan memperbesar kapasitas jalan. Sarana perlengkapan jalan (rambu, pagar pengaman, APILL, delineator, dan lain lain) perlu terus dirawat dan dilengkapi, terutama pada ruas jalan menuju akses wisata dan wilayah rawan kecelakaan, untuk menjamin keselamatan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Tabel 2. 103 Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Jenis Data Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
22. 1.Kendaraan wajib uji 9.622 10.171 10.618 11.149 11.762 Kendaraan
23. 2.Kendaraan yang diuji 8.092 7.676 7.740 7.747 5.444 Kendaraan 3. Kendaraan yang numpang uji 520 77 97 99 45 Kendaraan II - 150 No Jenis Data Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 4. Kendaraan mutasi masuk 401 441 382 433 199 Kendaraan 5. Kendaraan tidak lulus uji 655 967 161 135 49 Kendaraan 6. Pelanggaran PERDA Perhubungan (sidang PN) 227 481 352 288 14 Kasus
24. 7.Terminal Kelas C 1 1 1 1 1 Unit
25. 8.Sarana Transportasi Unit Bus (AKAP) 323 271 271 268 268 Unit Bus (AKDP) 74 74 134 83 83 Unit Bus Perkotaan 40 40 40 28 28 Unit Angkutan perintis perKalurahanan 2 2 2 2 2 Unit 9. Sarana dan Prasarana Lalu-lintas Rambu-rambu lalu lintas 2.042 2.179 2.285 2.288 2.288 Unit Trafic light 17 17 17 17 17 Unit Warning lamp 29 33 33 33 33 Unit Zebra cross 11 18 24 30 37 Unit Pagar pengaman/Guardrail 8.079 8.319 8.519 8.519 8.651 Meter Marka jalan 49.239 52.239 53.337 53.337 53.337 Meter Deliniator 1.726 2.526 2.726 2.726 2.726 Buah Halte 47 53 53 53 53 Buah Sumber: Dinas Perhubungan, 2020 B. Pencapaian IKU Urusan Perhubungan Pencapaian IKU pada urusan perhubungan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 104 Pencapaian IKU Urusan Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas 20 25 30 35,44 36,98 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. II - 151 C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Pada tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Perhubungan sebesar 99,02 %. Berdasarkan data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Dari lima indikator yang ada, terdapat 1 (satu) yang capainnya dibawah 100% yaitu pada indikator persentase ketersediaan fasilitas lalu lintas dari target 40 hanya tercapai 36,98 dengan tingkat capaian indikator tersebut adalah 92,45%. Ada 1 (satu) indikator sasaran pada Dinas Perhubungan yang capaiannya melebihi target 100% yaitu Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dapat tercapai 82,12% dari target tahun 2020 sebesar 80,00% sehingga tingkat capaiannya adalah 102,65%. 2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika A. Infrastruktur dan Aplikasi Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terjaminnya hak masyarakat terhadap informasi yang luas dan transparan diupayakan melalui peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan informasi. Pada pelaksanaannya, bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Berdasar Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 mendapatkan predikat baik dengan nilai indeks SPBE 2,92. Hasil penilaian evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel berikut. Tabel 2. 105 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Domain dan Aspek Penilaian Score Domain Kebijakan SPBE 2,59 Aspek 1 – Kebijakan Tata Kelola SPBE 2,14 Aspek 2 – Kebijakan Layanan SPBE 2,90 Domain Tata Kelola 2,14 Aspek 1 - Kelembagaan 2,00 Aspek 2 – Strategi dan Perencanaan 2,50 II - 152 Domain dan Aspek Penilaian Score Aspek 3 – TIK 2,00 Domain Layanan SPBE 3,42 Aspek 1 – Administrassi Pemerintahan 3,57 Aspek 2 – Pelayanan Publik 3,17 Indeks SPBE 2,92 Predikat SPBE Baik Sumber: DISKOMINFO, Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2019 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ditampilkan pada gambar berikut. Sumber: DISKOMINFO, Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Gambar 2. 34 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 II - 153 Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Wilayah DIY. Berdasarkah Pemeringkatan/ Kualifikasi Badan Publik hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil memperoleh predikat sebagai Badan Publik Kualifikasi “Informatif” dengan total nilai 93,78. Nilai tersebut merupakan penilaian atas SAQ sebesar 26,40; nilai website sebesar 32,38; dan nilai uji akses sebesar 35,00. Setelah didapat hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Tim Monitoring dan Evaluasi kemudian visitasi terhadap 3 Badan Publik yang memperoleh nilai tertinggi pada setiap cluster. Hasil Kejuaraan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menduduki peringkat pertama dengan nilai 94,00. Hal ini tertuang di dalam Surat Keputusan nomor 03/KEP/KIDDIY/XII/2020 tentang “Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik pada Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020”. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan e-Government dan implementasi smartcity di Kabupaten Gunungkidul. Infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut. Capaian pembangunan Kabupaten Gunungkidul kaitannya dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selengkapnya sebagai berikut: Tabel 2. 106 Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020 No. Capaian 2018 2019 2020 Satuan 1 Aktivasi Fiber Optik Kapanewon 18 18 18 lokasi 2 Jalur Fiber Optik OPD 29 29 29 lokasi 3 Integrasi Jaringan Puskesmas ke NOC Kominfo 24 24 31 lokasi 4 Jaringan LAN 1000 Mbps 10 10 18 PD 5 Upgrade Bandwidth kapanewon 110 Mbps 18 18 18 lokasi 6 Tower BPP pertanian 18 18 18 lokasi 7 Jaringan data visual IP CCTV 8 8 44 lokasi 8 Jaringan transaksi visual teleconference 2 2 4 lokasi 9 Bacbone Wireless 0 2 4 lokasi 10 Aktifasi Backbone Wireless 0 0 2 lokasi II - 154 No. Capaian 2018 2019 2020 Satuan 11 IPCam Pemantau Jalan Lalu Lintas 0 10 18 lokasi 12 IPCam Pemantau Perbatasan 0 12 12 lokasi 13 IPCam Pemantau Kapanewon 0 18 36 lokasi 14 IPCam Pemantau Keamanan OPD 45 54 199 lokasi 15 IPCam Pemantau Backbone 0 2 4 lokasi 16 IPCam Pemantau Pelayanan Publik 0 11 12 lokasi 17 Pusat Data Pemerintah Daerah 0 1 1 lokasi 18 Integrasi jaringan kalurahan ke pusat data 0 77 138 kalurahan 19 Integrasi jaringan sekolah ke pusat data 2 10 40 SD, SMP Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, April 2021 Tabel 2. 107 Capaian Pembangunan Aplikasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020 No. Capaian 2018 2019 2020 Satuan 1 Pembuatan, aktivasi website dan pengelolaan subdomain web Puskesmas 30 30 31 website/ domain 2 Pembuatan, aktivasi website dan pengelolaan subdomain web Kapanewon 18 18 18 website/ domain 3 Pembuatan, aktivasi website dan pengelolaan subdomain web PD 29 29 29 website/ domain 4 Pengelolaan subdomain Sekolah 1838 1838 1838 domain 5 Pengelolaan subdomain Web Kalurahan 144 144 144 domain 6 Pengembangan Portal E-Government 1 1 1 aplikasi 7 Integrasi Sistem Perencanaan ( E-Plan , E- Buggeting, Evaluasi Perencanaan ) 1 1 1 aplikasi 8 Integrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP) dengan dengan e- Budgetting ( SIPKD) 1 1 1 aplikasi 9 Pengembangan E-SAKIP Kabupaten 1 1 1 aplikasi 10 Gunungkidul Service BUS 1 1 1 aplikasi 11 Integrasi Data Kependudukan dan Data Pokok Pendidikan ( SIAK dan DAPODIK ) 1 1 1 aplikasi 12 Integrasi Data Pajak Daerah dengan Bank ( BPD, BNI , BRI syariah ) dan Kantor Pos, 1 1 1 aplikasi 13 Layanan Map Server Data Geo Spasial 0 1 1 aplikasi 14 Layanan Portal Satu Data 0 1 1 aplikasi 15 Layanan Media Dashboard 0 1 1 aplikasi 16 Layanan Server Surat Elektronik 0 1 1 aplikasi 17 Layanan Server Esign (Tanda Tangan Elektronik) 0 1 1 aplikasi II - 155 No. Capaian 2018 2019 2020 Satuan 18 Layanan SMS Service 1 0 1 Aplikasi 19 Layanan Virtual Private Server 0 0 77 Buah 20 Layanan Colocation Server 0 0 5 Rack 21 Jumlah aplikasi umum SPBE 0 0 18 aplikasi 22 Jumlah aplikasi khusus SPBE 0 0 107 aplikasi Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, April 2021 Berdasarkan Surat Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI Nomor : 884/DJAI/AI.01.02/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Penilaian Evaluasi Implementasi Masterplan dan Quick Win Smart City Tahap I Tahun 2020 dalam Rangka Program Gerakan Menuju 100 Smart City, bahwa Kabupaten Gunungkidul mendapat nilai rata-rata 3,34 dan tingkat improvment -0,04 termasuk 5 besar terbaik dari 25 kabupaten/kota yang dievaluasi. Terkait pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kapanewon sebagai berikut. Tabel 2. 108 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Gunungkidul No Kapanewon Nama KIM Alamat 1 Playen Kelompok Informasi masyarakat PEKA Ngglidag, Logandeng, Playen 2 Ponjong Kelompok Informasi masyarakat SIDO AKUR Genjahan, Ponjong 3 Ponjong Kelompok Informasi masyarakat MARSUDI TANI Blimbing, Umbulrejo, Ponjong 4 Tepus Kelompok Informasi masyarakat NGUDI REJEKI Pule Ireng, Sidoharjo, Tepus 5 Girisubo Kelompok Informasi masyarakat SAMUDERA MULYO Putat, Songbanyu, Girisubo 6 Semin Kelompok Informasi masyarakat RETNO KINASIH Kalurahan Rejosari, Kec.Semin 7 Semanu Kelompok Informasi masyarakat SWARA MANUNGGAL Ngringin, Semanu, Wonosari 8 Semanu Kelompok Informasi masyarakat DAPIL Ngebrak Timur, Semanu 9 Nglipar Kelompok Informasi masyarakat SARI ALAM Gojo, Kedungpoh, Nglipar 10 Wonosari Kelompok Informasi masyarakat MAKARTI Kepek, Kepek, Wonosari Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021 II - 156 B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Pada Pada tahun 2020 rata-rata tingkat capaian sasaran PD Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 104,33%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran pada Dinas Komunikas dan Informatika yang capaiannya melebihi target 100% yaitu Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dapat tercapai 80,14 dari target tahun 2020 sebesar 80 sehingga tingkat capaiannya adalah 100,18%. Selain itu, indikator indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah dari target 75,59 dapat tercapai 91,82 sehingga tingkat capaian indikator tersebut adalah 121,47%. Faktor pendorong keberhasilan indikator tersebut adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan komunikas dan informatika telah tersedia dengan baik. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Komunikasi dan Informatika Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Komunikasi dan Informatika. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang berstatus SST yaitu sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
26. 1.Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
27. 2.Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
28. 3.Proporsi individu yang menggunakan internet.
29. 4.Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
30. 5.Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
31. 6.Proporsi individu yang menggunakan internet. II - 157 Tabel 2. 109 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Komunikasi dan Informatika Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Unit 0 0 0 0 - TBC - Diskominfo 17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. % n/a n/a 100 96,97 (0,030) SBT Menurun Diskominfo 17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. % n/a n/a 90,48 96,97 0,072 SST - Diskominfo 17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). Jumlah n/a n/a n/a n/a - TAD - Diskominfo 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. Pengunjung n/a n/a 20.208 27.048 0,338 SST - Diskominfo II - 158 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). % n/a n/a 96,97 94,25 (0,028) SBT Menurun Diskominfo 17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. % n/a n/a n/a n/a - TAD - Diskominfo 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband % n/a n/a n/a n/a - TAD - Diskominfo 17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet. % n/a 26,12 34,98 43,23 0,222 SST - Diskominfo 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). % n/a n/a n/a n/a - TAD Perlu pedataan Diskominfo 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. % n/a 56,10 58,82 n/a - SST - Diskominfo 9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. % 0 0 10 69 0,855 SST - Diskominfo 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam % n/a 56,10 58,82 n/a 0,046 TTC - Diskominfo 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet % n/a 26,12 34,98 43,23 0,222 SST - Diskominfo Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 159 2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah A. Koperasi Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota serta memajukan perekonomian rakyat, termasuk pelaku usaha usaha mikro, kecil dan menengah. Peran koperasi terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yaitu mengembangkan perekonomian dengan berbagai upaya diantaranya melalui koperasi serba usaha dan pemberian pinjaman modal melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP), sehingga keberadaan koperasi dapat membantu kelangsungan usaha maupun pengembangan usaha pelaku UMKM. Pada tahun 2020 koperasi yang ada di Gunungkidul berjumlah 266 koperasi. Data Koperasi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami tren menurun karena ada beberapa koperasi yang dibubarkan berdasarkan SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Jumlah Koperasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 dapat dilihat di tabel berikut: Tabel 2. 110 Jenis Koperasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Kelompok Koperasi TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020
32. 1.KUD 16 16 16 16 16
33. 2.KPRI 51 51 49 49 50
34. 3.KSP 41 43 44 47 48
35. 4.Kop. Wredatama 6 4 4 4 4
36. 5.ABRI 1 1 1 1 1
37. 6.Wanita 12 10 10 10 9
38. 7.KSU 57 38 32 32 31
39. 8.Kerajinan 6 5 5 5 5
40. 9.PONTREN 11 8 7 7 6
41. 10.KOPTAN 48 35 29 29 30
42. 11.KOPKAR 12 8 8 8 8
43. 12.KSPPS 26 26 28 28 29
44. 13.KOPNAK 7 4 4 4 5
45. 14.POLISI 1 1 1 1 1
46. 15.Nelayan 1 1 2 2 1
47. 16.Koperasi Pasar 3 1 - - 0
48. 17.Koperasi Pemuda 1 1 - - 0
49. 18.Koperasi Sekunder 2 2 2 2 3
50. 19.Koperasi Jasa 1 1 4 5 8
51. 20.Koperasi Produsen - 1 3 6 6
52. 21.Koperasi Konsumen - - 2 4 5 Jumlah 303 257 251 260 266 Sumber: Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2021 Pada tahun 2020 koperasi di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 266 koperasi, yang terdiri dari 205 koperasi aktif dan 61 koperasi yang tidak aktif. Adanya koperasi yang tidak aktif dikarenakan koperasi tersebut sudah tidak ada kegiatan usahanya, keberadaannya sulit dicari, dan pengurus ataupun pengawas tidak ada yang bisa dihubungi. Koperasi tersebut merupakan II - 160 koperasi yang masuk kriteria bisa dibubarkan oleh Pemerintah, tetapi terkendala masih mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga/Pemerintah. Adapun data koperasi di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan keaktifan dan bentuk koperasi dapat dilihat di tabel 2.111. Tabel 2. 111 Jumlah Koperasi Berdasarkan Keaktifan dan Jenis Koperasi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 ELEMEN DATA TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 A. Berdasarkan keaktifan 1) Jumlah Koperasi Aktif 229 160 180 196 205 2) Jumlah Koperasi Tidak Aktif 74 97 71 64 61 B. Berdasarkan bentuk 1) Jumlah Koperasi Sekunder 2 2 2 2 3 2) Jumlah Koperasi Primer 301 255 249 258 263 Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020 Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 7/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Pembiayaan Syariah, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP, KSPPS dan USPPS. Aspek yang dilakukan penilaian kesehatan koperasi meliputi: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan ditambah dengan prinsip syariah bagi koperasi berbasis pengelolaan syariah. Penilaian koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT. Tabel 2. 112 Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2016-2019 No Kategori Penilaian 2016 2017 2018 2019 1 Sehat 10 12 14 17 2 Cukup Sehat 11 7 13 7 3 Dalam Pengawasan 2 1 - 4 Dalam Pengawasan Khusus - - - - Jumlah 23 19 28 24 Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020 Hasil penilaian kesehatan koperasi selama tahun 2016-2019, koperasi dengan kategori penilaian SEHAT trend nya naik setiap tahun. Tetapi jika dilihat dari hasil penilaian tiap aspek, masih banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Terkait penilaian kesehatan koperasi berkaitan langsung dengan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi yang didalam operasioanl usaha besar dipengaruhi oleh faktor eksternal. Penguatan kelembagaan, peningkatan sistem pelayanan, inovasi usaha menjadi penting dilakukan. II - 161 Jumlah koperasi yang memiliki kegiatan usaha simpan pinjam dan telah dinilai kesehatannya masih belum sesuai target yang diharapkan. Faktor keterbatasan SDM yang memiliki kapasitas penilaian kesehatan, masih ada koperasi yang pengelolaan keuangan belum sesuai aturan perundang- undangan sehingga belum bisa dilakukan penilaian kesehatan, dan belum semua koperasi bersikap responsif terhadap perubahan sistem penilaian kesehatan, mengakibatkan target penilaian kesehatan koperasi belum dapat dicapai secara maksimal. Dari faktor-faktor tersebut hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan upgrade pengetahuan dan ketrampilan melalui bimtek internal bagi aparatur pelaksana penilaian kesehatan koperasi, sosialisasi penilaian kesehatan koperasi dan peningkatan kapasitas SDM koperasi disamping upaya peningkatan kesadaran peraturan (legal awareness) koperasi. Masih ada Koperasi belum melakukan pengelolaan manajemen usaha sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Sebagai badan hukum, koperasi terikat untuk tunduk kepada aturan perundangan yang ada. Aturan perundangan baik yang berasal dari eksternal atau hukum publik maupun yang berasal dari dari dalam koperasi yang kita sebut hukum privat. Koperasi sebagai “self regulating body” bisa membuat aturan untuk dirinya sendiri. Salah satu indikasi pengelolaan manajemen usaha belum sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dapat dilihat dari pemeriksaan kepatuhan dan penilaian kesehatan dari aspek manajemen. Pemeriksaan kepatuhan koperasi bertujuan untuk mewujudkan budaya kepatuhan pada setiap perangkat organisasi Koperasi, dan memastikan agar kebijakan, sistem, dan prosedur telah sesuai dengan nilai-nilai Koperasi serta peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah, agar Koperasi menjadi organisasi yang tertib. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 02 / PER / Dep.6 / IV / 2017 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Koperasi. Inovasi pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang memanfaatkan digital teknologi dalam pelayanan usaha koperasi juga masih terbatas. Koperasi harus mengakomodasi perkembangan teknologi. Untuk menciptakan digitalisasi di dalamnya diperlukan redesign koperasi, termasuk penerapan teknologi supaya koperasi bisa lebih cepat dalam pelayanan terhadap anggota. Tingkat pemanfaatan iptek yang masih rendah dilihat dari jumlah koperasi yang menggunakan aplikasi dalam pengelolaan laporan keuangan dan inovasi pengelolaan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tabel 2. 113 Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun Jumlah LHP Jumlah Temuan Jumlah Rekomendasi 2018 10 396 308 2019 10 137 92 Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020 II - 162 Tabel 2. 114 Temuan dan Rekomendasi Kondisi Koperasi Tahun 2018 dan 2019 Kegiatan Tahun Temuan Rekomendasi Kepatuhan Koperasi 2018 132 88 2019 93 76 Penilaian Kesehatan Aspek Manajemen Koperasi 2018 3 3 2019 2 2 Kelembagaan Koperasi 2019 246 175 Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020 Kualitas kelembagaan yang kuat akan berdampak pada kinerja koperasi. Peningkatan kualitas kelembagaan juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing, penerapan iptek dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi pasar yang dinamis, optimaslisasi peran dan fungsi masing-masing perangkat organisasi. Di tahun 2019 terdapat 246 temuan dan 175 rekomensai terhadap kelembagaan koperasi di Kabupaten Gunungkidul. Masih banyaknya temuan dan rekomendasi dalam pemeriksaan koperasi mengindikasikan lemahnya kualitas kelembagaan koperasi. Mengoptimalkan pengawasan kelembagaan koperasi berpedoman pada Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 11 / PER / Dep.6 / IX / 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan melaksanakan monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLHP) secara efektif, efisien dan akuntabel, menjadi dasar pembinaan kelembagaan koperasi. Dari jumlah koperasi yang ada di Gunungkidul ada 3 koperasi yang menggunakan pelayanan digital dan 15 koperasi yang menggunakan system/aplikasi keuangan. Tabel 2. 115 Jumlah Anggota Koperasi TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 80.792 81.034 79.987 84.430 82.405 Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020 Jumlah anggota koperasi yang naik turun berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perkoperasian dan persepsi negatif terhadap koperasi yang hal ini menjadi salah satu faktor keengganan UKM untuk memanfaatkan pelayanan koperasi/menjadi anggota koperasi. Sehingga diperlukan sosialisasi/gerakan sadar koperasi yang melibatkan Dinas Koperasi UKM dan Gerakan Koperasi yang menyasar ke semua elemen masyarakat. Upaya ini dibarengi dengan pengembangan citra koperasi (cooperatives image building and rebranding), pengembangan praktek-praktek terbaik berkoperasi (Cooperatives Benchmarking and Best Practices). Dalam rangka perkuatan modal, koperasi dapat melakukan penghimpunan dana baik berasal dari anggota maupun dari non anggota. Baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman. Banyak lembaga keuangan II - 163 bank maupun non bank yang menyediakan pembiayaan perkuatan modal bagi koperasi. Namun masih rendahnya kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan dan terbatasnya informasi mengakibatkan masih rendahnya angka koperasi yang dapat mengakses pembiayaan. Jumlah koperasi yang mengakses permodalan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 2. 116 Jumlah Koperasi yang Mengakses Permodalan Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 P R P R P P R P R P 1 APBD 7 7 4 4 0 7 7 4 4 0 2 LPDB 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020 Keterangan : P : Pengajuan R : Realisasi Pembiayaan bagi koperasi yang bersumber dari APBD DIY maupun LPDB tidak setiap tahun diusulkan oleh koperasi. Untuk pembiayaan yang bersumber dari APBD DIY terakhir koperasi bisa mengakses di tahun 2017, hal ini disebabkan karena Pemerintah DIY akan meninjau ulang dana bergulir yang telah diakses oleh koperasi pada tahun sebelumnya, sehingga tahun 2018, 2019 belum ada dana bergulir yang dialokasikan untuk pembiayaan koperasi. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari LPDB- Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, koperasi-koperasi yang akan mengajukan usulan terkendala persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga koperasi tidak banyak yang mengajukan usulan pembiayaan dan memilih untuk mengoptimalkan pembiayaan dengan modal sendiri. B. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2018 oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 22.623 UMKM yang terdata. Jumlah omset UMKM yang dibina pada tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp3.327.654.000,00 dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 3.046.688.500,00. Pertumbuhan omset UMKM yang dibina di Kabupeten Gunungkidul Tahun 2017-2020 dapat dilihat di tabel sebagai berikut: Tabel 2. 117 Pertumbuhan Omset UMKM yang dibina di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 No Tahun Jumlah (Rp) Pertumbuhan (%) 1 2017 2.522.857.500 2 2018 2.753.446.500 9,14 II - 164 No Tahun Jumlah (Rp) Pertumbuhan (%) 3 2019 3.046.688.500 10,65 4 2020 3.327.654.000 9,22 Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2021 Pertumbuhan omset UMKM yang dibina Tahun 2020 mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terjadi karena dampak Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya permintaan terhadap produk UMKM dan adanya pengurangan/PHK tenaga kerja UMKM yang berdampak pada rendahnya produktivitas UMKM dan terhambatnya distribusi pemasaran yang berdampak pada penurunan penjualan dan kinerja UMKM. Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak UMKM yang mengalami penurunan omset, termasuk omset UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi UKM. Tabel 2. 118 Profil UKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 1 PROFIL UMKM 2020 SATUAN 1.1 Usaha Mikro 21.493 Unit 1.1.1 Jumlah Usaha per Sektor 21.493 Unit 1.1.1.1 Makanan Olahan 3.686 Unit 1.1.1.2 Industri Kerajinan 3.539 Unit 1.1.1.3 Jasa 3.137 Unit 1.1.1.4 Perdagangan 10.131 Unit 1.1.1.5 Usaha Lainnya 1.000 Unit 1.1.2 Jumlah Tenaga Kerja 32.627 Unit 1.1.2.1 Laki-laki 16.508 Unit 1.1.2.2 Perempuan 16.119 Unit 1.2 Usaha Kecil 1.685 Unit 1.2.1 Jumlah Usaha per Sektor 1.685 Unit 1.2.1.1 Makanan Olahan 146 Unit 1.2.1.2 Industri Kerajinan 157 Unit 1.2.1.3 Jasa 344 Unit 1.2.1.4 Perdagangan 849 Unit 1.2.1.5 Usaha Lainnya 189 Unit 1.2.2 Jumlah Tenaga Kerja 5.130 Unit 1.2.2.1 Laki-laki 1.727 Unit 1.2.2.2 Perempuan 3.403 Unit 1.3 Usaha Menengah 31 Unit 1.3.1 Jumlah Usaha per Sektor 31 Unit 1.3.1.1 Makanan Olahan 2 Unit 1.3.1.2 Industri Kerajinan 1 Unit 1.3.1.3 Jasa 9 Unit 1.3.1.4 Perdagangan 16 Unit 1.3.1.5 Usaha Lainnya 1 Unit 1.3.2 Jumlah Tenaga Kerja 255 Unit 1.3.2.1 Laki-laki 54 Unit 1.3.2.2 Perempuan 201 Unit 2 Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha 2.1 Aneka Usaha (Jasa+Usaha Lainnya) 4.682 Unit 2.2 Perdagangan 10.966 Unit 2.3 Industri Pertanian (Makanan Olahan) 3.834 Unit 2.4 Industri Non Pertanian (Industri Kerajinan) 3.697 Unit 3 Jumlah UMKM Berdasarkan Skala II - 165 1 PROFIL UMKM 2020 SATUAN Usaha 3.1 Usaha Mikro 21.493 Unit 3.2 Usaha Kecil 1.685 Unit 3.3 Usaha Menengah 31 Unit 4 Penyerapan Tenaga Kerja UMKM 4.1 Aneka Usaha (Jasa+Usaha Lainnya) 7.323 Orang 4.1.1 Laki-laki 2.051 Orang 4.1.2 Perempuan 5.272 Orang 4.2 Perdagangan 16.842 Orang 4.2.1 Laki-laki 9.254 Orang 4.2.2 Perempuan 7.588 Orang 4.3 Industri Pertanian (Makanan Olahan) 6.658 Orang 4.3.1 Laki-laki 4.362 Orang 4.3.2 Perempuan 2.296 Orang 4.4 Industri Non Pertanian (Industri Kerajinan) 7.189 Orang 4.4.1 Laki-laki 2.622 Orang 4.4.2 Perempuan 4.567 Orang Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Mikro 32.627 Orang Usaha Kecil 5.130 Orang Usaha Menengah 255 Orang Sumber : Dinkop UKM Kabupaten Gunungkidul, 2020 Berdasarkan profil UMKM di Tahun 2020 terlihat bahwa UMKM mampu menyerap tenaga kerja hampir mencapai 38.000 tenaga kerja di Kabupaten Gunungkidul. Usaha mikro kecil dalam mengelola usahanya belum menerapkan manajemen modern, baik manajemen usaha, manajemen produksi, manajemen SDM maupun manajemen pemasaran. Usaha mikro kecil masih menerapkan manajemen one man show, dimana semua lini usaha mulai dari perencanaan usaha, produksi, sumber daya manusia, pemasaran dan keuangan dikendalikan oleh satu orang yaitu pemilik usaha. Hal ini berakibat keberlangsungan usaha sangat tergantung pada satu orang. Selain itu usaha mikro kecil belum menerapkan teknologi dalam hal pengembangan produknya, hal ini menyebabkan proses produksi kurang efisien, kualitas produk kurang bersaing, dan juga menimbulkan biaya tinggi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya harga jual. Dalam hal pemasaran usaha mikro kecil masih banyak yang menggunakan jalur pemasaran offline, sehingga jangkauan pemasaran masih terbatas. Pelaku usaha mikro perlu diberi pemahaman agar selain menggunakan jalur pemasaran offline juga menggunakan jalur pemasaran online sehingga jangkauan pemasaran akan lebih luas, efektif dan efisien. Permasalahan usaha mikro kecil adalah terbatasnya modal dalam mengembangkan usahanya. Usaha mikro masih banyak yang belum mampu mengakses perbankan/lembaga keuangan lain (belum bankable), hal ini disebabkan karena kebanyakan usaha mikro belum memiliki persyaratan untuk mengakses perbankan seperti jaminan kredit dan catatan laporan keuangan usaha. Pandemi COVID-19 telah berdampak di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi termasuk UMKM. Adanya adaptasi kebiasaan baru melalui physical distancing telah menyebabkan usaha umkm yang terdampak dan tidak terdampak atau tetap bertahan ditengah Pandemi COVID-19. Sektor- sektor yang mampu bertahan dan menjadi pilihan ketika kebijakan II - 166 physical/social distancing diterapkan yaitu sektor pertanian, perdagangan (online), kelautan dan perikanan dan komunikasi, sedangkan sektor terdampak yaitu pariwisata dan industri non makanan. Beberapa permasalahan UMKM dengan adanya dampak Pandemi COVID-19, antara lain 1) rendahnya permintaan produk UMKM yang berdampak pada rendahnya produktivitas UMKM; 2) Terhambatnya distribusi pemasaran yang berdampak pada penurunan penjualan dan kinerja UMKM; 3) Menurunnya omzet penjualan yang berimbas pada turunnya pendapatan karena aktivitas produksi UMKM terhambat atau bahkan terhenti; 4) Adanya pengurangan/PHK tenaga kerja UMKM yang berdampak pada naiknya angka pengangguran. Dari beberapa permasalahan tersebut, beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam penanganan dampak COVID-19 yaitu: mengembangkan media pemasaran yang lebih efektif diterapkan dalam situasi perekonomian yang terdampak oleh pandemi COVID-19, memperluas dan memperdalam jangkauan pemasaran produk UMKM serta membangun kerjasama dengan platform pemasaran online; Kebijakan untuk membeli produk UMKM lokal dan penyediaan akses pembiayaaan UMKM. Berikut posisi kredit kepada UMKM Kabupaten Gunungkidul yang diberikan oleh bank umum: Tabel 2. 119 Posisi Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Diberikan Bank Umum (Juta Rp) Kota / Kabupaten dan Jenis Penggunaan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kab. Gunungkidul 1.166.028 1.329.396 1.612.047 1.801.766 1.888.275 - Modal Kerja 739.114 863.969 1.113.684 1.129.988 1.255.015 - Investasi 426.915 465.427 498.363 671.778 633.260 - Tidak Teridentifikasi - - - - - Sumber: Bank Indonesia, 2021 C. Capaian IKU Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sepanjang tahun 2016-2020, capaian IKU Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini Tabel 2. 120 Capaian IKU Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina 7,21 8,51 9,14 10,65 9,22 2 Persentasi Pertumbuhan omset koperasi yang dibina 0,5 3,8 3,81 4 4,69 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. II - 167 D. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Pada tahun 2020 rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah termasuk kategori Sangat Tinggi. Ada 3 (tiga) indikator sasaran pada Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yakni:
a.Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) dengan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 78,5% dengan realisasi 79,46% sehingga tingkat capaiannya adalah 101,22%.
b.Persentase pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 11,06% dengan capaian 9,22% sehingga tingkat capaiannya adalah 83,36%.
c.Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina Target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 3,5% dengan capaian 4,69% sehingga tingkat capaiannya adalah 134%. E. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tabel dibawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dari tabel di bawah terlihat bahwa belum ada indikator TPB yang berstatus SST (sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional). II - 168 Tabel 2. 121 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. % 55,24 56,90 58,23 52,19 (0,021) TBC Menurun DINKOP UKM Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 169 2.3.1.2.12 Penanaman Modal A. Penerbitan Perizinan dan Nilai Investasi Peningkatan investasi diyakini memiliki konstribusi terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi daerah, pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah yang memiliki keanekaragaman sumber daya, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberi kesempatan luas dan membuka peluang bagi masuknya investasi di Kabupaten Gunungkidul. Iklim investasi sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan. Sejalan dengan upaya mendorong investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Gunungkidul senantiasa ditingkatkan. Data capaian jumlah investor yang masuk di Kabupaten Gunungkidul dapat digambarkan dari jumlah ijin usaha yang diajukan ke DPMPT Kabupaten Gunungkidul. Kualitas pelayanan perizinan meningkat dapat dilihat dari indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan. Tabel 2. 122 Jumlah Ijin yang Dikeluarkan dan Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Uraian TAHUN Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah ijin Yang Dikeluarkan Unit 1). Jumlah IMB Yang Dikeluarkan 385 313 489 735 1.113 Unit 2). Jumlah Izin Lokasi 4 1 10 10 5 Unit 3). Jumlah Pemohon Izin Lokasi 4 - 11 9 4 Unit Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan 3,260 3,187 3,297 3,432 3,389 indeks Sumber: DPMPT Kabupaten Gunungkidul, 2021 Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor. Perkembangan realisasi nilai investasi PMA dan PMDN menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. Optimisme atas investasi di waktu-waktu mendatang tetap tinggi melihat peta kondisi penanaman modal yang tetap bergairah pada masa pandemi ini. Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN Tahun 2019-2020 dapat dilihat di tabel 2.113 Tabel 2. 123 Data Realisasi dan Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN) Tahun 2019-2020 Kode Sub Elemen Tahun Satuan 2019 2020 1 Realisasi nilai investasi 185.647.839.758 273.595.379.197 Rp 2 Kenaikan nilai investasi (PMA/PMDN) 51,02 47,37 % 3 kenaikan nilai investasi (PMA/PMDN) 62.720.535.457 87.947.539.439 Rp Sumber: DPMPT Kabupaten Gunungkidul, 2021 II - 170 B. Pencapaian IKU Urusan Penanaman Modal Pencapaian IKU pada urusan Penanaman Modal adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 2. 124 Capaian Kinerja Penanaman Modal No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 3,12 3,16 3,297 3,432 3,39 2 Pertumbuhan Nilai Investasi Nasional dan Lokal 18,75 32,21 45,7 51,02 45,28 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 141,35%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 3 (tiga) indikator sasaran PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang melebihi target yakni :
a.Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 79,5 dapat tercapai 84,20 sehingga tingkat capaiannya adalah 105,91%
b.Indeks ketepatan waktu pelayanan perijinan dan non perijinan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 3,175 dapat tercapai 3,39 sehingga tingkat capaiannya adalah 106,74%.
c.Pertumbuhan nilai investasi nasional dan local target 2020 untuk indicator tersebut adalah 33 dapat tercapai 42,58 sehingga tingkat capaiannya adalah 129,03%. 2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga A. Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Gunungkidul didukung oleh beberapa program yaitu pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pembinaan generasi muda dilakukan dengan melakukan fasililtasi/pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian bagi pemuda. Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat kabupaten yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat provinsi, regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga II - 171 harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Tabel 2. 125 Jumlah Organisasi Kepemudaan, Klub Olahraga, Organisasi Olahraga, dan Gedung Olahraga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Elemen Data Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Organisasi kepemudaan 30 30 30 23 23 2 Jumlah klub olahraga NA 54 54 270 270 3 Jumlah organisasi olahraga 38 36 40 32 32 4 Jumlah gedung olahraga 1 1 1 2 2 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2021 B. Pencapaian IKU Urusan Pemuda dan Olah Raga Capaian IKU Pemuda dan Olah Raga adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 126 Capaian IKU Pemuda dan Olah Raga No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional 6,45 20,61 0 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah termasuk kategori Sangat Tinggi yang mencapai 101,38%. Indikator persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional, dan internasional tersebut menunjukan belum tercapai hal tersebut disebabkan oleh pandemi COVID 19 sehingga tidak diselenggarakannya Pekan olahraga tingkat provinsi dan nasional. 2.3.1.2.14 Statistik Penyediaan data/ informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menentukan kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Kelengkapan data statistik dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang permasalahan dan tantangan pembangunan daerah. Statistik diselenggarakan untuk mendukung pembangunan daerah, mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. II - 172 Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik itu pula, BPS menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota dalam pembagian urusan pemerintahan bidang statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Terkait upayan untuk mendukung Gunungkidul Smart City (kabupaten/kota cerdas), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah membuat pedoman pengelolaan data dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul. Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Maksud penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, pemerintah daerah, dan instansi vertikal. Tujuan Penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu untuk:
a.menyediakan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
b.menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan;
c.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
d.menjadi rujukan utama data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di tingkat kabupaten; dan
e.mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul telah dibentuk Forum Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul. Forum Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul meliputi penyelenggaraan data geospasial dan non geospasial. Forum Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkiduld dikoordinasikan oleh Koordinator Forum II - 173 Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pembina Data, Wali Data, dan Wali Data Pendukung tingkat daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2.3.1.2.15 Persandian Urusan persandian merupakan salah satu kewenangan untuk melakukan komunikasi secara vertikal yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga antar pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki pelayanan persandian pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang persandian mempunyai peran dan tanggung jawab dalam hal perlindungan informasi. Pengelolaan persandian masih belum optimal dan masih dominan sebagai sarana komunikasi antar pemerintah, baik secara vertikal dan antar PD di Kabupaten Gunungkidul. Pada saat ini SDM persandian dan keamanan informasi, berjumlah 5 ( lima ) personil yang meliputi Pengawas Teknologi Informasi, Analis Persandian dan Operator Sandi dan Telekomunikasi. Seluruh personil tersebut belum ada yang mengampu jabatan fungsional tertentu yang mengelola persandian ( Sandiman / Manggala Informatika ), namun ada 3 (tiga) personil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sandiman dasar. Sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi informatika, personil yang mengelola sandi perlu bertranformasi dari mempergunakan paradigma lama yaitu pengamanan/persandian terhadap konten informasi/berita, menuju persandian pada era siber sekarang yaitu pengamanan terhadap konten maupun sistem eletronik yang dipergunakan sehingga diperlukan dukungan sumber daya persandian yang memiliki kompetensi dalam bidang siber/IT. Selain itu, juga masih dibutuhkan sarana prasarana berupa perangkat untuk Counter Surveillance (SC), Firewall serta Secure Socket Layer (SSL). Data serangan siber secara umum yang terjadi pada sistem elektronik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 terjadi 2.192.385 serangan, sedangkan secara nasional di wilayah Indonesia terjadi 18.173.130 serangan. (sumber data honeynet.bssn.go.id). Sementara berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi terhadap sistem elektronik dan email yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah website dinas sebanyak 2.305 website (website OPD, Kapanewon, Puskesmas, Puskeswan, BPP, UMKM dan Pendidikan) dan 1.790 akun email dinas, estimasi serangan dalam satu hari rata-rata terjadi 192 serangan ( 5.760 / bulan ). Berkat adanya sistem firewall yang terpasang, serangan-serangan tersebut dapat ditanggulangi meskipun ada beberapa serangan/peretasan yang terjadi pada website/aplikasi yang mengakibatkan gangguan layanan. Untuk penanganan serangan/gangguan siber di DIY telah dibentuk Computer Insiden Respon Team (CSIRT) yang beranggotakan perwakilan tim IT dari pemprov DIY, Perguruan Tinggi, Kabupaten/Kota dan juga dengan memanfaatkan layanan dari BSSN RI (CSIRT, Deputi Identifikasi dan Deteksi dan Pusopkamsinas). 2.3.1.2.16 Kebudayaan Gunungkidul merupakan salah satu daerah di D.I Yogykarta yang kaya ragam budaya yang dimiliki. Upaya pelestarian dan pengembangan budaya II - 174 dapat terlihat dari banyaknya desa budaya dan desa rintisan budaya yang ada sebagaimana tersaji dalam tabel 2.20. A. Ragam Kebudayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul secara umum menggunakan bahasa lokal (bahasa jawa) dalam berkomunikasi, sementara bahasa nasional (bahasa Indonesia) secara resmi dipakai dalam lingkungan formal (kantor, pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain). Pada setiap kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, adat istiadat dan tradisi masih mewarnai kehidupan masyarakatnya. Dalam proses kehidupan pada saat kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, hari-hari besar agama dan peringatan terbentuknya suatu kawasan masih dilakukan upacara-upacara adat dan tradisi. Perayaan bersih dusun atau dalam istilah setempat disebut “Rasulan” merupakan salah satu tradisi masyarakat Gunungkidul yang sampai saat ini masih dilestarikan dan turut berpengaruh pada pelestarian kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang berkembang di Gunungkidul antara lain adalah: Wayang Orang/Kulit, Kethoprak, Reog (Jathilan Topeng), Campursari, dan Tayub banyak dipentaskan oleh masyarakat Gunungkidul pada perayaan bersih dusun tersebut. Jumlah rintisan desa/kalurahan budaya di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan tercatat sejumlah 22 desa/kalurahan pada tahun 2020. Sedangkan desa/kalurahan budaya sejumlah 15 desa/kalurahan dan desa/kalurahan mandiri budaya sejumlah 2 desa/kelurahan pada tahun 2020. Untuk mengetahui perkembangan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2. 127 Ragam Kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Uraian TAHUN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 I. Seni dan Kebudayaan
1. 1.Jumlah Group Kesenian 2.337 2.607 2.779 2.839 2.939 group
2. 2.Jumlah Gedung Kesenian 9 9 9 10 10 unit
3. 3.Museum 1 1 1 1 1 unit
4. 4.Penyelenggaraan festival seni dan budaya 12 10 11 13 17 kegiatan
5. 5.Jumlah Desa (Kalurahan) Budaya 12 12 15 15 15 kalurahan II. Warisan budaya benda yang berada di Kabupaten Gunungkidul A. Warisan Budaya
6. 1.benda warisan budaya 499 499 378 439 411 buah
7. 2.bangunan warisan budaya 29 29 40 48 36 unit
8. 3.struktur warisan budaya 40 41 42 48 48 unit
9. 4.situs warisan budaya 10 10 129 130 130 lokasi
10. 5.kawasan warisan budaya 1 1 1 1 1 kawasan B. Cagar Budaya
11. 1.benda cagar budaya 0 7 18 43 71 buah
12. 2.bangunan cagar budaya 4 12 18 34 46 unit
13. 3.struktur cagar budaya 0 1 2 3 3 unit
14. 4.situs cagar budaya 3 6 9 10 10 lokasi II - 175 Uraian TAHUN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
15. 5.kawasan cagar budaya 0 0 0 0 0 kawasan III. Budaya Takbenda di Gunungkidul A. Budaya Takbenda
16. 1.tradisi lisan 11 11 11 11 11 objek
17. 2.manuskrip 1 1 1 1 2 objek
18. 3.adat istiadat 3 3 3 3 3 objek
19. 4.ritus 30 30 30 30 30 objek
20. 5.pengetahuan tradisional 17 17 17 17 17 objek
21. 6.teknologi tradisional 5 5 5 5 5 objek
22. 7.seni 32 32 32 32 32 objek
23. 8.bahasa 2 2 2 2 2 objek
24. 9.permainan rakyat 17 17 17 17 17 objek
25. 10.olahraga tradisional 3 3 3 3 3 objek B. Warisan Budaya Takbenda
26. 1.tradisi lisan 0 0 0 0 0 objek
27. 2.manuskrip 0 0 0 0 0 objek
28. 3.adat istiadat 0 0 0 1 1 objek
29. 4.ritus 0 0 0 4 4 objek
30. 5.pengetahuan tradisional 0 0 0 0 0 objek
31. 6.teknologi tradisional 0 0 0 0 0 objek
32. 7.seni 0 1 3 0 3 objek
33. 8.bahasa 0 0 0 0 0 objek
34. 9.permainan rakyat 0 0 0 0 0 objek
35. 10.olahraga tradisional 0 0 0 0 0 objek Jumlah rintisan desa (kalurahan) budaya 14 16 18 20 22 desa (kalurahan) Jumlah desa (kalurahan) yang telah memiliki dokumentasi sejarah desa (kalurahan) dalam Bahasa jawa - 25 50 75 100 desa (kalurahan) Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul (Kundha Kabudayan), 2021 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa warisan budaya benda yang berada di Kabupaten Gunungkidul belum semua dikelola secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya warisan budaya benda yang berada di Kabupaten Gunungkidul yang belum menjadi cagar budaya. Peningkatan status dari warisan budaya benda menjadi cagar budaya merupakan salah satu upaya pelindungan sebagai bagian dari proses pelestarian terhadap warisan budaya benda. Begitu pula dengan objek budaya takbenda, masih banyak yang belum ditetapkan menjadi warisan budaya takbenda. Salah satu penyebab hal tersebut di antaranya adalah keterbatasan jumlah SDM pelaksana di bidang kebudayaan, seperti baru terdapat satu personil Tenaga Ahli Cagar Budaya di Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). Prasarana kebudayaan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul antara lain berupa balai budaya dan taman budaya. B. Pencapaian IKU Urusan Kebudayaan Pencapaian IKU urusan Kebudayaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. II - 176 Tabel 2. 128 Capaian Kinerja Pembinaan Kebudayaan No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Ragam Budaya yang Dikembangkan/Difasilitasi 10 13 16 19 22 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan 100%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada beberapa permasalahan yang masih di dihadapi
b.Adanya Wabah Pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya kegiatan dibidang kebudayaan
c.Penyelenggaraan festival seni dan budaya unggulan daerah di tingkat kabupaten belum mencakup semua ragam budaya yang ada.
d.Keterbatasan peralatan yang dimiliki seperti gamelan, kostum kesenian, tempat untuk latihan, dan kesadaran untuk regenerasi pelaku seni belum optimal.
e.Studi kelayakan dan kajian teknis pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya masih terbatas.
f.Masyarakat di kalurahan belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam pembuatan Buku sejarah, legenda, mithos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul, serta peningkatan pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda belum optimal. 2.3.1.2.17 Perpustakaan A. Sarana dan Prasarana Perpustakaan Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk perpustakaan tingkat kabupaten, sarana prasarana perpustakaan (kecuali koleksi buku) yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah cukup memadai. Hal tersebut terlihat dari hasil akreditasi perpustakaan tingkat kabupaten yang memperoleh nilai A. Namun demikian, untuk koleksi buku, jumlahnya memang masih di bawah ketentuan SNP-nya. Idealnya, jumlah judul koleksi yang dimiliki lembaga perpustakaan tingkat kabupaten adalah 0,025 perkapita. Artinya, dengan data jumlah penduduk tahun 2020 sejumlah 774.609, maka jumlah judul koleksi buku yang harus dimiliki Perpustakaan Daerah tingkat kabupaten idealnya sejumlah 19.365 judul. Sementara Tahun 2020, jumlah judul koleksi sebanyak 14.496, sehingga masih ada kekurangan judul sejumlah 4.869 jika dibandingkan dengan kondisi ideal menurut SNP-nya. Data perkembangan jumlah koleksi buku, SDM pengelola dan sarana prasarana penunjang perpustakaan Tahun 2016-2020 di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel berikut: II - 177 Tabel 2. 129 Jumlah Koleksi, Pustakawan, Pengunjung, Anggota dan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Uraian TAHUN Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah koleksi yang dimiliki - Koleksi buku 62.577 34.611 33.871 36.501 37.732 eksemplar - Koleksi kriya 102 102 102 102 102 jenis - Multimedia 293 326 293 309 309 buah Jumlah pustakawan 13 11 8 8 8 orang Tenaga Teknis PNS/ASN 4 4 3 3 3 orang Tenaga Teknis Non PNS/ASN 8 8 8 8 7 orang Penilai Angka Kredit 8 8 8 0 0 orang Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat - Pustakawan - Tenaga Teknis PNS/ASN - Tenaga Teknis Non PNS/ASN - Penilai Angka Kredit 100 50 100 25 100 33,3 100 25 100 33,3 100 25 100 33,3 100 0 100 33,3 100 0 persen persen persen persen Jumlah pengunjung: - Perpustakaan umum - Perpustakaan keliling 47.301 17.698 45.081 13.287 39.789 24.421 42.786 31.838 78.403 7.184 orang orang Jumlah anggota orang - Umum 15.837 16.450 17.790 19.392 19.746 orang - Keliling 6.168 5.442 6.058 6.678 6.678 orang Jumlah mobil perpustakaan keliling 3 4 3 3 4 unit Jumlah lokasi layanan keliling 43 41 47 47 47 lokasi Jumlah warintek 19 18 16 19 19 unit Jumlah komputer layanan 6 9 10 10 10 unit Layanan home theatre 1 1 1 1 1 unit Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, 2021 Tabel 2. 130 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Jenis Data TAHUN Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Perpustakaan Umum: 1) Perpustakaan Desa/Kalurahan 2) Perpustakaan Umum Kabupaten 148 1 148 1 148 1 148 1 148 1 perpustakaan perpustakaan Perpustakaan Khusus: 1) Milik Pemerintah/ Institusi 2) Swasta/Komunitas 16 15 16 43 16 43 16 45 16 45 perpustakaan perpustakaan Perpustakaan sekolah 1) SD/MI a) SD 474 473 473 468 467 perpustakaan II - 178 Jenis Data TAHUN Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 b) MI 2) SMP/MTS a) SMP b) MTs 3) Pondok Pesantren 80 111 31 34 80 113 31 34 80 113 31 34 80 112 31 36 81 112 31 36 perpustakaan perpustakaan perpustakaan perpustakaan Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, 2021 B. Pencapaian IKU Urusan Perpustakaan Pencapaian IKU urusan perpustakaan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 131 Capaian Kinerja Pembinaan Perpustakaan No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1. Persentase Peningkatan Pemustaka - 9,77% 19,67 % 17,34 % 13,64% Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2019 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 101,95 %. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 2 (dua) indikator sasaran PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang melebihi target yakni :
a.Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 70% dapat tercapai 76,59% sehingga tingkat capaiannya adalah 109,41 %.
b.Persentase Peningkatan pemustaka target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 13,29% dapat tercapai 13,64% sehingga tingkat capaiannya adalah 102,63 %. Dan ada dua indikator yang belum memenuhi target 100% yakni indikator Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 79,25% dapat tercapai 79,00% sehingga tingkat capaiannya adalah 99,68% dan pada indikator Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) target 100% tercapai 99,98%. Dapat diketahui dari realisas capaian indikator tersebut masih dalam kategori sangat tinggi. 2.3.1.2.18 Kearsipan A. SDM dan Sarana Kearsipan Urusan kearsipan di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul. Untuk mengetahui volume, SDM dan sarana prasarana kearsipan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini: II - 179 Tabel 2. 132 Volume, Jumlah SDM, dan Sarana Kearsipan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Jenis Data Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Volume Arsip Inaktif dikelola LKD 313 177 210 205 205 meter lari Jumlah lembaga pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip inaktif ke LKD 4 7 4 1 0 Instansi Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan SKPB (Sistem Kearsipan Pola Baru) 48 47 47 47 47 Instansi Jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan arsip (informasi, jasa, rujukan) 11 124 597 514 25 Orang Jumlah SDM pengelola arsip di LKD 8 13 11 12 15 Orang Jumlah Arsiparis di LKD 4 4 3 3 3 Orang Jumlah arsiparis se Kabupaten Gunungkidul 16 18 18 13 13 Orang Jumlah Box Arsip 2.010 1.535 1.981 1.956 1.956 Unit Jumlah sasaran pembinaan kearsipan - Badan/Dinas/Kantor/Kapanewon 49 47 47 47 47 Instansi - Kalurahan 10 18 18 18 18 Kalurahan - Sekolah 2 0 2 5 1 Sekolah Jumlah record center/ruang simpan arsip di Perangkat Daerah 16 19 27 30 36 Unit Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, 2021 B. Pencapaian IKU Urusan Kearsipan Capaian kinerja pembinaan kearsipan adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2. 133 Capaian Kinerja Pembinaan Kearsipan No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1. Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara Baku 41,3 46,81 51 % 61 % 76,59% Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan termasuk kategori Sangat Tinggi. Indikator sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang melebihi target yakni: Persentase Peningkatan pemustaka target tahun 2019 untuk indikator tersebut adalah 0,35%. 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul memiliki panjang pantai 72,3 km (63,98% dari total panjang pantai di DIY), dengan jumlah Kapanewon pesisir sebanyak II - 180 6 Kapanewon, yaitu Kapanewon Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Jumlah Kalurahan pesisi sebanyak 19 Kalurahan, yaitu : Girijati, Giricahyo, Giripurwo, Giriwungu, Girikarto, Krambilsawit, Kanigoro, Planjan, Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo, Sidoharjo, Tepus, Purwodadi, Balong, Jepitu, Tileng, Pucung, Songbanyu. Jumlah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1 unit ditambah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebanyak 7 unit. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 8 unit, yaitu : TPI Higienis Sadeng, TPI Nampu, TPI Siung, TPI Ngandong, TPI Drini, TPI Baron, TPI Ngrenehan, dan TPI Gesing). Selain itu, terdapat prasarana pendukung berupa Gedung P3HP (Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan) di Pantai Krakal serta Pabrik Es Balok di Wonosari. Jumlah Balai Benih Ikan (BBI) milik Kabupaten Gunungkidul sebanyak 2 unit (BBI Mina Kencana di Susukan dan Beton, Kapanewon Ponjong). Selain itu, terdapat prasarana pendukung berupa Depo Pemasaran Ikan di Ponjong. Kewenangan daerah kabupaten/kota bidang kelautan dan perikanan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, adapun dengan rincian kewenangan sebagai berikut: a) Perikanan Tangkap: 1) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), b) Perikanan Budidaya: 1) Penerbitan IUP (Ijin Usaha Perikanan) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, 3) Pengelolaan pembudidayaan ikan, Potensi lahan untuk perikanan budidaya darat seluas 37,76 ha dan penangkapan ikan perairan umum (telaga, sungai, bendungan) dengan luas 99,82 ha. Pemanfaatan potensi tersebut terkait erat dengan stakeholder sektor perikanan. Pelaku utama perikanan merupakan komponen penting dan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Kabupaten Gunungkidul. Kelompok pelaku utama perikanan terbagi menjadi 5 (lima), yaitu : a) Kelompok Usaha Bersama (KUB) b) Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) c) Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR) d) Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) e) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, kelas kelompok pelaku utama perikanan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu : a) Kelas Pemula. b) Kelas Madya. c) Kelas Utama. II - 181 Tabel 2. 134 Perkembangan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Kelas Kelompok 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kelompok Jumlah Anggota Kelompok Jumlah Kelompok Jumlah Anggota Kelompok Jumlah Kelompok Jumlah Anggota Kelompok Jumlah Kelompok Jumlah Anggota Kelompok Jumlah Kelompok Jumlah Anggota Kelompok 1 UTAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 2 MADYA 34 442 37 481 39 507 43 559 57 932 3 PEMULA 450 8.396 435 8.268 434 7.427 448 7.515 524 7.855 Jumlah 484 8.838 472 8.749 473 7.934 491 8.074 582 8.812 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gunungkidul, 2020 Pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pelaku utama perikanan menjadi tugas dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yang bermitra dengan Penyuluh Perikanan. Seiring perkembangan dan teknologi pertumbuhan kelompok pelaku utama perikanan semakin meningkat. Peran aktif penyuluh perikanan di lapangan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan kelompok pelaku utama perikanan. Pembinaan dan pendampingan kelompok belum optimal mengingat jumlah penyuluh perikanan ini belum sebanding dengan banyaknya kapanewon di Kabupaten Gunungkidul. Tabel 2. 135 Perkembangan Jumlah Penyuluh Perikanan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Penyuluh Perikanan* Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 ASN 6 7 7 7 7 2 Non ASN 10 9 9 8 8 Jumlah 15 16 16 16 15 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gunungkidul, 2020 Keterangan *) : Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tabel 2. 136 Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Komoditas Produksi 2016 2017 2018 2019 2020 1 Perikanan tangkap (ton) 2.416,7 4.226,00 3.739,38 3.391,74 3.546,80 2 Perikanan budidaya (ton) 9.611,36 12.450,07 12.291,00 12.708,4 10.049,8 3 Jumlah unit pembenihan rakyat (UPR) 66 30 39 39 39 4 Benih ikan UPR (juta ekor) 12,7 9,28 18,79 21,94 10,08 5 Jumlah Balai Benih Ikan 2 2 2 2 2 6 Benih ikan BBI (juta ekor) 0,81 0,62 0,72 0,75 0,71 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2021 Hasil produksi perikanan (tangkap laut maupun budidaya perikanan darat) mengalami fluktuasi setiap tahun. Adapun penyebab penurunan II - 182 produksi untuk perikanan laut adalah kondisi cuaca dan gelombang tinggi yang ekstrim sehingga nelayan (KUB) tidak bisa melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut. Selain itu, peran pabrik es terkait produksi dan pemenuhan es balok dalam hal penerapan sistem rantai dingin belum optimal karena mesin serta gedung/bangunan sudah melewati umur ekonomis. Tabel 2. 137 Perkembangan Rekapitulasi Jumlah Trip di TPI Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Nama TPI Tahun Jumlah Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 1 TPI Sadeng > 10 GT 1.222 556 220 283 409 2.690 Kapal Motor >10- 20 GT dan diatas 30 GT TPI Sadeng ≤ 10 GT - - 118 248 377 743 Kapal Motor >5- 10 GT dan Perahu Motor Tempel (PMT) 2 TPI Nampu 105 391 375 242 85 1.198 Perahu Motor Tempel (PMT) 3 TPI Siung 282 278 520 785 1.019 2.884 Perahu Motor Tempel (PMT) 4 TPI Ngandong 150 286 533 775 736 2.480 Perahu Motor Tempel (PMT) 5 TPI Drini 945 1.147 2.109 2.147 3.612 9.960 Perahu Motor Tempel (PMT) 6 TPI Baron 1.803 2.574 3.823 2.798 5.462 16.460 Perahu Motor Tempel (PMT) 7 TPI Ngrenehan 2.114 2.911 4.243 3.118 7.630 20.016 Perahu Motor Tempel (PMT) 8 TPI Gesing 3.235 4.670 3.824 2.480 2.759 16.968 Perahu Motor Tempel (PMT) TOTAL 9.856 9.856 12.813 15.765 12.876 22.089 73.399 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2020 Tabel 2. 138 Jumlah Kebutuhan Es Balok Dalam 1 (satu) Kali Trip No Klasifikasi Kapal Penangkap Ikan Jumlah Es balok 1 Perahu Motor Tempel 5-10 2 Kapal Motor >5-10 GT 40-50 3 Kapal Motor >10-20 GT 50-80 4 Kapal Motor >30 GT 200-250 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2020 Fluktuasi produksi perikanan budidaya dikarenakan mayoritas kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) di Kabupaten Gunungkidul masih termasuk dalam kategori kelas pemula sehingga pengetahuan teknis budidaya ikan dan pemasaran produk belum dikuasai secara baik. Kondisi topografi serta minimnya sumber air menyebabkan sebagian besar kelompok II - 183 pembudidaya ikan sumber airnya bergantung pada air hujan. Selain itu, pelayanan BBI serta produksi Unit Perbenihan Rakyat (UPR) terkait pemenuhan kebutuhan benih/bibit ikan di Kabupaten Gunungkidul masih kurang optimal dikarenakan sarana prasarana produksi tergolong minim. B. Pencapaian IKU Urusan Kelautan dan Perikanan Berdasarkan laporan pelaku usaha perikanan diketahui data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagaimana tabel berikut: Tabel 2. 139 Perkembangan Capaian Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pendapatan Perikanan Budidaya (Pembudidaya Ikan) (Rp.) 4.246.573 4.994.726 6.160.546 5.267.173 4.079.885 2 Pendapatan Perikanan Tangkap (Nelayan) (Rp.) 20.388.571 25.580.998 22.705.295 29.234.425 30.737.252 3 Produksi Perikanan Budidaya (Kg) 9.611.360 12.450.070 12.291.000 12.708.404 10.049.802 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2020 C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Kelautan dan Perikanan 93,45%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu) indikator sasaran PD Dinas Kelautan dan Perikanan yang melebihi target yakni pendapatan perkapita masyarakat perikanan (Nelayan) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah Rp/Th 25.717.989 dapat tercapai Rp/Th 29.818.931 sehingga tingkat capaiannya adalah 115,95 %. Sedangkan ada 4 indikator sasaran PD Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum mencapai target yakni :
a.Nilai IKM Perangkat Daerah target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 85,5 dapat tercapai 79,26 sehingga tingkat capaiannya adalah 92,7 %.
b.Pendapatan perkapita masyarakat perikanan (pembudidayaan ikan) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah Rp./Th 4.469.136 dapat tercapai Rp./Th 4.079.885 sehingga tingkat capaiannya adalah 91,29 %.
c.Produksi perikanan budidaya target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah Kg./Th 12.870.115 dapat tercapai Kg./Th 10.049.802 sehingga tingkat capaiannya adalah 78,9 %. Belum tercapainya produksi perikanan budidaya tidak terlepas dari kualitas SDM pelaku usaha perikanan budidaya. Pembudidaya ikan merupakan mata pencaharian sambilan bagi masyarakat Gunungkidul. Masih jarang pembudidaya ikan yang menjadikan aktifitas budidaya ikan sebagai mata pencaharian utama.
d.Produksi Perikanan Tangkap Meningkat target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 4.961 ton dapat tercapai 3.452 ton sehingga tingkat capaiannya adalah 69,58 %. II - 184 2.3.2.2. Pariwisata A. Kunjungan Wisatawan Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1)destinasi; (2)pemasaran; (3)industri, dan (4)kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengembangan pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata. Keempat pilar tak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling berpengaruh. Aspek kelembagaan dapat memengaruhi semua aspek lain. Pengembangan destinasi dan industri tentu akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pemasaran. Dalam hal ini pembangunan pariwisata Indonesia diharapkan dapat:
1. 1.Menjadikannya sebagai destinasi wisata nasional/internasional yang berkelanjutan;
2. 2.Meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional maupun nasional sehingga jumlah kunjungan dan belanja wisatawan akan meningkat;
3. 3.Memberikan kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai penopang aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industri yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha/pemilik usaha, tetapi juga bagi pekerja dan masyarakat luas; dan dari ketiga hal tersebut;
4. 4.Menumbuhkembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif. Keempat pilar tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang tak terpisahkan. Pada tingkat nasional, pemerintah masih memakai jumlah kunjungan sebagai sasaran untuk mewakili tolok ukur keberhasilan. Meskipun demikian jumlah kunjungan tersebut tergantung kepada bukan hanya keberhasilan pemasaran (promosi) melainkan juga keberhasilan upaya pengembangan destinasi, industri, serta kelembagaannya (manusia, aturan, dan organisasinya). Untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan secara nasional, keempat pilar harus dikembangkan secara terpadu. Meski sampai dengan saat ini jumlah wisatawan masih menjadi ukuran keberhasilan, perlu disadari bahwa keberhasilan pemasaran selain tergantung kepada program pemasarannya sendiri, akan sangat tergantung kepada keberhasilan pengembangan program lain yang menyangkut aspek-aspek yang disebutkan di atas. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup banyak dan beragam untuk dikembangkan, mulai dari daya tarik wisata alam yaitu daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, daya tarik wisata budaya yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya serta daya tarik wisata hasil buatan manusia yaitu daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. II - 185
5. 2.Daya Tarik Wisata Alam Daya tarik wisata alam yaitu segala sesuatu yang bersifat alami yang berpotensi dikembangkan atau telah menjadi sebuah daerah tujuan wisata. Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik wisata alam yang sangat beragam berupa berupa pantai, gua, hutan dan bukit, sungai dan air terjun serta gunung/pegunungan. Daya tarik wisata alam pantai yang menjadi unggulan destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul. Dengan saat ini pantai yang ada berjumlah 113 pantai, yang sudah di kelola dan dikembangkan berjumlah 59 Pantai. Masih ada 54 pantai yang masih menunggu untuk dikelola dan dikembangkan (tabel 2.140). Tabel 2. 140 Pengembangan Wisata Alam Pantai di Kabupaten Gunungkidul No Daya Tarik Wisata Kapanewon Pengelolaan dan Pengembangan
6. 1.Pantai Bekah, Pantai Gesing Purwosari Ya
7. 2.Pantai Parangendok, Pantai Klampok, Pantai Watugupit Purwosari Belum
8. 3.Pantai Karangtelu, Pantai Kepek, Pantai Wohkudu Panggang Belum
9. 4.Pantai Kesirat, Pantai Buron, Pantai Nguluran, Pantai Nampu Panggang Ya
10. 5.Pantai Grigak, Pantai Celeng Tibo, Pantai Ngreslangu, Pantai Nungguran, Pantai Clungup, Pantai Ngunggah Panggang Belum
11. 6.Pantai Parangracuk, Pantai Kayuarum, Pantai Pringjono, Pantai Ngrenehan, Pantai Ngobaran, Pantai Nguyahan, Pantai Torohudan, Pantai Midodaren, Pantai Ngedan Saptosari Ya
12. 7.Pantai Ngrawah, Pantai Dadapanayam, Pantai Dluwok, Pantai Semenanjung biting, Pantai Peyuyon, Pantai Widodaren, Pantai Butuh, Pantai Njanganan, Pantai Nglimun, Pantai Jugala Saptosari Belum
13. 8.Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Porok, Pantai Nglolang, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai WatuKodok, Pantai Mbuluk, Pantai Ngrawe, Pantai Drini, Bukit Kosakora, Pantai Krakal, Pantai Sarangan Tanjungsari Ya
14. 9.Pantai Ngrumput Tanjungsari Belum
15. 10.Pantai Slili, Pantai Ngandong, Pantai Sadrananan, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Sundak Timur, Pantai Pulangsawal, Pantai Poktunggal, Pantai Watulawang, Pantai Seruni, Pantai Siung, Pantai Banyunibo, Pantai Watutogog, Pantai Sawahan, Pantai Nglambor, Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Jogan Wetan, Pantai Klumpit, Pantai Nguluran, Bukit Pengilon Tepus Ya
16. 11.Pantai Trenggole, Pantai Ndawud, Pantai Kajar, Pantai Watu Nene, Pantai Serah, Pantai Krisik, Pantai Sembung, Pantai ButunDoyong, Pantai Mbeling, Pantai Mahguntur, Pantai Manukan, Pantai Ngetun Tepus Belum
17. 12.Pantai Srakung, Pantai Sadeng, Pantai Bongosan, Pantai Dadapan, Pantai Krokoh, Pantai Wediombo, Pantai Greweng, Pantai Sedahan, Pantai Dadapan Gririsubo Ya
18. 13.Pantai Baron, Pantai Bubuk, Pantai Ngusalan, Pantai Watu Lumbung, Pantai Pesewan, Pantai Nglegundi, Pantai Gander, Pantai Wedanan, Pantai Gredan, Pantai Watubonang, Pantai Ngregisan, Pantai BotoRubuh, Gririsubo Belum II - 186 No Daya Tarik Wisata Kapanewon Pengelolaan dan Pengembangan Pantai Watukebo, Pantai Sinden, Pantai Ngungap, Pantai Tanjung Menyer, Pantai Baronan, Pantai Mrumbun, Pantai WatuBolong Sumber: Buku Statistik Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Selain pantai, daya Tarik Wisata Goa merupakan salah satu daya tarik wisata alam di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki potensi yang cukup baik. Hal ini didukung oleh kondisi geologis yang ada. Dari 112 goa yang sudah dikelola dan dikembangkan berjumlah 13 goa, dan 99 goa masih menunggu untuk dikembangkan (tabel 2.141). Tabel 2. 141 Daya Tarik Wisata Alam Gua/Song Kabupaten Gunungkidul No Daya Tarik Wisata Kapanewon Pengelolaan dan Pengembangan
19. 1.Gua Sigolo-Golo, Gua Pego, Gua Kalikidul, Gua Cemplong, Gua Langse, Gua Jamprong, Gua Ploso, Gua Sumurup, Gua Tapan, Gua Suci, Gua Dagang Purwosari Belum
20. 2.Gua Cerme Purwosari Ya
21. 3.Gua Tembelang, Gua Kedhokan, Gua Goseng, Gua Jothak, Gua Song Pedang, Song Obar, Song Kadut, Gua Macan, Gua Soko, Gua Njerogjero Panggang Belum
22. 4.Gua Tembelang, Gua Owe-Owe, Gua Cemedak, Gua Duren, Gua Kenongo Saptosari Belum
23. 5.Gua Greseng, Gua Gua Mandung, Gua Ngleleng, Gua Sinogo, Gua Kukup, Gua Sempu, Gua Kancil, Gua Ngorodowo, Gua Kunang, Gua Pak Warak, Gua Siratan, Gua Dangkures, Gua Songkirik, Gua Tabuhan, Gua Kombo, Gua Jomblang, Gua Nrapah, Gua Kubon, Gua Putri, Gua Cabe Tanjungsari Belum
24. 6.Gua Kedokan, Gua Senen, Gua Slili, Gua Sundak Tepus Belum
25. 7.Gua Manggir, Gua di Desa Jepit Girisubo Belum
26. 8.Gua Ceblong, Gua Braholo, Gua Tritis, Gua Ngricik, Gua Dawung, Gua Podokerti, Gua Luwengombo, Gua Watu Tumpen, Gua Sonoyo, Gua Song Putri Rongkop Belum
27. 9.Gua Ngeleng, Gua Tangkep, Gua Gogor, Gua Maria Tritis Paliyan Belum
28. 10.Gua Rancang Kencono Playen Ya
29. 11.Gua Cabak, Gua Song Oya, Gua Ndilem, Gua Dlingsem, Gua Sengok, Gua Pucung Playen Belum
30. 12.Gua Pari, Gua Bening, Gua Song Putri, Gua Semurup, Gua Singoproyo, Gua Sebanteng, Gua Selang Wonosari Belum
31. 13.Gua Ngingrong Wonosari Ya
32. 14.Gua Jlamprong, Gua Kalisuci, Gua Jomblang, Semanu Ya II - 187 No Daya Tarik Wisata Kapanewon Pengelolaan dan Pengembangan Gua Grubug
33. 15.Gua Gesing, Gua Toto, Gua Ngreneng, Gua Sinden, Gua Wot Lemah, Gua Gedhilan, Gua Bribin Semanu Belum
34. 16.Gua Pindul, Gua Glatik, Gua Sioyot, Gua Tanding Karangmojo Ya
35. 17.Gua Longop, Gua Pring Karangmojo
36. 18.Gua Cokro, Gua Gilap Ponjong Ya
37. 19.Gua Lowo, Gua Saptorenggo Ponjong Belum
38. 20.Gua Paesan , Gua Sumurup, Gua Lowo, Gua Giling Wesi Patuk Belum
39. 21.Gua Maria Giriwening, Gua Lengser Gedangsari Belum
40. 22.Song Putri Nglipar Belum
41. 23.Gua Gadung Tempat Pertapaan, Gua Gadung ( Ada mata air) Semin Belum Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Potensi hutan dan bukit di Kabupaten Gunungkidul masih sangat besar mengingat kondisi wilayah berupa pegunungan dan sebagian besar hutan DIY terdapat di Gunungkidul. Dari 36 Hutan dan Bukit yang sudah dikembangkan berjumlah 8 lokasi, sedangkan 28 lokasi masih belum dikembangkan secara maksimal (tabel 2.142). Tabel 2. 142 Daya Tarik Wisata Hutan dan Bukit Kabupaten Gunungkidul No Daya Tarik Wisata Kapanewon Pengelolaan dan Pengembangan)
42. 1.Hutan Glagah, Hutan Rakyat, Hutan Ngleleng, Hutan Gebangko, Hutan Rakyat, Hutan Lindung, Bukit Paralayang Watugupit Purwosari Belum
43. 2.Hutan Lestari Lenggo Manik, Hutan Turunan Panggang Belum
44. 3.Hutan Temangg, Hutan Cekel, Hutan Bulurejo Saptosari Belum
45. 4.Hutan Pangkah, Hutan Ngubar, Bukit Kosakora Tanjungsari Belum
46. 5.Hutan Kusnadi Hs, Hutan Bajo, Hutan Taman Kehati Sengon Tepus Belum
47. 6.Hutan Rakyat Jepitu Girisubo Belum
48. 7.Hutan Sodong, Hutan Sodong Paliyan Belum
49. 8.Paliyan Belum
50. 9.HKM Tani Manunggal, Hutan Rakyat Bersertifikasi Dengok, Hutan Rakyat Bersertifikasi Getas, Hutan Wanagama, Tahura Bunder Playen Belum
51. 10.Hutan Konservasi Salak, Bukit Purbo Selo Nawing, Bukit Gogor Park Patuk Belum
52. 11.Hutan Kwarasan, Hutan Sriten/Wana Desa, Hutan Rakyat Kedungpoh, Hutan Jeruk Legi, Bukit Wisata Klayar Nglipar Belum
53. 12.Hutan Lindung Wonosadi Ngawen Ya Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 II - 188 Daya tarik wisata hutan dan bukit di Kabupaten Gunungkidul yang telah dikembangkan menjadi daya tarik wisata alam berupa hutan ada 3 hutan diantaranya Hutan Wonosadi, Hutan Wanagama dan Tahura Bunder sedangkan bukit yang telah dikembangkan sebagai daya tarik wisata alam berupa bukit ada 5 bukit diantaranya Bukit Paralayang Watu Gupit, Kosakora dan lain-lain. Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik wisata alam berupa sungai dan air terjun yang tersebar di beberapa Kapanewon. Salah satu keunggulan dapat digunakan untuk spot foto dan tersedia wahana permainan air seperti perahu air, atau tubing untuk susur sungai. Dari 50 wisata alam sungai dan air terjun, 8 lokasi telah dikelola dan dikembangkan 42 lokasi masih belum dikembangkan, (tabel 143). 8 lokasi wisata alam sungai dan air terjun/curug telah dikembangkan menjadi daya tarik wisata 2 river tubing, 2 rafting sungai dan 4 air terjun sebagai salah satu destinasi wisata alam Kabupaten Gunungkidul. Tabel 2. 143 Wisata Alam Sungai dan Air Terjun/Curug No Daya Tarik Wisata Kapanewon Pengelolaan dan Pengembangan
54. 1.Sungai Gua Pulejajar Girisubo Belum
55. 2.Kali Oya, Sungai Oya Playen Tubing
56. 3.Kali Tanjung, Air Terjun Banyunibo Playen Belum
57. 4.Sungai Pulutan, Sungai Pancuran, Sungai Karangasem, Sungai Ndung Riu, Sungai Besole, Kali Gedhe, Kali Gari Wonosari Belum
58. 5.Sungai Oya Karangmojo Rafting
59. 6.Kali Seng, Sungai Oya Karangmojo Belum
60. 7.Sungai Gremeng, Sungai Seropan, Ponjong Belum
61. 8.Dewi Elok, Sungai Oya, Kali Nampu, Air Terjun Talang Kencono, Air Terjun Curug Tamansari, Air Terjun Gembyong Patuk Belum
62. 9.Sungai Oya, Sungai Kedunggedang, Sungai Kewarasan Kulon, Sungai Pringsurat, Sungai Klayar, Sungai Sinom, Kedung Dandang, Kedung Wot Nglipar Belum
63. 10.Kali Oya, Kali Lunyu, Sungai Oya, Kali Plarar Semin Belum
64. 11.Bendowo Paliyan Rafting
65. 12.Air Terjun Turunan Panggang Belum
66. 13.Air Terjun Jogan Tepus Belum
67. 14.Air Terjun Sri Getuk Playen Ya
68. 15.Air Terjun Kedung Kandang, Air Terjun Jurug Gedhe Patuk Ya
69. 16.Geo Heritage, Sungai Oya, Curug Indah Tegalrejo, Curug Larangan, Air Terjun Ngluweng, Air Terjun Keluwihan, Air Terjun Yonan, Air Terjun Watugajah Gedangsari Belum
70. 17.Air Terjun Nogososro Semin Ya Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 II - 189 Dari kondisi topografi wilayah yang sebagian besar Kabupaten Gunungkidul merupakan bentang alam pegunungan. Daya tarik wisata alam berupa gunung/pegunungan yang sudah dikembangkan sebanyak 8 gunung/pegunungan dari 44 lokasi wisata tersebut (tabel 2.144). Tabel 2. 144 Wisata Alam Gunung/Pegunungan Kabupaten Gunungkidul No Daya Tarik Wisata Kapanewon Pengelolaan dan Pengembangan
71. 1.Gunung Batu Ngegong, Gunung Picis, Gunung Siung, Gunung Pengilon Tanjungsari Belum
72. 2.Gunung Manjung Girisubo Belum
73. 3.Gunung Batur Girisubo Ya
74. 4.Gunung Bagus Paliyan Ya
75. 5.Gunung Maria Tritis Paliyan Ya
76. 6.Gunung Batur Agung, Gunung Mijil Karangmojo Belum
77. 7.Gunung Panggung Ponjong Belum
78. 8.Gunung Kendil Ponjong Ya
79. 9.Gunung Patuk/ Hargodumilah, Gunung Wayang, Gunung Wayang Patuk Belum
80. 10.Gunung Api Purba Nglanggeran, Patuk Ya
81. 11.Gunung Manggung Boyo, Gunung Gentong, Gunung Jambu, Gunung Watu Dodok, Clongop, Green Vilage, Soko Drono, Clongop, Gunung Jogotamu, Gunung Beduk, Gunung Kowang, Gunung Payung, Gunung Tumpang, Gunung Curug Gedangsari
82. 12.Gunung Gembung Gedangsari Ya
83. 13.Bukit Watu Gede, Kedungpoh Kulon, Kedungpoh Lor, Gentungan, Gunung Keruk, Gunung Genter, Gunung Kremun Nglipar
84. 14.Gunung Gambar Ngawen Ya
85. 15.Bundelan Hill Ngawen Belum
86. 16.Gunung Panggung, Watu Gede Gunung Galar, Watujoli Semin Belum
87. 17.Kawasan Karst Gunungsewu Rongkop Belum Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Daya Tarik Wisata Budaya yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya terdiri dari desa budaya, situs/peninggalan sejarah, pesanggrahan, tempat upacara tradisional, benda cagar budaya, upacara tradisional, atraksi daya tarik wisata budaya. Potensi daya tarik wisata yang merupakan kehidupan adat tradisi dan aktivitas budaya masyarakat yang khas juga dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di desa budaya. Ada 15 desa budaya diantaranya Ngalang, Tambakromo, Katongan, Bejiharjo dan lain-lain (Tabel 2.145) II - 190 Tabel 2. 145 Desa Budaya di Kabupaten Gunungkidul No Daya Tarik Wisata Desa Budaya Kapanewon 1 Giripurwo Purwosari 2 Girisekar Panggang 3 Giring Paliyan 4 Kemadang Tanjungsari 5 Jerukwudel Girisubo 6 Semanu Semanu 7 Kepek Wonosari 8 Putat Patuk 9 Beji Ngawen 10 Bejiharjo Karangmojo 11 Wiladeg Karangmojo 12 Semin Semin 13 Katongan Nglipar 14 Tambakromo Ponjong 15 Ngalang Gedangsari Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Gunungkidul mempunyai 37 Situs yang tersebar 13 Kapanewon. Tabel 2. 146 Wisata Situs/Peninggalan Sejarah Kabupaten Gunungkidul No Daya Tarik Wisata Kapanewon
88. 1.Situs Gambirowati Purwosari
89. 2.Situs Pertapaan Ngobaran (Brawijaya Iv), Situs Pertapaan Gua Soko (Ki Ageng Soko), Situs Minggit, Saptosari
90. 3.Situs Gua Grengseng Tanjungsari
91. 4.Situs Teken Porowali Rongkop
92. 5.Situs Dakon Kali Gowang, Situs Joko Tarub, Situs Sendang Pitutur, Situs Candi, Musium Jenderal Sudirman Paliyan
93. 6.Situs Purbakala, Candi peninggalan kerajaan Hindu yang di bangun pada abad VIII Playen
94. 7.Situs Ndluwak, Situs Kadipaten Ngimbang, Situs Sendang Kemuning, Situs Sumber Sumur Soko, Situs Pasar Kawak, Situs Batu Ronggo Puspo Wilogo, Situs Sumur Senggot, Situs Candi Butuh Wonosari
95. 8.Situs Candi Dengok Semanu
96. 9.Situs Penampungan Sokoliman, Situs Candi Ganang, Situs Gondang Ngawis, Situs Mur Bandung, Situs Candi Lemuran Karangmojo
97. 10.Gadean Gunung Genthong, Gubug Gedhe Gedangsari
98. 11.Tahap Penelitian Peninggalan Sejarah (Gunturan) Nglipar II - 191 No Daya Tarik Wisata Kapanewon Kedungpoh Lor, Tahap Penelitian Peninggalan Sejarah (Peripih Situs) Klayar, Situs Gandik Pipisan, Situs Song Putri (Masa Pra Sejarah), Situs Padukuhan Ngrand
99. 12.Tugu Perbatasan Yogyakarta-Surakarta Ngawen
100. 13.Situs Tugulasi, Situs Sendang Puryo Semin Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Situs merupakan salah satu tempat yang memiliki sejarah para tokoh atau peristiwa sejarah. Peninggalan sejarah atau situs di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 37 situs dan tersebar di seluruh kapanewon. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Ada 45 bangunan cagar budaya diantaranya rumah tradisional joglo, rumah tradisional limasan, rumah Ex Onderdistrict Rongkop dan Gua Jepang. Tabel 2. 147 Wisata Budaya berupa Benda/Bangunan Cagar Budaya No Daya Tarik Wisata Kapanewon
101. 1.Lintreng, Joglo, Limasan, Kampung, Lintreng, Joglo, Limasan, Kampung, Lintreng, Joglo, Limasan, Saptosari
102. 2.Payung Songsong Tunggul Nogo, Sendang Talang Warih Paliyan
103. 3.Arca Durga Candi Butuh, Arca Ganesha Candi Butuh Wonosari
104. 4.Candi Ganang, Artefak Sokoliman Karangmojo
105. 5.Patung Budha Patuk
106. 6.Rumah Tradisional Hadi Prayitno (Masa Kolonial), Kedungpoh Lor, Klayar, Batu Lesung Peninggalan Zaman Sejarah Damarwulan, Masjid Sunan Tremboyo Nglipar
107. 7.Arca Dan Batu Purbakala, Candi Risan Semin Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Daya tarik wisata benda cagar budaya terdiri 23 benda cagar budaya diantaranya berupa menhir, artefak, lesung batu, yoni, uang logam keris dan lain-lain. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Ada 19 Struktur cagar budaya diantaranya lantai purba, tugu batas wilayah Yogyakarta-Surakarta, Rute Gerilya Pangsar Jenderal Soedirman dan lain-lain. Perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas di Kabupaten Gunungkidul yang sudah cukup dikenal adalah Kampung Pitu karena selama ini kampung tersebut hanya ”bisa” dihuni tujuh keluarga. Pesanggrahan merupakan tempat yang pernah menjadi bagian dari sejarah tokoh sejarah yang dapat berupa berupa petilasan, makam atau tempat upacara tradisional. Dari hasil pendataan data kapanewon didapatkan 77 tempat/pesanggrahan (tabel 2.148). II - 192 Tabel 2. 148 Wisata Budaya berupa Pesanggrahan Kabupaten Gunungkidul No Daya Tarik Wisata Kapanewon
108. 1.Long Pengason, Masjid Sunan Kalijogo, Pertapaan Gebang Wungu, Pertapaan Bembem, Petilasan Kembang Lampir, Pertapaan Paseban Panggang
109. 2.Makam Kyai Sarem (Suro Menegak), Gua Tembilang (Nguyahan), Resan Pelem Goreh, Sentono Saptosari
110. 3.Eyang Sekawit, Eyang Walen, Makam/Petilasan Karotangan, Petilasan Mbah Bruno Tanjungsari
111. 4.Makam Mbah Barat, Watu Suweng, Watu Dukun, Makam Mbah Demang Tepus
112. 5.Ki Ageng Gedong Karang, Makam Jenu Petilasan Jokosuro, Makam Demang Nogosari, Pertapaan Margotindak, Alas Gong, Pagersari, Jepitu Kidul, Greweng Girisubo
113. 6.Makam Kyai Jobeh, Petilasan Maling Gentiri, Petilasan Mojopahit, Petilasan Kakiwaluh, Petilasan Mbah Bei Rongkop
114. 7.Makam Ki Ageng Giring, Bintalu Aji, Sendang Talang Warih, Ki Sodokono, Joko Tarub Paliyan
115. 8.Makam Petilasan Damarjati, Makam Ki Regol Boyo Playen
116. 9.Tunggak Jati Lawang, Jati Luwih, Kyai Legi, Syekh Bongkang- Bangking, Gunung Mijil Syekh Bela-Belu, Kali Ripan Petilasan Mbah Jenggot, Gunung Cilik, Sosro Menduro, Nyai Beruk, Demang Wono Pawiro Wonosari
117. 10.Makam Kyai Jonge Semanu
118. 11.Petilasan Kali Banteng, Sendang Pancuran, Makam Ki Ageng Sejati, Petilasan Ki Ageng Biting, Makam Ki Ageng Wonokusumo, Makam Ki/Nyi Wisang Sanjaya, Makam Ki Yudhopati, Petilasan Notokusumo, Petilasan Mbah Sergi Cemoro Gati Karangmojo
119. 12.Makam Bupati 1 Poncodirjo, Makam Eyang Rokosuro Ponjong
120. 13.Makam Slote, Makam Tapak Tilas Sunan Pandanaran (Raden Panji) Gedangsari
121. 14.Petilasan Syekh Walijati, Petilasan Kyai PurbokusumoPurbosejati (Putra Brawijaya Majapahit) Pringombo, Makam Syekh Ahmad (Mbah Ayom), Makam Ki Demang Mangun Wedono, Makam Joko Tarub, Makam Eyang Jayeng Katong, Kedokploso, Gagan, Glompong, Pengkol, Pesarean Sumilir Nglipar
122. 15.Makam Putra Sri Sultan Hb II, Makam Sorogandul, Petilasan Kebo Kanigara (Kaligayam), Makam Ki Sabrang Kusumo Semin Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Tempat upacara tradisional merupakan salah satu tempat yang dapat berupa gua, sungai atau sendang yang masih dianggap sakral oleh masyarakat. Hal ini menarik apabila terdapat upacara budaya yang disajikan sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik wisata. Di Kabupaten Gunungkidul banyak tempat upacara tradisional dan masih terdapat beberapa upacara budaya yang dilestarikan masyarakat (2.149). II - 193 Tabel 2. 149 Wisata Tempat Upacara Tradisional No Daya Tarik Wisata Kapanewon
123. 1.Gebangkoro, Ngandongsari, Gua Langse, Gua Cemplung Gua Pego, Gua Sigolo-Golo Sendang Beji, Pertapaan Parangrejo, Gua Cerme Puwosari
124. 2.Alas Paseban, Pertapan Kesirat, Mbah Mangun Nampu, Gebangwungu Bungkem, Sodong Panggang
125. 3.Pantai Ngobaran (Agama Hindu Dan Aliran Kepercayaan) Saptosari
126. 4.Resan Sambibadut Tanjungsari
127. 5.Petilasan Bondan Surati, Makam Jenu Petilasan Jokosuro, Pagersari, Jepitu Kidul, Greweng, Pantai Wediombo, Dadap Girisubo
128. 6.Ki Ageng Giring, Ki Ageng Giring Paliyan
129. 7.Gua Rancang Kencono Playen
130. 8.Pertapaan Selang Wonosari
131. 9.Makam Kyai Jonge, Makam Gedong, Makam Air Kecemut Semanu
132. 10.Setyo Ludiro, Gunung Tutup, Pertapaan Dalang Di Gunung Pagung Ponjong
133. 11.Gunung Genthong Gedangsari
134. 12.Petilasan Watu Tumpeng Kwarasan, Pertapaan Lokasi Jembatan Blembeman 1, Pertapaan Lokasi Kali Pati Geni Blembeman 2, Makam Ki Demang Mangun Wedono, Tempat Ritual Gagan, Tempat Ritual Glompong, Tempat Ritual Pengkol Nglipar
135. 13.Sadrananan Gunung Gambar, Sadrananan Wonosadi, Sadrananan Eyang Suto Ketepu Ngawen
136. 14.Sendang Beji Logantung, Pertapaan Kali Gayam Lor Semin Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Upacara tradisional adalah upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Pelaksanaan upacara tradisional di Gunungkidul masih sangat kuat dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Ada 112 upacara tradisional diantaranya Rasul, Sedekah Laut, Sadranan, Nyadran dan lain-lain (tabel 2.150). Tabel 2. 150 Wisata berupa Upacara Tradisional Kabupaten Gunungkidul No Daya Tarik Wisata Kapanewon
137. 1.Bersih Desa (Rasul) Purwosari
138. 2.Sedekah Labuh, Brubuh-Brubuh, Sedekah Bar Panen, Gumbregan, Pembukaan Cupu Kyai Panjolo Panggang
139. 3.Sedekah Laut/ Labuhan Pantai Ngreneha Tgl 1Suro, Nyadran Pantai Ngobaran Saptosari
140. 4.Rasul Kelor Lor, Rasul Kelor Kidul, Rasul Kanigoro Rasul Kayubimo, Rasul Tenggang, Rasul Watubelah Rasul Rejosari, Sedekah Laut Pantai Baron, Sedekah Laut Pantai Kukup, Gumbregan, Muludan, Sura Ruwahan Tanjungsari
141. 5.Rasul, Nyadran, Sedekah Laut Tepus
142. 6.Rasul, Nyadran, Rasul Nglindur Wetan, Rasul Sumar, Rasul Nglindur Kulon, Rasul Ngepoh, Rasul Gansalan Kidul, Rasul Gangsalan Lor, Rasul Wuni Rasul Tekik, Rasul Setiap Pedukuhan, Sedekah Laut Sadeng, Rasul Girisubo II - 194 No Daya Tarik Wisata Kapanewon Di Setiap Padukuhan, Sedekah Laut Pantai Wediombo, Rasul Padukuhan Nglaban, Rasul Padukuhan Manukan, Rasul Padukuhan Pudak, Bersih Desa Desa Jepitu,
143. 7.Sadrananan Mbah Jobeh, Rasulan Rongkop
144. 8.Bersih Desa Paliyan
145. 9.Kenduri Robyong, Rasulan Nyadran, Kenduri Labuh, Gumbregan, Selikuran Playen
146. 10.Rasul, Gumbregan, Suran, Muludan Wonosari
147. 11.Rasul/Bersih Desa Semanu
148. 12.Rasul/Bersih Desa, Nyadran Gunung Mijil Karangmojo
149. 13.Rasulan, Sedekah Bendungan Ponjong
150. 14.Rasulan Patuk
151. 15.Rasul Gubug Gedhe, Nyadran Gunung Genthong, Rasul Bersih Desa, Bersih Desa Di Sendang Banyu Urip Gedangsari
152. 16.Bersih Desa (Rasulan), Kenduri Dan Tayub Di Sendang Natah Wetan, Kenduri Dalam Rangka Rasul Di Semilir, Bersih Desa (Rasulan), Nyadran Klayar, Nyadran/ Tawu Sumur Rangkaian Awal Perti Desa/ Rasul Nglipar
153. 17.Gunung Gambar, Sendang Ngibang, Makam Ki Buyut Palu Ombo, Puh Plengkung Eyang Gadung Mlati, Makam Punggowo Krato Surokarto Ngawen Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Daya tarik wisata berupa atraksi atau kegiatan budaya di Kabupaten Gunungkidul cukup beranekaragam, salah satu contohnya adalah kegiatan upacara adat hingga kesenian. Di Gunungkidul terdapat 808 kelompok kesenian, baik tradisional maupun modern, diantaranya seperti karawitan, tektek, toklik, sholawat, sholawatan, gejog lesung, macapat, rebana, samroh, keroncong, hadroh, jathilan, reog, doger, kethoprak, tayub, wayang orang, wayang ireng, tari, teater, srandul, badui tunas muda, hingga band dan orchestra. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Yogyakarta, wisata budaya di Gunungkidul lebih beraneka ragam (Tabel 2.151). Tabel 2. 151 Jumlah Kelompok Budaya berupa Atraksi/Kegiatan Seni Musik No Daya Tarik Wisata Jumlah Kelompok Keterangan 1 Karawitan 260 2 Campursari 90 3 Gadon/ Cokekan/ Siteran 21 4 Gejok lesung 82 5 Toklik/ Tektek 139 6 Rinding Gumbeng 4 7 Macapat 16 8 Santi Suara 3 9 Angklung 2 10 Rebana / Sholawatan / Samroh 93 11 Keroncong 80 12 Band 18 Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 II - 195 Seni Musik di Gunungkidul cukup berkembang baik lokal maupun nasional. Salah satu ciri khas seni musik yang terkenal dari Gunungkidul adalah campursari. Gunungkidul memiliki berbagai seni tari tradisional yang dapat menjadi daya tarik atraksi budaya bagi wisatawan Sedangkan untuk seni tari ada 375 kelompok tari di gunungkidul (Tabel 2.152). Tabel 2. 152 Wisata Budaya berupa Atraksi/Kegiatan Seni Tari No Jenis Tarian Tradisional Jumlah Kelompok Keterangan 1 Tayub 11 2 Reog 154 3 Jathilan 166 4 Doger 27 5 Tari Topeng 4 6 Kethek Ogleng 4 7 Rodat 1 8 Srandul 5 9 Badui 1 10 Jelantur 2 11 Wong Ireng 8 Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia adalah daya tarik wisata yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya tarik wisata hasil buatan manusia diantaranya berupa kolam renang dan wahana permainan air, Flying Fox, Embung. Wisata Buatan terdiri dari kolam renang dan wahana permainan air, wisata belanja, flying fox dan embung. Kolam renang merupakan salah satu wahana rekreasi sekaligus olah raga bagi pengunjung. Ada 10 daya tarik wisata buatan berupa kolam renang di Kabupaten Gunungkidul diantaranya kolam renang BKM, Ratu Bilqis, Toya Riang, Gunung Kendil, Water Byur Ponjong, dan lain-lain (Tabel 2.153). Tabel 2. 153 Wisata Buatan berupa Flying Fox No Daya Tarik Wisata Desa Kapanewon 1 Flying Fox Di Wisata Srigetuk Bleberan Playen 2 Flying Fox Ngingrong Mulo Wonosari 3 Flying Fox Telaga Jonge Pacarejo Wonosari 4 Flying Fox Beton Umbulrejo Ponjong 5 GVG Mertelu, Gedangsari Mertelu Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Embung merupakan waduk yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Embung memiliki fungsi dasar sebagai cadangan air yang digunakan sebagai sumber irigasi di musim kemarau atau disaat curah II - 196 hujan makin jarang. Dalam perkembangannya embung menjadi bagian dari daya tarik wisata buatan yang diminati oleh wisatawan. Dari 32 daya tarik wisata embung, yang sudah dikembangkan sebanyak 7 embung diantaranya Embung Sriten, Nglanggeran, Beton, Tambakromo dan Embung Jlamprong (Tabel 2.154). Tabel 2. 154 Wisata Buatan berupa Embung No Daya Tarik Wisata Kapanewon
154. 1.Telaga Bali, Telaga Thowet, Telaga Ngurik, Telaga Saprol, Telaga Saprol Panggang
155. 2.Seropan, Mbelik, Kelis, Sempu Telaga Tritis, Telaga Ciut, Telaga Perebutan Tanjungsari
156. 3.Mendolo, Mudal, Watulawang, Plepen Tepus
157. 4.Embung Bandung, Embung Dungbendo, Embung Mbendo, Embung jirak, Embung Tambur Girisubo
158. 5.Embung Dengok I Playen
159. 6.Embung Jlamprong Semanu
160. 7.Embung Ngipak Karangmojo
161. 8.Embung Gunung Panggung Ponjong
162. 9.Embung Batara Sriten Nglipar
163. 10.Embung Gunung Panggung, Embung Mbrumbung Ketonggo, Embung Ngreco Rejosari, Embung Klepu Rejosari , Embung Bedil Kulon Rejosari, Embung Pakel Semin Sumber: Buku Profil Pariwisata, Dinas pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018 Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini menjadi sektor andalan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteran masyarakat. Isu strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul meliputi (4) empat pilar pariwisata antara lain:
164. 1.Destinasi pariwisata Pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata buatan berskala besar dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dengan kabupaten/kota lain yang sama potensinya. Optimalisasi kerjasama antar pelaku pariwisata dan peningkatan aksesibilitas daya tarik wisata. Pengusahaan ketersediaan lahan dan sumber pembiayaan untuk mendorong investasi di bidang destinasi pariwisata.
165. 2.Pemasaran pariwisata Peningkatan jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar jawa dan luar negeri. Pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik nasional dan internasional. Peningkatan kualitas even atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional.
166. 3.Kelembagaan II - 197 Pemenuhan Legalitas kelembagaan Pokdarwis dan Desa Wisata. Peningkatan kesadaran pengurus Pokdarwis dan Desa Wisata rendah.
167. 4.Industri pariwisata Pemenuhan standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata. Pengembangan usaha ekonomi kreatif tingkat dasar didukung SDM dan prasarana yang memadai. Pembangunan 4 (empat) pilar pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang didukung dengan ketersediaan potensi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan yang cukup banyak dan beragam serta dengan pengembangan dan pengelolaan yang baik, mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Meskipun jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul masih didominasi oleh wisatawan nusantara/domestik (nasional), namun demikian jumlah kunjungan wisatawan asing (mancanegara) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk mengetahui jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 155 Jumlah Kunjungan Wisatawan Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 WISATAWAN TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Asing (Mancanegara) 3.891 21.082 22.759 19.191 3.453 Domestik (Nasional) 2.989.006 3.236.931 3.032.525 3.661.612 1.978.146 JUMLAH 2.992.897 3.258.013 3.055.284 3.680.803 1.981.599 Lama Tinggal 1,45 1,44 1,49 1,48 0.91 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2020 Penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul di tahun 2020 mencapai lebih dari 46%, hal ini merupakan dampak dari Pandemi COVID-19. Penurunan jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul selain berdampak pada penurunan lama tinggal wisatawan juga berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata turun lebih dari 59%. Data pendapatan sektor pariwisata tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.156. Tabel 2. 156 Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Elemen Data TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Pajak Hotel 377.692.366 716.245.584 674.820.241 890.156.981 738.564.402 Pajak Restoran 4.504.005.100 5.204.844.183 6.076.089.063 6.642.007.155 3.217.399.170 Pajak Hiburan 64.432.200 118.663.050 167.413.450 249.013.054 89.725.500 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 43.543.750 44.987.500 39.468.750 37.750.000 20.306.250 II - 198 Elemen Data TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 24.020.468.803 26.168.954.233 23.860.554.075 25.001.460.340 9.198.199.485 Jumlah 29.010.142.219 32.253.694.553 30.818.345.579 32.820.387.530 13.264.194.807 Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul, 2021 Faslitas dasar dan fasilitas umum di kawasan wisata di Gunungkidul dari 57 obyek wisata hampir 96% telah mempunyai fasilitas umum berupa empat ibadah, parkir, ruang terbuk apublik, air bersih, pengelolaan sampah, persampahan, layanan informasi, pos Kesehatan, SAR, jaringan listrik dan sarana komunikasi (Tabel 2.157). Tabel 2. 157 Data Fasilitas Dasar Dan Fasilitas Umum Di Kawasan Wisata Kabupaten Gunungkidul No Nama Obyek Lokasi Fasilitas Umum Air BersihPengelolaan SanitasiPersampahanLayanan InformasiPos KesehatanSARJaringan ListrikSarana KomunikasiTempat IbadahParkirRuang Terbuka Publik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Pantai Ngrenehan Kanigoro, Saptosari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Pantai Ngobaran Kanigoro, Saptosari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 3 Pantai Nguyahan Kanigoro, Saptosari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4 Pantai Parangracuk /Baron Technopark Planjan, Saptosari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 5 Pantai Gesing Girikarto, Panggang Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 6 Pantai Buron Girikarto, Panggang Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 7 Pantai Kesirat Girikarto, Panggang Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 8 Hutan Turunan Girisuko, Panggang Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 9 Pantai Baron Kemadang, Tanjungsari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 10 Pantai Kukup Kemadang, Tanjungsari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 11 Pantai Sepanjang Kemadang, Tanjungsari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 12 Pantai Watukodok Kemadang, Tanjungsari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 13 Pantai Drini Banjarejo, Tanjungsari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 14 Bukit Kosakora Banjarejo, Tanjungsari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 15 Pantai Krakal Ngestirejo, Tanjungsari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 16 Pantai Sarangan Ngestirejo, Tanjungsari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 17 Pantai Nguluran Ngestirejo, Tanjungsari Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 18 Pantai Slili Sidoharjo, Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada II - 199 No Nama Obyek Lokasi Fasilitas Umum Air BersihPengelolaan SanitasiPersampahanLayanan InformasiPos KesehatanSARJaringan ListrikSarana KomunikasiTempat IbadahParkirRuang Terbuka Publik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tepus 19 Pantai Ngandong Sidoharjo, Tepus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 20 Pantai Sadranan Sidoharjo, Tepus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 21 Pantai Sundak Barat Sidoharjo, Tepus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 22 Pantai Sundak Timur Sidoharjo, Tepus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 23 Pantai Somandeng Sidoharjo, Tepus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 24 Pantai Pulangsawal Sidoharjo, Tepus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 25 Pantai Watulawang Sidoharjo, Tepus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 26 Pantai Poktunggal Tepus, Tepus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 27 Pantai Siung Purwodadi, Tepus Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 28 Pantai Sadeng Songbanyu, Girisubo Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 29 Pantai Wediombo Jepitu, Girisubo Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 30 Goa Maria Tritis Giring, Paliyan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 31 Bandowo Pampang, Paliyan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 32 Goa Rancang Kencono Bleberan, Playen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 33 Air Terjun Sri Gethuk Bleberan, Playen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 34 Tubing Sungai Oyo Bleberan, Playen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 35 Tubing Sungai Oyo Banyusoca, Playen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 36 Hutan Wanagama Banaran, Playen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 37 Tahura Bunder Gading, Playen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 38 Rest Area Bunder Gading, Playen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 39 Goa Cokro Umbulrejo, Ponjong Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 40 Goa Gilap Kenteng, Ponjong Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 41 Gunung Kendil Ponjong, Ponjong Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 42 Embung Beton Umbulrejo, Ponjong Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 43 Goa Jlamprong Ngeposari, Semanu Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 44 Embung Jlamprong Ngeposari, Semanu Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 45 Goa Jomblang Pacarejo, Semanu Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada II - 200 No Nama Obyek Lokasi Fasilitas Umum Air BersihPengelolaan SanitasiPersampahanLayanan InformasiPos KesehatanSARJaringan ListrikSarana KomunikasiTempat IbadahParkirRuang Terbuka Publik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 46 Goa Kali Suci Pacarejo, Semanu Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 47 Telaga Jonge Pacarejo, Semanu Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 48 Gunung Api Purba Nglanggeran Nglanggeran, Patuk Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 49 Embung Nglanggeran Nglanggeran, Patuk Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 50 Bobung Putat, Patuk Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 51 Goa Pindul Bejiharjo, Karangmojo Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 52 Goa Tanding Bejiharjo, Karangmojo Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 53 Goa Glatik Bejiharjo, Karangmojo Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 54 Goa Sioyot Bejiharjo, Karangmojo Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 55 Rafting Sungai Oyo Bejiharjo, Karangmojo Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 56 Embung Sriten Pilangrejo, Nglipar Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada 57 Klayar Kedungpoh, Nglipar Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada - Ada Ada Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2020 Upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menuju destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul juga dilaksanakan melalui peningkatan penyelenggaraan promosi pariwisata diantaranya melalui jaringan tehnologi informasi (TI) seperti media sosial (Medsos), website, Instagram, Whatsapp, Facebook (FB) dan jaringan TI lainnya. Selain itu promosi wisata juga dilakukan dengan penyelenggaraan travel dialog, fam tour, mengikuti pameran juga dengan penyelenggaraaan even-even wisata yang sangat diharapkan dapat mendongkrak peningkatan jumlah wisatawan ke Gunungkidul. Penyelanggaraan even wisata sebagian besar masih berskala lokal/regional. Penyelenggaraan even dengan skala nasional dan internasional jumlahnya masih sangat sedikit. Kabupaten Gunungkidul terus meningkatkan penyelenggaraan even pariwisata agar semakin baik dan berkembang dengan skala nasional dan internasional yang layak jual terutama untuk wisatwatan mancanegara sehingga jumlah wisatawan jauh lebih banyak lagi. Untuk mencapai tujuan even tersebut agar berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan maka upaya yang telah dilakukan Kabupaten Gunungkidul antara lain: Membuat calendar of event sejak awal tahun yang sudah mencantumkan informasi kepastian pelaksanaan penyelenggaraan even (waktu, tanggal dan tempat) Even dilaksanakan di lokasi destinasi wisata sebagai bagian dari promosi dan branding dengan paket event dalam 1-2 hari yang bekerjasama dengan pengampu obyek daya tarik wisata sehingga ada peningkatan II - 201 penginapan/homestay yang berdampak untuk menambah lama tinggal wisatawan di Gunungkidul Materi promosi yang menarik serta tagline yang provokatif dengan memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi Bekerjasama dengan lintas Perangkat Daerah (PD) terutama dengan Dinas Pariwisata DIY yang mempunyai sumber daya yang lebih besar sekaligus berupaya menjadikan even Gunungkidul masuk dalam calendar of event nasional /Kementerian Pariwisata. Data penyelenggaraan even wisata Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2. 158 Penyelenggaraan Even Wisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 - 2020 TAHUN JUMLAH NAMA EVEN SKALA TARGET REALISASI 2017 8 8
168. 1.Lomba Lari Baron 10K Nasional
169. 2.Rally Wisata Regional
170. 3.Pemilihan Dimas Diajeng Lokal
171. 4.Lomba Video Pariwisata Regional
172. 5.Lomba Foto Pariwisata Regional
173. 6.Festival Kuliner Lokal
174. 7.Semarak Tahun Baru 2018 Lokal
175. 8.Geopark Night Specta#2 Regional 2018 8 8
176. 1.Lomba Lari Baron 10K Nasional
177. 2.Trail Trabas Wisata Regional
178. 3.Gowes Gunungkidul Regional
179. 4.Eksotika Gunungkidul#1 Nasional
180. 5.Gathering Komunitas VW Nasional
181. 6.Handayani Rock Fishing#2 Nasional
182. 7.Sriten dan Paralayang Festival Regional
183. 8.Geopark Night Specta#3 Regional 2019 5 10
184. 1.Lomba Lari Baron 10K Nasional
185. 2.Tour de Gunungkidul Nasional
186. 3.Festival Dolanan dan Kuliner Tradisional Lokal
187. 4.Eksotika Gunungkidul#2 Nasional
188. 5.Pemilihan Dimas Diajeng Lokal
189. 6.Handayani Rock Fishing#3 Nasional
190. 7.Sriten dan Paralayang Festival Regional
191. 8.Geopark Night Specta#4 Regional
192. 9.Gunungkidul Tourism Festival#1 Regional
193. 10.Sunset Beach Run Regional 2020 5 Triwulan I = 1
194. 1.Gunungsewu RUNtastic Nasional
195. 2.Tour de Gunungkidul#2 Nasional
196. 3.Gunungkidul Tourism Festival#2 Regional
197. 4.Geopark Night Specta#5 Regional
198. 5.Lomba Melukis dan Mewarnai Regional
199. 6.Handayani Rock Fishing#4 Nasional
200. 7.Seminar Geopark Nasional Nasional
201. 8.Festival Bendera Raksasa Regional
202. 9.Festival 4G Regional Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. 2019 II - 202 Meskipun sudah terjadwal event di tahun 2020, dikarenakan COVID-19, agenda tersebut dibatalkan. Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Industri Pariwisata Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Industri pariwisata Kabupaten Gunungkidul mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Data Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dapat dilahat pada tabel sebagai berikut : Tabel 2. 159 Data Usaha Jasa Pariwisata (UJP) dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2019 No Tahun Jumlah Usaha Jasa Pariwisata (UJP) Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata 1 2016 1.240 5.542 2 2017 1.279 5.775 3 2018 1.589 6.692 4 2019 1.600 6.886 Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2020 Penguatan Kelembagaan pariwisata menjadi penting karena selain asosiasi, amanah UU 10 Tahun 2009 terdapat 2 lembaga pariwisata yang harus dibentuk didaerah diantaranya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Kedudukan kelembagaan pariwisata yang tidak kalah penting lainnya adalah POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) serta pengelola daya tarik wisata. Sektor pariwisata merupakan usaha yang pada umumnya sangat menjanjikan untuk meraih pendapatan di daerah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai peluang usaha yang menghasilkan multiplier effects yang luas dibandingkan dengan usaha berbasiskan pengelolaan industri hasil bumi seperti minyak atau kayu. Dalam perkembangannya usaha-usaha pariwisata mempunyai karakteristik dalam pelayanan dan standar operasional yang berbeda namun tetap mengacu pada standar industri. Sebagai contoh usaha akomodasi telah terbagi menjadi beberapa golongan, mulai dari homestay, hotel melati sampai dengan hotel berbintang. Pembentukan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan kesesuaian pada tahap menata fase dalam siklus sebuah destinasi pariwisata (life cycle destination). Tahap eksplorasi akan berbeda jumlah dan kualitas lembaganya, begitu pula manakala sudah pada tahapan yang lebih tinggi misalnya pengembangan (involvement), akan berbeda pula tipologi keberadaan lembaga pariwisatanya. Kemajuan pariwisata banyak dipengaruhi oleh profesionalisme dan eksistensi lembaganya (tourism institutions). Semakin maju lembaga pariwisata (kuantitas dan kualitas) maka cenderung akan semakin maju pula, kemajuan pariwisata dalam suatu daerah. Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Keberadaan SDM pariwisata yang ditunjang dengan lembaga pariwisata yang kuat akan II - 203 meningkatkan daya saing pariwisata dan mempercepat berkembannya destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul. B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pariwisata 85,35%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Tinggi. Ada 2 (dua) indikator sasaran Dinas Pariwisata yang sasarannya belum mencapai target Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatwan mancanegara target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 3.668.097 baru dapat tercapai 1.981.599 sehingga tingkat capaiannya adalah 54,02%. Untuk indikator Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 1,57% dapat tercapai 0,91% sehingga tingkat capaiannya adalah 57,32%. Hal ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19 sebagai bencana global menyebabkan menurunnya minat wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata Gunungkidul dan Pembatasan jam buka serta persyaratan masuk Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dengan protokol kesehatan Pencegahan Pandemi COVID- 19. Tahun 2021 atau periode awal RPJMD ini indikator sasaran Dinas Pariwisata berubah menjadi Jumlah kunjungan wisatawan dan nilai belanja wisatawan. Berdasarkan Rencana Strategis Kemenparekraf tahun 2020-2024 terdapat 5 indikator untuk mengukur keberhasilan sektor pariwisata, antara lain; 1). Kontribusi terhadap PDB Nasional, 2). Meningkatnya Devisa , 3). meningkatnya TTCI (Tourism and travel competitiveness Indicator), 4). Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan 5). Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara. Dalam pengitungan PDB Nasional dan Devisa, salah satu indikator yang digunakan adalah pengeluaran wisatawan untuk belanja selama berwisata, dan nilai export perjalanan. Pentingya menghitung belanja wisatawan juga tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kemenparekraf, dalam Laporan Kinerja Kementarian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 tertuang bahwa Pengeluaran Wisatawan/Belanja Wisatawan masuk dalam Indikator Kinerja Utama. Dalam Laporan Analisa Belanja Wisatawan Tahun 2019 oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan pentingnya Dokumen Belanja Wisatawan, Pembelanjaan wisatawan akan berdampak positif, baik langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi perekonomian daerah yang dikunjungi. Semakin tinggi pembelanjaan wisatawan di daerah yang dikunjungi, maka akan semakin besar manfaat yang diperoleh bagi penerimaan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka untuk meningkatkan pembelanjaan wisatawan di Kabupaten Gunungkidul, maka dibutuhkan survey belanja wisatawan untuk mengukur manfaat yang dihasilkan sektor pariwisata bagi ekonomi masyarakat, dan bahan menentukan kebijakan terkait upaya peningkatan kualitas kepariwisataan. Belanja wisatawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kepariwisataan, hal ini dikarenakan semakin banyak belanja expenditure/pengeluaran wisatawan di suatu destinasi, maka semakin banyak keuntungan ekonomi yang diperoleh destinasi tersebut. Dalam konteks mengukur belanja wisatawan, kita dapat mengetahui perkiraan perputaran ekonomi yang dihasilkan oleh kegiatan wisata dan untuk mengetahui rata-rata besaran pengeluaran dan pola pembelanjaan wisatawan nusantara serta menemukenali kecenderungan permintaan dan distribusi pengeluaran wisatawan terhadap produk wisata di Kabupaten Gunungkidul, termasuk II - 204 preferensi moda transportasi, preferensi destinasi tujuan wisata yang dikunjungi wisatawan serta preferensi pembelanjaan akomodasi yang diminati wisatawan. Dalam konteks Gunungkidul, selama ini telah diketahui berapa PAD yang dihasilkan oleh sektor pariwisata melalui retribusi, namun perkiraan perputaran ekonomi yang ditimbulkan sektor pariwisata belum dapat diperkirakan, maka dari itu, studi tentang belanja wisatawan dapat merekam berbagai hal antara lain; jangkauan pasar wisatawan, jumlah pengeluaraan wisatawan, dan persepsi wisatawan terhadap Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Sasaran dari pengukuran nilai belanja wisatawan adalah menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pengembangan untuk meningkatkan volume pembelanjaan wisatawan di Kabupaten Gunungkidul. Variabel yang diukur dalam pembelanjaan wisatawan meliputi : pengeluaran untuk Akomodasi, pengeluaran untuk Makan dan Minum, pengeluaran untuk Transportasi, pengeluaran Hiburan/Rekreasi di destinasi, pengeluaran untuk tour/paket wisata, pengeluaran untuk Pemandu Wisata dan pengeluaran untuk pembelian tiket. Teknik pengumpulan data belanja wisatawan menggunakan survey kuesioner dengan metode pengambilan data random sampling klaster. Jumlah responden yang diperlukan dalam satu tahun dihitung berdasarkan teori Menurut Arkin,H., dan Colton R.R., “Tables For Statisticians”, Barner and Noble sebagai berikut : “Untuk jumlah populasi (jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gunungkidul) lebih dari 500.000 jiwa maka Jumlah sample 1.500 responden dalam satu tahun dengan tingkat koofisien mencapai 95% dengan reliabilitas 1%.”. Survey dilaksanakan tiap tahun, dengan jumlah responden sebanyak 2.000 sampel/Tahun atau 500 sampel/triwulan atau 167 sampel/bulan. Untuk menghitung belanja wisatawan, digunakan rumus sebagai berikut : Rata-rata Belanja wisatawan (Rupiah) = Jumlah Total Belanja Wisatawan responden (Rupiah) Jumlah Total Responden/wisatawan (orang) Keterangan:  Rata-rata belanja wisatawan adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh satu orang wisatawan selama melakukan kunjungan di Kabupaten Gunungkidul.  Jumlah Total Belanja Wisatawan adalah jumlah total pengeluaran atau total biaya yang dikeluarkan oleh semua wisatawan/responden selama melakukan kunjungan di Kabupaten Gunungkidul  Jumlah Total Responden adalah jumlah wisatawan yang dipilih sebagai sampel/responden  Satuan mata uang yang digunakan adalah rupiah (Rp) Tabel 2. 160 Nilai Belanja Wisatawan di Kabupaten Gunungkidul No Indikator Sasaran Tahun (Rupiah) Keterangan 2019 2020 2021 TW. IV TW. I TW. II TW. III TW. IV TW. I Belanja Wisatawan 150.000 151.000 - 80.000 81.000 82.000 Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2021 II - 205 Tabel diatas menggambarkan belanja wisatawan per orang per kunjungan. Survey terhadap belanja wisatawan mulai dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul pada Triwulan IV tahun 2019. dapat dilihat bahwa belanja wisatawan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya Pandemi COVID-19. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pariwisata Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Pariwisata. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah: Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah: Jumlah wisatawan mancanegara. II - 206 Tabel 2. 161 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pariwisata Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. % n/a n/a n/a n/a - TAD - Dispar 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. Jiwa 3.891 21.082 22.759 19.191 0,234 SBT - Dispar 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. Jiwa 2.989.006 3236931 3.032.525 3.661.612 0,060 SST - Dispar 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata. Rupiah n/a n/a n/a 550.901 jt - TAD - Dispar 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. Jiwa 5.542 5.775 6.692 6.886 0,069 TTC - Dispar Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 207 2.3.2.3. Pertanian Sektor pertanian masih merupakan sektor utama lapangan usaha di Kabupaten Gunungkidul karena menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB ADHB Tahun 2020 sebesar 24,67%. Tabel 2. 162 Data Statistik Pertanian No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
203. 1.PDRB Sektor Pertanian (Miliar Rupiah) 2.613,03 2.664,85 2.725,29 2.752,91 2.846,51
204. 2.Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%) 2,18 1,98 2,27 1,01 3,40
205. 3.Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Total PDRB (%) 25,28 24,47 24,23 23,52 24,67
206. 4.Kontribusi Sub Sektor (%)
a.Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 1) Tanaman Pangan 2) Hortikultura 3) Perkebunan 4) Peternakan 5) Jasa Pertanian dan Perburuan 82,06 57,65 15,10 0,94 24,14 2,16 81,64 56,76 15,50 0,98 24,46 2,30 82,49 56,89 15,07 0,96 24,85 2,23 82,37 55,85 15,42 0,98 25,55 2,20 84,89 57,46 15,38 0,98 24,22 1,96
b.Kehutanan dan Penebangan Kayu 14,40 14,62 13,82 14,23 11,65
c.Perikanan 3,54 3,74 3,69 3,40 3,45
1. 5.Nilai Tukar Petani (DIY) 1) Tanaman Pangan 2) Hortikultura 3) Perkebunan 4) Peternakan 104,09 100,00 101,55 124,08 98,32 102,08 100,62 101,30 121,36 92,52 100,77 105,29 100,37 108,34 91,54 102,56 109,57 104,00 121,56 91,60 101,13 98,26 109,86 114,79 95,36 Sumber : Data Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2020 Dominasi pembangunan di sektor pertanian secara berturut-turut masih dikuasai oleh sub sektor tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan kehutanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB dan laju pertumbuhannya semakin menurun setiap tahun karena bergantinya arah pembangunan ke sektor lainnya seperti industri, jasa dan pariwisata. Namun pada tahun 2020 terjadi anomali dikarenakan pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan sektor lainnya, kontribusi sektor pertanian meningkat dibandingkan capaian pada tahun 2017-2019. Hal ini terjadi karena sektor pertanian berkaitan dengan kebutuhan primer masyarakat, yaitu pangan, yang harus tetap tersedia setiap saat dan produksinya juga tidak terganggu oleh pandemi COVID-19. Berdasarkan data Nilai Tukar Petani yang menggambarkan indeks kesejahteraan petani melalui perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, selama kurun waktu 2016-2020 petani mengalami surplus karena NTP lebih dari 100. Namun apabila memperhatikan data sub sektor, pada tahun 2020 sub sektor tanaman pangan sempat mengalami defisit. Bahkan sub sektor peternakan selalu II - 208 defisit. Hal ini menunjukkan bahwa petani belum berorientasi untuk menghasilkan produk yang berdaya saing, tetapi lebih pada upaya mempertahankan kegiatan pertanian sebagai budaya untuk mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum, produksi komoditas pertanian khususnya dari sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sangat bergantung pada kondisi iklim/cuaca karena mayoritas lahan pertanian merupakan lahan kering yang tidak beririgasi. Selain itu, laju alih fungsi lahan pertanian juga cukup berperan terhadap capaian produksi pertanian. Berdasarkan data BPS selama periode 2009-2019 (10 tahun), terdapat pengurangan jumlah lahan sawah sebanyak 2 hektar dan lahan tegalan/ kebun sebanyak 2.663 hektar. Untuk menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi, maka ditetapkanlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 5.500 hektar pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-
2. 2030.Namun berdasarkan analisis peta lahan pertanian, LP2B di Kabupaten Gunungkidul akan direncanakan untuk ditetapkan seluas 29.020,86 hektar pada review RTRW Kabupaten Gunungkidul. Bahkan luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) akan direncanakan untuk ditetapkan seluas 51.312 hektar yang terdiri atas LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 22.291,14 hektar. KP2B yang akan ditetapkan tersebut luasnya sekitar 34% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dan mayoritas merupakan lahan kering. Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menjaga agar KP2B tersebut tidak beralih fungsi dan dapat berkontribusi untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. A. Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Peranan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terlihat dari tingginya angka produksi yang tersaji pada Tabel berikut ini: Tabel 2. 163 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Padi Sawah 1 Luas Panen 15.204 15.347 14.928 12.444 14.940 Ha 2 Jumlah Produksi GKG 92.538 92.788 88.075 83.237 97.275 Ton 3 Produktivitas 60,86 60,46 59,00 66,89 65,11 Ku/Ha Padi Ladang 1 Luas Panen 41.344 43.850 44.411 42.060 40.008 Ha 2 Jumlah Produksi GKG 168.249 200.570 210.387 214.648 193.344 Ton 3 Produktivitas 40,69 45,74 47,37 51,03 48,33 Ku/Ha Total Padi 1 Luas Panen 56.548 59.197 59.339 54.504 54.948 Ha 2 Jumlah Produksi GKG 260.787 293.358 298.462 297.885 290.619 Ton 3 Produktivitas 46,12 49,56 50,30 54,65 52,89 Ku/Ha 4 Produksi Beras 163.618 184.067 187.255 186.893 183.263 Ton II - 209 No Uraian Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Jagung 1 Luas Panen 54.632 48.927 50.447 50.667 52.946 Ha 2 Jumlah Produksi 238.32 2 206.526 230.206 256.182 274.391 Ton 3 Produktivitas 43,62 42,21 45,63 50,12 51,82 Ku/Ha Kedelai 1 Luas Panen 9.170 3.318 5.207 3.095 3.775 Ha 2 Jumlah Produksi 11.079 3.946 6.053 3.072 4.722 Ton 3 Produktivitas 12,08 11,89 11,62 9,93 12,51 Ku/Ha Kacang Tanah 1 Luas Panen 61.937 61.577 58.922 57.661 59.095 Ha 2 Jumlah Produksi 66.545 71.497 71.857 65.479 66.824 Ton 3 Produktivitas 10,74 11,61 12,20 11,36 12,35 Ku/Ha Ubi Kayu 1 Luas Panen 48.244 49.487 45.350 45.816 43.855 Ha 2 Jumlah Produksi 1.029.1 96 924.751 784.493 714.826 1.001.629 Ton 3 Produktivitas 213,33 186,87 172,99 156,02 228,4 Ku/Ha Ubi Jalar 1 Luas Panen 46 85 14 16 13 Ha 2 Jumlah Produksi 503 683 149 179 46 Ton 3 Produktivitas 109,35 80,35 106,43 111,88 34,85 Ku/Ha Bawang Merah 1 Luas Panen 84 97 116 104 96,76 Ha 2 Jumlah Produksi 504 740 693 880 760,1 Ton 3 Produktivitas 59,99 76,29 59,74 84,63 78,56 Ku/Ha Cabe 1 Luas Panen 214 267 135 192 200,84 Ha 2 Jumlah Produksi 424 673 315 637 585,6 Ton 3 Produktivitas 19,80 25,19 23,32 32,90 29,15 Ku/Ha Tembakau 1 Luas Areal 674 322 484 245 272,65 Ha 2 Jumlah Produksi 131,72 775,94 374,70 259,50 550,3 Ton Kakao 1 Luas Areal 1.422 1.412 1.404 1.368 1.367,28 Ha 2 Jumlah Produksi 430,31 706,35 653,06 407,10 492,433 Ton Lada 1 Luas Areal 37,50 4,20 6,20 6,30 7,65 Ha 2 Jumlah Produksi 5,27 1,92 0,93 0,12 1,461 Ton Tebu 1 Luas Areal 606 580 453 301 247,54 Ha 2 Jumlah Produksi 1.273,1 4 975,90 140,36 563,00 5.537,343 Ton Kelapa 1 Luas Areal 8.375 8.533 8.479 8.260 8.267,25 Ha 2 Jumlah Produksi 5.591,3 8 4.534,00 5.705,93 6.550,82 9.043,15 Ton Mete 1 Luas Areal 8.830 8.161 6.811 6.550 6.211,8 Ha 2 Jumlah Produksi 262,91 525,72 688,43 780,90 939,476 Ton Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2021 II - 210 Efektivitas program Nasional Upsus Pajale Babe (upaya khusus penanaman padi, jagung, kedele, bawang merah dan cabe) sangat berdampak terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, bawang merah dan cabe. Namun khusus untuk komoditas kedelai sedang diupayakan secara perlahan untuk meningkatkan luas tanam dan produksinya, mengingat komoditas ini kurang memberikan keuntungan secara finansial bagi petani. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengangkat komoditas kedelai sebagai pangan lokal yang perlu dilestarikan, gerakan tanam kedelai, pemberian sarana produksi, peningkatan kualitas produksi, serta pengembangan olahan pangan lokal berbahan kedelai. Menurunnya kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB di sektor Pertanian juga dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi sub sektor perkebunan. Walaupun terdapat laju peningkatan produksi pada komoditas tebu, kelapa dan mete, namun juga terdapat penurunan pada komoditas kakao, tembakau dan lada. B. Peternakan Pada sub sektor peternakan, populasi ternak mengalami peningkatan, kecuali pada jenis ternak domba dan itik. Populasi ternak yang tinggi, khususnya pada jenis sapi potong dan kambing, telah memberikan predikat Gunungkidul sebagai gudang ternak DIY. Sekitar 50% populasi sapi potong dan 45% populasi kambing DIY terdapat di Gunungkidul. Predikat sebagai gudang ternak membawa konsekuensi bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan populasi ternak yang ada. Usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan populasi ternak, antara lain meningkatkan pelayanan inseminasi buatan, meningkatkan pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan bantuan modal pemeliharaan ternak bagi masyarakat dan meningkatkan pembimbingan manajemen pemeliharaan ternak. Untuk mengetahui perkembangan indikator di bidang peternakan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 164 Perkembangan Indikator Peternakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Jenis Data Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 A Populasi Ternak 1 Sapi potong 150.331 151.573 152.663 153.363 154.423 ekor 2 Kambing 182.048 182.854 185.879 188.160 199.147 ekor 3 Kambing PE 445 375 759 864 1.702 ekor 4 Domba 12.020 11.989 11.617 11.002 11.527 ekor 5 Ayam buras 1.169.540 1.169.676 1.231.568 1.245.091 1.128.632 ekor 6 Ayam ras petelur 254.101 299.452 298.100 301.000 360.731 ekor 7 Ayam ras pedaging 1.503.889 1.578.300 1.626.250 1.635.000 1.228.154 ekor 8 Itik 12.681 12.838 13.166 12.568 - ekor 9 Burung puyuh 340.389 382.389 376.780 382.000 180.403 ekor B Pemotongan Ternak 1 Sapi potong 6.160 6.242 6.826 5.942 5.041 ekor 2 Kambing 25.692 24.633 22.919 38.192 32.743 ekor II - 211 No Jenis Data Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 3 Ayam ras pedaging 1.538.199 1.966.972 1.365.239 2.918.993 2.205.086 ekor C Hasil Ternak 1 Daging sapi 1.168.763 1.099.542 1.167.766 1.019.637 933.906 kg 2 Daging kambing 818.678 600.936 533.213 886.501 34.066 kg 3 Daging domba 19.077 20.216 8.364 8.171 7.133 kg 4 Daging ayam buras 985.424 1.164.163 1.385.567 968.311 98.692 kg 5 Daging ayam pedaging 1.340.571 1.245.142 1.300.891 2.360.467 2.061.755 kg 6 Daging ayam petelur 158.129 488.923 1.144.353 188.891 5.067 kg 7 Daging itik 6.878 10.314 9.951 6.579 4.119 kg 8 Daging puyuh 19.013 30.813 39.467 44.000 n/a kg 9 Telur ayam buras 748.723 794.418 713.851 795.649 720.741 kg 10 Telur ayam ras petelur 1.955.798 1.471.941 2.203.651 2.186.717 2.781.236 kg 11 Telur itik 64.960 64.478 80.516 69.556 74.928 kg 12 Telur puyuh 462.845 330.594 570.305 635.800 844.286 kg D Sarana Pendukung Peternakan 1 Perusahaan Pembibitan Ayam 2 3 3 3 3 unit 2 Pusat Kesehatan Hewan 6 6 6 6 6 unit 3 Pos Kesehatan Hewan 5 5 5 5 5 unit 4 Laboratorium Kesehatan Hewan 1 1 1 1 1 unit Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021 Peningkatan produksi daging dan dan protein hewani lainnya (telur dan susu) dilakukan dengan peningkatan populasi dan distribusi ternak, serta peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan air dan pakan alternatif, pelayanan pejantan unggul, pelayanan inseminasi buatan yang lebih baik dan penerapan good farming practices, pencegahan pemotongan sapi (ternak) betina produktif, pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengurangi angka mortalitas anak dan induk. Di Kabupaten Gunungkidul pengiriman ternak hidup yang lebih dominan daripada daging masih merupakan tantangan tersendiri karena di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum tersedia RPH dan RPA. Data SIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional) menampilkan bahwa selama 3 tahun (2017-2019) pemotongan ternak sapi di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) menurun rata-rata per tahun sebesar 19,46%. Sedangkan Data Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan untuk ternak sapi yang akan dikirim ke luar daerah mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 6,86%. C. Kelembagaan dan Sumber Daya manusia Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan. Berdasarkan Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Provinsi DI Yogyakarta oleh BPS tahun 2018, jumlah rumah tangga usaha II - 212 pertanian dan kelompok umur kepala rumah tangga merupakan tenaga kerja yang berusia  65 tahun sebanyak 49.320, kelompok usia 45-54 tahun sebanyak 42.476, kelompok usia 55-64 tahun sebanyak 42.456, kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 25.816, kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 8.815 dan disusul tenaga kerja kelompok usia < 25 tahun sebanyak 398. Dari sisi usia petani, diketahui bahwa usia muda di sektor pertanian masih cukup tinggi, walaupun semakin menurun proporsinya karena menurunnya minat generasi muda di sektor pertanian. Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteaan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya. Dilihat dari sisi pendidikan, tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru. D. Pemanfaatan Tekhnologi Salah satu kunci dari perubahan sektor pertanian di era digitalisasi adalah penggunaan internet oleh petani. BPS (2018) menyatakan bahwa potensi internet di tingkat petani dan perdesaan di Kabupaten Gunungkidul sebesar 93,9%. Sebagian besar pengguna internet melakukan akses internet melalui telepon seluler. Jumlah Petani yang menggunakan Internet selama setahun yang lalu menurut data Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Provinsi DI Yogyakarta oleh BPS tahun 2018 sebanyak 35.292 orang. Sedangkan jumlah petani yang tidak menggunakan internet selama setahun yang lalu sebanyak 196.425 orang. Dari data terlihat bahwa masih lambatnya aplikasi tekhnologi tepat guna dimanfaatan oleh petani di sektor pertanian. Baru sekitar 15,23% yang memanfaatkannya. Secara umum, sinyal internet telah merata pada sebagian besar perdesaan dan telah terjangkau sinyal 2G, 3G dan 4G. Berdasarkan data tersebut, era industri 4.0 yang salah satunya menggunakan keterhubungan semua perangkat dengan internet dapat dijadikan modal awal transformasi digital di pertanian. Membangun pertanian dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan peluang yang besar dalam menghasilkan aneka produk pertanian yang bernilai ekonomi tinggi. Pendekatan kelembagaan telah menjadi strategi penting dalam pembangunan pertanian. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 memiliki penyuluh PNS 61 orang, Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 27 orang dan penyuluh swadaya sebanyak 144 orang. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kebutuhan agribisnis petani, peran BPP (Balai penyuluh Pertanian) berkembang tidak hanya sebagai tempat II - 213 pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, tetapi diupayakan sebagai tempat untuk mengenalkan model-model usahatani dan kemitraan agribisnis, metodologi penyuluhan melalui fasilitas informasi, serta melaksanakan forum-forum penyuluhan (rembug tani, koordinasi musyawarah) dan pelaksanaan programa penyuluhan. Oleh sebab itu, guna menghasilkan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan dapat mencapai target pembangunan pertanian, penyelenggara penyuluhan di lapangan juga harus didukung dengan sarana dan prasarana terstandarisasi dan tepat guna. E. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Dinas Pertanian dan Pangan 123,00%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada beberapa Sasaran PD dan indikator Dinas Pertanian dan Pangan yang tingkat capaiannya masih di bawah 100%, yakni :
a.Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah (PD) Meningkat (Pertanian dan Pangan) pada sasaran ini target pada tahun 2020 adalah 100% dapat tercapai 95%, dapat dilihat dari tingkat capaian sasaran tersebut masih dalam kriterian sangat tinggi.
b.Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat pada tahun 2020 tingkat capaiannya adalah 98,88% dari tingkat capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Sasaran Produksi komoditas peternakan unggulan meningkat ada 5 indikator, dari 5 indikator tersebut ada satu indikator yang capaiannya 77,61%, dilihat dari tingkat capaian indicator Jumlah Populasi ternak dan Produksi daging dan telur masih dalam kriteria tinggi.
c.Tingkat capaian Indikator pendapatan per capita sektor pertanian (PDRB sektor pertanian: Jumlah penduduk di sektor pertanian) Untuk komoditas kakao (55,09%), dan mete (29,03%) capaian pendapatan sektor pertanian masih berada dalam kategori tidak berhasil.
d.Tingkat capaian indikator Tingkat produksi hasil perkebunan dan hortikultura unggulan: pada sektor tembakau hanya 50,27%. (kategori sangat rendah). Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan kualitas daun tembakau akibat waktu musim hujan 2020/2021 maju bila dibandingkan MH 2019/2020. 2.3.2.4. Kehutanan Pengelolaan hutan rakyat diarahkan lebih pada fungsi konservasi sehingga memiliki peran sangat strategis untuk mendukung ekonomi wilayah. ekowisata. pusat pendidikan. dan ekonomi masyarakat. Selain itu. keberadaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul memiliki peranan dan kedudukan yang penting dan unik. Di satu sisi. hutan rakyat itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan. yang memiliki arti penting bagi penopang perekonomian rakyat. yakni berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus lapangan pekerjaan bagi masyarakat peKalurahanan. Di sisi yang lain. keberadaan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghijaukan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini. II - 214 Dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan. dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati. mahoni. sonokeling. akasia. dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan untuk daerah kabupaten/kota hanya sebatas pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota. sehingga pendampingan pengelolaan hutan rakyat tidak berada di kabupaten lagi. 2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral Penyediaan pasokan energi listrik di Kabupaten Gunungkidul disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sebagian besar digunakan oleh konsumen rumahtangga. Berdasarkan data dari PLN tahun 2019 kondisi kelistrikan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan rasio dusun maupun rasio Kalurahan berlistrik sudah 100 %. Kapasitas tenaga listrik yang terpasang sebesar 272.913.558 kwh sedangkan yang terjual sebesar 234.754.811 kwh. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 didistribusikan melalui 12 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi didistribusikan melalui 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang disalurkan oleh pengecer sampai ke tingkat konsumen rumah tangga di seluruh pelosok wilayah. 2.3.2.6. Perdagangan Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu dalam mendukung kelancaran arus barang dan jasa melalui sistem distribusi dan informasi pasar untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar (stabilitas harga). Pasar sebagai sarana perdagangan mempunyai peran sebagai pendukung kegiatan/aktivitas perekonomian seperti produksi, konsumi maupun distribusi. Kegiatan terkait revitalisasi pasar rakyat terus dikembangkan untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern dengan didukung kegiatan pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang. Pada tahun 2020 pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar –3,75 % karena dampak pandemi COVID 19, akan tetapi sektor perdagangan menjadi sektor penyumbang terbesar ke empat dalam pembentukan PDRB setelah sektor pertanian dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dan industri pengolahan. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul karena sangat terkait dengan sektor lain seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor keuangan, transportasi dan telekomunikasi. II - 215 Tabel 2. 165 Data Sarana Perdagangan Berdasarkan Tipe Pasar Tahun 2016-2020 ELEMEN DATA TAHUN SATUAN SKPD 2016 2017 2018 2019 2020 II. Perdagangan DISPERINDAG
1. 1.Sarana Perdagangan DISPERINDAG 1) Pasar Rakyat 38 38 38 38 40 Buah DISPERINDAG 2) Pasar swalayan/Supermarket /Toserba 89 97 100 100 101 Buah DISPERINDAG
2. 2.Jenis pasar rakyat berdasar tipe DISPERINDAG 1). Pasar Tipe A 3 5 4 4 4 Buah DISPERINDAG 2). Pasar Tipe B 10 13 2 2 2 Buah DISPERINDAG 3). Pasar Tipe C 5 6 4 4 4 Buah DISPERINDAG 4). Pasar Tipe D 28 28 28 28 30 Buah DISPERINDAG 5). Jumlah kios 675 792 787 717 796 Unit DISPERINDAG 6). Jumlah los 517 509 528 513 512 Unit DISPERINDAG Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Dari jumlah 40 pasar rakyat pada tahun 2020, terdapat jumlah los sebanyak 512 unit dan jumlah kios sebanyak 796 unit dimana kondisi pasar rakyat sebagian besar masih dengan fasilitas yang belum memadai, yang harus dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, maka perlu adanya peningkatan jumlah pasar rakyat dengan fasilitas yang memadai demi meningkatkan daya saing dengan toko swalayan yang didukung dengan program peningkatan sarana distribusi perdagangan. Dari sejumlah pasar rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul ada 8 pasar dengan fasilitas yang cukup memadai yaitu pasar Argosari, pasar Playen, Pasar Hewan Siyonoharjo, pasar Semin, pasar Ngawen, pasar Karangijo, Pasar Trowono dan pasar Legundi. Khusus untuk pasar hewan Siyonoharjo terdapat fasilitas dipping untuk mensterilkan kendaraan pengangkut hewan dari bakteri. Pasar dengan fasilitas yang cukup memadai masih perlu untuk terus ditingkatkan untuk fasilitas yang beluma ada dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Pasar Karangijo masih perlu revitalisasi los disisi timur pasar dan kios disisi barat pasar. Pasar Legundi masih perlu penyempurnaan area parkir dan area pasar unggas. Sementara untuk pasar yang lain masih perlu dilakukan revitalisasi/rehabilitasi. Jumlah pasar dengan fasilitas cukup memadai 8 pasar tersebar di 7 Kapanewon, dari 18 indikator fasilitas yang harus disediakan pasar, masih terdapat kekurangan berkisar 17-40% fasilitas yang harus dipenuhi terdiri dari fasilitas Pos satpam, Apar, Ruang kesehatan, Ruang Pendingin, Tempat pemotongan ayam, tempat tera, ATM. Tabel 2. 166 Data Pangkalan LPG 3 Kg Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Kapanewon 2016 2017 2018 2019 2020 1 Gedangsari 13 14 16 16 17 2 Girisubo 10 11 11 11 18 3 Karangmojo 54 60 68 72 81 II - 216 No Kapanewon 2016 2017 2018 2019 2020 4 Ngawen 30 30 32 34 40 5 Nglipar 22 22 25 25 28 6 Paliyan 26 26 27 33 43 7 Panggang 9 9 10 12 18 8 Patuk 37 38 44 48 53 9 Playen 73 73 74 82 91 10 Ponjong 47 50 55 57 63 11 Purwosari 7 7 7 7 8 12 Rongkop 15 16 16 18 25 13 Saptosari 11 11 12 17 21 14 Semanu 55 56 59 65 73 15 Semin 51 54 56 59 61 16 Tanjangsari 11 11 11 19 20 17 Tepus 16 18 19 24 29 18 Wonosari 148 150 159 171 185 TOTAL 635 656 701 770 874 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 Pada tahun 2020 terdapat 7 agen dan 874 pangkalan gas elpiji di Kabupaten Gunungkidul. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebaran pangkalan yang tidak merata terutama untuk wilayah selatan seperti kapanewon Purwosari, Saptosari, Tanjungsari, Panggang, Girisubo sehingga menyebabkan distribusi LPG 3 Kg juga tidak merata. Selain wilayah selatan, beberapa wilayah perbatasan seperti kapanewon Gedangsari dan Purwosari pangkalan yang ada sebarannya juga tidak merata sehingga menyebabkan masuknya LPG 3 kg dari luar daerah ke Kabupaten Gunungkidul dan harga LPG 3 Kg menjadi mahal di wilayah pinggiran atau perbatasan. Tabel 2. 167 Data Hasil Sidang Tera dan Tera Ulang Tahun 2018 - 2020 No Tahun Jumlah UTTP 1 2018 2.348 2 2019 6.339 3 2020 2.505 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020; Potensi UTTP yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul sejumlah 250.320 unit yang terdiri dari SPBU, SPBE, jembatan timbang, timbangan umum (pelaku usaha/pedaganga pasar), timbangan ternak, agen dan pangkalan LPG, distributor dan pengecer pupuk, posyandu/puskesmas/rumah sakit, meteran listrik PLN, meteran air PDAM. Dari data diatas dapat dilihat bahwa disetiap tahun terdapat perbedaan hasil sidang tera dan tera ulang UTTP yang berada di Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Perbedaan hasil tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah :
3. 1.Para pelaku usaha yang tidak selalu melakukan kegiatan usaha disetiap tahunnya (Musiman).
4. 2.Pelaku Usaha yang menambah atau mengganti jumlah UTTP yang dimiliki.
5. 3.Pelaku Usaha yang mengalami kekurangan modal usaha sehingga menyebabkan kolaps / bangkrut sehingga ditahun berikutnya sudah tidak II - 217 melakukan kegiatan usaha kembali.
6. 4.Kesadaran Pelaku usaha yang berbeda disetiap tempat sidang tera ulang.
7. 5.Pandemi Virus Corona yang mengakitbatkan tidak dapat melakukan pelayanan sidang tera dan tera ulang. B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebesar 121,90 % untuk sasaran Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan yang meningkat dan 163,64% untuk sasaran Pertumbuhan Pasar Pemerintah dengan Daya Dukung Kelengkapan Fasilitas Memadai. Capaian sasaran perangkat daerah ini termasuk kategori Sangat Tinggi. Adal 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan urusan perdagangan yaitu :
a.Pertumbuhan nilai tambah Sektor Perdagangan target tahun 2020 untuk indikator nilai perdagangan daerah dari target Rp.27.602.020.000,00 dapat tercapai RP.59.061.220.000,00 sehingga tingkat capaiannya adalah 213,97%.
b.Pertumbuhan nilai tambah Sektor Perdagangan target tahun 2020 untuk indikator nilai ekspor daerah dari target Rp.44.240.381.000,00 hanya tercapai Rp.13.193.177.000,00 sehingga tingkat capaiannya adalah 29,82%, hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya daya beli dan terhambatnya distribusi pemasaran karena adanya kebijakan pembatasan wilayah.
c.Pertumbuhan pasar pemerintah dengan daya dukung kelengkapan fasilitas memadai target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 11 unit dapat tercapai 18 unit sehingga tingkat capaiannya adalah 163,64%. 2.3.2.7. Perindustrian A. Industri Kecil Menengah Industi kecil menengah memiliki peranan yang strategis dalam perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha industri kecil yang berjumlah 21.68 unit dimana lebih dari 99 persen dari total unit usaha industri daerah. Peranan tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 67.038 orang pada tahun 2020. Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berada di Kabupaten Gunungkidul meliputi berbagai jenis usaha diantaranya industri makanan olahan dan minuman, industri sandang, kulit, logam dan aneka dan industri hasil hutan dan perkebunan. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar –4,68 % karena dampak pandemi COVID 19, akan tetapi kontribusi sektor perdagangan masih menjadi 3 besar penyumbang kontribusi sektoral dalam pembentukan PDRB yaitu menjadi sektor penyumbang terbesar ke tiga setelah sektor pertanian dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. II - 218 Tabel 2. 168 Data Industri di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 JUMLAH INDUSTRI TAHUN SATUAN 2017 2018 2019 2020
1. 1.Industri Kecil a). Unit Kerja 21.048 21.132 21.233 21.268 Unit b). Jumlah Pengusaha 21.048 21.132 21.233 21.268 orang c). Jumlah Industri Kecil Berizin 1.057 1.505 2.110 2.110 Unit d). Tenaga Kerja 66.711 66.901 67.002 67.038 Orang e). Nilai Produksi (ribu) 194.854.731 195.228.101 196.878.778 197.664.495 Rp f). Nilai Investasi(ribu) 96.829.316 97.015.955 97.768.134 97.914.204 Rp
2. 2.Industri Menengah a). Unit Kerja 20 46 46 34 Unit b). Jumlah Pengusaha 20 46 46 34 orang c). Jumlah Industri Menengah Berizin 20 46 46 34 Unit d). Tenaga Kerja 700 1.610 1.610 864 Orang e). Nilai Produksi (ribu) 85.200.000.000 190.901.840.000 191.821.840.000 144.534.000 Rp f). Nilai Investasi (ribu) 42.600.000.000 95.450.920.000 95.910.920 72.267.000 Rp
3. 3.Industri Besar a). Unit Kerja 2 2 4 6 Unit b). Jumlah Pengusaha 2 2 4 6 orang c). Jumlah Industri Besar Berizin 2 2 4 6 Unit d). Tenaga Kerja 521 875 929 1.652 Orang e). Nilai Produksi( ribu) 87.000.000.000 170.700.000.000 179.500.000.000 243.700.000 Rp f). Nilai Investasi (ribu) 43.500.000.000 85.350.000.000 89.750.000.000 121.820.000 Rp Sumber:Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul, 2021 Pengembangan industri di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak ke industri mikro dan kecil, dimana industri ini tersebar menjadi sentra industri.Sesuai dengan amanat Undang-undang No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf D, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Berdasarkan PP No 29 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan IKM, sentra IKM adalah kelompok IKM dalam satu lokasi atau tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama. Industri yang tergabung dalam sentra merupakan industri yang telah eksis dalam usahanya yang masuk kedalam kumpulan yang sama/ homogen dengan skala yang beragam.Kabupaten Gunungkidul saat ini telah memiliki 71 sentra industri yang tersebar di berbagai kapanewon berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 182/KPTS/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 88/KPTS/2010 tentang Penetapan Sentra Industri/Kerajinan di Kabupaten Gunungkidul. Keberadaan industri merupakan tulang punggung dalam menggerakan roda perekonomian suatu, dimana industrialisasi dapat menyerap tenaga kerja. Suatu industri yang dikategorikan formal adalah telah memiliki legalitas usaha dan memiliki standarisasi tertentu. Legalitas dan standarisasi suatu industri dan usaha ditentukan dengan kepemilikan izin dan standarisasi yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Kesadaran pelaku usaha dan IKM dalam legalitas dan standarisasi produk masih sangat rendah, hal ini dapat II - 219 dibuktikan oleh data kepemilikan IUI dan lain lain, yang masih jauh dari cukup. Pentingnya izin usaha dan standarisasi bagi IKM adalah sebagai berikut: 1) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum; 2) Memudahkan pengembangan usaha; 3) Memudahkan akses pasar; 4) Memudahkan akses pembiayaan; 5) Mengefektifkan pendampingan dari pemerintah dan instansi lain. Tabel 2. 169 Jumlah Industri Sehat dan Legalitas Usaha Tahun Jumlah Ikm Olahan Pangan (Unit Usaha) Jumlah Sp-Pirt (Unit Usaha) Jumlah Laik Sehat (Unit Usaha) Izin Keamanan Pangan Yang Terbit (Unit Usaha) S.D 2020 10.249 840 32 872 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020 B. Capaian IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tabel 2. 170 Capaian IKU Urusan Perindustrian No Indikator 2016 (baseline) 2017 2018 2019 2020 1 Pertumbuhan Nilai tambah sektor industri 21.025 21.048 21.132 21.233 21.268 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021 C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 hingga Tahun 2020 Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya, rata-rata tingkat capaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah kategori Sangat Tinggi. Di urusan perindustrian 2 (dua) indikator sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melebihi target adalah:
a.Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 79,61% dapat tercapai 80,38% sehingga tingkat capaiannya adalah 100,97%.
b.Pertumbuhan nilai tambah sektor industri target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 21.142 unit dapat tercapai 21.268 unit sehingga tingkat capaiannya adalah 100,60%. D. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Perindustrian Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Perindustrian. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang berstatus SST yaitu sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional adalah:
1. 1.Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
2. 2.Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.. II - 220 Tabel 2. 171 Pencapaian Indikator TPB di Urusan Perindustrian Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. % 9,39 9,48 9,45 9,47 0,003 SST - DISPERINDAG 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. % 5,32 6,82 5,23 5,89 0,009 SST - DISPERINDAG 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. % n/a n/a n/a n/a - TAD - DISPERINDAG 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. % 59,63 59,04 40,61 40,22 (0,158) TBC Menurun DISPERINDAG 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. % n/a n/a n/a n/a - TAD - DISPERINDAG Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 221 2.3.2.8. Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut. diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada. Karena pandemi COVID-19, pada tahun 2020 transmigrasi umum yang biasa dilaksanakan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha tidak diselenggarakan. Tabel 2. 172 Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Jenis Transmigrasi Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Transmigrasi Umum 37 6 10 15 - KK 2 TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandiri) - - - - - KK 3 TSB (Transmigrasi Swakarsa Berbantuan) - - - - - KK Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul, 2021 2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan 2.3.3.1. Sekretariat Daerah A. Pencapaian IKU Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan serta Bagian Layanan Pengadaan. Asisten Administrasi Umum membawahi Bagian Umum, Bagian Protokol dan Rumah Tangga serta Bagian Organisasi. Kinerja penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 173 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1. Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat tinggi II - 222 No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 (Kategori)
3. 2.Nilai AKIP B B BB BB BB
4. 3.Nilai IKM Kabupaten 78,54 78,81 79,43 79,98 81,05
5. 4.Nilai IKM PD 78,30 78,68 84,27 83,13 78,63 5. Angka Pertumbuhan Ekonomi 4,88 5,01 5,16 5,33 -0,68 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 dan LKjIP 2020 B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Sekretariat Daerah 99,76 %. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Sekretariat Daerah memiliki 4 (empat) sasaran PD dengan 4 (empat) indikator kinerja yakni :
a.Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menunjukkan nilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Target yang ingin dicapai tahun 2020 adalah kategori sangat tinggi atau di kisaran nilai 3,00 – 4,00. Capaian pada tahun 2020 adalah Sangat Tinggi sehingga tingkat capaian pada tahun 2020 adalah 100%
b.Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah. Menunjukkan nilai AKIP Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Target untuk tahun 2020 adalah kategori BB (78,84). Capaian pada tahun 2020 adalah BB (74,49) sehingga tingkat capaiannya pada tauhun 2020 adalah 94,48%.
c.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten. Merupakan rata – rata dari laporan semesteran IKM dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul. Target IKM tahun 2020 adalah 79,5. Capaian pada tahun 2020 adalah 81,05 sehingga tingkat capaian pada tahun 2020 aadalah 101,95%.
d.Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) Target IKM Perangkat Daerah tahun 2020 adalah 79,6 Capaian tahun 2020 adalah 78,63 sehingga tingkat capaian tahun 2020 adalah 98,78%.
e.Angka pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah 5,17. Capaian pada tahun 2020 adalah -0,68 sehingga tingkat capaian pada tahun 2020 - 13,15%. C. Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Sekretariat Daerah Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Fungsi Penunjang Urusan – Sekretariat Daerah. Dari tabel di bawah terlihat bahwa 13 indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah: II - 223
1. 1.Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
2. 2.Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
3. 3.Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). II - 224 Tabel 2. 174 Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Sekretariat Daerah Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. Buah 0 0 0 0 - TBC - Adm. Pembangunan SETDA 17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). proyek 0 0 0 0 - TBC - Adm Pemerintahan umum SETDA 17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Rupiah 0 0 0 0 - TBC - Adm Pemerintahan umum SETDA 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. % 73,17 84,44 93,28 93,26 0,076 SBT 1,74% Bag Adm Kesra SETDA 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. % 0,37% 0,33% 0,31% 0,23% (0,178) TTC - Bag Adm Kesra SETDA 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. % 75,84 85,04 94,09 94,51 0,070 SST - Bag Adm Kesra SETDA II - 225 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). % 75,84 85,04 94,09 94,51 0,070 SBT 0,49% Bag Adm Kesra SETDA 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). % 64,33 67,95 70,63 73,22 0,042 SST - Bag Organisasi SETDA 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). % n/a 100 (KUNING) 100 (HIJAU) 100 (HIJAU) 100,000 SST - Bag Organisasi SETDA 10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. buah 0 0 0 0 - TTC - Bag. Hukum SETDA 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Ada Ada Ada Ada Ada ada TTC - Bag. Hukum SETDA 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan Buah 0 0 0 0 - TTC - Bag. Hukum SETDA II - 226 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. % 99,5 99,5 99,6 99,7 0,001 TBC 0,30% Bag. Perekonomian SETDA 7.2.1* Bauran energi terbarukan. % n/a n/a n/a n/a - TAD - Bag. Perekonomian SETDA 8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa Unit 8,15; 6,07 8,18; 6,10 8,09; 6,03 8,03; 5,98 (0,005) TTC - Bag. Perekonomian SETDA 8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum). Km n/a n/a n/a n/a - TAD - Bag. Perekonomian SETDA 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. % 21.265 16.559 21.684 21.201 - TAD - Bag. Perekonomian SETDA 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan. % n/a n/a 25% 69% 0,638 TBC 11,00% BLP SETDA Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 227 2.3.3.2. Sekretariat DPRD A. Komposisi Anggota DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia sebanyak 41 orang pada akhir tahun 2020. Adapun personil pada jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah sebanyak 12 orang dan non eselon sebanyak 29 orang. B. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kinerja penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 175 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1. Persentase Anggota DPRD yang Puas pada pelayanan administrasi dan keuangan (%) 74,10 82,40 92 90 92,38 2. Nilai IKM Sekretariat Dewan (Indeks) 79 79,25 79,50 88,08 78,87 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020 Masih rendahnya capaian dari Kinerja pelayanan sekretariat DPRD disebabkan masih kurangnya jumlah SDM yang sesuai dengan bidang kompetensinya di Sekretariat DPRD. Meskipun seharusnya sudah mengikuti kelembagaan yang baru dari Permendagri 104/2016 , namun dikarenakan masih kurangnya SDM yang kompeten dibidangnya sehingga belum bisa menyelaraskan dengan permendagri tersebut. Selain hal tersebut rendahnya capaian DPRD ditunjukkan pula dari rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD yang ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2. 176 Jumlah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2020 No. Tahun Jumlah Raperda Inisiatif Jumlah Raperda Inisiatif yang Ditetapkan menjadi Perda Keterangan
4. 1.2018 1 1
5. 2.2019 1 1
6. 3.2020 3 2 1 raperda ditetapkan pada tahun 2021 Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2021 II - 228 Sedangkan persentase penyelesaian Propemperda ditunjukkan tabel berikut. Tabel 2. 177 Persentase Penyelesaian Propemperda Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2020 No. Tahun Jumlah Raperda dalam Propemperda Jumlah Raperda yang Ditetapkan Menjadi Perda Persentase
7. 1.2018 16 14 87,50%
8. 2.2019 15 15 100%
9. 3.2020 12 11 92% Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2021 B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2019 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Sekretariat DPRD 98,14%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 2 indikator pada Sekretariat DPRD yang belum memenuhi target 100%:
a.Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 80 dapat tercapai 78,67 sehingga tingkat capaiannya adalah 98,33%.
b.Persentase anggota DPRD yang puas terhadap layanan tentang administrasi dan keuangan target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 94% dapat tercapai 86,84% sehingga tingkat capaiannya adalah 92,38%. Terjadinya wabah COVID-19 yang menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan tehadap kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD diantaranya : - Terjadinya Refocusing Anggaran yang diperuntukkan untuk BTT penanganan wabah COVID-19 - Adanya kegiatan rapat-rapat dengan pembatasan peserta sehingga pelaksanaannya mengunakan media ID Meeting dan juga adanya anggaran makan, minum snack hanya digunakan minem snack saja, sehingga terdapat sisa anggaran. - Adanya edaran penghentian pemotongan Pajak Restoran sehingga nilai SOJ dikurangi sebesar pajak restoran - Terdapatnya kegiatan yang menyesuaikan dengan permintaan masyarakat, sehingga jika tidak ada permintaan dari masryarakat maka capaian tidak tercapai 100% - Terdapatnya anggaran biaya penginapan dan belanja tikat nilainya ditentukan dengan nilai tertentu berdasarkan SHBJ maupun nilai perkiraan tetapi realisasinya berdasarkan at cost. 2.3.3.3. Perencanaan A. Perencanaan Pembangunan Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan II - 229 yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan. lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial. budaya. ekonomi. keamanan. kondisi fisik. segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Penyusunan ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis. terpadu. transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan. kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya. Perencanaan yang optimal, membutuhkan data yang akurat dan mempertimbangkan evaluasi terhadap hasil perencanaan periode sebelumnya. Ketersediaan data di tingkat Daerah dipenuhi oleh BPS dalam bentuk data makro dan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk data sektoral. Kendala yang dihadapi Daerah dalam pemenuhan kebutuhan data yang akurat adalah ketergantungan terhadap data statistik dan kurang lengkapnya data sektoral. Sehingga terkadang kebijakan perencanaan yang diambil didominasi oleh subyektifitas perencana. PAD Kabupaten Gunungkidul sebesar 12% dari pendapatan daerah dan mayoritas pendapatan daerahnya berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kabupaten Gunungkidul harus memanfaatkan setiap peluang pendanaan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan daerah. Dana alokasi khusus (DAK) dan dana keistimewaan (Dais) adalah sumber dana yang harus dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan DAK dan Dana keistimewaan terkendala dengan jadwal sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di daerah dan keterlambatan pedoman pelaksanaan kegiatan disampaikan ke daerah sehingga menghambat dalam penyerapan anggaran. Aplikasi perencanaan nasional belum dioptimalkan bisa disinkronisasikan dengan aplikasi daerah, sehingga harus meng-entry ulang ke dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran di daerah. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang merupakan implementasi target tahunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. Ketersediaan dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2. 178 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) na 100 100 100 100 2 Persentase laporan keuangan na 100,00 100,00 100,00 100 II - 230 No Indikator Kinerja Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan) 3 Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) na 76.18 79.52 79.89 81.17 4 Indeks kesesuaian program na 99.41 99 100 98.23 5 Hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan - 4 6 8 10 Sumber: Bappeda Gunungkidul, 2020 B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 99,95%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu) indikator sasaran PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang yang melebihi target yaitu Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 80 dapat tercapai 81,17 sehingga tingkat capaiannya adalah 101,46%. Dan ada 1 (satu) inidikator yang belum mencapai 100% yaitu indikator Indeks kesesuaian program dari target 100% dapat tercapai 98,23%, Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2020 capaian kinerja yang menyasar pada kesesuaian program pembangunan daerah sebesar 98,23%, artinya konsistensi program pembangunan daerah belum sesuai dengan target yang diharapkan atau masih terdapat kesenjangan capaian sebesar 1,77%. Apabila dilihat dari komponen penghitung indeks kesesuaian program, kesenjangan terdapat pada persentase kesesuaian capaian rata-rata kinerja per sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah. Kesenjangan terjadi pada capaian target kinerja dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian kinerja per sasaran daerah (14 sasaran) yaitu sebesar 8,86%. Capaian kinerja sasaran yang terendah terdapat pada kegiatan-kegiatan yang menyasar pada sasaran daerah angka pengangguran turun yaitu sebesar 36,53%, daya saing pariwisata meningkat sebesar 37,31% dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat sebesar 60,04%. II - 231 Tabel 2. 179 Capaian Sasaran Daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2019 No Sasaran/ Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Realisasi Capaian (%) Target Target Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (Indikator: Nilai akun-tabilitas kinerja instansi Pemerintah) Nilai B B B BB BB BB BB BB BB ** ** 64,33 66,91 67,95 72,88 72,88 72,88 101,1 72,88 73,22 100,47 75,86 ** ** 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah meningkat (Indikator: Opini BPK) Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100 WTP WTP 100 WTP ** 3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat (Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat) Indeks 19,35 19,57 17,99 20 20 20 87,46 20 21,51 107,55 20,22 21,51 106,38 4. Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat (Indeks Pembangunan Manusia (IPM)) Indeks 69,01 69,6 68,73 70,79 70,79 70,79 98,16 70,79 69,96 98,83 70,59 69,98 99,14 5. Jumlah penduduk miskin menurun (Angka kemiskinan) % 19,34 19,25 18,65 17,91 17,91 17,91 107,86 17,91 16,61 107,26 17,56 17,07 102,79 6. Angka pengangguran menurun (Angka pengangguran) % 1,42 1,33 1,65 1,22 1,22 1,22 34,4 1,22 1,65 64,75 4,4 2,16 150,91
1. 7.Lama tinggal II - 232 No Sasaran/ Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Realisasi Capaian (%) Target Target Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara Orang 2.815.225 3.112.958 3.258.013 3.563.714 3.563.714 3.563.714 90,88 3.563.714 3.680.803 103,29 1.577.866 1.981.599 125.59 Hari 1,41 1,45 1,44 1,53 1,53 1,53 100 1,53 1,48 96,73 1,48 0,91 61,49 8. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat (Indeks pelestarian budaya) Indeks 92,24 93,3 94,75 97,36 97,36 97,36 100,54 97,36 99,13 101,82 98,64 99,35 100,72 9. Infrastruktur publik wilayah meningkat (Indikator: Indeks infrastruktur wilayah) Indeks 58,14 61,91 66,78 68,57 68,57 68,57 103,76 68,57 68,75 100,26 70,22 68,03 96,88 10. Pertumbuhan ekonomi Daerah meningkat (Indikator: Angka pertumbuhan ekonomi) % 4,89 4,96 5 5,1 5,1 5,1 99,2 5,1 5,33 104,51 1,99 -0,68 -34,17 11. Pendapatan masyarakat meningkat (Indikator: Pendapatan perkapita penduduk) Rp. Juta 18,42 19,33 21,78 21,14 21,14 21,14 115,03 21,14 25,43 120,29 22,05 25,32 114,83 12. Ketahanan pangan meningkat (Indikator: Jumlah desa rawan pangan) Desa 7 6 3 5 5 5 166,67 5 1 180 1 1 100 13. Indeks kualitas lingkungan hidup) Indeks 50,47 51,47 62,12 120,69 52,47 53,47 101,54 53,47 59,08 110,5 54,47 64,16 117,79 II - 233 No Sasaran/ Indikator Kinerja Sasaran Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Awal Target Realisasi Capaian (%) Target Target Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) 14. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat (Indikator: Persentase desa tangguh bencana) % 58,7 65,22 63,04 78,26 78,26 78,26 93,94 78,26 71,74 91,67 73,91 73,91 100 Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2020 II - 234 Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 indikator kinerja sasaran daerah yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan berturut turut sebanyak 5, 6, dan 4 indikator. Selama periode tahun 2017-2019, terdapat 3 indikator kinerja sasaran daerah yang tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), angka pengangguran, serta persentase Kalurahan tangguh bencana. Tidak tercapainya target indikator kinerja sasaran daerah ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya, terutama dalam menentukan target yang sesuai dengan kemampuan daerah, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, serta menentukan program/ kegiatan yang sesuai untuk mencapai target sasaran daerah tersebut. Sebagai daerah yang PAD-nya hanya di kisaran 12% dari pendapatan daerah, serta mayoritas pendapatan daerahnya berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kabupaten Gunungkidul harus memanfaatkan setiap peluang pengganggaran yang ada untuk membiayai program/ kegiatan pembangunan daerah. Dana alokasi khusus (DAK) dan dana keistimewaan (Dais) adalah contoh alokasi yang harus dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun perencanaan DAK dan Dais terkadang masih terkendala dengan jadwal sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di daerah. Bahkan, terkadang pedoman pelaksanaan kegiatan juga terlambat disampaikan ke daerah sehingga menghambat dalam penyerapan anggaran. Selain itu, aplikasi perencanaan yang digunakan tidak bisa disinkronisasikan ke aplikasi daerah, sehingga diharuskan meng-entry ulang ke dalam aplikasi perencanaan dan penganggaran di daerah. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Perencanaan Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan perencanaan. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
2. 1.Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
3. 2.Laju pertumbuhan PDB per kapita.
4. 3.Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) adalah:
5. 1.Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
6. 2.PDB per kapita. II - 235 Tabel 2. 180 Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Perencanaan Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. % 19,34 18,65 17,12 16,61 (0,052) SBT 8,61% Bappeda 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. % 0,46 0,24 0,26 0,19 (0,405) SST - Bappeda 10.1.1* Koefisien Gini. % 0,334 0,340 0,337 0,325 0,004 TTC - Bappeda 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. % 19,34 18,65 17,12 16,61 (0,052) SBT - Bappeda 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. % n/a n/a n/a n/a - TAD - Bappeda 17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. % n/a n/a n/a 91,36 - TBC - Bappeda II - 236 Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. 3,83 4,02 4,17 4,41 0,046 SST - Bappeda 8.1.1.(a) PDB per kapita. juta (Rp) 20,735 22,211 23,825 25,433 0,066 SBT 24,567 Bappeda 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. % 8,57 -1,06 4,60 7,13 3,567 SST - Bappeda 9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. % 0,0011 0,0024 0,0025 0,0018 0,054 TTC - Bappeda Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 237 2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan Penelitian didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Pengembangan didefinisikan sebagai kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjawab isu-isu pembangunan yang muncul di daerah tersebut pada periode tertentu. Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk menyediakan bukti secara ilmiah terhadap permasalahan pembangunan, sehingga pengambilan kebijakan akan didasarkan pada bukti tersebut atau seringkali digambarkan sebagai 'evidence-based policy atau kebijakan yang berbasis pada bukti. Penelitian dan pengembangan meliputi kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang biasanya disebut sebagai kelitbangan. Kelitbangan adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Bappeda selaku pelaksana ketugasan penelitian dan pengembangan di Daerah telah melaksanakan kerja sama penelitian dengan BPTBA LIPI dan Universitas Gunungkidul. Pada tahun 2020 kerja sama penelitian juga dilaksanakan dengan Universitas Tidar Magelang. Selama periode 2016-2020 telah dilaksanakan 34 kerja sama penelitian. Tabel 2. 181 Kegiatan Penelitian di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No. Peneliti Jumlah Penelitian 2016 2017 2018 2019 2020 1 BPTBA LIPI 4 2 4 3 3 2 Universitas Gunungkidul 2 2 4 3 5 3 Universitas Tidar - - - - 2 Total 6 4 8 6 10 Ditindaklanjuti Kebijakan - 4 6 8 10 Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2021 Selain penelitian, Daerah juga mengakomodir inovasi yang berkembang dan dapat bermanfaat bagi kegiatan pembangunan di Daerah. Untuk mengapresiasi inovasi yang berkembang di masyarakat, dilaksanakan lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenovamaskat). Lomba Krenovamaskat menyasar kreatifitas dan inovasi yang dikembangkan oleh siswa Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan dan masyarakat umum. Pada tahun 2020 sasaran II - 238 Lomba Krenovamaskat ditambah dari kategori Aparatur Sipil Negara. Hasil Lomba Krenovamaskat kemudian dipublikasikan agar bisa diaplikasikan secara luas di masyarakat. Ajang krenovamaskat juga sebagai upaya untuk mempersiapkan/ menggali data inovasi yang akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri dalam Indeks Inovasi Daerah. Indeks inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi Daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah yang dilakukan dalam bentuk: Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Tabel 2. 182 Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2020 Tahun 2018 2019 2020 Nilai Inovasi 490 4810 5136 Kategori Kurang Inovatif Sangat Inovatif Terinovatif Sumber : Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2021 Dalam inovasi daerah ini, Bappeda melakukan fasilitasi kepada semua Perangkat Daerah melalui pendampingan/konsultasi tentang inovasi daerah agar bersinergi dan berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah, meningkatkan kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. 2.3.3.5. Keuangan A. Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). unsur-unsur diadalamnya adalah pendapatan daerah. belanja daerah. dan pembiayaan daerah. Unsur pendapatan daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah. serta tetap berupaya menggali sumber- sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Tabel 2. 183 Capaian Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah No Indikator Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Pengelolaan Keuangan 100 100 100 100 100 2 Indeks Pengelolaan Aset Daerah 80 90 91 96 100 3 Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD 11,9% 12% 13,17% 12,39% 11,9 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020 II - 239 a). Pendapatan daerah Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan. akan tetapi porsi terbesar dalam pendapatan daerah masih bersumber pada dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. baik DAU maupun DAK. Semenjak Tahun 2015 berdasarkan Permenkeu Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul mendapatkan Dana Keistimewaan melalui sistem transfer. Pada Tahun 2019,2020, dan 2021 dana keistimewaan masuk APBD Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Propinsi. Pagu dan Realisasi danais tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel: Tabel 2. 184 Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 NO URUSAN 2019 TRIWULAN I 2020 2021 PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) % PAGU ANGGARAN (Rp) 1 Kelembagaan 500,000,000 485,488,109 97.10 1,454,451,500 348,027,400 23.93 1,021,000,000 2 Kebudayaan 66,379,330,340 65,639,090,925 98.88 87,678,233,000 7,694,445,300 8.78 44,139,499,100 3 Pertanahan 2,561,891,000 2,198,762,000 85.83 5,808,460,000 461,934,700 7.95 7,981,326,000 4 Tata Ruang 106,074,896,700 103,091,687,870 97.19 634.322.500 633.157.100 99,82 - JUMLAH 175,516,118,040 171,415,028,904 97.66 108,441,144,500 8,504,407,400 7.95 53,141,825,100 Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul, 2020 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2020 mencapai 1,875 trilyun rupiah atau turun sebesar 11,25% dibanding tahun anggaran 2019. Pendapatan terbesar berasal dari bagian Dana Perimbangan yaitu sebesar 65,74%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 254 Miliar rupiah. sumber pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang besarnya tercatat 431 Miliar rupiah. Berikut data realisasi pendapatan Kabupaten Gunungkidul pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir: Tabel 2. 185 Data Realisasi Pendapatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 - 2020 NO Uraian JUMLAH (Ribu Rupiah) 2017 2018 2019 2020 A PENDAPATAN 1.847.105.418,6 1.850.894.408,1 2.113.060.425,0 1.875.378.15,3 1 Pendapatan Asli Daerah 271.370.043,4 226.984.458,1 254.810.945,1 210.780.172,3 2 Dana Perimbangan 1.250.742.434,1 1.273.791.667,1 1.323.197.557,1 1.232.856.259,3 3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 324.992.941,2 350.118.282,9 535.051.922,8 431.741.726,7 Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul. 2021 II - 240 b). Belanja Belanja Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 terakhir sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. terdiri dari: 1) Belanja Tidak Langsung. meliputi Belanja Pegawai. Belanja Bunga. Belanja Subsidi. Belanja Hibah. Belanja Bantuan Sosial. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan. serta Belanja Tidak Terduga. 2) Belanja Langsung. meliputi Belanja Pegawai. Belanja Barang dan Jasa. serta Belanja Modal. Berikut realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017 sampai dengan tahun 2020: Tabel 2. 186 Data Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 NO Uraian Jumlah 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) BELANJA DAERAH 1.860.225.638.293,01 1,769,776,277,772.65 2,132,222,291,588.87 1,775,056,482,992.33 1 Belanja Tidak Langsung 1.079.605.853.055,50 1,075,104,627,162.00 1,178,672,817,572.00 1,114,506,251,545.00 Belanja Pegawai 809.386.840.516,50 818,912,660,097.00 880,858,227,337.00 864,158,776,586.00 Biaya Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Hibah 22,234,698,095,00 19,599,136,700.00 24,455,795,000.00 56,831,342,158.00 Belanja Bantuan Sosial 0,00 762,100,000.00 1,050,000,000.00 3,587,432,500.00 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kalurahan 9,497,596,225,00 11,075,380,750.00 11,009,663,935.00 9,087,018,625.00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan, Parpol 235,850,041,400,00 219,837,276,150.00 260,200,882,300.00 109,968,343,800.00 Belanja Tidak Terduga 2.636.676.819,00 4,918,073,465.00 1,098,249,000.00 70,873,337,876.00 2 Belanja Langsung 780,619,785,237,51 694,671,650,610.65 953,549,474,016.87 660,550,231,447.33 Belanja Pegawai 36.470.062.543,00 41,719,684,080.00 0,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 347.304.478.779,88 348,189,446,300.00 459,764,784,618.55 405,655,775,960.50 Belanja Modal 396,845,243,914,63 304,762,520,230.65 493,784,689,398.32 254,894,455,486.83 Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul, 2021 (data audit BPK) c). Pembiayaan Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman. penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. II - 241 Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan. penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Berikut tabel realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2017-2020 sebagi berikut: Tabel 2. 187 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 Uraian Jumlah 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) Pembiayaan Daerah
7. 1.Penerimaan pembiayaan 201,053,321,175.99 168,418,167,281.08 225.467.603.263,00 172696710995,63 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 201.053.229.432,99 168,418,167,281.08 225.467.603.263,00 172.696.710.995,63 2). Penerimaan kembali pemberian pinjaman 91,743.00 0,00 0,00 0,00
8. 2.Pengeluaran pembiayaan 19,514,934,185.00 21,537,645,533.00 33.609.025.618,00 37.319.649.284,35 1). Pembentukan dana cadangan 2). Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah 18,500,000,000.00 21,500,000,000.00 33.500.000.000,00 37.319.649.284,35 3). Pembayaran poko kutang 1,014,934,185.00 37,645,533.00 109.025.618,00 50.814.565,00 4). Pemberian pinjaman daerah - 0,00 0,00 0,00
9. 3.Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 168,418,167,281.08 225.467.603.263,16 172.696.710.995,63 166.727.464.432,68 Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul, 2021 (Data audit BPK) B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Keuangan dan Aset Daerah 100,43%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. Ada 1 (satu) indikator sasaran PD Badan Keuangan dan Aset Daerah yang melebihi target yakni Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 78 dapat tercapai 80,99 sehingga tingkat capaiannya adalah 103,83%. Pada indikator Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD target tahun 2020 sebesar 12% persen dapat tercapai 11,9 persen sehingga tingkat capaian 99,17%, dapat dilihat tingkat capaian pada indicator ini masih termasuk kriteria sangat tinggi. II - 242 Tabel 2. 188 Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Elemen Data TAHUN 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) Pajak Hotel 377.692.366 716.245.584 674.820.241 890.156.981 738.564.402 Pajak Restoran 4.504.005.100 5.204.844.585, 82 6.076.089.063 6.642.007.155 3.217.399.170 Pajak Hiburan 64.432.200 118.663.050 167.413.450 249.013.054 89.725.500 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa 43.543.750 47.075.000 39.468.750 37.750.000 20.306.250 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 24.017.059.803 26.141.620.085 23.860.554.075 25.001.460.340 9.198.199.485 Jumlah 29.010.142.219 32.253.694.553 30.818.345.579 32.820.387.530 13.264.194.807 Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul. 2020 (data audit BPK) Penurunan jumlah pengunjung wisatawan di tahun 2020 secara signifikan menurunkan jumlah pendapatan dari sektor pariwisata yang mencapai -60% dari tahun 2019 disebabkan oleh Pandemi COVID-19. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Keuangan Daerah Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan Keuangan Daerah. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
10. 1.Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
11. 2.Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
12. 3.Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. II - 243 Tabel 2. 189 Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Keuangan Daerah Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. % 43,89; 15,76; 1,04 36,27; 13,21; 1,13 37,42; 13,10; 1,10 38,77; 18,18; 1,02 (0,048) TBC Perlu ditingkatkan BKAD 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. % 95,90 91,42 88,12 90,96 (0,018) TBC menurun BKAD 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. % 1,38 1,68 1,29 1,35 (0,025) SST - BKAD 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. % 0,25 0,27 0,29 0,31 0,065 SST - BKAD 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. % 2,273 2,348 2,899 2,718 0,052 SST - BKAD Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 244 2.3.3.6. Inspektorat Daerah A. Kinerja Pembinaan Pengawasan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Fungsi pengawasan oleh inspektorat dititikberatkan pada tindakan konsultatif dan preventif agar pelaksanaan pembangunan daerah berada di jalur yang benar. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari Inspektur; Sekretariat; Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum; Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa; dan Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian; Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat dan kelompok jabatan fungsional. Untuk capaian kinerja Inspektorat Daerah sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel 2.190 berikut. Tabel 2. 190 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
13. 1.Tingkat Maturitas SPIP (Nilai) 1,44 2,5 3 3,5 3,85
14. 2.Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal
a.Internal
b.Ekternal 95,43% 96% 94,61% 93% 89,60% 95% 94% 93% 60,81% 94%
1. 3.Jumlah Temuan n/a 205 289 323 240 4. Jumlah tindak lanjut rekomendasi atas temuan n/a 302 399 349 258
2. 5.Jumlah Temuan BPK 12 24 10 12 9 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021. LKjIP 2020 dan SIM HP Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) internal tahun 2020 masih rendah karena ada rekomendasi yang bersifat administrasi yang baru dapat ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya adalah Kualitas dan kuantitas SDM yang ada di inspektorat Kabupaten Gunungkidul: Tabel 2. 191 Jumlah Auditor Kabupaten Gunungkidul Nama Jabatan ABK sesuai SK Bupati 282/KPTS/2018 ABK Rekomendasi BPKP S- 1570/K/JF/2020 PNS Kebutuhan Auditor 66 62 23 39 Sumber: Inspektorat Daerah Kabupate Gunungkidul, 2021 B. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Inspektorat Daerah 104,44%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. II - 245 Ada 1 (satu) indikator sasaran PD Inspektorat Daerah yang yang melebihi target yakni Tingkat Maturitas SPIP target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 3,1% dapat tercapai 3,85% sehingga tingkat capaiannya adalah 124,19%. Sedangkan ada 1 (satu) indikator yang belum mencapai target Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 80,75% dapat tercapai 79,16% sehingga tingkat capaiannya adalah 98,03%, adapun faktor penghambat pada indikator ini, salah satu juga karena dampak pandemi COVID-19 sehingga dilakukan hanya melalui online. Sedangkan faktor pendukungnya adalah responden memberi usulan/kritikan yang membangun agar pelayanan yang dilakukan Inspektorat Daerah akan semakin baik. C. Pencapaian Indikator TPB di Urusan Pengawasan Tabel di bawah menunjukkan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di urusan pengawasan. Dari tabel di bawah terlihat bahwa indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) adalah:
3. 1.Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
4. 2.Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). II - 246 Tabel 2. 192 Pencapaian Indikator TPB di Fungsi Penunjang Urusan – Pengawasan Indikator TPB Satuan CAPAIAN Status Capaian GAP (Target Prepres - Capaian 2019) OPD No Uraian 2016 2017 2018 2019 Rate / Tahun 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). NA NA NA NA - TBC - IRDA 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). % NA NA B (62,39) B (65,55) 0,051 SST - Irda 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). % 100 100 100 100 - SST - Irda Sumber: KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul Tahun 2021-2024, 2021 II - 247 2.3.3.7. Kepegawaian A. Jumlah PNS Jumlah PNS pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2020 sebanyak 8.104 orang. Permasalahan kurangnya jumlah PNS antara lain disebabkan tidak seimbangnya jumlah PNS yang pensiun, meninggal, mengundurkan diri, dan mutasi keluar daerah dengan jumlah PNS yang masuk. Meskipun pada tahun 2019 terdapat pengadaan PNS sejumlah 388 orang, namun jumlah total PNS pada 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tabel 2. 193 Jumlah Penurunan dan Penambahan PNS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PNS 10.118 8.683 8.375 8.354 8.104 2 Jumlah penurunan Jumlah PNS dari tahun sebelumnya 240 1.435 308 21 250 3 Pengurangan (jml 3a s.d. 3f) 268 1.625 333 425 502
a.Pensiun 244 284 241 386 457 b. Diberhentikan atas permintaan sendiri 4 3 5 9 11
c.Meninggal Dunia 9 10 10 14 24
d.Mutasi Luar Daerah 10 1327 75 14 8 e. Pemberhentian dengan hak pension 1 1 2 - - f. Pemberhentian tanpa hak pension - - - 2 2 4 Penambahan (jml 4a s.d. 4b) 28 190 25 404 252
a.CPNS 0 73 0 388 244
b.Mutasi Masuk 28 117 25 16 8 Sumber : BKPPD Kabupaten Gunungkidul, 2021 B. pencapaian IKU Urusan Kepagawaian Pencapaian IKU pembinaan profesionalisme ASN lingkup Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 2. 194 Capaian Kinerja Pembinaan Profesionalisme ASN No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 1 Indeks Profesionalitas ASN 100 100 95,4 99,8 99,58 Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2019. C. Pencapaian Target RPJMD Tahun 2016–2021 Hingga Tahun 2020 Rata-rata Tingkat capaian sasaran PD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 99,92%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat sasaran perangkat daerah ini masuk kategori Sangat Tinggi. BKKPD dengan 1 (satu) indikator sasaran PD yang capainnya belum sampai 100%, yakni Indeks profesionalitas ASN target tahun 2020 untuk indikator tersebut adalah 100 dapat tercapai 99,58 sehingga tingkat capaiannya adalah 99,58%, dari tingkat capaian tersebut dapat dilihat bahwa indikator Indeks profesionalitas ASN masih dalah kategori sangat tinggi. II - 248 2.3.3.8. Kapanewon Kapanewon merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Organisasi Kapanewon terdiri dari Camat; Sekretariat; Seksi Tata Pemerintahan; Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; Seksi Kesejahteraan Sosial; dan Seksi Pelayanan Umum. Jumlah Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul ada sebanyak 18 Kapanewon. Kinerja penyelenggaraan tugas Kapanewon adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2. 195 Capaian Kinerja Kapanewon dalam Pembinaan RKP Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 No Kapanewon Persentase Kalurahan yang Menetapkan RKP Kalurahan dan APB Kalurahan Tepat Waktu (%) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Wonosari 100 100 100 100 100 2 Playen 100 100 92,31 100 100 3 Patuk 100 100 100 100 100 4 Ponjong 100 100 100 100 100 5 Semin 100 100 90 90 100 6 Karangmojo 100 100 100 100 100 7 Girisubo 100 100 97,65 100 100 8 Rongkop 100 100 100 100 100 9 Gedangsari 100 100 100 100 100 10 Nglipar 100 100 91,66 100 100 11 Paliyan 92,92 90 100 100 100 12 Saptosari 100 100 91,99 100 100 13 Ngawen 100 100 100 100 100 14 Panggang 100 100 100 100 100 15 Purwosari 100 100 100 100 100 16 Semanu 100 100 100 100 100 17 Tanjungsari 100 100 100 100 100 18 Tepus 100 100 100 100 100 Sumber: Data Kondisi Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020 Tabel 2. 196 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pemerintahan Kapanewon Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 No Kapanewon Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Wonosari 76,46 78,07 78,93 81,22 80,00 2 Playen 76,56 76,61 78,50 78,67 77,02 3 Patuk 79,82 79,88 79,93 80,04 80,00 4 Ponjong 78,87 78,87 79,57 83,96 79,00 II - 249 No Kapanewon Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2016 2017 2018 2019 2020 5 Semin 78,00 78,07 76,91 79,00 79,50 6 Karangmojo 76,29 76,72 78,89 79,45 79,50 7 Girisubo 78,00 79,00 81,32 81,59 80,00 8 Rongkop 78,00 78,07 83,09 82,10 79,50 9 Gedangsari 78,55 78,80 79,21 79,25 79,50 10 Nglipar 79,00 79,25 80,32 79,05 80,05 11 Paliyan 84,02 80,00 81,70 81,79 80,00 12 Saptosari 78,65 79,00 79,21 80,89 80,00 13 Ngawen 80,00 80,00 83,30 83,52 80,30 14 Panggang 76,62 78,81 80,11 80,37 80,00 15 Purwosari 78,95 78,96 78,99 80,11 78,99 16 Semanu 80,05 78,75 81,74 81.85 85,00 17 Tanjungsari 76,99 76,22 79,33 81,17 79,50 18 Tepus 79,91 79,95 76,94 80,81 80,15 Sumber: Data Kondisi Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Permintaan agregat akan menentukan penawaran agregat yang akan mendinamisasi perekonomian melalui proses produksi. Permintaan agregat dapat dilihat dari tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita yang ditentukan oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduknya. Dalam periode 2015-2019, rerata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita ADHB sebesar Rp. 15.130.981 sedangkan dalam ADHK 2010, nilainya adalah sebesar Rp. 9.985.227. Dalam PDRB rerata proporsi Pengeluaran Konsumsi Tumah Tangga adalah sebesar 70,94%. Artinya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita relatif tinggi dan sangat penting dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, pada tabel 2.4-1 terlihat bahwa PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) menunjukkan peningkatan yang relatif dinamis naik dan turun. Di tahun 2015, nilai PDRB ADHB perkapita adalah Rp. 18.258.374 dan nilai PDRB ADHK Perkapita sebesar Rp. 14.756.800. Sedangkan di tahun 2019, nilai PDRB ADHB perkapita mencapai Rp. 24.535.266 dan nilai PDRB ADHK Perkapita sebesar Rp. 17.668.855. PDRB ADHK Perkapita tumbuh dalam rentang 3,94%-5,74%. Pada gambar tersebut juga ditunjukkan dinamika variabel Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan. Di tahun 2015, nilai Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan adalah sebesar Rp. 8.336.000 sedangkan di tahun 2019 nilainya telah mencapai Rp. 9.612.000. Nilai pendapatan perkapita tersebut cukup baik jika direlasikan dengan tingkat inflasi (laju PDRB Deflator) yang cukup stabil dengan nilai rerata 3,31% dengan standar deviasi sebesar 0,97. Artinya, secara umum dapat dikatakan bahwa telah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tahun 2015-2019. II - 250 Tabel 2. 197 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Daerah Kabupaten Gunungkidul 2015-2019 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB 13.092.790 14.041.815 15.291.397 16.127.640 17.101.263 2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHK 2010 9.252.958 9.571.548 10.070.199 10.351.566 10.679.865 3 % Pengeluaran Kons. RT pada PDRB 71,71 71,47 71,47 70,37 69,70 4 PDRB Perkapita (Rp) 14.756.800 15.340.186 16.220.365 16.875.932 17.668.855 5 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp) 8.336.000 8.467.000 8.788.000 9.163.000 9.612.000 6 Inflasi Gkidul (Proksi Laju Deflator PDRB) 4,83 3,52 2,99 2,96 2,24 7 LPE Gkidul (%) 4,82 4,88 5,01 5,16 5,33 Sumber: BPS, 2021 (Diolah) 2.4.1.2. Keterbukaan Perekonomian Daerah Keterbukaan ekonomi menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Perekonomian Kabupaten Gunungkidul relatif terbuka karena waktu tempuhnya yang relatif kecil ke pusat-pusat pertumbuhan di DIY. Derajat keterbukaan perekonomian ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 2. 198 Statistik Kunci kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 (Milyar Rupiah) No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Ekspor 7.856,08 8.378,89 8.994,19 9.673,02 9.557,48 2 Impor 10.47,38 11.269,63 12.177,74 13.131,27 12.974,54 3 Ekspor+Impor 18.327,46 19.648,53 21.171,93 2.804,29 22.532,02 4 PDRB ADHB 14980,28 16.199,84 17.527,72 18.844,74 18.974,16 5 Keterbukaan Ekonomi (Proporsi Ekspor dan Impor dalam PDRB) 1.22 1.21 1.21 1.21 1.19 Pada periode 2016-2020, rerata rasio ekspor dengan PDRB Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar 51,43% dan rerata rasio impor dengan PDRB adalah sebesar 69,40%. Dari besar rasio ekspor dan impor tersebut jelas bahwa perekonomian Kabupaten Gunungkidul sangat terbuka. Sepanjang tahun 2016-2020, keterbukaan ekonomi yang diukur dengan rerata proporsi ekspor dan impor dalam PDRB stabil di atas angka 1, yaitu 1,21. II - 251 Secara visual, perkembangan ekspor dan impor serta tingkat keterbukaan ekonomi Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sumber: BPS, 2021, diolah Gambar 2. 35 Keterbukaan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 2.4.1.3. Kemajuan dan Kemandirian Kalurahan Kalurahan Maju (Kalurahan Pra Sembada) adalah Kalurahan yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Sedangkan Kalurahan Mandiri (Kalurahan Sembada) adalah Kalurahan Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kalurahan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Tabel 2. 199 Status Kemajuan dan Kemandirian Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 No. Kapanewon Rerata Nilai Komponen IDM 2020 Rerata IDM Jumlah Kalurahan Status Kapanewon IKS IKE IKL 1 Wonosari 0,8449 0,7369 0,8334 0,8050 14 Maju 2 Playen 0,8079 0,7064 0,7539 0,7560 13 Maju 3 Patuk 0,8156 0,6667 0,8970 0,7931 11 Maju 4 Ponjong 0,7813 0,6212 0,6606 0,6877 11 Berkembang 5 Semin 0,8469 0,7083 0,8467 0,8006 10 Maju 6 Karangmojo 0,7943 0,7111 0,6815 0,7290 9 Maju 7 Girisubo 0,7850 0,6459 0,8167 0,7492 8 Maju 8 Gedangsari 0,8302 0,6095 0,8571 0,7656 7 Maju 9 Ngawen 0,7838 0,6083 0,8111 0,7344 6 Maju 10 Panggang 0,8067 0,6778 0,7667 0,7504 6 Maju 11 Semanu 0,8869 0,6200 0,8800 0,7956 5 Maju 12 Tanjungsari 0,8332 0,7533 0,8800 0,8222 5 Mandiri 13 Tepus 0,8217 0,7067 0,8400 0,7895 5 Maju 14 Rongkop 0,8243 0,6021 0,7000 0,7088 8 Maju II - 252 No. Kapanewon Rerata Nilai Komponen IDM 2020 Rerata IDM Jumlah Kalurahan Status Kapanewon IKS IKE IKL 15 Nglipar 0,7616 0,6595 0,6762 0,6991 7 Berkembang 16 Paliyan 0,8065 0,6572 0,6857 0,7165 7 Maju 17 Saptosari 0,7845 0,6143 0,8095 0,7361 7 Maju 18 Purwosari 0,7337 0,5167 0,8267 0,6923 5 Berkembang Rerata / Jumlah 0,8096 0,6640 0,7857 0,7531 144 Maju Sumber: Ditjen PPMD, KemenDesa PDT, 2020, diolah Indeks Desa Membangun (IDM) dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Tabel 2. 200 Perkembangan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunungkidul 2019-2020 Komponen 2019 2020 Indeks Desa Membangun 0,7321 Maju 0,7531 Maju
1. 1.Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 0,8026 0,8096
2. 2.Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,6483 0,6640
3. 3.Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,7454 0,7857 Sumber : Ditjen PPMD, Kemendes PDT, 2020, diolah Dari data di atas menunjukkan bahwa di tahun 2020, status kemajuan dan kemandirian kalurahan dalam tingkat kapanewon di Kabupaten Gunungkidul adalah 14 (empat belas) Kapanewon dengan status “Maju”, 1 (satu) kapanewon dengan status “Mandiri”, dan hanya 3 (tiga) kapanewon dengan status “Berkembang” yaitu di Kapanewon Ponjong, Kapanewon Nglipar, dan Kapanewon Purwosari. Sedangkan, jika dilihat dari perkembangan nilai IDM dari tahun 2019 sampai 2020 di tingkat Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan skor sebanyak 0,021 dengan kategori status yang sama yaitu kategori “Maju”. 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 2.4.2.1. Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
4. 1.Kondisi Jalan Kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.39. Data tersebut menunjukkan bahwa ruas jalan kabupaten sepanjang 1.157,16 km dengan kondisi baik sebesar 64,14%, kondisi rusak ringan sebesar 16,10%, dan kondisi rusak berat sebesar 19,75%.
5. 2.Ketersediaan Daya Listrik PT PLN Persero menjadi pemasok utama kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik untuk melayani pelanggan rumah tangga. Untuk mengetahui jumlah tenaga listrik yang diproduksi, terjual dan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini: II - 253 Tabel 2. 201 Jumlah Tenaga Listrik yang Diproduksi, Terjual dan Jumlah Pelanggan Listrik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2020 No, Elemen Data Tahun Satuan 2017 2018 2019 2020 1 Produksi 281.886.890 269.972.931 261.845.124 197.583.427 kwh 2 Susut 25.618.666 25.198.595 24.954.121 19.274.998 kwh 3 Terpasang 279.460.744 268.760.520 272.913.558 198.236.431 kwh 4 Terjual 253.842.078 243.561.925 234.754.811 196.284.042 kwh Rumah Tangga 166.439.532 157.230.678 163.761.938 139.362.325 kwh Bisnis 27.248.058 26.563.927 26.463.196 21.861.300 kwh Industri 37.974.264 37.595.946 38.494.146 16.668.600 kwh Umum 10.306.785 9.968.860 11.475.486 5.692.417 kwh Sosial 11.817.441 12.139.275 13.287.818 12.677.400 kwh 5 Jumlah Pelanggan Rumah Tangga 180.474 189.178 201.705 208.114 Pelanggan Bisnis 4.834 5.014 5.231 5.526 Pelanggan Industri 88 95 104 100 Pelanggan Umum 1.617 1.749 1.857 1.987 Pelanggan Sosial 6.331 6.650 6.849 7.220 Pelanggan Sumber: PT PLN (Persero) Unit Pelayanan Wonosari, 2020
6. 3.Ketersediaan Air Minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air dalam layanan air minum perkotaan. Selama ini produksi air minum oleh PDAM Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan beberapa sumber air baku yang berasal dari mata air, sumur bor dan terbanyak berasal dari sungai bawah tanah. Untuk mengetahui kapasitas produksi, kapasitas air yang termanfaatkan, jumlah pelanggan dan sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Handayani dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2. 202 Kapasitas Produksi, Kapasitas Air Yang Termanfaatkan, Jumlah Pelanggan dan Sumber Mata Air Yang Dikelola Oleh PDAM Tirta Handayani Tahun 2016-2020 No Elemen Data TAHUN Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kapasitas Produksi Air 670 507 594 594 594 l/dt 2 Kapasitas Yang Termanfaatkan 486 507 576 585 594 l/dt 3 Jumlah Sambungan Rumah Tangga 43.495 45.466 47.325 49.873 52.604 SR 4 Sumber air minum: Mata air 4/114 3/55 3/55 3/55 3/55 Unit/(l/dt) Sumur Bor 15/255 13/209 16/230 16/230 16/230 Unit/(l/dt) Sungai 2/40 2/40 2/40 2/40 2/40 Unit/(l/dt) Sungai Bawah Tanah 4/261 4/268 5/269 5/269 5/269 Unit/(l/dt) Sumber: PDAM Kabupaten Gunungkidul, 2020
7. 4.Ketaatan terhadap Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan wilayah Kabupaten II - 254 Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. Untuk menggambarkan ketaatan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilihat dari kesesuain pemanfaatan ruang. Klasifikasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tersebut adalah sebagai berikut:  Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas jika bernilai antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.  Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas jika bernilai antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.  Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas jika bernilai antara 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR. Hasil pemantauan akhir nilai dari persandingan program struktur ruang dan pola ruang seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut: Tabel 2. 203 Nilai Kesesuaian Program Struktur Ruang dari RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 PROGRAM UTAMA PJM I (2011-2015) PJM II (2016-2020) NILAI KLASIFIKASI NILAI KLASIFIKASI STRUKTUR RUANG 72,0% Kurang Berkualitas 73,9% Kurang Berkualitas
8. 1.Perwujudan Pusat Kegiatan 75,0% Kurang Berkualitas 76,3% Kurang Berkualitas 1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan 100,0% Berkualitas 86,0% Berkualitas 1.2 Perwujudan Sistem PerKalurahanan 50,0% Kurang Berkualitas 66,7% Kurang Berkualitas 2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 69,0% Kurang Berkualitas 71,4% Kurang Berkualitas 2.1 Transportasi 46,7% Tidak Berkualitas 77,1% Kurang Berkualitas 2.2 Energi 92,9% Berkualitas 100,0% Berkualitas 2.3 Telekomunikasi 50,0% Kurang Berkualitas 40,0% Tidak Berkualitas 2.4 Sumberdaya air 84,2% Berkualitas 70,8% Kurang Berkualitas 2.5 Prasarana Lingkungan 71,4% Kurang Berkualitas 69,2% Kurang Berkualitas Sumber: Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nilai kesesuaian program struktur ruang pada PJM I (2011-2015) adalah 72 % dengan klasifikasi kurang berkualitas sedangkan pada PJM II (2012-2020) telah mengalami peningkatan sekitar 1,9% dengan nilai 73,9%. Meskipun nilai kesesuaian struktur ruang mengalami peningkatan, namun masih tetap dalam klasifikasi kurang berkualitas. II - 255 Tabel 2. 204 Nilai Kesesuaian Program Pola Ruang dari RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 Program Utama PJM I (2011-2015) PJM II (2016-2020) Nilai Akhir Klasifikasi Nilai Akhir Klasifikasi PERWUJUDAN PROGRAM POLA RUANG 60,3% Kurang Berkualitas 86,7% Berkualitas
9. 1.Perwujudan Kawasan Lindung 60,7% Kurang Berkualitas 76,7% Kurang Berkualitas 1.2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 62,5% Kurang Berkualitas 66,7% Kurang Berkualitas 1.3 Kawasan perlindungan setempat 64,3% Kurang Berkualitas 100% Berkualitas 1.4 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 46,2% Tidak Berkualitas 50,0% Kurang Berkualitas 1.5 Kawasan rawan bencana 88,2% Berkualitas 1.6 Kawasan lindung geologi 50,0% Kurang Berkualitas 66,7% Kurang Berkualitas 1.7 Kawasan lindung lainnya 52,9% Kurang Berkualitas 100% Berkualitas
10. 2.Perwujudan Kawasan Budidaya 82,5% Berkualitas 79,5% Kurang Berkualitas 2.3 Kawasan peruntukan pertanian 73,7% Kurang Berkualitas 85,0% Berkualitas 2.4 Kawasan peruntukan perkebunan 100,0% Berkualitas 100% Berkualitas 2.5 Kawasan peruntukan perikanan 96,4% Berkualitas 60,0% Kurang Berkualitas 2.6 Kawasan peruntukan pertambangan 100% Berkualitas 2.7 Kawasan peruntukan industri 58,8% Kurang Berkualitas 57,1% Kurang Berkualitas 2.8 Kawasan peruntukan pariwisata 88,4% Berkualitas 97,7% Berkualitas 2.9 Kawasan peruntukan permukiman 77,8% Kurang Berkualitas 50,0% Kurang Berkualitas 2.10 Kawasan peruntukan lainnya 86,0% Berkualitas
11. 3.Perwujudan Kawasan Strategis 37,6% Tidak Berkualitas 100% Berkualitas 3.1 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 83,3% Berkualitas 100% Berkualitas 3.2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya 0% Tidak Berkualitas 100% Berkualitas 3.3 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; 100% Berkualitas 3.4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi 29,4% Tidak Berkualitas 100% Berkualitas II - 256 Program Utama PJM I (2011-2015) PJM II (2016-2020) Nilai Akhir Klasifikasi Nilai Akhir Klasifikasi dan daya dukung lingkungan hidup Sumber : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nilai kesesuaian program pola ruang pada PJM I (2011-2015) adalah 60,3% dengan klasifikasi kurang berkualitas sedangkan pada PJM II (2012-2020) nilainya 86,7% masuk dalam kategori berkualitas dengan peningkatan nilai sebesar 26,4%. Hasil penggabungan antara nilai kesesuaian program struktur ruang dan nilai program pola ruang didapat hasil penilaian kesesuaian program pemanfaatan ruang sebagai berikut: Tabel 2. 205 Nilai Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang dari RTRW Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 PERIODE STRUKTUR RUANG POLA RUANG NILAI AKHIR PJM I (2012-2015) 72,0% Kurang Berkualitas 60,3% Kurang Berkualitas 66,2% Kurang Berkualitas PJM II (2016-2020) 73,9% Kurang Berkualitas 86,7% Berkualitas 80,3% Berkualitas Sumber : Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang total dari PJM I (2011-2015) dengan nilai 66,2% masuk dalam klasifikasi kurang berkualitas sedangkan pada PJM II (2016-2020) dengan nilai 80,3% masuk pada kategori berkualitas. Artinya telah terjadi peningkatan kualitas kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 14,1%. 2.4.3. Fokus Iklim Investasi 2.4.3.1. Iklim Investasi
12. 1.Angka Kriminalitas Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan. Terkait dengan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul relatif terkendali dibandingkan Kota Yogyakarta, yang ditunjukkan dengan kecilnya angka kejahatan dan kekerasan yang terjadi pada kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Berikut ini gambaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun terakhir. Tabel 2. 206 Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Gunungkidul 2016-2020 No Tindak Kriminal Tahun Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 1 Kasus narkoba 10 42 42 43 58 Kasus 2 Kasus seksual 14 5 14 4 6 Kasus 3 Kasus penganiayaan 11 16 13 11 14 Kasus 4 Kasus pencurian 21 95 125 91 70 Kasus 5 Kasus penipuan 33 40 32 0 23 Kasus 6 Kasus pemalsuan uang 0 1 0 0 0 Kasus Sumber Data: Kepolisian Resort Gunungkidul 2020 II - 257
13. 2.Jumlah Demonstrasi Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Sumber: Kepolisian Resort Gunungkidul, 2021 Gambar 2. 36 Jumlah Demonstrasi/Unjuk rasa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.4.1. Sumber Daya Manusia
14. 1.Kualitas Tenaga Kerja Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Disdukcapil pada Tahun 2020 mencapai 774.609 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk di dominasi oleh jumlah penduduk perempuan. Dilihat dari angka pencari kerja, yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2020, mayoritas pencari kerja di dominasi oleh lulusan SMK, peringkat berikutnya adalah lulusan SMU, Sarjana (S-1 dan S-2),D1/D2/D3, dan SLTP. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan dengan memberi dukungan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar mampu menyekolahkan sampai tingkat pendidikan tinggi (diploma/sarjana). Tentunya hal tersebut tidaklah mudah dan sangat dibutuhkan dukungan pendanaan serta intervensi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan penduduknya. Untuk memberikan gambaran riil tentang daya saing ketenagakerjaan yang direpresentasikan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Gunungkidul tertuang dalam tabel berikut: II - 258 Tabel 2. 207 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tidak / belum sekolah 191,409 190,834 191,868 191,627 189,470 2 Tidak tamat SD 70,118 68,353 67,946 67,067 66,156 3 Tamat SD/Sederajat 215,537 212,484 211,207 209,758 208,012 4 Tamat SMP/Sederajat 143,826 144,332 147,830 149,420 152,225 5 Tamat SMU/SMK/Sederajat 117,016 116,604 120,864 125,121 130,541 6 Tamat Diploma 9,241 8.969 9,003 9,141 9,326 7 Tamat Sarjana S1 14,307 14,592 15,535 16,671 17,719 8 Tamat Sarjana S2 860 875 917 996 1,064 9 Tamat Sarjana S3 138 126 114 106 96 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019 Semester 2, berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) dengan Kemendagri, dan Gunungkidul dalam Angka 2020
15. 2.Tingkat Ketergantungan Penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan komposisi penduduk pada suatu wilayah. Indikator komposisi umur merupakan indikator yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan. Dengan indikator ini akan diketahui kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan usia diatas 65 tahun). Selain itu juga dapat diketahui pula angka ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Untuk mengetahui komposisi penduduk dan angka beban tanggungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 208 Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No. Kelompok Umur (Tahun) Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 0 -14 18,00 15,14 17,69 17,55 17,35 2 15 – 64 68,13 68,10 67,72 67,37 67,70 3 > 65 13,87 16,76 14,59 15,08 14,94 Rasio beban ketergantungan (%) 46,77 46,84 47,66 48,43 47,71 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rasio ketergantungan penduduk Gunungkidul tahun 2020 mencapai 47,71%, kondisi ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 persentase penduduk usia produktif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Rasio ketergantungan sebesar 47,71 mengandung arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47,71 penduduk usia tidak produktif, dengan asumsi bahwa penduduk usia produktif benar-benar produktif. II - 259 2.4.5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) - Kemenristek / BRIN Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Deputi Bidang Penguatan Inovasi juga menerbitkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di tahun 2019. Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Nilai IDSD berkisar antara 0-5, yang dihitung menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi dengan 23 Dimensi dan 78 indikator. IDSD merupakan harmonisasi dan sinkronisasi secara sistematis seluruh indeks daya saing yang telah ada untuk penyamaan visi dan persepsi para pihak dalam pengembangan daya saing daerah dan nasional. Di tahun 2019, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar 4,19 yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Aspek utama yang berkontribusi dalam peningkatan status IDSD Kabupaten Gunungkidul adalah aspek ekosistem inovasi (1,83), aspek enabling environment / faktor penguat (0,96) dan faktor pasar (0,93). Sedangkan aspek yang masih harus ditingkatkan adalah aspek sumberdaya manusia yang masih bernilai 0,43. Tabel 2. 209 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 NO. ASPEK NILAI 1 Faktor Penguat/Enabling Environment 0,96 2 Sumber Daya Manusia/Human Capital 0,47 3 Faktor Pasar/Market 0,93 4 Ekosistem Inovasi 1,83 Nilai Indeks Daya Saing Daerah 4,19 Sumber: https://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id/, 2020 Pada aspek sumberdaya manusia, dimensi yang harus ditingkatkan adalah tingkat kesehatan, pendidikan serta ketrampilan penduduk Kabupaten Gunungkidul. Pada aspek Enabling Environment, dimensi yang harus ditingkatkan adalah kualitas tata kelola pemerintahan, kondisi keamanan dan ketertiban, infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih dan kelistrikan, kemampuan keuangan daerah, serta stabilitas ekonomi. Pada aspek Pasar/Market, dimensi yang harus ditingkatkan untuk menaikkan daya saing Kabupaten Gunungkidul adalah kompetisi dalam negeri, pajak dan retribusi, stabilitas pasar, ketenagakerjaan, kapasitas tenaga kerja, aspek keuangan serta ukuran pasar. Pada aspek Ekosistem Inovasi, dimensi yang harus dikembangkan adalah kualitas regulasi, kewirausahaan, interaksi dan keberagaman, penelitian dan pengembangan, komersialisasi, telematika serta teknologi. III-1
16. 1.Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
17. 2.Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
18. 3.Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
19. 4.Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
20. 5.Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
21. 6.Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Beberapa prinsip yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu :
22. 1.Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
23. 2.Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
24. 3.Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat prinsip umum hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yakni :
25. 1.Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
26. 2.Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah meliputi:
a.Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah; III-2
b.Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
c.Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
d.Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)
1. 3.Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana meliputi:
a.Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b.Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
c.Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. 3.2. KINERJA KEUANGAN DAERAH MASA LALU 3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020 Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Gunungkidul meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diuraikan pada tabel di bawah. Sepanjang tahun 2016-2019 total pendapatan daerah mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,67%. Namun demikian pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat tajam, bahkan sampai pada -15,18%. Penurunan tajam ini sebagai akibat merebaknya pandemi COVID-19 sejak awal tahun sehingga berdampak pada menurunnya penerimaan negara dan kebutuhan anggaran penanggulangan COVID-19 sehingga terjadi kebijakan pemotongan alokasi DAU, DAK dan refocusing belanja di daerah. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada penurunan PAD. Dalam rentang tahun 2016-2020, rerata total pendapatan daerah adalah sebesar Rp1.851.556.570.750,41. Penyumbang terbesar kenaikan pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rerata Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1.264.092.663.271,40 dan rerata Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp349.933.339.335,07 sedangkan rerata Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp237.530.568.143,94. Sepanjang tahun 2016-2020, total Belanja Daerah mengalami fluktuasi; dengan rerata Belanja Daerah sebesar Rp1.837.766.854.206,56. Dengan proporsi Belanja Tidak Langsung cenderung lebih besar (rata-rata sebesar Rp1.099.892.731.603,44) dibanding Belanja Langsung (rerata sebesar Rp737.874.122.603,12. Pada kurun waktu antara tahun 2016-2020, APBD Kabupaten Gunungkidul mengalami 3 kali surplus yakni selisih positif antara pendapatan dan belanja daerah yaitu pada tahun 2016, 2018, dan 2020, sedangkan tahun 2017 dan 2019 mengalami defisit yakni selisih negatif antara pendapatan dan belanja daerah. Defisit belanja didanai dengan penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembiayaan atau disebut pembiayaan netto. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata nilai pembiayaan netto adalah sebesar Rp170.783.304.185,46. Pada anggaran publik, tekanan keterbatasan sisi pendapatan dengan kebutuhan sisi belanja daerah dikelola dan diarahkan dengan penetapan III-3 prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan yang terarah dan terpadu antar fungsi, bidang maupun dengan pemerintah supra kabupaten. Sisi pendapatan harus dioptimalkan melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi, dilakukan secara secara hati-hati sesuai potensi, tanpa memberatkan masyarakat atau berdampak negatif bagi perekonomian daerah. Sedangkan sisi belanja daerah direncanakan secara efektif, efisien dan terpadu untuk mendanai prioritas pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. III-4 Tabel 3. 1 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Uraian TAHUN Rerata 2016 (Rp.) 2017 (Rp.) 2018 (Rp.) 2019 (Rp.) 2020 (Rp.) 1 PENDAPATAN 1,654,344,836,987.14 1,847,105,418,583.10 1,850,894,408,120.73 2,113,060,424,939.34 1,792,377,765,120.73 1,851,556,570,750.41
a.Pendapatan Asli Daerah 206,278,865,615.67 271,370,043,388.71 226,984,458,096.18 254,810,945,072.62 228,208,528,545.52 237,530,568,143.94
b.Dana Perimbangan 1,239,624,998,868.00 1,250,742,434,026.00 1.264.791.667.120,00 1,323,197,557,079.00 1,233,106,659,264.00 1,264,092,663,271.40 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 208,440,972,503.47 324,992,941,168.39 359,118,282,904.55 535,051,922,787.72 331,062,577,311.21 349,933,339,335.07 2 BELANJA 1,651,553,580,385.95 1,860,225,638,293.01 1.541.394.669.705,65 2,132,222,291,588.87 1,775,056,482,992.33 1,837,766,854,206.56
a.Belanja Tidak Langsung 1,138,660,158,348.70 1,079,605,853,055.50 1,075,104,627,162.00 1,134,778,803,156.00 1,071,314,216,295.00 1,099,892,731,603.44
b.Belanja Langsung 512,893,422,037.25 780,619,785,237.51 694,671,650,610.65 997,443,488,432.87 703,742,266,697.33 737,874,122,603.12 3 SURPLUS (DEFISIT) 2,791,256,601.19 (13,120,219,709.91) 78,587,081,515.08 (19,161,866,649.53) 17,321,282,128.40 13,789,716,543.85 4 PEMBIAYAAN NETTO 198,261,972,831.80 181,538,386,990.99 146,880,521,748.08 191,858,577,645.16 135,377,061,711.28 170,783,304,185.46
a.Penerimaan Pembiayaan 226,778,359,702.23 201,053,321,175.99 168,418,167,281.08 225,467,603,263.16 172,696,710,995.63 198,882,832,483.62
b.Pengeluaran Pembiayaan 28,516,386,870.43 19,514,934,185.00 21,537,645,533.00 33,609,025,618.00 37,319,649,284.35 28,099,528,298.16 5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 201,053,229,432.99 168,418,167,281.08 225,467,603,263.16 172,696,710,995.63 152,698,343,839.68 184,573,020,729.11 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016–2020 (diolah) III-5 3.2.1.1. Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahun 2019 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keungan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58, Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun demikian pada masa transisi tahun 2020 dan karena regulasi operasional berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri belum terbit maka masih diperkenankan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2020. Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,71% pertahunnya dengan standar deviasi yang cukup tinggi, yaitu 11,59. Standar deviasi yang relatif besar mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan pertahun variatif dan tidak stabil. Jika diamati pada tabel, mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 pendapatan daerah secara konsisten mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang tajam atas pendapatan daerah. Hal ini sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020. III-6 Tabel 3. 2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2020 No Uraian TAHUN Rerata Pertumbuhan Pertahun Std. Deviasi 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) PENDAPATAN 1,654,344,836,987.14 1,847,105,418,583.10 1,850,894,408,120.73 2,113,060,424,939.34 1,792,377,765,120.73 2.71 11.59 1 Pendapatan Asli Daerah 206,278,865,615.67 271,370,043,388.71 226,984,458,096.18 254,810,945,072.62 228,208,528,545.52 4.25 19.04 a Pendapatan Pajak Daerah 37,544,018,290.00 43,686,045,795.82 51,299,015,171.00 57,963,265,056.00 53,496,629,854.00 9.77 10.22 b Hasil Retribusi Daerah 32,082,077,804.95 34,783,664,615.00 34,184,023,146.00 35,553,531,281.25 18,734,711,662.87 (9.15) 22.32 c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12,940,951,336.61 13,088,999,290.33 14,373,326,016.87 15,068,840,811.36 16,874,256,511.63 6.94 4.23 d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 123,711,818,184.11 179,811,333,687.56 127,128,093,762.31 146,225,307,924.01 139,102,930,517.02 6.55 27.35 2 Dana Perimbangan 1,239,624,998,868.00 1,250,742,434,026.00 1,264,791,667,120.00 1,323,197,557,079.00 1,233,106,659,264.00 (0.04) 4.18 a Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30,631,001,633.00 28,812,649,924.00 22,706,651,064.00 15,569,903,508.00 23,411,954,959.00 (2.05) 31.59 b Dana Alokasi Umum 954,997,369,000.00 938,221,136,000.00 938,221,136,000.00 965,080,463,000.00 882,566,083,000.00 (1.86) 4.20 c Dana Alokasi Khusus 253,996,628,235.00 283,708,648,102.00 303,863,880,056.00 342,547,190,571.00 327,128,621,305.00 6.76 6.84 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 208,440,972,503.47 324,992,941,168.39 359,118,282,904.55 535,051,922,787.72 331,062,577,311.21 19.32 37.41 a Pendapatan Hibah 3,498,000,000.00 5,170,592,350.00 135,122,556,516.62 64,535,304,701.00 72,113,517,232.00 630.15 1,087.82 b Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya 84,826,454,023.47 89,029,917,919.39 95,691,354,387.93 102,025,720,182.72 102,149,130,231.00 4.79 2.85 c Dana Penyesuaian & otonomi khusus 105,326,318,480.00 160,667,997,000.00 117,574,520,000.00 195,111,184,000.00 65,794,904,000.00 6.35 54.91 III-7 No Uraian TAHUN Rerata Pertumbuhan Pertahun Std. Deviasi 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) d Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya 14,790,200,000.00 18,240,217,899.00 1,729,852,000.00 173,379,713,904.00 91,005,025,848.21 2,452.03 4,313.45 e Dana Insentif Daerah - 51,884,216,000.00 9,000,000,000.00 - Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2015–2019 (diolah) III-8 Secara umum, PAD meningkat dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,25%. Namun demikian angka pertumbuhan yang dihitung dari nilai PAD harus dimaknai secara berhati-hati. Selain karena pertumbuhan pertahunnya yang cukup variatif, juga karena dalam PAD ada 4 objek PAD yang variabel determinannya cukup berbeda dan dengan tingkat pertumbuhan yang juga relatif berbeda. Untuk tahun 2020 PAD mengalami penurunan tajam oleh karena kebijakan pembatasan pergerakkan orang dan relaksasi pajak dan retribusi sebagai kebijakan keringanan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016–2020 (diolah) Gambar 3. 1 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Sepanjang tahun 2016-2019, pendapatan dari Dana Perimbangan juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, nilai Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1,239,624,998,868.00 sedangkan di tahun 2019, nilai Dana Perimbangan adalah sebesar Rp1,323,197,557,079.00. Rerata proporsi DAK lebih kecil dibandingkan dengan proporsi DAU, tetapi rerata pertumbuhan DAK lebih besar daripada pertumbuhan DAU. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Gunungkidul sangat didominasi oleh kontribusi dana perimbangan, yang kemudian disusul oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan PAD seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Sedangkan sisi penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu lebih besar dari PAD. III-9 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Jika melihat pada tabel target dan realisasi pendapatan daerah, maka terlihat penerimaan PAD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat terealisasi dengan sangat baik, bahkan dengan tingkat realisasi di atas 100% dan tingkat rerata pertumbuhan sebesar 4,25%. Untuk pendapatan Dana Perimbangan jika melihat realisasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan, meskipun untuk tingkat realisasi 100% hanya tercapai pada tahun
1. 2016.Memasuki tahun 2020 oleh karena kondisi pandemi COVID-19 terjadi penurunan tajam pada pendapatan Dana Perimbangan, sehingga rerata pertumbuhan pendapatan Dana Perimbangan tahun 2016-2020 menjadi sebesar - 0,05%. Kemudian untuk realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasi capaian 100% terjadi pada tahun 2016-2018, sedangkan tahun 2019 terealisasi sebesar 99,3% dan tahun 2020 realisasi menurun tajam menjadi sebesar 70,5%. Meskipun demikian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara rerata tumbuh sebesar 19,59% III-10 Tabel 3. 3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 Tahun PAD DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Target (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Target (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Target (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % 2016 187,400,598,971 206,278,295,666 18,877,696,695 110.1 1,130,504,636,972 1,239,624,998,868 109,120,361,896 109.65 205,915,591,128 208,440,972,503 2,525,381,375 101.2 2017 263,462,293,704 271,370,043,389 7,907,749,685 103.0 1,268,710,273,435 1,250,742,434,026 (17,967,839,409) 98.6 321,069,889,102 324,992,941,168 3,923,052,066 101.2 2018 217,393,391,371 226,984,458,096 9,591,066,725 104.4 1,298,814,083,208 1,273,791,667,120 (25,022,416,088) 98.1 345,091,849,500 350,118,282,905 5,026,433,405 101.5 2019 231,350,359,443 254,810,945,073 23,460,585,630 110.1 1,382,318,172,000 1,323,197,557,079 (59,120,614,921) 95.7 538,578,082,451 535,051,922,788 (3,526,159,663) 99.3 2020 218,622,123,458 228,208,528,546 9,586,405,088 104.4 1,244,749,246,954 1,233,106,659,264 (11,642,587,690) 99.1 469,521,950,416 331,062,577,311 (138,459,373,105) 70.5 Rerata 6.01 4.25 12.16 (1.20) 2.77 (0.05) (5.31) (2.38) 26.66 19.59 934.99 (7.72) Standar Deviasi 21.68 19.04 83.14 4.87 8.14 4.05 100.01 4.94 30.20 38.39 1671.76 12.33 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016– 2020 (diolah) III-11 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016–2020 Gambar 3. 2 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 3.2.1.2. Analisis Realisasi Belanja Daerah Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Data tabel di bawah menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016-2020 Belanja Daerah mengalami fluaktuasi dengan rerata pertumbuhan per tahun sebesar 2,90%. Pada tahun 2017 Belanja Daerah naik disbanding dengan Belanja Daerah tahun 2016 namun kemudian turun di tahun 2018, naik kembali pada tahun 2019 lalu turun lagi di tahun 2020. Total Belanja Daerah terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp2,132,222,291,588.87. Kelompok belanja yang tumbuh cepat adalah Belanja Langsung dengan rerata pertumbuhan sebesar 11,93% sedangkan Belanja Tidak Langsung tumbuh dengan rerata sebesar -0,35%. III-12 Tabel 3. 4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020 No Uraian TAHUN Rerata Pertumbuhan2016 2017 2018 2019 2020 1 BELANJA 1,651,553,580,386.00 1,860,225,638,293.01 1,769,776,277,772.65 2,132,222,291,588.87 1,775,056,482,992.33 2.88 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,138,660,158,349.00 1,079,605,853,056.00 1,075,104,627,162.00 1,178,672,817,572.00 1,114,506,251,545.00 -0.35 a Belanja Pegawai 912,196,214,277.00 809,386,840,517.00 818,912,660,097.00 880,858,227,337.00 864,158,776,586.00 -1.11 b Belanja Bunga 1,352,597.00 - 0,00 0,00 0,00 c Belanja Hibah 13,884,600,000.00 22,234,698,095.00 19,599,136,700.00 24,455,795,000.00 56,831,342,158.00 51.36 d Belanja Bantuan Sosial - - 762,100,000.00 1,050,000,000.00 3,587,432,500.00 139.72 e Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 8,824,866,275.00 9,497,596,225.00 11,075,380,750.00 11,009,663,935.00 9,087,018,625.00 1.54 f Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik 203,753,125,200.00 235,850,041,400.00 219,837,276,150.00 260,200,882,300.00 109,968,343,800.00 -7.6 g Belanja Tidak Terduga - 2,636,676,819.00 4,918,073,465.00 1,098,249,000.00 70,873,337,876.00 2120.72 3 BELANJA LANGSUNG 512,893,422,037.25 780,619,785,238.00 694,671,650,610.65 953,549,474,016.87 660,550,231,447.33 11.93 a Belanja Pegawai 26,842,131,032.00 36,470,062,543.00 41,719,684,080.00 0,00 0,00 b Belanja Barang dan Jasa 251,360,757,314.25 347,304,478,779.88 348,189,446,300.00 459,764,784,618.55 405,655,775,960.50 14.68 c Belanja Modal 234,690,533,691.00 396,845,243,914.63 304,762,520,230.65 493,784,689,398.32 254,894,455,486.83 14.88 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016– 2020 (diolah) III-13 Alokasi untuk Belanja Tidak Langsung lebih tinggi dari pada Belanja Langsung. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata alokasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar 60,26% sedangkan rerata alokasi Belanja Langsung sebesar 39,74%. Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016–2020 (diolah) Gambar 3. 3 Komposisi Jenis Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Realisasi Belanja Daerah Pada tahap pelaksanaan program diasumsikan bahwa kegiatan telah direncanakan secara baik dan benar sehingga kegiatan harus dilaksanakan secara tepat syarat, yaitu: tepat waktu, tepat lokasi, tepat kelompok sasaran, tepat biaya, tepat bentuk kegiatan dan tepat sinergi. Bila asumsi di atas terpenuhi maka realisasi belanja harus tinggi sesuai dengan yang direncanakan. Selama periode Tahun 2016-2020, akumulasi realisasi belanja sudah cukup baik dengan tingkat realisasi rerata sebesar 90,37%. Rerata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung masih sebesar 93,74%. Sedangkan rerata tingkat realisasi Belanja Langsung masih sebesar 86,09%. Tingkat realisasi rerata sebesar 90,38% dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:
2. 1.Terjadinya efisiensi belanja;
3. 2.Masih terdapat penganggaran belanja yang kurang cermat pada saat perencanaan;
4. 3.Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan sebagai akibat dari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
5. 4.Hal-hal yang bersifat mayor yang tidak dapat diprediksi dan dihindari. III-14 Tabel 3. 5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 Tahun BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL BELANJA DAERAH Target (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Target (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % Target (Rp) Realisasi (Rp) Selisih (Rp) % 2016 1,160,987,585,477 1,138,660,158,349 -22,327,427,128 98.08 561,116,215,716 512,893,422,037 -48,222,793,679 91.41 1,722,103,801,193 1,651,553,580,386 -70,550,220,807 95.90 2017 1,167,117,995,672 1,079,605,853,056 -87,512,142,616 92.50 867,662,755,817 780,619,785,238 -87,042,970,579 89.97 2,034,780,751,490 1,860,225,638,293 -174,555,113,197 91.42 2018 1,159,166,448,766 1,075,104,627,162 -84,061,821,604 92.75 849,193,639,341 694,671,650,611 -154,521,988,730 81.80 2,008,360,088,107 1,769,776,277,773 -238,583,810,334 88.12 2019 1,179,822,204,326 1,178,672,817,572 -1,149,386,754 99.90 1,164,275,775,213 953,549,474,017 -210,726,301,196 81.90 2,344,097,979,539 2,132,222,291,589 -211,875,687,950 90.96 2020 1,304,059,860,625.02 1,114,506,251,545 -189,553,609,080 85.46 773,800,960,691.03 660,550,231,447.33 -113,250,729,244 85.36 2,077,860,821,316.05 1,775,056,482,992.33 -302,804,338,324 85.43 Rerata 1,194,230,818,973 1,117,309,941,537 -76,920,877,436 93.74 843,209,869,356 720,456,912,670 -122,752,956,686 86.09 2,037,440,688,329 1,837,766,854,207 -199,673,834,122 90.37 Standar Deviasi 55,389,086,262 38,553,811,330 65,682,667,175 5.06 193,964,682,914 145,112,374,544 55,980,034,608 3.99 197,971,003,111 161,517,239,993 76,944,954,401 3.51 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016–2020 (diolah) III-15 3.2.1.3. Analisis Realisasi Pembiayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemenuhan target prioritas daerah yang belum tercapai dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), sedangkan pengeluran pembiayaan daerah terutama didominasi oleh penyertaan modal. III-16 Tabel 3. 6 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020 NO URAIAN TAHUN Rerata (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp)
6. 1.SURPLUS (DEFISIT) 2,791,256,601,19 -13,120,219,709.91 78,587,081,515.08 -19,161,866,649.53 17,321,282,128.40 13,789,602,553.67
7. 2.PEMBIAYAAN NETTO 198,261,972,831.80 181,538,386,991.00 146,880,521,748.08 191,858,577,645.16 135,377,061,711.28 170,789,163,834.06 2.1. PEMBIAYAAN PENERIMAAN 226,778,359,702.23 201,053,321,176.00 168,418,167,281.08 225,467,603,263.16 172,696,710,995.63 198,888,692,132.13 a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 226,800,075,558.00 201,053,229,433.00 168,418,167,281.00 225,467,603,263.16 172,696,710,995.63 198,887,157,306.13 b Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 7,490,644.00 91,743.00 0.00 0.00 0.00 1,534,826.00 2.2. PEMBIAYAAN PENGELUARAN 28,516,386,870.43 19,514,934,185.00 21,537,645,533.00 33,609,025,618.00 37,319,649,284.35 28,099,528,298.07 a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 28,462,000,000.00 18,500,000,000.00 21,500,000,000.00 33,500,000,000.00 37,319,649,284.35 27,856,329,856.87
b.Pembayaran Pokok Utang 54,386,870.43 0.00 37,645,533.00 109,025,618.00 0.00 40,211,604.20
c.Pengembalian Dana Transfer 0.00 1,014,934,185.00 0.00 0.00 253,733,546.25 3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 201,053,229,432.99 168,418,167,281.00 225,467,608,263.16 172,696,710,995.63 152,698,343,839.68 184,578,766,387.74 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah) III-17 3.2.2. Neraca Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal Aset daerah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp2,157,344,040,684 yang kemudian menjadi sebesar 3,205,281,832,836 pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2016-2020, aset daerah terutama dalam wujud Aset Tetap, Aset Lancar, dan Investasi Jangka Panjang. Di tahun 2016, jumlah Aset Tetap bernilai Rp1,696,632,204,372 dan di tahun 2020, nilai Aset Tetap adalah Rp2,476,028,497,589. Aset Lancar senilai Rp271,976,734,818 di tahun 2016 dan di tahun 2020 senilai Rp253,902,013,132. Sedangkan nilai Investasi Jangka Panjang yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah telah meningkat dari Rp164,271,596,137 di tahun 2016 menjadi Rp304,620,148,429 di tahun 2020. Komponen utama pada sisi Kewajiban berupa Kewajiban Jangka Pendek cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dari sebesar Rp9,387,952,750 di tahun 2016 naik menjadi sebesar Rp18,357,271,815 di tahun
1. 2019.Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp12,098,423,245. III-18 Tabel 3. 7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020 URAIAN TAHUN 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah 124,604,754,976 19,976,601,920 153,790,941,120 140,071,297,570 115,272,989,376.84 Setara Kas 52,000,000,000 134,000,000,000 50,000,000,000 0 - Kas di Bendahara Pengeluaran 25,192,470 10,609,000 280,073,825 6,520,840 559,130,035.00 Kas di Bendahara Penerimaan 422,889,004 503,886,498 319,934,981 285,210,185 339,789,844.12 Kas di BLUD 24,084,243,958 12,298,400,567 17,566,347,718 28,189,595,013 28,189,595,013.32 Kas Lainnya 3,171,512,926 2,919,261,240 4,800,897,563 5,435,049,331 163,830,516.00 Investasi Jangka Pendek 0 0 0 0 - Piutang Pajak 12,610,743,299 14,875,355,689 18,186,311,561 19,540,376,629 17,395,930,686.00 Penyisihan Piutang Pajak Daerah -5,331,264,872 -6,953,634,937 -8,480,309,234 -10,101,796,557 - 6,815,325,773.61 Piutang Pajak Netto 7,279,478,427 7,921,720,752 9,706,002,327 9,438,580,072 10,580,604,912.39 Piutang Retribusi 430,494,310 819,924,896 547,515,511 439,859,376 824,156,343.00 Penyisihan Piutang Retribusi -28,229,272 -182,987,765 -132,611,151 -110,624,778 - 195,276,883.10 Piutang Retribusi Netto 402,265,038 636,937,131 414,904,360 329,234,598 628,879,459.90 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13,089,000,172 3,924,305,824 15,101,758,354 16,874,166,150 13,207,331,734.83 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -65,447,502 -19,621,529 -75,508,792 -84,370,831 - 66,036,658.67 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto 13,023,552,670 3,904,684,295 15,026,249,562 16,789,795,319 13,141,295,076.16 Piutang Lain-lain PAD yang sah 3,467,294,870 12,610,226,416 4,011,447,086 5,113,860,867 1,053,769,109.00 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah -527,073,333 -572,688,490 -20,057,235 -25,569,304 - 5,268,845.55 Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto 2,940,221,537 12,037,537,926 3,991,389,851 5,088,291,563 1,048,500,263.45 Piutang Lainnya 784,085,018 2,019,923,212 0 3,670,342,866 - Penyisihan Piutang Lainnya -3,920,425 -10,099,616 0 -18,351,714 - Piutang Lainnya Netto 780,164,593 2,009,823,596 0 3,651,991,152 - Piutang Transfer Pemerintah Provinsi 0 0 0 0 3,783,042,594.00 Penyisihan Piutang Transfer 0 0 0 0 - 18,915,212.97 III-19 URAIAN TAHUN 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) Piutang Transfer Netto 0 0 0 0 3,764,127,381.03 Belanja Dibayar Dimuka 7,875,000 4,750,000 4,750,000 0 Bagian Lancar Penjualan Angsuran 0 0 0 0 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0 0 0 0 Persediaan 43,234,584,219 82,671,909,891 64,809,967,984 54,006,298,009 73,550,401,000.66 Jumlah Aset Lancar 271,976,734,818 278,896,122,816 320,711,459,291 263,291,863,652 253,902,013,132.44 INVESTASI JANGKA PANJANG 41,899,050,117.74 Investasi Nonpermanen Investasi Nonpermanen Lainnya 0 0 0 0 Jumlah Investasi Nonpermanen 0 0 0 0 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 164,271,596,137 185,373,780,925 233,631,137,892 262,721,098,311 304,620,148,429.08 Investasi Permanen Lainnya 0 0 0 0 Jumlah Investasi Permanen 164,271,596,137 185,373,780,925 233,631,137,892 262,721,098,311 304,620,148,429.08 Jumlah Investasi Jangka Panjang 164,271,596,137 185,373,780,925 233,631,137,892 262,721,098,311 304,620,148,429.08 ASET TETAP Tanah 433,813,205,053 472,212,848,897 506,090,279,852 633,523,669,052 651,748,142,052.00 Peralatan dan Mesin 361,006,217,965 412,125,188,149 412,633,372,049 500,275,520,488 578,367,665,238.46 Gedung dan Bangunan 862,477,880,948 892,508,452,987 938,306,581,939 1,017,600,966,764 1,077,203,399,495.33 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 762,613,429,578 941,425,899,585 1,064,501,902,607 1,189,455,918,455 1,250,493,150,442.39 Aset Tetap Lainnya 23,404,662,031 28,311,958,375 29,734,512,374 48,008,889,388 74,336,963,706.90 Konstruksi Dalam Pengerjaan 19,514,871,914 27,455,752,384 2,109,294,000 55,026,013,592 136,005,637,084.74 Akumulasi Penyusutan -766,198,063,116 -859,595,794,939 -841,387,958,731 -1,109,434,009,101 - 1,292,126,460,431.05 Jumlah Aset Tetap 1,696,632,204,372 1,914,444,305,437 2,111,987,984,091 2,334,456,968,638 2,476,028,497,588.77 DANA CADANGAN Dana Cadangan 0 0 0 0 Jumlah Dana Cadangan 0 0 0 0 ASET LAINNYA - Tagihan Penjualan Angsuran 0 0 0 0 Kerjasama Pemanfaatan 212,500,000 188,750,000 188,750,000 188,750,000 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0 0 0 0 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0 0 0 0 2,071,075,160.00 III-20 URAIAN TAHUN 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) Aset Tak Berwujud 14,122,037,129 24,519,085,689 28,343,642,230 37,540,568,963 43,885,772,860.76 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud -5,659,450,994 -8,854,406,121 -11,813,778,406 -15,367,878,633 - 18,891,247,676.02 Aset Tak Berwujud Netto 8,462,586,135 15,664,679,568 16,529,863,825 22,172,690,330 24,994,525,184.74 Aset Lain-lain 15,788,419,222 19,563,527,112 163,296,505,057 148,434,930,223 143,665,573,340.70 Jumlah Aset Lainnya 24,463,505,357 35,416,956,680 180,015,118,882 170,796,370,553 170,731,173,685.44 JUMLAH ASET 2,157,344,040,684 2,414,131,165,858 2,846,345,700,156 3,031,266,301,154 3,205,281,832,835.73 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 83,850,975 1,290,750,944 1,290,750,944 1,290,750,944 - Utang Bunga 0 0 0 0 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri 0 0 0 0 Pendapatan Diterima Dimuka 1,159,448,271 1,389,248,916 1,234,346,589 1,258,346,129 1,228,573,726.74 Utang Belanja 7,796,857,829 8,008,559,359 14,864,485,591 14,435,402,367 10,633,686,177.91 Utang Jangka Pendek Lainnya 347,795,675 1,217,988,400 574,490,425 1,372,772,375 236,163,340.00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 9,387,952,750 11,906,547,619 17,964,073,549 18,357,271,815 12,098,423,244.65 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri 0 0 0 0 - Utang Jangka Panjang Lainnya 0 0 0 0 - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 0 - JUMLAH KEWAJIBAN 9,387,952,750 11,906,547,619 17,964,073,549 18,357,271,815 12,098,423,244.65 EKUITAS Ekuitas 2,147,956,087,934 2,402,224,618,238 2,828,381,626,608 3,012,909,029,339 3,193,183,409,591.08 JUMLAH EKUITAS 2,147,956,087,934 2,402,224,618,238 2,828,381,626,608 3,012,909,029,339 3,193,183,409,591.08 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2,157,344,040,684 2,414,131,165,858 2,846,345,700,156 3,031,266,301,154 3,205,281,832,835.73 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah) III-21 Informasi dari Neraca Daerah dapat digunakan untuk analisis rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas (rasio lancar dan Quick Ratio) dan rasio solvabilitas (rasio total hutang dan rasio hutang/modal). Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melunasi hutang (kewajiban) jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin tinggi kemampuan dalam pembayaran kewajiban jangka pendeknya. Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick ratio memperhitungkan persediaan (aset lancar) dalam pembayaran kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi semua kewajibannya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban (hutang) terhadap aset dan rasio kewajiban (hutang) terhadap ekuitas. Rasio kewajiban (hutang) terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Nilai Quick Ratio neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai aset lancar persediaan mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tabel 3. 8 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 Rumus Tahun RATA- RATA Std. Deviasi 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Likui-ditas
2. 1.Aset Lancar 271,976,734,818 278,896,122,816 320,711,459,291 263,291,863,652 253,902,013,132
3. 2.Kewajiban Jangka Pendek 9,387,952,750 11,906,547,619 17,964,073,549 18,357,271,815 12,098,423,245 Rasio Lancar (1:2) 28.97 23.42 17.85 14.34 20.99 21.11 4.97
4. 1.Aset Lancar Persediaan 43,234,584,219 82,671,909,891 64,809,967,984 54,006,298,009 73,550,401,001
5. 2.Kewajiban Jangka Pendek 9,387,952,750 11,906,547,619 17,964,073,549 18,357,271,815 12,098,423,245 Quick Ratio (1:2) 4.61 6.94 3.61 2.94 6.08 4.84 1.49 Rasio Solva- bilitas
6. 1.Total Hutang 9,387,952,750 11,906,547,619 17,964,073,549 18,357,271,815 12,098,423,245
7. 2.Total Aset 2,157,344,040,684 2,414,131,165,858 2,846,345,700,156 3,031,266,301,154 3,205,281,832,836 Rasio Total Hutang/Aset () - (1:2) 0.44 0.49 0.63 0.61 0.377 0.51 0.10 Total Hutang 9,387,952,750 11,906,547,619 17,964,073,549 18,357,271,815 12,098,423,245 Total Ekuitas 2,147,956,087,934 2,402,224,618,238 2,828,381,626,608 3,012,909,029,339 3,193,183,409,591 Rasio Total Hutang/Modal () - (1:2) 0.44 0.5 0.64 0.61 0.38 0.51 0.10 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah) Current ratio dan quick ratio atas keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas III-22 keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. 3.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Kebijakan pengelolaan keuangan daerah ditentukan oleh banyak faktor. Kondisi sosial ekonomi di daerah dan pilihan strategi pencapaian target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Selain faktor penting lainnya adalah arahan pemerintah pusat dan Provinsi tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah ditentukan dan menentukan variabel Ruang Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah, Kemampuan Mendanai Belanja Daerah dan Proporsi Anggaran. Bagian ini akan menjelaskan kondisi dan dinamika variabel tersebut. 3.3.1. Ruang Fiskal Daerah Pada dasarnya Ruang Fiskal Daerah adalah besar dana daerah dalam satu tahun anggaran, yang dapat digunakan “secara bebas” sesuai potensi dan prioritas daerah, yaitu dana daerah yang telah dikurangi pendapatan dan belanja mengikat serta belanja yang besifat wajib. Semakin besar Ruang Fiskal Daerah, maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD. Stephen S. Heller (IMF Policy Discussion Paper, 2005) mengemukakan bahwa Ruang Fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat (earmarked; ditentukan penggunaannya). Secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut ini: Ruang Fiskal Dimana: = (Total Pendapatan + silpa) – Pendapatan Mengikat – Belanja Wajib Daerah Pendapatan Mengikat = DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus Belanja Wajib = Belanja Urusan Pendidikan (20) + Belanja Urusan Kesehatan (10) + Gaji dan Tunjangan + belanja wajib lainnya Sesuai dengan hasil perhitungan, Ruang Fiskal Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 relatif kecil. Artinya, ketersediaan dana yang dapat digunakan “secara bebas” sesuai prioritas daerah relatif terbatas. Pada tahun 2016, Ruang Fiskal Daerah adalah sebesar Rp179.046.413.413,00 atau sekitar 9,52 dari total penerimaan daerah (Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan). Di tahun 2020, Ruang Fiskal Daerah menurun menjadi III-23 Rp144.711.522.360,00 atau sekitar 7,36 dari total penerimaan daerah. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata besar ruang fiskal daerah adalah 10,12. Dari informasi ruang fiskal daerah ini jelas bahwa Kabupaten Gunungkidul harus mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas Belanja Daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan dan belanja mengikat, serta belanja wajib untuk diselaraskan dengan potensi dan prioritas pembangunan daerah. Jika membedah lebih detail lagi, maka sebenarnya ruang fiskal yang terhitung pada tabel masih belum menggambarkan kondisi sesungguhnya dari ruang fiskal Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan karena rumus ruang fiskal sebagaimana di atas dan terhitung pada tabel belum mencantumkan beberapa item belanja yang menjadi kewajiban dan mengikat bagi Pemerintah Kabupaten, antara lain:
8. 1.Belanja transfer Alokasi Dana Desa.
9. 2.Belanja iuran jaminan sosial bagi masyarakat.
10. 3.Belanja pengawasan. III-24 Tabel 3. 9 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 NO URAIAN Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 PENERIMAAN (Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan) 1,881,151,833,239 2,048,158,739,759 2,019,312,575,402 2,338,528,028,203 1,965,074,476,116 2 PENDAPATAN MENGIKAT 362,820,946,715 449,547,237,452 556,560,956,573 602,193,679,272 465,037,042,537 DAK 253,996,628,235 283,708,648,102 303,863,880,056 342,547,190,571 327,128,621,305 Hibah 3,498,000,000 5,170,592,350 135,122,556,517 64,535,304,701 72,113,517,232 Dana Penyesuaian 105,326,318,480 160,667,997,000 117,574,520,000 195,111,184,000 65,794,904,000 3 BELANJA MENGIKAT 946,667,104,251 857,915,426,003 864,721,623,378 897,846,051,278 869,914,565,569 Belanja Pegawai (BTL) 912,196,214,277 809,386,840,517 818,912,660,097 836,964,212,921 820,966,741,336 Belanja Bunga (BTL) 1,352,597 0 0 0 - Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa (BTL) 8,824,866,275 9,497,596,225 11,075,380,750 11,009,663,935 9,087,018,625 Belanja Program Rutin tiap PD - 5BL 25,644,671,102 39,030,989,262 34,733,582,531 49,872,174,422 39,860,805,608 4 BELANJA WAJIB 392,617,368,861 468,741,219,571 442,956,779,183 540,503,162,280 485,411,345,650 Belanja Pendidikan 20 dari BL 102,578,684,407 156,123,957,048 138,934,330,122 199,488,697,687 176,513,216,600 Belanja Kesehatan 10 dari BL 51,289,342,204 78,061,978,524 69,467,165,061 99,744,348,843 88,256,608,300 Belanja Infrastruktur (25 dari DAU) 238,749,342,250 234,555,284,000 234,555,284,000 241,270,115,750 220,641,520,750 5=2+3+4 TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT, SERTA BELANJA WAJIB 1,702,105,419,827 1,776,203,883,027 1,864,239,359,133 2,040,542,892,830 1,820,362,953,756 6=1-5 RUANG FISKAL 179,046,413,413 271,954,856,732 155,073,216,268 297,985,135,373 144,711,522,360 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah) III-25 Secara visual, perubahan besar Ruang Fiskal Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 (diolah) Gambar 3. 4 Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 3.3.2. Kapasitas Fiskal Daerah Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapastas Fiskal Daerah Tahun 2019 serta Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020, Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada tahun 2019 kapasitas fiskal daerah kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori “tinggi” dengan nilai 1,100 sedikit di atas Kabupaten Kulonprogo yang juga termasuk kategori “tinggi”. Di tahun 2020 kapasitas fiskal daerah Kabupaten Gunungkidul meningkat dengan nilai 1,760 dalam kategori “tinggi”. Artinya kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan semakin lebih baik. III-26 Sumber: Permenkeu 126/PMK 07/2019 dan Permenkeu 120 /PMK 07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, diolah. Gambar 3. 5 Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dan Tahun 2020. 3.3.3. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Daerah Kabupaten Gunungkidul disebut mampu mendanai Belanja Daerah jika total Penerimaan Daerah lebih besar dari total pengeluaran daerah yang telah direncanakan secara tepat syarat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Gunungkidul. Karena itu, semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka semakin tinggi kemampuannya dalam mendanai semua belanja daerah yang telah direncanakan secara tepat syarat. Secara umum kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun tahun 2016 nilai Kemampuan Mendanai Belanja Daerah bernilai 1,12 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,08. Tabel 3. 10 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 No Tahun Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 TOTAL PENERIMAAN 1,881,151,833,239 2,048,158,739,759 2,019,312,575,402 2,338,528,028,202 1,965,074,476,116 a Pendapatan Daerah 1,654,344,267,037 1,847,105,418,583 1,850,894,408,121 2,113,060,424,939 1,792,377,765,121 b Penerimaan Pembiayaan 226,807,566,202 201,053,321,176 168,418,167,281 225,467,603,263 172,696,710,996 2 TOTAL PENGELUARAN 1,680,069,967,256 1,879,740,572,478 1,791,313,923,306 2,165,831,317,207 1,812,376,132,277 a Belanja Daerah 1,651,553,580,386 1,860,225,638,293 1,769,776,277,773 2,132,222,291,589 1,775,056,482,992 b Pengeluaran Pembiayaan 28,516,386,870 19,514,934,185 21,537,645,533 33,609,025,618 37,319,649,284 3 Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (1:2) 1.12 1.09 1.13 1.08 1.08 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah) III-27 Secara visual perubahan rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Garis trend mengindikasikan bahwa kemampuan pendanaan cenderung menurun. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain seperti potensi APBN di wilayah dan Dana Tugas Pembantuan, termasuk opsi kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan kedepan. Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 (diolah) Gambar 3. 6 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2020 3.3.4. Proporsi Penggunaan Anggaran Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Gunungkidul pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.
a.Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tingkat realisasi anggaran Belanja Daerah ditentukan oleh ketepatan perencanaan kegiatan termasuk di dalamnya kualitas pelaksanaan kegiatan, selisih antara SHBJ yang ditetapkan dengan harga riil dari barang dan jasa di pasaran, asumsi kenaikan gaji dan acress, kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi realisasi Belanja Tidak Terduga, serta faktor lainnya. Karena itu, realisasi Belanja Daerah dapat di bawah angka anggaran yang ditetapkan. Di lihat secara keseluruhan, tingkat realisasi Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 relatif tinggi yang mencapai rerata sebesar 90,45 pertahun. Dengan rerata realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 92,33 dan rerata realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 88,19. Adapun rerata realisasi Belanja Hibah sepanjang tahun 2016-2020 adalah 93,85. Rerata realisasi Belanja Bagi Hasil III-28 Kepada Pemerintah Desa adalah sebesar 96,81. Sedangkan rerata realisasi Belanja Modal adalah sebesar 87,92. Tabel 3. 11 Tingkat Realisasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 RERATA 1 BELANJA 95.9 91.42 88.12 90.96 85.83 90.45 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 98.08 92.5 92.75 96.18 82.16 92.33 A Belanja Pegawai 98.33 91.35 96.63 95.45 97.53 95.86 B Belanja Bunga 100 - - - 20.00 C Belanja Hibah 95.93 92.85 83.88 96.68 99.89 93.85 D Belanja Bantuan Sosial - - 83.94 80.77 65.77 46.10 E Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 97.03 98.58 95.43 95.55 97.47 96.81 F Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik 99.97 99.15 99.95 99.98 43.87 88.58 G Belanja Tidak Terduga 0 27.41 8.8 24.07 50.67 22.19 3 BELANJA LANGSUNG 91.41 89.97 81.8 85.67 92.10 88.19 a Belanja Pegawai 85.96 81.46 84.22 89.67 91.05 86.47 b Belanja Barang dan Jasa 89.9 88.75 86.03 88.53 91.15 88.87 c Belanja Modal 93.77 91.96 77.17 82.85 93.84 87.92 RERATA 84.54 83.94 79.56 83.73 81.31 82.616 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah)
b.Proporsi Jenis Belanja Anggaran Daerah digunakan untuk kegiatan mencapai target kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara langsung serta dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di daerah. Karena itu maka proporsi alokasi Belanja Langsung dan/atau Belanja untuk publik perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan. Tabel 3. 12 Proporsi Alokasi Belanja Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016-2020 No Uraian TAHUN RERATA 2016 2017 2018 2019 2020 1 BELANJA 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 68.94 58.04 60.75 53.22 60.35 60.26 a Belanja Pegawai 80.11 74.97 76.17 73.76 76.63 76.33 b Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0.00 c Belanja Hibah 1.22 2.06 1.82 2.16 5.30 2.51 d Belanja Bantuan Sosial 0 0 0.07 0.09 0.33 0.10 e Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 0.78 0.88 1.03 0.97 0.85 0.90 f Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik 17.89 21.85 20.45 22.93 10.26 18.68 g Belanja Tidak Terduga 0 0.24 0.46 0.1 6.62 1.48 3 BELANJA LANGSUNG 31.06 41.96 39.25 46.78 39.65 39.74 a Belanja Pegawai 5.23 4.67 6.01 4.4 6.14 5.29 III-29 No Uraian TAHUN RERATA 2016 2017 2018 2019 2020 b Belanja Barang dan Jasa 49.01 44.49 50.12 46.09 57.64 49.47 c Belanja Modal 45.76 50.84 43.87 49.51 36.22 45.24 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah) Pada tabel berikut terlihat bahwa sepanjang tahun 2016-2020, rerata proporsi Belanja Tidak langsung (60,26) lebih besar daripada Belanja Langsung (39,74). Pada Belanja Tidak Langsung, rerata proporsi Belanja Pegawai adalah sebesar 76,33. Untuk tujuan peningkatan kinerja aparatur, sangat penting untuk memperjelas target kinerja dari setiap ASN sehingga pertanggungjawaban kinerja dari Belanja Pegawai tersebut dapat ditingkatkan. Pada tabel juga terlihat bahwa rerata proporsi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa relatif kecil, masing-masing sebesar 2,51, 0,10 dan 0,90. Sedangkan rerata alokasi atau proporsi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik adalah sebesar 18,68. Pada Belanja Langsung, rerata proporsi Belanja Modal sebesar 45,24 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 49,47 dan rerata proporsi Belanja Pegawai sebesar 5,29. Ketepatan jenis barang modal yang disediakan serta proses produksinya yang memanfaatkan barang dan jasa dari potensi daerah akan mendorong perkembangan perekonomian Kabupaten Gunungkidul. 3.3.5. Analisis Pembiayaan Pada umumnya, tingkat realisasi Belanja Daerah lebih rendah dari anggarannya dan tingkat realisasi Pendapatan Daerah lebih tinggi dari anggarannya. Karenanya dalam APBD umum terjadi ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA). Adanya SiLPA akan menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk menerapkan Anggaran Defisit guna memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan. Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa realisasi APBD mengalami defisit pada tahun 2017 dan 2019. Sedangkan realisasi APBD yang surplus terjadi pada tahun 2016, 2018, dan tahun 2020. Pada tahun 2017, nilai defisit realisasi APBD adalah sebesar Rp13,120,219,710 dan di tahun 2019 nilai defisit sebesar Rp19,161,866,650. Defisit didanai dari Penerimaan Pembiayaan, terutama dari SiLPA. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata nilai SiLPA adalah sebesar Rp198.887.157.306. Selain menutup defisit, SiLPA juga dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan khususnya penyertaan modal dan pembayaran kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah. III-30 Tabel 3. 13 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 NO URAIAN Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
1. 1.PENDAPATAN DAERAH 1,654,344,267,037 1,847,105,418,583 1,850,894,408,121 2,113,060,424,939 1,792,377,765,121
2. 2.BELANJA DAERAH 1,651,553,580,386 1,860,225,638,293 1,769,776,277,773 2,132,222,291,589 1,775,056,482,992 3: (1-2) SURPLUS (DEFISIT) 2,790,686,651 -13,120,219,710 81,118,130,348 -19,161,866,650 17,321,282,128 4 PEMBIAYAAN NETTO 198,291,179,332 181,538,386,991 146,880,613,491 191,858,577,645 135,377,061,711 4.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 226,807,566,202 201,053,321,176 168,418,259,024 225,467,603,263 172,696,710,996 a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 226,800,075,558 201,053,229,433 168,418,167,281 225,467,603,263 172,696,710,996 b Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 7,490,644 91,743 91,743 0 0 4.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 28,516,386,870 19,514,934,185 21,537,645,533 33,609,025,618 37,319,649,284
a.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 28,462,000,000 18,500,000,000 21,500,000,000 33,500,000,000 37,319,649,284
b.Pembayaran Pokok Utang 54,386,870 0 37,645,533 109,025,618 0
c.Pengembalian Dana Transfer 0 1,014,934,185 0 0 0 5: (3+4) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 201,081,865,983 168,418,167,281 227,998,743,839 172,696,710,995 152,698,343,840 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah) III-31 Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2016-2020 (diolah) Gambar 3. 7 SiLPA, Surplus Riil (SILPA) dan Penyertaan Modal Realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dan Tahun 2020. Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:  Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.  Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.  Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas dan/atau pengeluaran pembiayaan. 3.4. KERANGKA PENDANAAN Pada bagian ini akan digambarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam pendanaan kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2021 hingga tahun 2026 mendatang. Mulai Tahun 2021 Pedoman Pengelelolaan Keuangan Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga struktur kerangka APBD berpedoman pada regulasi tersebut. 3.4.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Metode proyeksi atau peramalan dapat dibagi menjadi dua, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Salah satu bentuk peramalan kualitatif adalah peramalan yang didasarkan pada pendapat beberapa ahli dalam suatu diskusi yang sistematis. Keahlian para pihak yang diikutkan dalam peramalan kualitatif tidak ditentukan derajat pendidikan formal yang ditempuhnya tetapi III-32 berdasarkan kedalaman pemahamannya pada seluk beluk dan dinamika objek yang akan diramalkan. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah ini dilakukan untuk setiap rincian objek peramalan dan didasarkan pada data dan informasi terkini dalam beberapa diskusi terfokus yang sistematis. Data dan informasi terkini yang sangat berpengaruh pada pemilihan metode peramalan kualitatif adalah adanya kejadi pandemi COVID-19. Adanya kejadian pandemi ini berimplikasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga objek pendapatan dan jenis belanja daerah sangat terpengaruh. A. Pendapatan Daerah
1. 1.Pendapatan asli daerah pada tahun 2020 dan 2021 masih terpengaruh oleh adanya dampak Covid 19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022.
2. 2.Proyeksi Pendapatan Daerah di tahun 2020 dan 2021 didasarkan pada proyeksi yang telah ditetapkan dalam RKPD 2021.
3. 3.Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan menganalisis masing-masing sector sehingga masing-masing mempunyai metode yang berbeda. Namun demikian untuk dalam penentuan instrument yang digunakan dalam penghitungan wajib memperhatikan beberapa berikut:
a.Regulas/kebijakan dari pemerintah supra kabupaten
b.Kajian pendapatan yang telah disusun
c.Data potensi pendapatan terkini
d.Pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah
e.Fluktuasi bunga bank
f.Time trend
1. 4.Karena situasi dan kondisi pandemi dan upaya pemulihannya, maka sepanjang tahun 2022-2026 rerata pertumbuhan Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar 2,17 pertahun. Sedangkan rerata pertumbuhan PAD sepanjang tahun 2022- 2026 adalah sebesar 3,79 pertahun.
2. 5.Rerata pertumbuhan Pendapatan Transfer sepanjang tahun 2022-2024 diperkirakan secara hati-hati sebesar 1,93.
3. 6.Nilai proyeksi di tahun 2025 dan 2026 adalah perkiraan untuk antisipasi masa transisi akibat keterbatasan waktu masa bakti KDH/WKDH periode 2021-2024.
4. 7.Proyeksi kenaikan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diharapkan dari:
a.Kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara;
b.Kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
c.Kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah
d.Kenaikan kinerja daerah sehingga Dana Insentif Daerah juga mengalami kenaikan
1. 8.Proyeksi kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah diharapkan dari transfer Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni dari:
a.Kenaikan bagi hasil pajak
b.Kenaikan Bantuan Keuangan Khusus
1. 9.Potensi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diharapkan dari:
a.Dana hibah dari pemerintah pusat III-33 B. Belanja Daerah
1. 1.Proyeksi Belanja Daerah di tahun 2020 dan 2021 didasarkan pada proyeksi yang telah ditetapkan dalam RKPD 2021.
2. 2.Hitungan proyeksi Belanja Daerah dengan memperhatikan:
a.Proyeksi Penerimaan Daerah (Pendapatan Daerah+Penerimaan Pembiayaan Daerah)
b.Batas maksimal defisit yang diperkenankan regulasi
c.Proyeksi besaran SiLPA
d.Pengeluaran Pembiayaan
e.Kebutuhan belanja wajib dan mengikat
1. 3.Rerata pertumbuhan Belanja Daerah antara 2022-2026 adalah sebesar 2,60.
2. 4.Kenaikan Belanja Daerah didistribusikan secara proporsional berdasarkan nilai proporsi tiap kelompok dan jenis Belanja Daerah.
3. 5.Nilai proyeksi di tahun 2025 dan 2026 adalah perkiraan untuk antisipasi masa transisi akibat keterbatasan waktu masa bakti KDH/WKDH periode Tahun 2021-2024.
4. 6.Rerata pertumbuhan Belanja Operasi dari tahun 2022-2026 sebesar 2,97.
5. 7.Belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun untuk cadangan penyesuaian gaji dan penambahan jumlah pegawai;
6. 8.Belanja hibah dan bantuan sosia digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah;
7. 9.Belanja Modal dari tahun 2022-2026 dihitung berdasarkan kebutuhan yang diproyeksi oleh SKPD
8. 10.Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 di proyeksi sebesar Rp40.000.000.000 sebagai cadangan dan antisipasi jika masih ada kelanjutan kebijakan penanganan COVID-19, sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya menurun dengan asumsi kondisi telah membaik.
9. 11.Belanja Transfer dihitung dengan memprioritaskan pemenuhan belanja transfer wajib (ADD) selanjutnya baru untuk memenuhi kebutuhan belanja transfer yang lain.
10. 12.Belanja Daerah dikelola secara efektif, efisien dan berdaya guna dengan menerapkan standar harga dan biaya serta analisis standar belanja daerah secara disiplin dan ketat;
11. 13.Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja. C. Pembiayaan Daerah
12. 1.Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi ruang fiskal daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. 2.Proyeksi Penerimaan Pembiayaan didapatkan dari proyeksi SiLPA tahun yang lalu dengan memperhatikan besaran defisit belanja dan perkiraan potensi SiLPA tahun lalu dan tahun berjalan.
14. 3.Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan meliputi penambahan penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah, PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, PDAM Tirta Handayani;
15. 4.Nilai proyeksi di tahun 2025 dan 2026 adalah perkiraan untuk antisipasi masa transisi akibat keterbatasan waktu masa bakti KDH/WKDH periode 2021-2024. Hasil proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah untuk tahun 2020- 2026 dengan mempertimbangkan beberaha hal seperti tersebut di atas adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. III-34 Tabel 3. 14 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026 NO URAIAN Proyeksi RPJMD Tahun 2022 (Rp) Tahun 2023 (Rp) Tahun 2024 (Rp) Tahun 2025 (Rp) Tahun 2026 (Rp) 4 PENDAPATAN 1,956,228,034,579 2,001,696,445,497 2,047,185,045,455 2,092,396,853,760 2,136,271,627,977 4.1. Pendapatan Asli Daerah 245,510,379,230 260,897,339,381 270,793,964,261 281,371,299,627 289,918,911,447 4.1.01 Hasil Pajak Daerah 58,570,200,000.00 63,785,960,000 66,727,120,000 70,505,550,000.00 74,084,203,000.00 4.1.02 Hasil Retribusi Daerah 26,136,716,650 27,849,843,850 29,837,098,950 31,128,808,450.00 32,088,855,140.00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20,038,086,497 20,959,401,847 21,569,401,847 22,179,401,847.00 22,339,618,383.00 4.1.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 140,765,376,083.00 148,302,133,684 152,660,343,464 157,557,539,329.69 161,406,234,924.00 4.2. Pendapatan Transfer 1,705,717,655,349 1,735,799,106,116 1,771,391,081,194 1,806,025,554,133 1,841,352,716,530 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,566,792,420,413 1,483,932,227,400 1,517,236,462,874 1,548,774,861,549 1,580,944,028,197 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 138,925,234,936 251,866,878,716 254,154,618,320 257,250,692,584 260,408,688,333 4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 4.3.01 Pendapatan Hibah 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5 BELANJA DAERAH 2,026,933,232,394 2,113,511,446,445 2,155,029,757,900 2,198,362,798,258 2,250,657,074,879 5.1. Belanja Operasi 1,441,015,827,830 1,525,747,449,177 1,563,323,547,307 1,590,049,297,856 1,619,045,321,412 5.1.01 Belanja Pegawai 878,408,593,306 939,243,810,233 958,028,686,438 977,189,260,167 996,733,045,370 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506,339,834,524 505,933,657,140 523,853,479,429 560,085,414,806 568,622,160,701 5.1.03 Belanja Bunga - - - - - 5.1.04 Belanja Subsidi - - - - - 5.1.05 Belanja Hibah 37,000,000,000 63,082,876,644 63,604,534,177 34,402,670,202 34,950,723,606 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 19,267,400,000 17,487,105,160 17,836,847,263 18,371,952,681 18,739,391,735 5.2. Belanja Modal 429,311,989,071 299,788,992,599 284,532,772,451 294,210,083,349 311,758,385,850 5.3. Belanja Tidak Terduga 40,000,000,000 32,400,000,000 18,400,000,000 16,400,000,000 14,400,000,000 5.4. Belanja Transfer 116,605,415,493 255,575,004,669 288,773,438,142 297,703,417,053 305,453,367,617 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 10,211,603,854 8,592,106,485 9,174,442,748 9,716,451,797 10,266,728,230 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 106,393,811,639 246,982,898,184 279,598,995,394 287,986,965,256 295,186,639,387 III-35 NO URAIAN Proyeksi RPJMD Tahun 2022 (Rp) Tahun 2023 (Rp) Tahun 2024 (Rp) Tahun 2025 (Rp) Tahun 2026 (Rp) Surplus/Defisit -70,715,197,815 -111,815,000,948 -107,844,712,445 -105,965,944,498 -114,385,446,902 6 PEMBIAYAAN DAERAH 70,715,197,815 111,815,000,948 107,844,712,445 105,965,944,498 114,385,446,902 6.1. Penerimaan Pembiayaan 101,715,197,815 156,815,000,948 152,844,712,445 150,965,944,498 159,385,446,902 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 101,715,197,815 156,815,000,948 152,844,712,445 150,965,944,498 159,385,446,902 6.2. Pengeluaran Pembiayaan 31,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 6.2.01 Penyertaan Modal 31,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0 0 0 0 0 III-36 Dari tabel di atas kemudian dapat dihitung untuk mengetahui mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dengan menggunakan tabel seperti di bawah ini. Dalam tabel di bawah kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah dihitung dari total penerimaan daerah dikurangi total belanja pegawai ditambah belanja transfer ditambah belanja tidak terduga. III-37 Tabel 3. 15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 NO URAIAN TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 PENDAPATAN DAERAH 1,703,816,970,343 1,956,228,034,579 2,001,696,445,497 2,047,185,045,455 2,092,396,853,760 2,136,271,627,977 2 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 0 101,715,197,815 156,815,000,948 152,844,712,445 150,965,944,498 159,385,446,902 TOTAL PENERIMAAN DAERAH 1,703,816,970,343 2,057,943,232,394 2,158,511,446,445 2,200,029,757,900 2,243,362,798,258 2,295,657,074,879 3 BELANJA PEGAWAI 849,301,416,427 878,408,593,306 939,243,810,233 958,028,686,438 977,189,260,167 996,733,045,370 4 BELANJA TRANSFER 280,184,580,526 116,605,415,493 255,575,004,669 288,773,438,142 297,703,417,053 305,453,367,617 5 BELANJA TIDAK TERDUGA 20,000,000,000 40,000,000,000 32,400,000,000 18,400,000,000 16,400,000,000 14,400,000,000 TOTAL (3+4+5) 1,149,485,996,953 1,035,014,008,799 1,227,218,814,902 1,265,202,124,580 1,291,292,677,220 1,316,586,412,987 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 554,330,973,390 1,022,929,223,595 931,292,631,543 934,827,633,320 952,070,121,038 979,070,661,892 IV-1 Namun mengingat saat ini sedang dilaksanakan proses peninjauan kembali terhadap peraturan daerah tersebut, penyusunan RPJMD juga memperhatikan substansi pengaturan yang telah dirancang dalam dokumen tersebut dan telah melalui pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses peninjauan kembali Perda RTRW Kabupaten Gunungkidul saat ini perlu disesuaikan dengan substansi Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya serta peraturan lainnya. Proses peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 pada bulan Juli 2021 telah dijadwalkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Review RTRW ke DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pada tahun 2021 review RTRW dapat ditetapkan. 4.1.1 Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang 4.1.1.1 Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Fungsi dan peran kota adalah sebagai pusat stabilitas untuk mengendalikan dan mengatur wilayah hinterland-nya termasuk pusat-pusat pelayanan di setiap kapanewon dinyatakan kota (permukiman kalurahan-kota) atau Ibukota Kapanewon (IKK). Ibukota Kapanewon sebagai kota mempunyai peran dan fungsi melayani kalurahan-kalurahan di sekitarnya sebagai wilayah hinterland-nya, dengan hirarki yang beragam dan tingkat kekotaan yang beragam pula. Rencana konsep pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Gunungkidul dipaduserasikan dengan konsep sistem perkotaan di daerah dalam konteks wilayah serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara spasial maupun fungsional terhadap Provinsi DIY. IV-2 Sumber: RTRW Kab. Gunungkidul Tahun 2010-2030 Gambar 4. 1 Peta RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 4.1.1.2 Pengembangan Sistem Perkotaan Mewujudkan skenario pengembangan wilayah perkotaan diperlukan pembangunan dan peningkatan kualitas prasarana perkotaan seperti jalan, listrik, telepon, air bersih, drainase, persampahan, dan sanitasi. Selain itu, diperlukan pula pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah melalui peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian dan pelayanan infrastruktur sesuai dengan skala pelayanan perkotaan. Pengembangan fasilitas perkotaan untuk mendukung pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah meliputi: a). PKW, fasilitas kawasan perkotaan yang dikembangkan berupa fasilitas perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan menengah dan tinggi, kesehatan dan sosial, perindustrian untuk skala kabupaten; b). PKL, fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala Kapanewon. c). PPK, fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala Kawasan. Perwujudan wajah Kota Wonosari sebagai wajah Ibukota Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan pembangunan infrastruktur jalan di sepanjang jalan protokol Wonosari, sekaligus sebagai pusat UMKM Kabupaten Gunungkidul. Terkait upaya untuk mendukung perwujudan wajah Kota Wonosari tersebut maka perlu memanfaatkan dan meningkatkan lahan sekitar gedung kantor pusat pemerintahan. 4.1.1.3 Pengembangan Sistem Perdesaan Sistem perdesaan merupakan struktur perdesaan yang menggambarkan keterkaitan antara tiga elemen dasar pembentuknya yaitu: a). Penduduk digambarkan oleh sistem permukiman. b). Aktivitas diperlihatkan oleh pola penggunaan lahan dan sektor kegiatan. c). Sistem pergerakan diwujudkan dalam bentuk sistem jaringan jalan yang menghubungkan dengan sistem yang lebih luas, yaitu kaitannya antara sub sistem dalam satu sistem tertentu dengan sistem diluarnya yang lebih luas. Upaya untuk meningkatkan aktivitas dan sistem pergerakan penduduk di Kabupaten Gunungkidul, perlu didukung infrastruktur yang saling terkoneksi. IV-3 Pembangunan jalan strategis provinsi dilaksanakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan infrastruktur pendukung pariwisata. Pembebasan lahan untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) telah selesai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019, sedangkan pembangunan fisik dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah DIY dan ditargetkan pada tahun 2024 selesai dilaksanakan. Selain itu, jalur jalan ruas Tawang-Ngalang yang belum terbangun sampai dengan tahun 2020 perlu dilanjutkan pembangunannya karena berfungsi sebagai ruas jalan yang menghubungkan dari exit toll Prambanan di Kalasan Sleman – Gayamharjo Sleman – Tebing Breksi – Candi Ijo – Tawang – Nglanggeran – Bobung – Ngalang – Gading – Playen – Paliyan – Saptosari - JJLS. Rencana pengembangan sistem perdesaan dalam sistem pelayanan wilayah meliputi: 1) pengembangan dan peningkatan kalurahan-kalurahan di Kabupaten Gunungkidul sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Kalurahan Pusat Pertumbuhan (DPP), agropolitan, minapolitan dan desa wisata. 2) pengembangan dan peningkatan setiap padukuhan di masing-masing kalurahan sebagai Pusat Pelayanan Permukiman (PPP). Pengembangan sistem perdesaan sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dengan pengembangan dan peningkatan prasarana dasar perdesaan yang meliputi jalan, listrik, air bersih, telepon dan irigasi. 4.1.1.4 Rencana Distribusi Penduduk Rencana distribusi penduduk di Kabupaten Gunungkidul disusun dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan spasial terkait dengan faktor demografi maupun terkait dengan faktor-faktor non demografi. Faktor penimbang non demografi tersebut terkait dengan daya dukung lahan dan lingkungan, skenario pengembangan pola ruang dan struktur ruang. Faktor penimbang non demografi tersebut diantaranya berupa: a). Kebijakan dasar terkait dengan arahan kebijakan- kebijakan pengembangan spasial b). Klasifikasi fungsi jalan utama, karena akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan arahan pengendalian penggunaan lahan (terutama untuk jalan kolektor baik primer maupun sekunder) c). Hirarki kota d). Kesesuaian peruntukan dan pemanfaatan ruang terkait dengan daya dukung lahan dan lingkungan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka berikut ini disampaikan ketentuan tingkat kepadatan untuk tiap kapanewon:
a.Wilayah tengah (Ledok Wonosari) diarahkan berkepadatan sedang – tinggi dengan argumen: 1) Sebagai orientasi pengembangan kawasan budidaya dan pusat pelayanan wilayah 2) Mempunyai potensi dasar sebuah kota dapat berkembang dengan baik, yaitu keberadaan sumber daya air yang lebih bagus dibanding dari daerah lainnya, 3) Topografi wilayah relatif datar, dan 4) Posisi geografis tepat berada ditengah-tengah wilayah yang bisa diakses dari berbagai arah.
b.Wilayah bagian utara (Pegunungan Baturagung) diarahkan kepadatan rendah hingga sedang, dengan argumen: 1) Sebagian besar wilayah bertopografi curam, berpotensi terjadi bencana longsor dan gerakan tanah mulai dari tingkat sedang hingga tinggi. 2) Lebih banyak memberikan manfaat positif bila dikembangkan sebagai kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi, kawasan resapan air, perkebunan (kakao maupun kayu putih), pertanian lahan kering. 3) Permukiman penduduk yang dikembangkan adalah permukiman pedesaan dengan kepadatan rendah hingga sedang IV-4
c.Wilayah bagian selatan (Pegunungan Gunungsewu) diarahkan dengan kepadatan rendah hingga sedang, dengan argumen: 1) Karst Gunungkidul merupakan bagian kawasan lindung geologi baik untuk kepentingan pelestarian alam maupun sebagai sumber ilmu pengetahuan, sehingga kegiatan budidaya perlu dikendalikan dengan pembatasan tertentu. 2) Untuk itu jumlah penduduk perlu dikendalikan dengan mengarahkan kawasan selatan sebagai kawasan permukiman pedesaan berkepadatan rendah-sedang. Upaya pengendalian penduduk secara spasial di wilayah bagian selatan salah satunya dilakukan melalui pembatasan pemberian perizinan pembangunan perumahan kepada developer/ pengembang selain sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Pemberian ijin pendirian perumahan utamanya kepada developer/ pengembang, Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Perbub Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang. Substansi dalam Perbub tersebut mengatur tentang rekomendasi tata ruang, keterangan rencana kabupaten, dan keterangan kesesuaian ruang. Mengingat kawasan bagian selatan merupakan kawasan yang memiliki potensi investasi yang tinggi dibidang pariwisata, pengembangan pariwisata di kawasan karst diarahkan sebagai wisata alam berbasis masyarakat dengan konsep ekowisata dan eduwisata yang mengedepankan konservasi serta pelestarian kawasan karst. 4.1.1.5 Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2035 diharapkan dapat mewujudkan:
a.penduduk tumbuh seimbang;
b.manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
c.keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
d.keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
e.administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya. Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:
a.pengendalian kuantitas penduduk;
b.peningkatan kualitas penduduk;
c.pembangunan keluarga;
d.penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
e.penataan administrasi kependudukan. 4.1.1.6 Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Sarana prasarana fasilitas umum di bidang pendidikan secara umum untuk seluruh wilayah Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul, selalu terdapat kenaikan jumlah sarana pendidikan untuk setiap 5 (lima) tahunnya. Kebutuhan fasilitas pendidikan pada masa yang akan datang lebih ditekankan pada peningkatan kualitasnya agar lebih dapat memenuhi kriteria standar sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan yang terus berkembang. Sarana prasarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Balai Pengobatan, Puskesmas, Rumah Sakit, praktek dokter, bidan praktek, apotek, laboratorium dan sarana IV-5 kesehatan lainnya. Untuk meningkatkan layanan akan prasarana Kesehatan di kabupaten Gunungkidul, perlu adanya peningkatan layanan kesehatan di beberapa wilayah dengan peningkatan status dan/atau fungsi puskesmas untuk wilayah Bedoyo Ponjong dan Ngoro-oro Patuk. Kebutuhan dan pemenuhan sarana prasarana perdagangan yang mendesak: berupa pasar tingkat Kapanewon dan pasar Kalurahan di Kapanewon Patuk (saat ini belum memiliki pasar) dan Kapanewon Semin (sudah ada embrio pasar). Perlu pengembangan pasar tingkat kapanewon yang dilengkapi dengan beberapa pasar kalurahan. Adapun pusat perbelanjaan tingkat kabupaten hanya perlu ditingkatkan kualitasnya. Terkait perencanaan dan pengembangan fasilitas perdagangan, diperlukan adanya pengaturan secara berkelompok dan berjenjang untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dan penyediaan ruang bagi masing-masing sarana perdagangan yang dijabarkan lebih detail dalam dokumen RDTRK. Sarana prasarana olahraga berupa lapangan (olahraga) dan ruang terbuka juga merupakan hal yang perlu ada. Lingkungan terbuka untuk umum tujuan utamanya untuk memberikan cahaya dan udara segar ke dalam kota, tempat rekreasi bagi penduduk, dan sekaligus menambah keindahan pemandangan di daerah perkotaan. Pembangunan sarana pusat olahraga terpadu atau sport center akan menjadi ikon olahraga di Kabupaten Gunungkidul. 4.1.1.7 Rencana Sistem Prasarana Wilayah Rencana sistem prasarana wilayah berupa: a) pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi; b) rencana sistem jaringan energi; c) rencana prasarana jaringan telekomunikasi dan informatika; d) rencana sistem prasarana sumberdaya air; dan e); pengembangan prasarana lingkungan. 4.1.2 Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang 4.1.2.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan lindung di Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya merupakan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang seharusnya dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan, untuk mempertahankan ekosistem sebagai kawasan perlindungan sekitarnya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap siklus ekosistem serta keberlanjutan lingkungan. Bentuk fisik dari kawasan ini adalah kawasan hutan lindung yang memberikan perlindungan terhadap potensi kerentanan gerakan tanah serta kawasan resapan air yang memiliki fungsi penjaminan kuantitas dan kualitas air tanah di kawasan lepasan dari kawasan resapan air. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Gunungkidul meliputi: a). Kawasan Hutan Lindung b). Kawasan Resapan Air. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung di Gunungkidul dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Selain itu, perlindungan terhadap kawasan hutan lindung juga bertujuan untuk menjamin keberlanjutan wilayah. 4.1.2.2 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kawasan peruntukan budi daya kabupaten dibagi dalam beberapa macam yaitu kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan perdagangan, IV-6 kawasan peruntukan pendidikan tinggi, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan peruntukan militer. 4.1.2.2.1 Kawasan peruntukan hutan produksi Kawasan peruntukan hutan produksi yang ada di Kabupaten Gunungkidul adalah kawasan peruntukan hutan produksi tetap. Rencana penetapan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,100 Ha. 4.1.2.2.2 Kawasan peruntukan pertanian Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 3.238,79 hektar; peruntukan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 79.533,75 hektar meliputi seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul; lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 51.312 (lima puluh satu ribu tiga ratus dua belas) hektar. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidaya tanaman perkebunan. Luas kawasan perkebunan seluas kurang lebih 5,565,47 hektar. Karakteristik kawasan peternakan di Kabupaten Gunungkidul yang merata dan menjadi sektor tambahan dan sampingan bagi banyak pelaku pertanian tanaman menyebabkan kegiatan peternakan menjadi sebuah kegiatan ubiquitous atau kegiatan yang ada di setiap Kapanewon. 4.1.2.2.3 Kawasan peruntukan perikanan Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan tempat terdapat kegiatan perikanan yang berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung. Rencana penetapan kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut: a). Kawasan budidaya air tawar meliput seluruh Kapanewon. b). Kawasan budidaya perikanan laut di Pantai Pulang Sawal Kapanewon Tanjungsari. c). Kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir yang terdapat di Kapanewon Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo. d). Kawasan budidaya garam yang memiliki kriteria performa mendekati kawasan peruntukan perikanan diarahkan untuk berada di Pantai Sepanjang, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari dan Pantai Dadapayam, Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari. 4.1.2.2.4 Kawasan peruntukan pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan atau wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang mempunyai potensi pertambangan yang tidak terikat dengan batasan administrasi. Adapun jenis kawasan pertambangan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari kawasan pertambangan mineral logam, non logam dan batuan. Kawasan peruntukan pertambangan didelineasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain: a). Tidak terletak di kawasan lindung b). Tidak terletak di kawasan permukiman c). Apabila terletak di kawasan tegalan/lahan kering perlu dikaji antara pertambangan dengan hasil pertanian, lebih ekonomis yang mana. d). Pengelompokan ruang lahan pertambangan. e). Apabila saat ini aktivitas pertambangan sudah berjalan di kawasan lindung, maka pembaruan ijin sangat dibatasi dan tidak boleh diperpanjang bila bertentangan dengan prinsip-prinsip fungsi lindung. 4.1.2.2.5 Kawasan peruntukan industri Kawasan industri seluas kurang lebih 1027,47 hektar meliputi: 1) Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kapanewon Semanu, Karangmojo dan Wonosari seluas kurang lebih 574,88 hektar; 2) Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kapanewon Semin dan Kapanewon Ngawen seluas kurang lebih 452,58 hektar. IV-7 4.1.2.2.6 Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata adalah pola ruang yang fungsinya tidak melekat pada sebuah zona yang definitif, namun merupakan warna/tema dalam pengembangan zona-zona permukiman, budidaya selain permukiman maupun zona lindung yang perlu untuk ditetapkan sebagai arahan perwujudan pariwisata kawasan, serta sebagai arahan partisipatif masyarakat dalam membentuk kelompok sadar wisata atau lembaga sejenis dan perencanaan pembangunannya. 4.1.2.2.7 Kawasan peruntukan permukiman Rencana penetapan kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 18.171,09 ha. Rencana pengembangan dan penanganan permukiman diprioritaskan pada permukiman perkotaan dalam hal ini mengacu pada konteks Ibukota Kapanewon (IKK), terutama yang diarahkan dengan kepadatan tinggi. Perkembangan perkotaan ini perlu didukung juga dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan dengan skala pusat pelayanan kota. Kepadatan penduduk diarahkan sedang – tinggi dengan KDB tidak lebih dari 70%, agar tetap terjaga keseimbangan ekologis kota. 4.1.2.2.8 Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan Rencana penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi: a). Kawasan Puslatur Rindam IV/Diponegoro di Kalurahan Karangduwet, Kapanewon Paliyan; b). Kawasan instalasi militer Pos AL Sadeng, di Kapanewon Girisubo; c). Kawasan Instalasi militer Rumdi Perwakilan, di Kapanewon Wonosari; dan d). Kawasan instalasi militer fasilitas penerbangan lapangan terbang Gading di Kapanewon Playen. Peruntukan Pertahanan dan Keamanan secara jelas dan melakukan usaha: a). merencanakan strategi, zonasi, pengelolaan dan aksi. b). menjaga keseimbangan fungsi pertahanan dan kemanan. 4.1.3 Rencana Kawasan Strategis 4.1.3.1 Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional ada ditangan pemerintah pusat dan dalam pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional. Pengembangan Kawasan Strategis tingkat nasional yang melibatkan provinsi lain, perlu ada pengembangan kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga. Konsep pengembangan Pawonsari (Pacitan Wonogiri Gunungkidul) dengan mengembangkan 7 kawasan yang berbatasan dengan Gunungkidul, meliputi:
1. 1.Kawasan Kapanewon Girisubo dengan konsep Pengembangan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap;
2. 2.Kawasan Kapanewon Ponjong dengan konsep Pengembangan Minapolitan Berbasis Perikanan Budaya;
3. 3.Kawasan Kapanewon Karangmojo dengan konsep Pengembangan Agropolitan;
4. 4.Kawasan Kapanewon Semin dengan konsep Pengembangan Industri;
5. 5.Kawasan Kapanewon Ngawen dengan konsep Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
6. 6.Kawasan Kapanewon Nglipar dengan konsep Pengembangan Wisata Alam;
7. 7.Kawasan Kapanewon Gedangsari dengan konsep Pengembangan Agrowisata. IV-8 4.1.3.2 Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis, serta pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang. Sesuai Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039 telah ditetapkan beberapa kawasan strategis di Kabupaten Gunungkidul, dengan rincian sebagai berikut: 1) Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Kawasan Strategis Kasultanan yang mencakup: a) Sokoliman b) Karst Gunungsewu c) Pantai Selatan Gunungkidul 2) Kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi meliputi Kawasan Pantai Selatan DIY, yakni Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul 3) Kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi Kawasan Bentang Alam Karst, yang meliputi a) Kapanewon Karangmojo b) Kapanewon Panggang c) Kapanewon Purwosari d) Kapanewon Paliyan e) Kapanewon Saptosari f) Kapanewon Tepus g) Kapanewon Tanjungsari h) Kapanewon Rongkop i) Kapanewon Girisubo j) Kapanewon Semanu k) Kapanewon Ponjong l) Kapanewon Wonosari m) Kapanewon Playen n) Kapanewon Nglipar 4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi meliputi Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut yakni di Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul. 4.1.3.3 Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten 4.1.3.3.1 Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Strategis Petumbuhan Ekonomi meliputi:
a.Kawasan strategis cepat tumbuh Kawasan Perkotaan Wonosari (KPW) meliputi meliputi Kalurahan Wonosari, Kepek, Siraman, Piyaman, Baleharjo, Karangrejek, Selang, dan Karangtengah di Kapanewon Wonosari, Kalurahan Logandeng di Kapanewon Playen dan Kalurahan Bejiharjo di Kapanewon Karangmojo.
b.Kawasan strategis pengembangan pariwisata di Pantai Kapanewon Purwosari, Panggang dan Saptosari.
c.Kawasan strategis pemerataan pertumbuhan ekonomi Gunungkidul bagian utara di Kapanewon Gedangsari, Nglipar dan Ngawen. 4.1.3.3.2 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria: IV-9
a.diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
b.memiliki sumber daya alam strategis;
c.berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
d.berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
e.berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi terdapat di Kawasan Baron Technopark untuk pengembangan energi terbarukan di Pantai Parangracuk, Kapanewon Saptosari. 4.1.3.4 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap kepentingan untuk penyelamatan lingkungan hidup. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul meliputi:
1. 1.Kawasan Strategis Geosite di bagian utara meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Hutan Wanagama, Kali Ngalang, Air Terjun Sri Gethuk, dan Hutan Turunan di Kapanewon Patuk, Gedangsari, Playen dan Panggang;
2. 2.Kawasan Strategis Geosite di bagian selatan meliputi Pantai Siung-Gunung Batur- Pantai Wediombo, Pantai Baron-Pantai Kukup-Pantai Krakal, dan Sungai Bengawan Solo Purba di Kapanewon Tepus, Girisubo dan Tanjungsari;
3. 3.Kawasan Strategis Geosite di bagian tengah Gua Kalisuci, Gua Jomblang, Gua Pindul, Gua Cokro dan Lembah Karst Mulo di Kapanewon Semanu, Karangmojo, Ponjong, Wonosari. 4.1.4 Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sedang memproses peninjauan kembali terhadap RTRW dengan harapan dapat melakukan penyesuaian dengan perkembangan kondisi sehingga dapat mendorong pemanfaatan ruang. A. Perwujudan Rencana Struktur Ruang
4. 1.Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan, meliputi:
a.Perwujudan sistem perkotaan, meliputi :1) Pengembangan menuju Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 2) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); 3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
b.Perwujudan sistem perdesaan, meliputi: 1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); 2) Pengembangan Pusat Pelayanan Permukiman (PPP); 3) Pengembangan beberapa Kalurahan sebagai satu kesatuan kawasan pengembangan perdesaan DPP, Agropolitan, Minapolitan dan Desa Wisata.
1. 2.Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana, meliputi:
a.Perwujudan sistem jaringan transportasi,
b.Perwujudan sistem jaringan energi,
c.Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika,
d.Perwujudan sistem jaringan sumber daya air,
e.Perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan B. Perwujudan Rencana Pola Ruang, meliputi:
1. 1.Perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung,
2. 2.Perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya, IV-10 C. Perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis, mrliputi:
3. 1.Penetapan dan pengembangan kawasan strategis,
4. 2.Penyusunan rencana tata ruang Kawasan strategis. Berikut ini disajikan rancangan arah pemanfaatan ruang yang diharapkan dapat diwujudkan selama periode RTRW yang saat ini sedang disusun: IV-11 Tabel 4. 1 Arah Pemanfaatan Ruang No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 A. RENCANA STRUKTUR RUANG
5. 1.Perwujudan Pusat Kegiatan 1.1 Perwujudan Sistem Perkotaan 1.1.1 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal menuju Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (promosi)
a.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Wonosari Perkotaan Wonosari
b.Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan Perkotaan Wonosari
c.Pengembangan Kawasan Industri Menengah terpadu Perkotaan Wonosari
d.Penciptaan iklim kondusif untuk investasi Perkotaan Wonosari
e.Pengembangan dan peningkatan pelayanan skala regional Perkotaan Wonosari
f.Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan skala regional Perkotaan Wonosari
g.Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan Perkotaan Wonosari
h.Pengembangan fungsi simpul transportasi darat Perkotaan Wonosari
i.Pengembangan fungsi simpul transportasi udara Perkotaan Wonosari dan sekitar Lanud Gading
j.Pengembangan fungsi permukiman perkotaan Perkotaan Wonosari 1.1.2 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
a.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Semin, Perkotaan IV-12 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kawasan Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu
b.Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu
c.Penciptaan iklim kondusif untuk investasi Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu
d.Pengembangan dan peningkatan pelayanan Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu
e.Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu
f.Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu
g.Pengembangan fungsi pariwisata Perkotaan Saptosari, S.P. Sambipitu
h.Pengembangan fungsi pengumpul Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop
i.Pengembangan fungsi simpul transportasi darat Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Saptosari, dan Perkotaan S.P Sambipitu 1.1.2.A Pengembangan menuju Pusat Kegiatan Lokal (promosi)
a.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus
b.Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus
c.Penciptaan iklim kondusif untuk investasi Perkotaan Panggang, Perkotaan IV-13 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tepus
d.Pengembangan dan peningkatan pelayanan perkotaan Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus
e.Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus
f.Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan Perkotaan Panggang, Perkotaan Tepus
g.Pengembangan fungsi pengumpul Perkotaan Tepus
h.Pengembangan fungsi kebudayaan Perkotaan Panggang
i.Pengembangan fungsi simpul transportasi darat Perkotaan Panggang 1.1.3 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
a.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu
b.Koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu
c.Penciptaan iklim kondusif untuk investasi Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu IV-14 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
d.Pengembangan dan peningkatan pelayanan Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu
h.Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu
i.Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan Perkotaan Ponjong, Purwosari, Saptosari, Paliyan, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Patuk, Gedangsari, Ngawen, SP Sambipitu dan SP Jepitu 1.2 Perwujudan Sistem Perdesaan 1.2.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) -Sosialisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul -Penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan 144 Kalurahan -Perkuatan kelembagaan pengelolaan Lingkungan 144 Kalurahan 1.2.2 Pengembangan Pusat Pelayanan Permukiman (PPP) -Penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman Seluruh Padukuhan -Perkuatan kelembagaan pengelolaan kawasan permukiman Seluruh Padukuhan IV-15 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 -Pengembangan dan peningkatan prasarana pengelolaan lingkungan Seluruh Padukuhan 1.2.3 Pengembangan beberapa Kalurahan sebagai satu kesatuan kawasan pengembangan perdesaan - Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan Kalurahan Giripurwo (Kapanewon Purwosari); Kalurahan Girisekar (Kapanewon Panggang); Kalurahan Planjan (Kapanewon Saptosari); Kalurahan Giring (Kapanewon Paliyan); Kalurahan Gading (Kapanewon Playen); Kalurahan Kemadang (Kapanewon Tanjungsari); Kalurahan Sumberwungu (Kapanewon Tepus); Kalurahan Karangwuni (Kapanewon Rongkop); Kalurahan Bedoyo (Kapanewon Ponjong); Kalurahan Candirejo (Kapanewon Semin); Kalurahan Sambirejo (Kapanewon Ngawen); Kalurahan Pilangrejo (Kapanewon Nglipar); Kalurahan Ngalang (Kapanewon Gedangsari); Kalurahan Candirejo (Kapanewon Semanu); dan Kalurahan Mulo (Kapanewon Wonosari). -Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan DPP sda -Penyusunan dan Evaluasi Masterplan a. Kawasan Agropolitan Bejiharjo IV-16 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kawasan Agropolitan meliputi Kalurahan Bejiharjo, Ngawis, Jatiayu, Gedangrejo, Karangmojo, Ngipak, Kelor, Wiladeg, Bendungan, Kapanewon Karangmojo;
b.KawasanAgropolitan Semin meliputi Kalurahan Candirejo dan Rejosari;
c.Kawasan Agropolitan Ponjong meliputi Kalurahan Umbulrejo, Sawahan, Tambakromo dan Sumbergiri. -Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Agropolitan sda -Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan A. Kawasan Minapolitan Playen meliputi Kalurahan Plembutan, Bleberan, Banyusoca, Getas, dan Ngawu. B. Kawasan Minapolitan Ponjong meliputi Kalurahan Ponjong, Genjahan, dan Sidorejo. C. Kawasan Minapolitan Sadeng Kalurahan Song Banyu. -Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Minapolitan Sda
1. 2.Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 2.1 Transportasi 2.1.1 Transportasi Darat
a.Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan Ruas jalan Batas Bantul - Gading, IV-17 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 kolektor primer Gading - Gledag, Gledag - Wonosari (Lingkar Utara Wonosari), Wonosari- Ngeposari- Semuluh- Bedoyo-Duwet, Bibal- Panggang (Yogyakarta- Panggang), Paliyan- Panggang, Playen-Paliyan, Playen-Gading, Playen- Gledag, Wonosari-Semin, Semin-Bulu, Semin-Blimbing, Pandanan-Candirejo, Ngeposari- Pecucak-Bedoyo, Sumur-Tanggul- Semuluh, Wonosari-Tepus, Mulo- Kemiri-Baron, Sambipitu- Nglipar, Nglipar-Semin, Wonosari-Nglipar, Jepitu- Wediombo, Jerukwudel- Ngungap, Jerukwudel- Sadeng, Dodogan-Getas- Playen, Ruas jalan Pantai Selatan (JJLS) meliputi Batas Kab.Bantul-Panggang, Temanggung- Kemiri, Baron- Tepus, Tepus-Jepitu- Jerukwudel, Baran- Jerukwudel, Semanu – Karangmojo, Bibal – Gedad, Playen – Gedad.
b.Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan kolektor Sekunder Ruas Jalan Agus Salim, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Sugiyopranoto.
c.Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan lokal primer Ruas jalan Giritirto – Giripurwo, Girikarto - Pantai Gesing, Kanigoro - Pantai Ngobaran, Sp Panggang – Klampok, Legundi – Petung, IV-18 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Temanggung – Krambilsawit, Sp Sawah - Sp. Pejaten, Trowono – Kepek, Girisekar - Sp.Temanggung, Bendungan - Sp. Bejiharjo, Panggang - Pejaten, Sp. Bibal - Tompak, Grogol - Sp. Wareng, Wiyoko – Siraman, Mijahan - Sp.Jonge, Gading – Getas, Playen - Ngleri, Gading – Karangtengah, Sp.Pancuran – Paliyan, Ngentak - Sp. Semanu, Sp.4 Semanu – Panggul, Gesing – Panggul, Balong – Panggul, Sp.Botodayaan – Bohol, Karangawen – Pringombo, Pakel – Petir, Baran – Pringombo, Ps. Bedoyo – Tambakromo, Gombang – Pucanganom, Ngeposari - Pasar Ngenep, Sp. Songbanyu – Paranggupito, Sumur – Semanu, Semugih – Petir, Pok Cucak – Ponjong, Ngeposari – Ponjong, Ponjong - Kenteng , Bintaos – Krakal, Kelor - Sp4. Srimpi, Ngawis – Munggur, Jatiayu – Kalilunyu, Ngawen – Sambirejo, Ngawen – Gununggambar, Daguran – Kampung, Nglipar - Wotgaleh, Bandung – Wero, Semboja IV-19 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 – Bandung, Gari – Pakeljaluk, Mentel - Sp.Jonge, Mentel – Panggul, Ngenep - Petir, Planjan – Kanigoro, Bendung – Kemejing, Guyangan – Walikangin, Ngawen – Tancep, Sambirejo – Serut, Sp. Sambirejo - SP 3 JK Klaten, Burikan – Bundelan, Bundelan - Tegalrejo, Sp. Tegalrejo – Jelok, Jelok – Watugajah, Watugajah – Sampang, Cuwelo – Ngenep, Karangmojo – Ponjong, Sp4. Srimpi – Jaranmati, Purwodadi - Pantai Siung, Semin – Kalilunyu, Tahunan - Bulurejo, Jatiayu - Bulurejo, Semin - Sp. Pundungsari, Sp. Sawahan - Sp. Pundungsari, Ponjong – Tambokromo, Umbulrejo - Genjahan/Wr.Ayu, Semin - Umbulrejo, Wonontoro – Karangmojo, Karangtengah - Bejiharjo, Duwet – Wareng, Singkil – Giring, Kemiri – Pulebener, Sp.Kepek – Kanigoro, Paliyan – Gembol, Girisekar – Gedad, Cekel – Temuireng, Panggang - Sp.Temuireng, Playen – Ngunut, Sp. Ngunut – Dengok, IV-20 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pengkol - Kedung poh, Bandung – Ngawu, Kerjan – Sumberejo, Patuk – Semoyo, Semoyo – Pengkok, Jetis – Paliyan, Bintaos – Sumberwungu, Patuk – Tawang, Tawang – Serut, Sambipitu – Tawang, Sp. Terbah - Sampang, Ngalang – Hargomulyo, Hargomulyo – Watugajah, Hargomulyo – Tegalrejo, Jalan Pramuka, Sampang – Gantiwarno, Kanigoro – Krambilsawit, Terbah - Hargomulyo, Karangsari – Semin, Pule Gundes – Krakal, Bedoyo – Pracimantoro, Sp. Sadeng – Songbayu, Ponjong – Karangasem, Kemiri – Cabean, Jatiayu – Gunungabang, Nglindur – Melikan, Sp. Kali Pentung - Nglanggeran, Semin – Tambakromo, Lingkar Pulau Drini Pantai Selatan, , Mangli – Jelok, Putat – Plumbungan, Sp. Jepitu - Sp. Petir, Tobong - Sp. Candirejo, Sp. Girijati – Gupit, Sp.Ngobaran – Ngrenehan, Kalipentung – Putat, Paringan – Nglipar, Kenteng – Ngelo, Rejosari – Candirejo, Baran – Melikan, Tileng – Nglindur, Jurang jero IV-21 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 – Sambirejo, Sp. Sendangrejo - Batas Kab Klaten,; dan Wero-Ngalang.
d.Peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan
e.Pembebasan lahan dan pembangunan JJLS Purwosari-Panggang- Saptosari – Tanjungsari- Tepus – Girisubo – Rongkop
f.Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer pendukung JJLS Kapanewon Wonosari, Playen, Paliyan, Semanu, Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.
g.Pembangunan jalan lingkar Wonosari (Ring Road) Kapanewon Playen, Karangmojo, Semanu, Paliyan.
h.Peningkatan fungsi Jalan Lingkar Luar Wonosari (Outer Ring Road) Kapanewon Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, Karangmojo, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, dan Panggang
i.Peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan Seluruh wilayah
j.Pembangunan dan pengembangan terminal tipe A Kalurahan Selang (Wonosari)
k.Pembangunan terminal Tipe C Kalurahan Semin (Semin), Kalurahan Giriharjo (Panggang), Kalurahan Karangwuni (Rongkop), Baron, Kalurahan Ngestirejo (Tanjungsari), Kalurahan Jepitu (Girisubo)
l.Pengembangan fungsi terminal pendukung wisata Kalurahan Ngestirejo (Tanjungsari) IV-22 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
m.Pengembangan terminal barang Kalurahan Baleharjo (Wonosari), Kalurahan Jerukwudel (Girisubo)
n.Pengembangan rest area Bunder (Kalurahan Gading), Ngestirejo (Tanjungsari), Girijati (Purwosari)
o.Pengembangan sistem pergerakan perkotaan Kawasan Perkotaan Wonosari, Perkotaan Sambipitu, Perkotaan Saptosari, Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop
p.Pengembangan transportasi umum trayek regional Jalan Yogya - Wonosari - Wonogiri, Wonosari - Semin - Klaten, Wonosari - Semin - Sukoharjo, Bandara YIA - Purwosari - Panggang - Saptosari - Tanjungsari - Tepus - Girisubo - Rongkop, Kota Yogyakarta - Imogiri - Siluk - Panggang
q.Pengembangan transportasi umum trayek perdesaan Trayek Perdesaan simpul Saptosari, Sambipitu, Semin, Rongkop dan feeder Wonosari
r.Pengembangan transportasi pemadu moda wisata Pantai Selatan Gunungkidul, Kawasan Strategis Pariwisata
s.Pengembangan kelengkapan jalan Seluruh wilayah
u.Integrasi pergerakan barang antarmoda Kapanewon Panggang 2.1.2 Transportasi Laut Pengelolaan pangkalan Pendaratan Ikan Pantai Ngrenehan, Baron, Ngandong, Drini, Siung, Nampu Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Pantai Gesing, Kapanewon Panggang Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, Kapanewon Girisubo IV-23 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nusantara 2.1.3 Transportasi Udara Pengembangan lapangan Terbang Gading Kalurahan Gading, Kapanewon Playen 2.2 Energi
a.Koordinasi pengembangan energi daerah Kabupaten Gunungkidul
b.Pembangunan Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum Kawasan Perkotaan, Kawasan Perhubungan Regional, Kawasan Strategis Lainnya
c.Pembangunan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji Kapanewon Wonosari dan Kapanewon Saptosari
d.Pengembangan dan pemliharaan jaringan transmisi tenga listrik SUTET Pedan – Tasikmalaya Kapanewon Patuk dan Gedangsari
e.Pengembangan dan Pemeliharaan jaringan listrik SUTT Pedan - Wonosari dan Wonosari - Wonogiri
f.Peningkatan Kapasitas Gardu Induk Tegangan Tinggi Mijahan, Semanu, Kapanewon Semanu
g.Peningkatan Jaringan Terpasang Untuk Pemenuhan Energi Listrik Kabupaten Gunungkidul
h.Pengembangan Prasarana Sumberdaya Energi Alternatif Kabupaten Gunungkidul
i.Pengembangan Listrik Perdesaan Dusun-dusun yang belum terlayani listrik
j.Pengembangan GITET KPI Candirejo, Kapanewon Semin
k.Pengembangan SPBN Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, Kapanewon Girisubo dan Pantai Gesing, Kapanewon Panggang
l.Pengembangan Solar Packed Dealer Seluruh Pelabuhan Pendaratan Ikan IV-24 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Nelayan 2.3 Telekomunikasi
a.Pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional Kabupaten Gunungkidul
b.Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan nasional - Pengembangan jaringan kabel Setiap permukiman perkotaan dan perdesaan - Pengembangan jaringan FO (serat optik) Setiap Perkotaan - Pengembangan jaringan satelit/nir kabel Wilayah terpencil dan sulit dijangkau
c.Pengembangan jaringan telekomunikasi Setiap fasilitas perekonomian, pendidikan, pemerintahan, permukiman dan obyek wisata.
d.Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Letak Menara (RTLM)/Cell Planning Kabupaten Gunungkidul
e.Penyusunan regulasi tentang Rencana Tata Letak Menara (RTLM)/Cell Planning Kabupaten Gunungkidul 2.4 Sumberdaya air
a.Rehabilitasi lahan Sumber-sumber air, daerah resapan air dan daerah aliran sungai;
b.Penyusunan regulasi pemanfaatan lahan Di daerah tangkapan air dan di sekitar sumber air
c.Penyusunan dan evaluasi regulasi pengelolaan air tanah Kabupaten Gunungkidul
d.Pengembangan embung dan sarana pendukungnya Kalurahan Watugajah (Kapanewon Gedangsari), Kalurahan Nglanggeran dan Putat (Kapanewon Patuk), Kalurahan IV-25 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Watusigar (Kapanewon Ngawen), Kalurahan Bendung (Kapanewon Semin), Kalurahan Semin (Kapanewon Semin), Kalurahan Karangmojo (Kapanewon Karangmojo), Kalurahan Pampang (Kapanewon Paliyan).
e.Rehabilitasi embung di Seluruh Kapanewon
f.Sosialisasi pengelolaan embung dan sarana pendukungnya di Seluruh Kapanewon
g.Rehabilitasi lahan disekitar embung di Seluruh Kapanewon
h.Pengembangan prasarana sumberdaya air pada aliran sungai bawah tanah Sub Sistem Bribin, Seropan, Baron, dan Ngobaran - Pengembangan dan pengelolaan Sub Sistem Baron Tanjungsari, Saptosari, Paliyan dan Panggang - Pengembangan dan Pengelolaan Sub Sistem Bribin Semanu, Rongkop, Ponjong - Perencanaan dan Pengembangan Sub Sistem Seropan Semanu, Ponjong, - Perencanaan dan Pengembangan Sub Sistem Ngobaran Saptosari, Paliyan - Pengembangan interkoneksi jaringan air bersih Sub Sistem Baron-Ngobaran dan Sub Sistem Bribin- Seropan i Pengembangan prasarana sumberdaya air Sub Sistem Duren
j.Pengembangan Sistem Penampungan Air Hujan (SPAH) dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH) Kawasan rawan kekeringan
k.Pengembangan biopori dan sumur resapan Kabupaten Gunungkidul - Pembangunan biopori dan sumur resapan Kabupaten Gunungkidul IV-26 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 percontohan - Sosialisasi pembuatan biopori dan sumur resapan Kabupaten Gunungkidul
l.Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi 233 daerah irigasi (DI)
m.Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan prasarana sumberdaya air di sepanjang sungai Oyo Sungai Oyo - Pengembangan Sub sistem Bunder Kalurahan Bunder, Putat, Salam, Patuk, Nglegi
n.Pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan kelompok pengelola air mandiri Kabupaten Gunungkidul
o.Pengembangan unit pengelolaan air minum di Kapanewon Patuk, Wonosari, Semanu, Tanjungsari, Saptosari dan wilayah lainnya yang mempunyai potensi sumber air bersih
p.Pembangunan hidran kota dan sumber air pemadam kebakaran (fire water resources) Kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman padat
q.Pengembangan SPAM Regional Banyusoca Kapanewon Playen
r.Pelestarian dan Rehabilitasi Telaga Kabupaten Gunungkidul 2.5 Prasarana Lingkungan
a.Penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) Kabupaten Gunungkidul
b.Pembangunan Instalasi pengolahan limbah komunal Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen dan Semin - Pembentukan POKMAS IPL Komunal Kapanewon Wonosari, Kapanewon IV-27 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Playen dan Semin - DED IPL Komunal Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen dan Semin - Pembangunan IPL Komunal Kapanewon Wonosari, Kapanewon Playen dan Semin
c.Pengembangan dan Pemberdayaan Sanimas Kawasan Perkotaan dan Padat Penduduk
d.Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan penerapan teknologi ramah lingkungan Wonosari - Pembebasan lahan TPA Wonosari - DED TPA Wonosari - Pembangunan TPA Wonosari - Pengembangan Manajemen Pengelolaan TPA Wonosari - Pengembangan TPA Berbasis Sanitary Landfill Wonosari
e.Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan penerapan teknologi ramah lingkungan Kapanewon Tanjungsari dan Kapanewon Lainnya - Pembebasan lahan TPST - DED TPST - Pembangunan TPST - Pengembangan Manajemen Pengelolaan TPST
f.Pengembangan pengelolaan sampah berbasis komunitas Kabupaten Gunungkidul
g.Sistem jaringan drainase di setiap kawasan perkotaan
h.Pengembangan Sistem jaringan diarahkan pada setiap sistem jaringan IV-28 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 penerangan jalan jalan terutama yang berada pada pusat kota, dan daerah tertentu yang rawan terjadi kejahatan
i.Pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman Kabupaten Gunungkidul B. PERWUJUDAN POLA RUANG
1. 1.Perwujudan Kawasan Lindung 1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
a.Penetapan dan pengukuhan batas hutan lindung Kapanewon Karangmojo, Playen dan Panggang
c.Pengembalian fungsi hidroorologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan terutama pada kawasan kritis Kawasan Hutan Lindung
d.Pencegahan dan pengendalian kegiatan di kawasan hutan lindung Kawasan Hutan Lindung
e.Preservasi dan konservasi hutan lindung Kawasan Hutan Lindung
f.Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar hutan lindung Kawasan Hutan Lindung
g.Pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung Kawasan Hutan Lindung
h.Pengawasan dan pemantauan hutan secara berkala dan berkesinambungan Kawasan Hutan Lindung
i.Penindakan secara tegas terhadap para perusak dan penjarah hutan lindung. Kawasan Hutan Lindung
j.Pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung secara terbatas Kawasan Hutan Lindung
k.Penetapan hutan fungsi lindung Di zone Baturagung meliputi IV-29 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kapanewon Nglipar, Patuk, Gedangsari, Ngawen, dan Semin, dan zone Gunungsewu meliputi Paliyan, Ponjong, Purwosari, dan Rongkop;
l.Penyusunan regulasi pengelolaan kawasan resapan air Kapanewon Ponjong, Semin, Ngawen, Nglipar, Gedangsari, dan Patuk
m.Penetapan kawasan resapan air Kapanewon Ponjong, Semin, Ngawen, Nglipar, Gedangsari, Wonosari, Playen dan Patuk
n.Penetapan kawasan kars yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi Di Kapanewon Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, Purwosari, Wonosari, dan Playen.
o.Sosialisasi pengelolaan kawasan resapan air Kabupaten Gunungkidul
p.Rehabilitasi kawasan kritis pada kawasan resapan air Kapanewon Ponjong, Semin, Ngawen, Nglipar, Gedangsari, Wonosari, Playen dan Patuk
q.Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan Kabupaten Gunungkidul
r.Penindakan pelaku perusakan kawasan resapan air Kabupaten Gunungkidul
s.Pemasyarakatan Satu Orang Satu Pohon Kabupaten Gunungkidul 1.2 Kawasan perlindungan setempat
a.Studi inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat Kabupaten Gunungkidul
b.Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan perlindungan setempat Setiap sungai, pantai, waduk, embung, telag dan laguna IV-30 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
c.Studi inventarisasi dan pengelolaan kawasan sungai Kabupaten Gunungkidul
d.Pembuatan RTH pada kawasan sempadan sungai Kabupaten Gunungkidul
e.Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan sungai Setiap sungai
f.Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan pantai Pesisir pantai
g.Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna Setiap waduk, embung, telaga dan laguna
h.Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan mata air Setiap mata air
i.Sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan sempadan jaringan irigasi Setiap jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
j.Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan sungai Setiap sungai
k.Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan pantai Pesisir pantai
l.Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna Setiap waduk, embung, telaga dan laguna
m.Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan mata air Setiap mata air
n.Rehabilitasi lahan di sekitar kawasan sempadan jaringan irigasi Setiap jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
o.Penyusunan Masterplan Pemenuhan RTH Kabupaten Gunungkidul 1.3 Kawasan Konservasi IV-31 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
a.Penetapan dan perencanaan perlindungan Kawasan Konservasi - Hutan Konservasi Tanaman Langka (Arboretum) Kusnadi Harjosumantri Padukuhan Danggolo, Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus - Hutan Konservasi Wonosadi Kalurahan Beji, Kapanewon Ngawen - Hutan Konservasi Bajo Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus - Hutan Penelitian Wanagama I Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen - Kawasan Pantai Konservasi Wediombo Wediombo, Kapanewon Tepus - Kawasan suaka margasatwa burung walet Kalurahan Giripurwo dan Giricahyo Kapanewon Purwosari, Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang, dan Kalurahan Pucung, Songbanyu dan Jepitu Kapanewon Girisubo; - Kawasan suaka margasatwa kelelawar dan flora fauna khas goa karst Kapanewon Panggang, Saptosari, Semanu, Rongkop dan Ponjong; - Kawasan suaka margasatwa kera ekor panjang Hutan Sodong, Kapanewon Paliyan - kawasan taman hutan raya (Tahura) yaitu Tahura Bunder Kapanewon Patuk dan Playen - Kawasan terumbu karang Pantai Krokoh, Pantai Wediombo, Pantai Siung, Pantai Krakal, Pantai Kukup, Pantai Sundak, Pantai Drini, Pantai Baron, Pantai Ngrenehan, Pantai Nguyahan, Pantai Gesing. - Kawasan pendaratan dan perkembangbiakan penyu Pantai Kayu Arum, Pantai Porok, Pantai Sanglen, Pantai Ngrumput, IV-32 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pantai Watunene, Pantai Sruni, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Greweng, Pantai Sedahan, dan Pantai Dadapan - Kawasan Konservasi Ekosistem Pantai Pantai Greweng dan Pantai Porok
b.Rehabilitasi dan preservasi Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi
c.Sosialisasi pengelolaan Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi
d.Pemberdayaan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi
e.Pengendalian kerusakan Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi 1.4 Kawasan rawan bencana alam
a.Penetapan kawasan rawan bencana - kawasan rawan gempa bumi Seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar/patahan aktif; - kawasan rawan gerakan tanah dan longsor Kapanewon Patuk: Patuk, Semoyo, Ngoro-oro, Terbah, Nglanggeran, Nglegi. Kapanewon Gedangsari: Watugajah, Ngalang, Mertelu, Tegalrejo, Sampang, Serut, Hargomulyo. Kapanewon Nglipar: Natah, Pilang, Kedungpoh, Pengkol. IV-33 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kapanewon Ngawen: Jurangjero, Tancep, Sambirejo Kapanewon Purwosari: Giricahyo, Girijati, Giriasih, Giritirto. Kapanewon Panggang: Girisuko, Giriharjo. Kapanewon Ponjong: Sawahan, Tambakromo. Kapanewon Semin: Pundungsari, Karangsari, Rejosari, Candirejo. - kawasan rawan banjir Daerah Aliran Sungai Oyo - kawasan rawan angin topan Seluruh wilayah Kapanewon - kawasan rawan kekeringan Kapanewon Purwosari, Panggang, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Girisubo, Rongkop, Semanu dan sebagian Wonosari, Patuk dan Gedangsari; - kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami kawasan pantai di Kapanewon Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo.
b.Penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana Kawasan rawan bencana
c.Pembuatan lokasi dan jalur evakuasi bencana Kawasan rawan bencana 1.5 Kawasan lindung geologi
a.Penetapan kawasan lindung geologi - Kawasan konservasi Goa arkeologi di Kawasan karst Gunung Sewu Goa Seropan, Goa Bentar, Goa Braholo, Tritis, Song Gupuh, Song Keplek dan Goa Tabuhan; IV-34 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - kawasan keunikan batuan dan fosil Kawasan Situs Paleolitik Semin; Kawasan Situs Megalitik Sokoliman, Karangmojo; Kawasan Situs Megalitik Gunungbang, Karangmojo; Kawasan Situs Megalitik Gondang, Karangmojo; Kawasan Situs Megalitik Ngawis, Karangmojo; Kawasan Situs Megalitik Beji, Playen; dan Kawasan Situs Megalitik Semanu Kidul, Semanu.
b.Penetapan kawasan keunikan bentang alam yaitu: - kawasan Perubkitan Karst Gunungsewu Kawasan perbukitan kars Gunungsewu terletak di Kapanewon Ponjong, Semanu, Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang, Purwosari, Karangmojo, Nglipar, Wonosari dan Playen; dan - kawasan keunikan proses geologi Kawasan Kars kelas I sebagai kawasan resapan air yaitu di Kawasan Bedoyo dan sekitarnya, Kapanewon Ponjong; Kawasan telaga doline di Kapanewon Girisubo dan Purwosari; Gunungapi tua yaitu Kawasan IV-35 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Gunung Nglanggeran di Kapanewon Patuk; Pantai aliran lava yaitu Kawasan Pantai Wediombo di Kapanewon Girisubo; Kawasan Gununggambar di Kapanewon Ngawen; Kawasan Kalisuci di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu; Kawasan Sungai Bengawan Solo Purba di Kapanewon Girisubo.
b.Penyusunan masterplan kawasan keunikan proses geologi - sda -
e.Pengembangan wisata alam dan minat khusus kawasan lindung geologi - sda -
f.Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan lindung geologi - sda - 1.6 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Penetapan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan - Kawasan Petilasan Sunan Kalijaga Kapanewon Girisubo dan Tepus - Kawasan Situs Klepu dan Situs Karanggebang Kapanewon Tepus - Kawasan Situs Wonokobaran Dan Kembang Lampir Kapanewon Panggang - Kawasan Candi Risan Kalurahan Candirejo Kapanewon Semin IV-36 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 - Kawasan Pesanggrahan Gembirowati Kapanewon Purwosari - Kawasan Situs Bleberan dan Candi Plembutan Kapanewon Playen - Kawasan Petilasan Gununggambar Kapanewon Ngawen
1. 2.Perwujudan Kawasan Budidaya 2.1 Kawasan peruntukan hutan produksi;
a.Penetapan kawasan hutan produksi
a.Kapanewon Panggang
b.Kapanewon Paliyan
c.Kapanewon Saptosari
d.Kapanewon Semanu
e.Kapanewon Karangmojo Kapanewon Wonosari
g.Kapanewon Playen
h.Kapanewon Patuk
i.Kapanewon Nglipar
j.Kapanewon Semin
b.Penyusunan tata kelola hutan produksi lestari - sda -
c.Pengembangan hutan kemasyarakatan berkelanjutan - sda -
d.Rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi yang rusak - sda -
e.Pembangunan laboratorium tanaman keras - sda -
f.Pemeliharaan dan pengayaan keanekaragaman jenis tanaman hutan - sda -
g.Pengembangan teknik konservasi tanah pada lahan kritis dan tidak produktif - sda -
h.Peningkatan hasil hutan - sda -
i.Penerapan sistem tebang pilih - sda - IV-37 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
j.Pengembangkan bibit unggul tanaman keras - sda -
k.Sosialisasi dan penerapan sertifikasi lacak balak - sda -
l.Pembangunan laboratorium ecolabeling - sda -
m.Pembangunan kebun bibit - sda -
n.Peningkatan kapasitas polisi hutan - sda -
o.Penyuluhan kehutanan - sda - 2.2 Kawasan peruntukan hutan rakyat
a.Pembangunan dan perluasan hutan rakyat lestari Kapanewon Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, Karangmojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin
b.Penyusunan tata kelola hutan rakyat lestari - sda -
c.Pengembangan hutan rakyat berkelanjutan - sda -
d.Peningkatan hasil hutan rakyat - sda -
e.Penerapan sistem tebang pilih - sda -
f.Pengembangkan bibit unggul tanaman keras - sda -
g.Sosialisasi dan penerapan sertifikasi lacak balak - sda -
h.Penyuluhan kehutanan - sda -
i.Sosialisasi gerakan rehabilitasi lahan dan hutan - sda -
j.Rehabilitasi lahan kritis - sda -
k.Peningkatan kapasitas dan kuantitas Kabupaten Gunungkidul IV-38 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 penyuluh kehutanan 2.3 Kawasan peruntukan pertanian
a.Penyusunan masterplan pengembangan budidaya pertanian Kabupaten Gunungkidul
b.Penetapan batas dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan - Sawah beririgasi teknis Kapanewon Ponjong dan Karangmojo. - Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan atau air permukaan /tadah hujan) Kapanewon Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, Gedangsari, Nglipar, Patuk, Purwosari, Semanu, Panggang ,Paliyan,Wonosari dan Playen. - Kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan kering Semua Kapanewon
c.Sosialisasi pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul
d.Sosialisasi dan pengembangan pertanian organik Kabupaten Gunungkidul
e.Pengembangan kawasan agropolitan - Kawasan Agropolitan Bejiharjo Kalurahan Bejiharjo, Ngawis, Jatiayu, Gedangrejo, Karangmojo, Ngipak, Kelor, Wiladeg, Bendungan, Kapanewon Karangmojo; - Kawasan Agropolitan Semin Kalurahan Candirejo dan Rejosari; - Kawasan Agropolitan Ponjong Kalurahan Umbulrejo, Sawahan, Tambakromo dan Sumbergiri.
f.Pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian Kabupaten Gunungkidul
g.Pengembangan Kawasan hortikultura IV-39 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 unggulan - komoditas mangga dan rambutan Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Semin dan Ngawen - komoditas utama srikaya Kapanewon Tepus, Tanjungsari, dan Gedangsari - komoditas utama pisang Kapanewon Nglipar, Semin, Gedangsari, Ngawen, Playen, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, dan Karangmojo - komoditas utama durian Kapanewon Patuk, Gedangsari, dan Nglipar - komoditas sayuran Kapanewon Wonosari, Playen, Ponjong dan Karangmojo,
h.Pengembangan industri kompos Kabupaten Gunungkidul
i.Peningkatan jumlah penyuluh pertanian dan peternakan Kabupaten Gunungkidul
j.Penetapan dan sertifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul
k.Perluasan dan pengembangan pertanian organic Kabupaten Gunungkidul
l.Revitaliasasi pertanian Kabupaten Gunungkidul
m.Optimalisasi pelayanan UPT Penyuluhan Kabupaten Gunungkidul
n.Rehabilitasi lahan marginal dan kritis Kabupaten Gunungkidul
o.Pembangunan jalan usaha tani Kabupaten Gunungkidul
p.Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi Kabupaten Gunungkidul
q.Pembangunan kebun bibit Kabupaten Gunungkidul
r.Pengembangan demplot-demplot dan sekolah lapang Kabupaten Gunungkidul IV-40 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
s.Optimalisasi Panca Usaha Tani Kabupaten Gunungkidul
t.Pemberdayaan pembuatan lumbung pangan Setiap Kalurahan
u.Pembangunan kandang kelompok Kapanewon Ponjong, Semanu, Semin, Nglipar, Ngawen, Patuk, Playen, Wonosari, Karangmojo dan Gedangsari
v.Pembinaan peternak Kabupaten Gunungkidul
w.Pembangunan Perusahaan Daerah Pembibitan dan Penggemukan Ternak Karangmojo
x.Optimalisasi Pelayanan Pos Ternak Setiap Kapanewon
y.Optimalisasi panca usaha tani Kabupaten Gunungkidul aa. Optimalisasi pengembangan kawasan peternakan - Kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong Kapanewon Ponjong, Semanu, Semin, Nglipar, Ngawen, Patuk, Playen, Wonosari, Karangmojo dan Gedangsari - Kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing seluruh Kapanewon - Kawasan pengembangan kambing bligon Kapanewon Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang dan Purwosari. - Kawasan pengembangan ternak unggas Kapanewon Ponjong, Karangmojo, Ngawen, Nlipar, Semanu, Wonosari, Patuk dan Playen. bb. Penetapan kawasan perkebunan komoditas kakao Kapanewon Patuk, Gedangsari, Ponjong, Semin dan Karangmojo cc. Penetapan kawasan perkebunan Kapanewon Ngawen, Semin, IV-41 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 komoditas mete Karangmojo dan Semanu dd. Pengembangan budi daya komoditas unggulan tanaman perkebunan Kapanewon Ngawen, Semin ,Karangmojo dan Semanu ee. Sosialisasi dan pemberdayaan petani Kapanewon Ngawen, Semin ,Karangmojo dan Semanu ff. Penelitian dan pemuliaan tanaman perkebunan. Kabupaten Gunungkidul 2.4 Kawasan peruntukan perikanan
a.Penetapan dan pengembangan - kawasan budi daya air tawar Kapanewon Ponjong, Karangmojo, Playen, Wonosari, Patuk dan Gedangsari; - kawasan budi daya perikanan laut Pantai Sepanjang Kapanewon Tanjungsari - kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir Kapanewon Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus dan Girisubo; - kawasan minapolitan Kalurahan Plembutan, Bleberan, Banyusoco, Getas, dan Ngawu di Kapanewon Playen Kalurahan Ponjong, Genjahan dan Sidorejo di Kapanewon Ponjong Kalurahan Songbanyu dan Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo
b.Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Pantai Sadeng (Girisubo), Pantai Gesing (Panggang)
c.Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pantai Sadeng (Girisubo), Pantai Gesing (Panggang)
d.Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pantai Gesing (Panggang) IV-42 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
d.Pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pantai Baron (Tanjungsari), Pantai Sundak (Tepus) Pantai Siung (Tepus), Pantai Ngrenehan (Saptosari), Pantai Wediombo (Girisubo), Pantai Ngandong (Tanjungsari); Pantai Drini (Tanjungsari) 2.5 Kawasan peruntukan pertambangan;
a.Penetapan dan pengukuhan batas kawasan peruntukan pertambangan - KPP Kapanewon Purwosari dengan jenis usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kapanewon Purwosari - KPP Kapanewon Panggang dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Panggang - KPP Kapanewon Saptosari dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Saptosari - KPP Kapanewon Tepus dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Tepus - KPP Kapanewon Semanu dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Semanu - KPP Kapanewon Ponjong dengan jenis usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Ponjong - KPP Kapanewon Karangmojo dengan jenis usaha pertambangan mineral logam, mineral Kapanewon Karangmojo IV-43 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 bukan logam dan batuan - KPP Kapanewon Gedangsari dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Gedangsari - KPP Kapanewon Patuk dengan jenis usaha pertambangan batuan Kapanewon Patuk - KPP Kapanewon Ngawen dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Ngawen - KPP Kapanewon Semin dengan jenis usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Semin - KPP Kapanewon Wonosari dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Wonosari - KPP Kapanewon Playen dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Playen - KPP Kapanewon Nglipar dengan jenis usaha pertambangan batuan Kapanewon Nglipar - KPP Kapanewon Rongkop dengan jenis usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Kapanewon Rongkop
d.Sosialisasi pertambangan ramah lingkungan Kabupaten Gunungkidul
e.Rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang Kabupaten Gunungkidul
f.Optimalisasi kegiatan reklamasi pasca Kabupaten Gunungkidul IV-44 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 tambang
g.Pengendalian pertambangan ilegal Kabupaten Gunungkidul
h.Pelaksanaan SIDAK kegiatan pertambangan Kabupaten Gunungkidul
i.Pengembangan jalur pertambangan Kabupaten Gunungkidul 2.6 Kawasan peruntukan industri
a.Penetapan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil Tersebar di seluruh Kapanewon
b.Penetapan dan pengembangan kawasan peruntukan industri menengah besar - Kawasan peruntukan industri Mijahan Kapanewon Semanu - Kawasan peruntukan industri Candirejo Kapanewon Semin
c.Penyusunan rmasterplan dan business plan kawasan peruntukan industri Kapanewon Semanu, Karangmojo, Wonosari, Ngawen dan Semin
d.Sosialisasi dan pemberdayaan kegiatan industri unggulan Kabupaten Gunungkidul
e.Pembangunan pasar seni dan kerajinan Logandeng, Kapanewon Playen
f.Pembangunan pasar produk olahan Kapanewon Wonosari
g.Pengendalian dan penyusunan insentif pengembangan industri di dalam kawasan peruntukan industri Kawasan Peruntukan Industri 2.7 Kawasan peruntukan pariwisata;
a.Penetapan dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata - Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawaasn Peruntukan Pariwisata I (KPP I) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai Pantai Parangendog, Pantai Watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Gesing, Pantai Ngunggah, IV-45 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 dengan pendukung Wisata budaya Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, Pantai Ngrenehan, Pantai Torohudan, Goa Langse, Goa Cerme, Pesanggrahan Gembirowati, Wonongobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Sendang Beji, Cupu Panjolo, Hutan Wisata Turunan - Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata II (KPP II) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal, Baron Agro Forestry Technopark, Goa Maria Tritis - Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata III (KPP III) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan meliputi Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Sadeng, Pantai Pulau Kalong, Bengawan Solo Purba, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjasoemantri, Goa Senen, Gunung Batur - Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata IV (KPP IV) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran, Kebun Buah Durian dan Kakao (Patuk), Pasar buah (Patuk), Gunung Butak, Taman Hutan Raya Bunder, IV-46 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 pendidikan, konservasi dan petualangan Telaga Kemuning, Hutan Wanagama, Lokasi Out Bond Jelok, Air Terjun Sri Getuk, Air Terjun Banyunibo, Goa Ngrancang Kencana, Kerajinan Batik Kayu Bobung - Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata V (KPP V) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan Goa Pari, Goa Ngingrong, Kali Suci, Goa Gelatik, Goa Buri Omah, Goa Grubug, Goa Jomblang, Goa Bribin, Goa Seropan (Gombang- Ngeposari), Goa Braholo, Goa Nglengket, Goa Jlamprong, Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur, Telaga Jonge, Telaga Mliwis Putih, Goa Song Gilap, Goa Paesan, Goa Gremeng, Goa Cokro, Goa Pindul, Goa Sriti, Goa Si Oyot, Gunung Kendil, Wayang Beber, Situs Megalitikum Sokoliman, Upacara Adat Cing-cing Goling, Kerajinan Batu Alam, Susur Sungai Oyo, Makam Ki Ageng Giring, Taman Kota Wonosari, Suaka Marga Satwa - Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata VI (KPP VI) dengan tema Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Candi Risan, Gunung Gede, Air Terjun Jurug, Kebun Buah Mangga Malam (Gedangsari dan Ngawen) Upacara Sadranan, Kesenian Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan, IV-47 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Reog, Kerajinan Akar Wangi, Kerajinan Lampu Hias,
b.Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Prioritas Kawasan Peruntukan Pariwisata I berada di Kalurahan Girijati dan Giricahyo di Kapanewon Purwosari, Kalurahan Girikarto di Kapanewon Panggang, dan Kalurahan Krambilsawit dan Kanigoro di Kapanewon Saptosari Kawasan Peruntukan Pariwisata II berada di Kalurahan Kemadang, Banjarejo, Ngestirejo di Kapanewon Tanjungsari dan Kalurahan Sidoharjo dan Kalurahan Tepus di Kapanewon Tepus Kawasan Peruntukan Pariwisata III berada di Kalurahan Purwodadi di Kapanewon Tepus dan Kalurahan Balong dan Kalurahan Jepitu di Kapanewon Girisubo Kawasan Peruntukan Pariwisata IV berada di Kalurahan Nglanggeran, Putat dan Ngoro-oro di Kapanewon Patuk dan Kalurahan Bleberan di Kapanewon Playen dan Kalurahan Ngalang di Kapanewon Gedangsari Kawasan Peruntukan Pariwisata V berada di Kalurahan Bejiharjo, Ngawis dan Gedangrejo di Kapanewon IV-48 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Karangmojo, Kalurahan Mulo dan Kalurahan Bejiharjo di Kapanewon Wonosari dan Kalurahan Pacarejo dan Kalurahan Semanu di Kapanewon Semanu Kawasan Peruntukan Pariwisata VI berada di Kalurahan Tegalrejo di Kapanewon Gedangsari, Kalurahan Pilangrejo dan Kalurahan Natah di Kapanewon Nglipar, Kalurahan Tancep, Jurangjero, Kampung, dan Beji di Kapanewon Ngawen
c.Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Gunungkidul
d.Penyusunan Rencana Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul
e.Pengembangan aksesibilitas jalur wisata Kabupaten Gunungkidul
f.Pembangunan simpul promosi dan informasi pariwisata Kapanewon Patuk dan Wonosari
g.Pemberdayaan POKDARWIS Obyek-obyek wisata
h.Peningkatan kualitas lingkungan kawasan wisata Obyek-obyek wisata 2.8 Kawasan peruntukan permukiman
a.Studi perhitungan backlog rumah Kabupaten Gunungkidul
b.Penyusunan masterplan pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Gunungkidul
c.Pengembangan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) Kabupaten Gunungkidul
d.Penanganan kampung kumuh perkotaan Kabupaten Gunungkidul IV-49 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 dan perdesaan
e.Pemberdayaan masyarakat penanganan lingkungan kumuh Kabupaten Gunungkidul
f.Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman Kabupaten Gunungkidul
g.Penyusunan regulasi bangunan gedung Kabupaten Gunungkidul
h.Konservasi bangunan cagar budaya Kabupaten Gunungkidul i Pengendalian pembangunan perumahan baru Kabupaten Gunungkidul j Pengembangan Ruang Fungsi Pelaynan pada Permukiman Perkotaan Kabupaten Gunungkidul k Pengembangan Industri dan Akomodasi Pariwisata Kabupaten Gunungkidul 2.9 Kawasan peruntukan lainnya
a.Kawasan peruntukan pendidikan tinggi; - Penetapan dan pengembangan kawasan pendidikan tinggi Kapanewon Wonosari - Penyusunan masterplan pengembangan kawasan pendidikan tinggi Kabupaten Gunungkidul - Penyusunan masterplan kawasan pendidikan tinggi Kapanewon Wonosari - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi Kapanewon Wonosari
b.kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan - Penetapan dan pengembangan kawasan pesisir Kalurahan Girijati, Giricahyo dan Giripurwo di Kapanewon Purwosari; IV-50 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kalurahan Giriwungu dan Girikarto di Kapanewon Panggang; Kalurahan Krambilsawit, Kanigoro dan Planjan di Kapanewon Saptosari; Kalurahan Kemadang dan Banjarejo, di Kapanewon Tanjungsari; Kalurahan Sidoharjo, Tepus dan Purwodadi, di Kapanewon Tepus; Kalurahan Balong, Jepitu, Tileng, Pucung dan Songbanyu, di Kapanewon Girisubo. - Penetapan dan pengembangan kawasan pulau-pulau kecil 1). Pulau Gunungsemar (Kalurahan Giricahyo Kapanewon Purwosari); 2). Pulau Payung/Nggugah (Kalurahan Giriwungu Kapanewon Panggang); 3). Pulau Ngrawe dan Pulau Jumpino (Kalurahan Kemadang Kapanewon Tanjungsari); 4). Pulau Drini (Kalurahan Banjarejo Kapanewon Tanjungsari); 5). Pulau Watupayung (Kalurahan Ngestirejo Kapanewon Tanjungsari); 6). Pulau Watukubengan dan Pulau Watulawang (Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus); 7). Pulau Timang, Pulau Ngondo, Pulau Watupayung, Pulau Watupanjang, Pulau Watulambor, IV-51 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pulau Watunganten, Pulau Watubebek (Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus); 8). Pulau Watutogog, Pulau Watumanukan, Pulau Watusemar, Pulau Watulumbung, Pulau Karangmomang (Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo); 9). Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, Pulau Glati/Pulau Kalong (Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo); 10). Pulau Tahu, Pulau Amben (Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo); 11). Pulau Gununggandul (Kalurahan Pucung Kapanewon Girisubo); dan 12). Pulau Godeg, Pulau Watucetingan/Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh (Kalurahan Songbanyu Kapanewon Girisubo). - Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul - Rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Gunungkidul - Sosialisasi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Gunungkidul IV-52 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
c.Kawasan Pertahanan dan Kemanan - Pengendalian kegiatan budidaya disekitar Kawasan Lapangan Terbang Gading Kapanewon Playen - Pengendalian kegiatan budidaya disekitar Kawasan Fasilitas Latihan Tempur (PUSLATPUR) Kapanewon Paliyan C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS 1.1 Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi
a.Penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi - Kawasan strategis cepat tumbuh Kawasan Perkotaan Wonosari Kalurahan Wonosari, Kepek, Siraman, Piyaman, Balharjo, Karangrejek, Selang, dan Karangtengah di Kapanewon Wonosari, Kalurahan Logandeng di Kapanewon Playen dan Kalurahan Bejiharjo di Kapanewon Karangmojo - Kawasan Strategis Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Gunungkidul Bagian Utara Kapanewon Gedangsari, Nglipar, Ngawen - Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Kapanewon Panggang, Kapanewon Saptosari, dan Kapanewon Purwosari
b.Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan ekonomi Kabupaten Gunungkidul IV-53 No. Arah Pemanfaatan Ruang/ Indikasi Program Lokasi Periodisasi PJM 3 PJM 4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1.2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan teknologi tinggi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan pendayagunaan teknologi tinggi Kawasan Baron Techno Park, Parangracuk, Saptosari 1.3 Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
a.Penetapan dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup - Kawasan Strategis Geosite di bagian utara Kapanewon Patuk, Gedangsari, Playen dan Panggang - Kawasan Strategis Geosite di bagian selatan Kapanewon Tepus, Girisubo dan Tanjungsari - Kawasan Strategis Geosite di bagian tengah Kapanewon Semanu, Karangmojo, Ponjong, Wonosari
b.Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kabupaten Gunungkidul IV-54 4.2. TELAAH RPJPD Titik berat pembangunan lima tahun keempat (2021-2025) RPJPD Kabupaten Gunungkidul adalah pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera berupa peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh wilayah: Sasaran Pokok Daerah dari misi pertama pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:
a.Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, serta masyarakat sipil dan masyarakat politik yang mandiri;
b.Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional, yang mampu mendukung tugas- tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
c.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi publik; dan
d.Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi pertama ini adalah sebagai berikut:
a.Indeks Reformasi Birokrasi Daerah,
b.Indeks Demokrasi Indonesia DIY,
c.Opini Pemeriksa terhadap pengelolaan keuangan daerah,
d.Tingkat Maturitas SPIP,
e.Capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Gunungkidul.
f.Persentase temuan yang telah ditindaklanjuti,
g.Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat
h.Nilai kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIPDA)
i.Indeks Kepuasan Masyarakat. Sasaran Pokok Misi Kedua: Pemantapan Sistem dan Kelembagaan serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia adalah sebagai berikut:
a.Terwujudnya karakter masyarakat yang maju, mandiri, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bijaksana, kerja keras, gotong royong, dan mandiri;
b.Kualitas sumberdaya manusia yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang;
c.Ketersediaan berbagai jenis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dengan akses dan kualitas yang memadai baik dibidang perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya, pelayanan pendidikan, dan kesehatan. Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi kedua ini adalah sebagai berikut:
a.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen-komponen penyusunnya, yaitu: Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH); Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); serta PNB Perkapita
b.Indeks Pembangunan Gender (IPG), IV-55 Sasaran Pokok Misi Ketiga: Pemantapan Sistem dan Kelembagaan Perekonomian adalah sebagai berikut:
a.Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, usaha mikro, kecil, menengah, dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara ekonomis dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu menjadi penggerak perekonomian;
b.Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang signifikan, dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penurunan jumlah penduduk miskin;
c.Tersedianya pasokan kebutuhan air bersih yang merata dan cukup di semua wilayah kabupaten; dan
d.Tingkat pembangunan daerah merata ke seluruh wilayah, berupa terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi ketiga ini adalah sebagai berikut:
a.Rerata pertumbuhan produktivitas sektoral;
b.Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara;
c.Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara;
d.Indeks Pelestarian Budaya;
e.Angka Pertumbuhan Ekonomi;
f.Nilai Koefisien Gini (Tingkat Pemerataan Pendapatan);
g.Jumlah penduduk miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) serta Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
h.Tingkat pengangguran;
i.Stabilitas Tingkat Inflasi Daerah;
j.Jumlah Kalurahan Rawan Pangan;
k.Pendapatan Perkapita Penduduk;
l.Indeks Ketimpangan Regional Daerah;
m.Indeks Desa Membangun Sasaran Pokok Misi Keempat: Pemantapan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:
a.Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
b.Meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi keempat ini adalah sebagai berikut:
a.Nilai kapasitas fiskal daerah;
b.Nilai kemandirian keuangan daerah. Sasaran Pokok Misi Kelima: Pemantapan Prasarana Sarana Dasar yang Memadai Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut: Terwujudnya jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, ketenagalistrikan, pos, telepon, dan telematika menuju smart city. Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi kelima ini adalah sebagai berikut:
a.Indeks infrastruktur daerah;
b.Cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
c.Telematika menuju smart city: Cakupan wilayah yang terakses dengan internet. IV-56 Sasaran Pokok Misi Keenam: Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:
a.Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi lingkungan;
b.Terwujudnya konservasi sumberdaya hayati dan non hayati yang mampu menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan fungsi sumber air;
c.Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
d.Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal dasar pembangunan daerah; dan
e.Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Variabel yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian sasaran pokok daerah dari misi keenam ini adalah sebagai berikut:
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
b.Indeks Konservasi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati;
c.Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah;
d.Persentase Kalurahan Tangguh Bencana. 4.3. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL (RPJMN) PeraturanPresiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:
1. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta
9. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
10. 1.Pembangunan Sumber Daya Manusia Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. IV-57
11. 2.Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
12. 3.Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
13. 4.Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
14. 5.Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:
15. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
a.Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b.Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
1. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
a.Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b.Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
c.Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
d.Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata;
e.Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
1. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
a.Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b.Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c.Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d.Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e.Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f.Pengentasan kemiskinan; dan
g.Peningkatan produktivitas dan daya saing
1. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
a.Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
b.Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; IV-58
c.Moderasi beragama; dan
d.Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
1. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional melalui:
a.Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
b.Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
c.Pembangunan infrastruktur perkotaan;
d.Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
e.Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
1. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:
a.Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
b.Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
c.Pembangunan rendah karbon; serta
1. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui:
a.Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b.Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
c.Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
d.Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
e.Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
f.Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan Target pembangunan yang tertuang dalam RPJMN pada tahun 2024 untuk wilayah D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:
1. 1.Laju pertumbuhan ekonomi 6,90%;
2. 2.Tingkat kemiskinan 7,25%;
3. 3.Tingkat pengangguran terbuka 1,90%; serta
4. 4.Kebutuhan investasi Rp68,01 triliun Penilaian kinerja pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dan 5 (lima) arahan Presiden merupakan fokus dari pelaksanaan evaluasi dan pengendalian dalam 5 (lima) tahun ke depan. 4.4. TELAAH RPJPD DIY 2005-2025 Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD DIY Tahun 2005-2005, bahwa Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2021 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan visi tersebut di tempuh melalui empat misi pembangunan daerah dengan Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal; Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan; Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; Mewujudkan sosiokultural dan IV-59 sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Selaras dengan penekanan pada lima tahun keempat (2020-2025) adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi, yang diuraikan pada masing-masing misi. 4.5. TELAAH RPJMD DIY 2017-2022 Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang RPJMD DIY 2017-2022 merupakan tahapan ketiga dari RPJPD 2005-2025. Pembangunan RPJMD DIY 2017- 2022 dengan visi pembangunan DIY adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, adapun misi sebagai berikut: Misi I: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Strategi yang diterapkan untuk mencapi Misi I adalah:
5. 1.Meningkatkan kualitas manajemen dan layanan pendidikan di DIY inklusif dan berkeadilan
6. 2.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
7. 3.Internalisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada ketahanan masyarakat dan berkelanjutan lingkungan
8. 4.Menumbuhkan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan
9. 5.Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin
10. 6.Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat
11. 7.Memperluas kesempatan kerja, perlindungan pekerja, dan proposi angkatan kerja dan lulusan pendidikan tinggi
12. 8.Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan gender
13. 9.Mengendalikan pertumbuhan penduduk
14. 10.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
15. 11.Pengembangan keterlindungan warga, keamanan, dan ketertiban umum
16. 12.Meningkatkan pemliharaan dan pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan
17. 13.Mengoptimalkan kinerja sektor dominan dengan fokus ekonomi berkelanjutan khususnya pada kawasan yang belum maju, maju tertekan, dan potensi tumbuh
18. 14.Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan
19. 15.Pengurangan resiko bencana
20. 16.Mencari alternatif pembiayaan non pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha/swasta
21. 17.Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru
22. 18.Meningkatkan aksebilitas antar wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Misi II: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis Strategi pencapaian Misi II meliputi:
23. 1.Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparasi, akuntabel, dan partisipatif
24. 2.Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah
25. 3.Meningkatkan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan public
26. 4.Mewujudkan sinergitas kelembagaan pemerintah provinsi/kabupaten kota s/d desa/kalurahan IV-60
27. 5.Penguatan keistimewaan dalam Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kapanewon, Desa/Kalurahan
28. 6.Peningkatan Kepastian hukum dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, Kalurahan
29. 7.Pengembangan struktur dan pola ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Dalam mencapai pembangunan secara terukur dalam RPJMD DIY 2017-2022 juga diatur tujuan sasaran dan indikator sasaran dengan target pembangunan seperti tabel sebagai berikut: Tabel 4. 2 Misi/Tujuan/Sasaran RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dan Target Tahun 2022 No Misi/Tujuan/Sasaran Indikator Target Tahun 2022 Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban Tujuan 1: 1.1 Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal- ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta 1.1.1. Meningkatkan derajat kualitas SDM 1.1.2. Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat 1.1.3. Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan 1.1.4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan 1.1.5. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah Angka IGI IPM IDG Indeks Gini Persentase angka kemiskinan Persentase peningkatan jumlah buda benda dan tak benda yang diapresisi Pertumbuhan ekonomi IKLH Keseuaian pemanfaatan ruang Capaian penataan ruang strategis keistimewaan Indeks Williamson 6,2 81,68 70,32 0,3635 7 12,04 5,34 66,15 82,5 54,44 0,4489 Misi 2: Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis IV-61 No Misi/Tujuan/Sasaran Indikator Target Tahun 2022 Tujuan 2: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 2.1.1 Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan 2.1.2 Meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan 2.1.3 Meningkatnya fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten an tanah Kalurahan Indeks reformasi birokrasi Opini BPK Nilai AKIP Persentase capaian program urusan keistimewaan Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah Kalurahan yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 76 (A) WTP A 86,96 21,877 Sumber: RPJMD DIY Tahun 2017-2022 Proyek infrastruktur yang direncanakan oleh Pemerintah DIY sampai dengan tahun 2022 yang berlokasi di Kabupaten Gunungkidul adalah:
30. 1.Pembangunan jalan dan jembatan: JJLS, Pembangunan Jalan/Jembatan Prambanan-Gading
31. 2.SPAM Regional 4.6. TELAAH RPJMD DAERAH LAIN Daerah perbatasan dalam perencanaan pembangunan antar daerah perlu penyelarasan agar saling mengisi bagi wilayah maupun masyarakat perbatasan, jangan sampai wilayah-wilayah perbatasan menjadi terisolir tidak mengenyam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berikut telaah RPJMD beberapa kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul: IV-62 Tabel 4. 3 RPJMD Daerah Lain No Dimensi Daerah Lain Tahun RPJMD Misi Sasaran Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul 1 Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
32. 1.Pada pelayanan publik bahwa masyarakat ada beberapa warga masyarakat yang bersingungan langsung dengan pelayanan publik di daerah perbatasan dan sebaliknya
33. 2.Kerjasama antar daerah yang telah dilakukan adalah Kerjasama antar daerah disekitar Kabupaten Gunungkidul yang terwadahi dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) : PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 2. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Tahun 2021-2026 3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 1.Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 2.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 3.Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4.Meningkatnya kualitas inftrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik 5.Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan Kabupaten Bantul, Provinsi DIY Tahun 2021-2026 1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN IV-63 No Dimensi Daerah Lain Tahun RPJMD Misi Sasaran Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima 2 Kualitas SDM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 1. Menjadikan rakyat Wonogiri yang lebih pintar, lebih sehat dan lebih berbudaya 1.Meningkatnya Kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan
34. 1.Pelayanan pendidikan, kesehatan kedua wilayah saling memanfaatkan kedua layanan tersebut terutama warga masyarakat sehingga kerjasama kedua wialayah saling meningkatkan pada bidang pendidikan dan kesehatan
35. 2.Kultur budaya yang tidak berbeda jauh, akan saling memperkuat usaha dalam melestarikan budaya lokal yang dapat mendukung pariwisata di Gunungkidul
36. 3.Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Klaten yang mempunyai banyak industri berskala menengah ke atas, terutama di daerah perbatasan Gunungkidul, memberikan peluang kerja bagi penduduk daerah perbatasan 2.Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel Dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima 3.Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 1.Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 2.Meningkatnya kualitas pendidikan 3.Meningkatnya pengendalian penduduk 4.Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda 5.Meningkatnya kearifan budaya lokal 6.Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender 1.Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing 2.Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat IV-64 No Dimensi Daerah Lain Tahun RPJMD Misi Sasaran Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul 3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 4.Meningkatnya keberdayaan perempuan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Tahun 2021-2026 4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau 1.Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 2.Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3.Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat 4.Meningkatnya kualitas pemuda
37. 5.Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan 1.Meningkatnya produktivitas pertanian 2.Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan 3.Meningkatnya daya saing sektor pariwisata 4.Meningkatnya nilai investasi 5.Menurunya kemiskinan 6.Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi 7.Meningkatnya kesempatan kerja 8.Meningkatnya kapasitas SDM dan ruang ekonomi kreatif 9.Meningkatnya perlindungan terhadap inovasi daerah Kabupaten Bantul, Provinsi DIY Tahun 2021-2026 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul,
38. 1.Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang IV-65 No Dimensi Daerah Lain Tahun RPJMD Misi Sasaran Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul Berkarakter Dan Berbudaya Istimewa tinggi
39. 2.Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
40. 3.Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah 3 Perekonomian Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun 2021-2033 3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi 1.Meningkatkan pertumbuhan produktifitas
41. 1.Pertumbuhan ekonomi terutama UMKM di Gunungkidul banyak di support bahan baku terutama dari Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Wonogiri, dan sebaliknya produktifitas ekonomi dari Sukoharjo saling diterima oleh masyarakat Gunungkidul sehingga diperlukan kerjasama keduanya di bidang UMKM dan perdagangan
42. 2.Adanya sektor unggulan di masing-masing daerah, akan bisa saling bekerjasama dalam peningkatan pemasaran produk
43. 3.Meningkatnya investasi di daerah perbatsan akan memberi peluang kerja untuk warga Gunungkidul di daerah perbatasan. Perluasan wilayah bagi investor sangat dimungkinkan karena daerah perbatsan dengan Klaten merupakan daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Industri di Gunungkidul
44. 4.Di sisi Barat Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman, memberikan kemudahan akses bagi wisatawan yang akan ke wilayah Gunungkidul. Perkembangan industri di wilayah tersebut memberikan manfaat dalam membuka lapangan kerja untuk penduduk Gunungkidul. Selain itu, Sleman juga menjadi pasar dari produk UMKM Gunungkidul. 2.Meningkatkan kemandirian desa Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Tahun 2021-2028 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan 1.Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi 2.Meningkatnya investasi daerah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 2.Meningkatnya pendapatan masyarakat 3.Menurunnya pengangguran Kabupaten Bantul, Provinsi DIY Tahun 2021-2026 Pendayagunaan Potensi Lokal Dengan Penerapan Teknologi Dan Penyerapan Investasi Berorientasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Terwujudnya pemerataan pendapatan 4 Infrastruktur Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2021-2026 4. Memperkuat 1.Meningkatnya kualitas 1. Gunungkidul sebagai tempat destinasi IV-66 No Dimensi Daerah Lain Tahun RPJMD Misi Sasaran Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul Jawa Tengah pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan infrastruktur baru yang banyak diminati masyarakat dari daerah sisi timur Gunungkidul yang melewati Sukoharjo, membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk bisa mendapatkan manfaat dari pariwisata di Gunungkidul.
45. 2.Wisatawan yang akan ke Gunungkidul melewati Klaten, membutuhkan infrastruktur yang memadai, sehingga akan meningkatkan daya saing wisata Gunungkidul. 2.Meningkatnya kualitas lingkungan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah 1.Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah 2.Meningkatnya capaian universal acces (100-0-100) 3.Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang 4.Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Tahun 2021-2033 4. Membangun pemenuhan sarana dan prasarana dasar di Wonogiri yang berkualitas dan berwawasan lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah 1.Meningkatnya akses wilayah yang berkualitas 2.Meningkatnya akses air baku 3.Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup 4.Terwujudanya ketahanan wilayah menghadapi bencana Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Tahun 2021-2026 1. Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas
46. 1.Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai
47. 2.Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik IV-67 No Dimensi Daerah Lain Tahun RPJMD Misi Sasaran Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul
48. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
49. 4.Meningkatnya kualitas kinerja lalu lintas dan angkutan jalan
50. 5.Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat
51. 6.Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bantul, Provinsi DIY Tahun 2021-2026 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dan Pengelolaan Risiko Bencana
52. 1.Terpenuhinya sarana prasarana publik
53. 2.Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas
54. 3.Menurunnya risiko bencana 5 Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan 1.Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat
55. 1.warga masyarakat wilayah masing- masing saling menghargai sehingga terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kedua belah pihak
56. 2.Dengan bekerjsama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di darah perbatasan, akan mencegah konflik perbatasan yang mungkin terjadi. 2.Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian Terwujudnya ketenterangan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Tahun 2021-2026 2. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana 1.Terwujudnya ketahanan keluarga 2.Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat 3.Terwujudnya masyarakat tangguh bencana IV-68 No Dimensi Daerah Lain Tahun RPJMD Misi Sasaran Keterkaitan dengan RPJMD Gunungkidul
57. 6.Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong 1.Meningkatnya pelestarian warisan budaya 2.Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak 3.Meniadakan konflik sosial Kabupaten Bantul, Provinsi DIY Tahun 2021-2026 Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, dan Difabel
58. 1.Meningkatnya perlindungan bagi masyarakat
59. 2.Meningkatnya kesejahteraan social kelompok rentan 6 Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Tahun 2021-2026 6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan Dengan ditetapkannya Gunungkidul, Pacitan, Wonogiri, Klaten, sebagai Kawasan Karst oleh UNESCO, maka pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan ini membutuhkan kerjasama dua belah pihak. Museum Karst yang ada di Gunungkidul sebagai salah satu Ikon bahwa Gunungkidul sebagai Kawasan Karst yang dilindungi, membutuhkan dukungan daerah di sekitarnya dalam upaya pelestarian 2.Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) 3.Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman, Provinsi DIY RPJMD Kabupaten Bantul, Provinsi DIY RPJMD Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah RPJMD Kabupaten Klaten, Jawa Tengah RPJMD Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah IV-69 4.7. TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dalam suatu wilayah. Pengaturan tentang lingkungan hidup telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang selanjutnya juga diatur secara lebih detail dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan berkelanjutan secara terinci dijabarkan dalam indikator- indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Kajian pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode ilmiah diperlukan untuk mengetahui kondisi capaian TPB pada suatu daerah yang menjadi dasar penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan untuk menyusun target dan kebijakan pembangunan selanjutnya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa proses analisis kajian lingkungan hidup harus memastikan bahwa pembangunan daerah telah memperhatikan kondisi lingkungan hidup untuk mewujudkan keselarasan antara pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan penggunannya. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang perlunya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dalam aspek lingkungan hidup dapat diwujudkan. KLHS RPJMD juga memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar pemikiran dengan melakukan pengkajian capaian pelaksanaan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul ada 23 isu sebagai dasar tindak lanjut penyusunan RPJMD tahun 2021-2026, dan ada 43 indikator TPB yang belum ada data ini juga menjadi salah satu prioritas untuk dilaksanakan dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Gunungkidul. Enam muatan KLHS RPJMD yang perlu diperhatikan dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul masih memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang cukup secara kewilayahan. Hal ini ditunjukkan dengan luasnya peta jasa ekosistem penyedia pangan pada kelas sedang ada 45%, sedangkan kelas tinggi dan sangat tinggi sebesar 34%. Daya dukung pangan yang dihitung dengan memperhatikan sisi demand dan supply menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul mengalami Surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk. Daya Dukung Lahan Pertanian Padi menunjukkan hasil Kabupaten Gunungkidul mampu swasembada pangan. 2) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Gunungkidul memiliki Sumber Daya Alam yang cukup dan berupa hasil pertanian dan pertambangan. Agar risiko kerawanan sosial dan bencana lingkungan diminimalisir, perlu memperhatikan pemanfaatannya untuk menjaga ketersediaannya. Untuk pertambangan, terdapat potensi namun tidak boleh dimabfaatkan karena dapat IV-70 meningktkan risiko bencana akibat longsor, banjir dan kekeringan. Untuk pertanian, mengingat luasan KBAK Gunungsewu yang mendominasi wilayah Kabupaten Gunungkidul, maka pengembangan pertanian dilakukan dengan intensifikasi pertanian. Pemanfaatan sumber daya pertanian menjadi penyedia bahan baku kegiatan industri dan penyedia pangan dalam kegiatan permukiman di Kabupaten Gunungkidul. 3) Perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup; Kabupaten Gunungkidul apakah dampak risiko yang cukup besar dan cukup rutin terjadi sehingga dapat menyebabkan kerawanan yang tentunya dapat diadaptasikan dalam perikehidupan pembangunan. Dampak dan resiko lingkungan hidup yang dapat terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan di dalam RPJMD antara lain sebagai berikut:
a.Alih fungsi lahan, perubahan bentang alam dan lahan.
b.Komponen abiotik terancam, tercemar, terdegradasi.
c.Meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang mempengaruhi iklim mikro hingga menyebabkan pengaruh terhadap kesehatan dan kejadian bencana banjir dan kekeringan, dan anacaman terhadap bio diversity
d.Meningkatnya ancaman banjir dan kekeringan. 4) Kinerja layanan atau Jasa Ekosistem Kabupaten Gunungkidul memiliki jasa ekosistem yang cukup banyak dan cukup berdampak secara regional. 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan peruntukan permukiman, dominan berada pada kawasan dengan kelas pengaturan iklim JER1 sangat rendah (73,66%) dengan demikian pengaruhnya tidak signifkan terhadap tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi penting karena sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah rawan bencana dan berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2019, Kabupaten Gunungkidul memiliki Kelas Risiko Tinggi. Indeks risiko bencana merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul adalah 158 (Kelas risiko tinggi) dengan risiko bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami. 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan sumber data P3EJ tahun 2015 yang ditunjukkan dalam peta Jasa Ekosistem Penyedia Keanekaragaman Hayati Kabupaten Gunungkidul, kategori ‘sedang’ berdasarkan hasil analisis yang dilakukan memiliki luas yang paling dominan 40% (59.221,53 ha) dari keseluruhan wilayah kabupaten. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi sebagai wilayah penyedia keanekaragaman hayati yang cukup baik. Sedangkan wilayah yang berkategori sangat tinggi sebagai penyedia keanekaragaman hayati memiliki persebaran yang sangat kecil yaitu hanya sekitar 0,05% dari keseluruhan wilayah atau 71,44 hektar. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk semua kegiatan pembangunan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup karena gangguan-gangguan terhadap komponen-komponen ekosistem akibat pembangunan yang kurang berhati-hati dapat menimbulkan perubahan pada tatanan ekosistemnya. Sehingga dapat mengancam kelimpahan dan keanekaragaman biodiversity keanekaragaman hayati dan mengakomodasi keberadaan habitat alami tersebut dalam pembangunan 4.8. TELAAH DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI EKONOMI SOSIAL Satu tahun berlalu COVID-19 sesuai pernyataan organisasi kesehatan dunia (World Health Organization) bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai pendemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan menunjukan peningkatan dari IV-71 waktu ke waktu dan tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian material yang semakin besar. Hal ini berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berimplikasi dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, regional, maupun daerah dan memerlukan pembiayaan dan belanja yang terus meningkat untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat secara nasional, regional, maupun daerah. Refocusing anggaran untuk penangganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 sebesar Rp57.319.501.244,00 digunakan pada prioritas sesuai instruksi Kementrian Keuangan dalam penanganan COVID-19 bidang kesehatan, sosial dan ekonomi dampak adanya pandemi bagi masyarakat. Prioritas-prioritas pembangunan di daerah melalu dana alokasi khusus maupun anggaran daerah banyak yang di tunda bahkan dihapus karena anggaran sudah diambil, kegiatan sosial ekonomi terpuruk sampai minus. Dengan adanya Pandemi COVID-19 di Tahun 2020 berdampak pada turunnya LPE se-DIY hingga menyentuh angka negatif sebesar 2,69. Dengan penyumbang negatif terbesar adalah Kulonprogo sebesar negatif 4,06. Meskipun LPE Gunungkidul juga terpengaruh negatif, namun demikian jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain, Gunungkidul boleh dibilang merupakan daerah dengan LPE tertinggi se-DIY. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK 2010 adalah sebesar 13.513.234,92 juta rupiah sedangkan nilai PDRB ADHB adalah sebesar 18.974.160,51 juta rupiah. Perbedaan antara PDRB ADHK dan PDRB ADHB di tahun 2020 disebabkan adanya tambahan barang dan jasa riil yang diproduksi serta kenaikan harga, dan kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan PDRB ADHK mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan menurun secara drastis di bawah nol sebesar 0,68%. COVID-19 menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan laju kontribusi terhadap pembentukan PDRB dari tahun 2019. Pertumbuhan sektoral yang masih tumbuh di tahun 2020 adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (24,53), Informasi dan Komunikasi (18,55), Jasa Pendidikan (6,33), dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (4,88). Pertumbuhan sektoral yang mengalami penurunan di bawah nol terjadi di sektor Jasa lainnya (15,31), Jasa Perusahaan (13,54), Kontruksi (13,11), Transsportasi dan Pergudangan (9,12), Penyediaan akomodasi makan dan minum (5,42), Pertambangan dan Penggalian (4,76), Industri Pengolahan (3,28), Jasa Keuangan dan Asurasi (3,70), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (2,92), Pengadaan Listrik dan Gas (2,66), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,07). Adanya pandemi COVID-19 berakibat pada lonjakan angka kemiskinan sebesar 17,07 persen atau 127.610 jiwa pada tahun 2020, akibat dari pandemi COVID-19 mengalami kenaikan 2,68, sehingga jarak antara pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinannya mengalami kenaikan. Naiknya angka kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di tahun 2020, menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak sangat besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul. 4.9. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, IV-72 berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang. 4.9.1. Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah - Amanat UU No 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 258 ayat 1 menegaskan bahwa tujuan pembangunan daerah adalah: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing Daerah. Tujuan pembangunan daerah di atas merupakan dasar identifikasi permasalahan pokok pembangunan daerah. Tujuan di atas juga akan menjadi dasar untuk menentukan tujuan dalam RPJMD yang definitif serta menjadi dasar identifikasi program dan kegiatan sesuai kondisi spesifik yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Kinerja pencapaian tujuan pembangunan daerah ditunjukkan pada tabel 4.4 di bagian bawah uraian ini. Dalam rentang waktu 2015-2019, rerata kontribusi Kabupaten Gunungkidul pada pembentukan PDRB DIY adalah 13,24%. Rerata PDRB perkapita adalah sebesar Rp.16.172.428 per tahun dan rerata pengeluaran perkapita disesuaikan adalah sebesar Rp.8.873.200 per tahun. Selain itu, rerata persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul dalam rentang waktu 2015-2019 adalah sebesar 18,69% dengan nilai rerata Indeks Gini sebesar 0,33. Indeks resiko bencana juga masih relatif besar yaitu rata-rata sebesar 148,14. Rerata nilai variabel makro daerah tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pencapaian tujuan pembangunan daerah di Kabupaten Gunungkidul. 4.9.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah di atas selaras dan didetailkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Develoment Goals (SDGs) atau agenda 2030 merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia telah mengembangkan indikator TPB menjadi 319 indikator dan 169 target. Pencapaian 319 indikator TPB dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam Undang-Undang. Pemerintah Pusat menangani 303 indikator, pemerintah provinsi sebanyak 235 indikator, pemerintah kabupaten sebanyak 220 indikator, dan pemerintah kota menangani 222 indikator. Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pembangunan berkelanjutan sejak tahun 2018, sebagai komitmen dan bagian pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 2018-2022 Pemerintah DIY. Pelaksanaan TPB diwujudkan dalam program pembangunan yang telah disusun untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan IV-73 Pembangunan Berkelanjutan. Dalam kurun waktu tersebut, telah banyak pencapaian yang diperoleh melalui program yang dilaksanakan. Dari total 220 indikator wewenang Kabupaten, terdapat 17 indikator yang tidak sesuai (7%). Dengan demikian, terdapat 203 indikator yang sesuai dan relevan dengan kondisi Kabupaten Gunungkidul. Dari jumlah 203 indikator tersebut terdapat indikator TPB yang terkait dengan pilar sosial berjumlah 95, pilar ekonomi 52, pilar lingkungan 35 dan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan berjumlah 21. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Terdapat 5 kriteria yang menjadi capaian indikator TPB, yaitu:
1. 1.Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) : 60 indikator (30%)
2. 2.Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) : 36 indikator (18%)
3. 3.Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC) : 37 indikator (18%)
4. 4.Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC) : 27 indikator (13%)
5. 5.Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD) : 43 indikator (21%) Berdasarkan kriteria capaian indikator di atas, jumlah dari masing-masing kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut. Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul, 2020 Keterangan: SST : Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional SBT: Sudah dilaksanakan tetapi BELUM mencapai target nasional TTC : Tidak ada target daerah tetapi TERCAPAI TBT : Tidak ada target daerah dan belum tercapai TAD: Tidak belum ada data Gambar 4. 2 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul 2020 Lebih rinci, pencapaian TPB di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Dari 203 indikator TPB, sebanyak IV-74 97 target indikator TPB di Kabupaten Gunungkidul berstatus tercapai. Artinya, tingkat pencapaian target TPB di Kabupaten Gunungkidul di tahun 2020 adalah sebesar 48%. Pencapaian TPB tersebut masih harus dioptimalkan untuk pengurangan kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan, penanganan stunting, daya ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup daerah di kabupaten Gunungkidul di masa yang akan datang. IV-75 Tabel 4. 4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 NO. TPB TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SST SBT TTC TBC TAD Total Indikator PILAR SOSIAL 28 21 18 6 22 95 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan 5 12 0 4 2 23 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2 2 2 0 5 11 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 10 4 11 0 9 34 4 Menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat 5 3 2 2 1 13 5 Mencapai keseteraan gender dan memperdayakan kaum perempuan 6 0 3 0 5 14 PILAR EKONOMI 14 6 8 9 15 52 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 0 0 0 0 1 1 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang insklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 3 3 3 3 7 19 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi 4 0 2 1 2 9 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara 0 1 3 2 2 8 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan 7 2 0 3 3 15 PILAR LINGKUNGAN 7 8 8 8 4 35 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 4 5 4 3 0 16 11 Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan 2 1 2 3 0 8 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 0 1 0 0 4 5 13 Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 1 0 0 1 0 2 15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan 0 1 2 1 0 4 IV-76 NO. TPB TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SST SBT TTC TBC TAD Total Indikator penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta mengehntikan kehilangan keanekaragaman hayati PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA 11 1 3 4 2 21 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh 11 1 3 4 2 21 Jumlah Indikator 60 36 37 27 43 203 SST SBT TTC TBC TAD Persentase 30% 18% 18% 13% 21% 100% Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kab. Gunungkidul, 2020 Keterangan: SST : Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional SBT: Sudah dilaksanakan tetapi BELUM mencapai target nasional TTC : Tidak ada target daerah tetapi TERCAPAI TBT : Tidak ada target daerah dan belum tercapai TAD: Tidak belum ada data IV-77 4.9.3. Rumusan Masalah Pokok Pembangunan Daerah Kondisi pencapaian TPB, capaian indikator pelaksanaan urusan, serta beberapa tujuan dan sasaran pembangunan pada periode sebelumnya yang belum optimal juga mengindikasikan masih belum optimalnya pencapaian amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 258 ayat 1 yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014 dan pencapaian target TPB tahun 2020 sebesar 47,29% harus menjadi masalah pokok yang menjadi agenda utama kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul di periode Tahun 2021-2024. Selain itu, permasalahan pembangunan daerah juga melihat kondisi capaian indikator pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta capaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode sebelumnya. Secara umum penyebab belum optimal pencapaian tujuan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014, pencapaian TPB, capaian indikator pelaksanaan urusan, serta beberapa tujuan dan sasaran pembangunan periode sebelumnya adalah:
6. 1.Belum optimalnya peningkatan kualitas pertumbuhan (growth), yaitu pertumbuhan yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan dan pengangguran, tanpa menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. 2.Masih tingginya angka kemiskinan daerah. Setiap tahun angka kemiskinan terus mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional masih relatif tinggi.
8. 3.Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah termasuk untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan TPB atau SDGs, pelaksanan urusan pemerintahan, serta pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah
9. 4.Belum optimalnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari KKN dan peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi.
10. 5.Kualitas Sumber Daya Manusia serta keberdayaan masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal. Hal ini mencakup pada aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungannya. Secara grafis, permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2 dan tabel 4.2 berikut. Pada tataran teknis, hasil identifikasi permasalahan pokok pembangunan daerah ini akan menjadi dasar perumusan indikator kinerja utama KDH/WKDH serta menjadi dasar perumusan Program Pembangunan Daerah. Dengan demikian, walaupun pelaksanaan Program Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah namun secara langsung menjadi agenda pokok bagi KDH/WKD. Selain itu, kelima hal yang menjadi penyebab masalah pokok pembangunan Kabupaten Gunungkidul itu juga selaras dengan Sasaran Pokok Daerah yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Periode Tahun 2005 – 2025. IV-78 Gambar 4. 3 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 Tabel di bawah menunjukkan pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul 2021-2024. Permasalahan pokok yang harus menjadi agenda kebijakan pembangunan adalah belum optimalnya pencapaian TPB dan tujuan pembangunan daerah. Sebagaiana telah diuraikan di bagian sebelumnya masalah yang menjadi penyebabnya adalah:
11. 1.Belum optimalnya peningkatan kualitas pertumbuhan (growth)
12. 2.Tingginya angka kemiskinan
13. 3.Belum optimalnya Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan
14. 4.Belum optimalnya SAKIP dan Reformasi Birokrasi
15. 5.Kualitas Sumber Daya Manusia serta keberdayaan masyarakat dan Kalurahan yang belum optimal Statistik kunci pendukung hasil identifikasi masalah di atas adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel-tabel berikutnya. Kelima permasalahan ini akan menjadi dasar perumusan indikator kinerja utama KDH/WKDH serta menjadi dasar perumusan Program Pembangunan Daerah. IV-79 Tabel 4. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 MASALAH POKOK AKAR MASALAH INDIKATOR PEMECAHAN Belum optimalnya pencapaian Tujuan Bangda yang diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah, Sasaran Pokok Daerah di RPJPD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Belum optimalnya kualitas pertumbuhan Data statistik kunci kualitas pertumbuhan (growth) disajikan pada Tabel 4.2-3
16. 1.% PDRB Gunungkidul pada PDRD DIY
17. 2.PDRB (Juta)
18. 3.LPE Gunungkidul (%)
19. 4.% Pengeluaran Konstan RT pada PDRB
20. 5.% Pengeluaran Konstan Pemerintah pada PDRB
21. 6.% Pembentukan Modal Tetap Bruto pada PDRB
22. 7.Inflasi Kota Wonosari
23. 8.Inflasi Gunungkidul (Proksi Laju Deflator PDRB)
24. 9.PDRB Perkapita
25. 10.Pengeluaran Perkapita Disesuaikan
26. 11.Indeks Gini
27. 12.TPAK (Tingkat Partisipasi Ang. Kerja)
28. 13.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
29. 14.Indeks Resiko Bencana
30. 15.Indeks Daya Saing Daerah * Faktor Penguat / Enabling Environment * Sumberdaya Manusia / Human Capital * Faktor Pasar / Market * Ekosistem Inovasi Angka kemiskinan tinggi Data statistik kunci kualitas proses perencanaan pembangunan daerah disajikan pada Tabel 4.2-4
31. 1.Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)
32. 2.Persentase Penduduk Miskin (P0)
33. 3.Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
34. 4.Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Belum optimalnya Data statistik kunci kapasitas fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah IV-80 MASALAH POKOK AKAR MASALAH INDIKATOR PEMECAHAN Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan disajikan pada Tabel 4.2-5
35. 1.Indeks Pengelolaan Keuangan
36. 2.Indeks Pengelolaan Aset Daerah
37. 3.Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD
38. 4.Corporate Sosial Responsibility (CSR)
39. 5.Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Kalurahan
40. 6.Kapasitas Fiskal Daerah Belum optimalnya SAKIP dan Reformasi Birokrasi Data statistik kunci reformasi Birokrasi disajikan pada Tabel 4.2-6
41. 1.Indeks Kesesuaian Program
42. 2.Persentase Kalurahan yang Menetapkan RKP Kalurahan tepat waktu
43. 3.dan APB Kalurahan Tepat Waktu (%)
44. 4.Persentase rata-rata capaian sasaran daerah
45. 5.Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja OPD
46. 6.Nilai AKIP
47. 7.EKPPD
48. 8.Rerata IKM Kapanewon
49. 9.Nilai IKM Kabupaten
50. 10.Nilai IKM PD
51. 11.Indeks Reformasi Birokrasi
52. 12.Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Belum optimalnya Kualitas SDM dan Keberdayaan Masyarakat Data statistik kunci Keberdayaan Masyarakat disajikan pada Tabel 4.2-7
53. 1.Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
54. 2.Angka Harapan Hidup
55. 3.RLS (Tahun)
56. 4.Pengeluaran Perkapita Disesuaikan
57. 5.PDRB Perkapita
58. 6.Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)
59. 7.Persentase Penduduk Miskin (P0)
60. 8.Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
61. 9.Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) IV-81 MASALAH POKOK AKAR MASALAH INDIKATOR PEMECAHAN
62. 10.Persentase Kalurahan yang Menetapkan RKPKalurahan
63. 11.dan APBKalurahan Tepat Waktu (%)
64. 12.Indeks Resiko Bencana
65. 13.Status Kemajuan Kalurahan (IDM) * Rerata Indeks Ketahanan Sosial (IKS) * Rerata Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) * Rerata Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) IV-82 A. Optimalisasi Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kualitas pertumbuhan adalah pertumbuhan yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan, pengangguran dan tanpa menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Data pada tabel 4.6 menunjukkan masih banyak yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul. Sepanjang tahun 2016-2020, rerata kontribusi PDRB Kabupaten Gunungkidul dalam pembentukan PDRB DIY adalah 13,22%. Kontribusi ini perlu ditingkatkan melalui upaya peningkatan produktivitas sektoral dan memperkuat linkages (kemitraan) sektoral serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan harus tepat sasaran, tepat lokasi, tepat bentuk kegiatannya, tepat waktu, dan tepat biaya dan tepat sinergi sehingga kualitas pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul dapat ditingkatkan. Hal lain yang harus jadi perhatian adalah peningkatan ketahanan ekonomi, yaitu kemampuannya dalam pemulihan krisis dan atau adaptasi pada perubahan yang terjadi. IV-83 Tabel 4. 6 Statistik Kunci Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Sumber Data 1 % PDRB GKidul pada PDRD DIY 13,33 13,30 13,17 13,02 13,29 13,22 BPS 2 PDRB (miliar) 11.697,45 12.281,56 12.914,94 13.605,07 13.513,23 12.802 BPS 3 LPE Gkidul (%) 4,88 5,01 5,16 5,33 -0,68 3,94 BPS 4 % Pengeluaran Kons. RT pada PDRB 71,47 71,47 70,42 69,90 70,68 70,79 BPS 5 % Pengeluaran Kons. Pemerintah pada PDRB 16,79 16,58 16,70 16,27 16,53 16,57 BPS 6 % Pmbntkan Modal Tetap Bruto pada PDRB 26,84 27,40 28,69 29,78 28,39 28,22 BPS 7 Inflasi Kota Wonosari 2,58 3,77 2,54 3,19 n/a 3,02 BPS 8 Inflasi Gkidul (Proksi Laju Deflator PDRB) 3,52 2,99 2,89 2,06 1,37 2,56 BPS 9 PDRB ADHB Perkapita (ribu rupiah) 19.647,51 21.395,28 23.808,04 25.372,22 25.323,90 23.109,39 BPS 10 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu ruipiah) 8.467 8.788 9.163 9.612 9.486 9.103 BPS 11 Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa) 139,15 135,74 125,76 123,08 127,61 130,38 BPS 12 Persentase Penduduk Miskin (P0) 19,34 18,65 17,12 16,61 17,07 18,69 BPS 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 4,16 3,36 3,84 2,58 2,68 3,32 BPS 14 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 1,30 0,79 1,16 0,53 0,63 0,95 BPS 15 Indeks Gini 0,34 0,34 0,337 0,33 n/a 0,336 BPS 16 TPAK (Tingkat Partisipasi Ang. Kerja)(%) n/a 74,50 76,63 76,09 65,3 73,13 BPS 17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) n/a 1,65 2,11 1,96 2,16 1,97 BPS 18 Indeks Resiko Bencana 157,6 157,6 157,6 110,32 n/a 145,78 BNPB 19 Indeks Daya Saing Daerah - - - 4,19 4,19 RISTEK BRIN * Faktor Penguat / Enabling Environment - - - 0,96 0,96 * Sumberdaya Manusia / Human Capital - - - 0,47 n/a 0,47 * Faktor Pasar / Market - - - 0,93 0,93 * Ekosistem Inovasi - - - 1,83 1,83 IV-84 B. Angka kemiskinan masih tinggi Kemiskinan mengakibatkan kitidakberdayaan masyarakat terhadap kebutuhan hidup layak. Data statistik kunci berkaitan dengan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini: Tabel 4. 7 Statistik Kunci Angka Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata 1 Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa) 139,15 135,74 125,76 123,08 127,61 130,38 2 Persentase Penduduk Miskin (P0) 19,34 18,65 17,12 16,61 17,07 18,69 3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 4,16 3,36 3,84 2,58 2,68 3,32 4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 1,30 0,79 1,16 0,53 0,63 0,95 Sumber: BPS, 2021 C. Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan Upaya peningkatan pencapaian TPB tidak terlepas dari ketersediaan pembiayaan pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan upaya peningkatan Ruang Fiskal melalui peningkatan peran PAD, efisiensi belanja melalui penerapan Analisis Standar Belanja serta peningkatan efektifitas belanja (cost effectiveness) tiap program dan kegiatan perangkat daerah. Seiring dengan peningkatan perekonomian dan keberdayaan masyarakat, peningkatan pembiayaan pembangunan juga dapat dilakukan dengan peningkatan “pemasaran prasarana publik” yang didanai dengan CSR dan peningkatan swadaya masyarakat dalam mengurus dirinya dan mengurus permasalahan publik yang dapat ditangani langsung oleh masyarakat. Statistik Kunci Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 4. 8 Statistik Kunci Kapasitas Fiskal dan Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata 1 Indeks Pengelolaan Keuangan 100 100 100 100 100 100,00 2 Indeks Pengelolaan Aset Daerah 90 90 91 96 100 93,4 3 Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD 12,47 14,69 12,26 12,06 11,90 12,68 4 Kapasitas Fiskal Daerah 0,791 Sedang 1,100 Tinggi 1,76 Tinggi Sumber: BKAD, Kemenkeu, 2021 D. SAKIP dan Reformasi Birokrasi: Peningkatan kualitas pertumbuhan untuk percepatan pencapaian TPB membutuhkan perbaikan pada kualitas SAKIP yang didalamnya dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai pelaporan kinerja. Proses perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada penyusunan rencana, tetapi meliputi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan. IV-85 Karena itu, aspek kualitas rencana memang sangat menentukan upaya perbaikan kualitas proses perencanaan. Namun demikian perencanaan juga menyangkut aspek pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan pelaporan. Nilai evaluasi kinerja EKPPD dan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) sudah tinggi namun demikian masih harus dipertahankan sebagai penggerak utama pencapaian target TPB. Perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan berpengaruh pada perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, masih perlu upaya untuk peningkatan jumlah Kalurahan yang menyelesaikan perancanaan dan pelaporan tepat waktu. Peningkatan efektifitas peran perangkat daerah dalam pembangunan daerah membutuhkan upaya reformasi birokrasi. Pada tabel di bawah terlihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan Rerata IKM Kapanewon sudah relatif baik. Namun demikian kualitas pelayanan publik tetap harus ditingkatkan untuk semakin efektif dalam memecahkan permasalahan publik di setiap urusan pemerintahan. Kewibawaan pemerintah daerah akan meningkatkan akseptasi masyarakat pada kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah. Karena itu, peningkatan maturitas SPIP perlu dioptimalkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Statistik Kunci tentang kualitas Reformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 4. 9 Statistik Kunci Reformasi Birokrasi Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Sumber Data 1 Nilai AKIP B B BB BB BB B Setda 2 EKPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Setda 3 Rerata IKM Kapanewon 78,59 78,61 79,89 80,82 79,89 79,56 Setda 4 Nilai IKM Kabupaten 78,54 78,81 79,43 79,98 79,98 79,35 Setda 5 Nilai IKM PD 78,3 78,68 84,27 83,13 78,63 80,60 Setda 6 Indeks Reformasi Birokrasi - - 62,39 65,55 67,01 66,28 Inspektorat 7 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) - - - 2,92 Baik - Kemenpan n/a
66. 8.Maturitas SPIP 1,44 2,5 3 3,5 3,85 2,86 Inspektorat E. Kualitas SDM dan Keberdayaan Masyarakat Masyarakat yang berdaya dan desa yang berdaya menentukan keberdayaan masyarakat untuk secara mandiri mengurus diri sendiri dan memecahkan permasalahan publik yang dapat ditanganinya. Pada tabel di bawah terlihat bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan status Kemajuan Kalurahan (Nilai IDM) sudah relatif baik. Namun demikian masih harus tetap ditingkatkan sebagai upaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. IV-86 Kemandirian masyarakat akan menentukan kemampuannya berpartisipasi dalam pembangunan daerah yang dapat diukur dengan menilai besar swadaya masyarakat. Statistik Kunci Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Gunungkidul sepanjang tahun 2016-2020 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 4. 10 Statistik Kunci Kondisi Keberdayaan Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, 2016-2020 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rerata Sumber Data 1 IPM 67,82 68,73 69,24 69,96 69,98 69,15 BPS 2 Angka Harapan Hidup 73,76 73,82 73,92 74,03 74,12 73,93 BPS 3 RLS (Tahun) 6,62 6,99 7,00 7,13 7,21 6,99 BPS 4 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribu ruipiah) 8.467 8.788 9.163 9.612 9.486 9.103 BPS 5 PDRB ADHB Perkapita (ribu rupiah) 19.647,51 21.395,28 23.808,04 25.372,22 25.323,90 23.109,39 BPS 6 Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa) 139,15 135,74 125,76 123,08 127,61 130,38 BPS 7 Persentase Penduduk Miskin (P0) 19,34 18,65 17,12 16,61 17,07 18,69 BPS 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 4,16 3,36 3,84 2,58 2,68 3,32 BPS 9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 1,30 0,79 1,16 0,53 0,63 0,95 BPS 10 Status Kemajuan Desa/Kalurahan (IDM) n/a n/a 0,7321 Maju 0,7531 0,7426 Kemendes PDT n/a Maju * Rerata Indeks Ketahanan Sosial (IKS) 0,8026 0,8096 0,8061 * Rerata Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) 0,6483 0,6640 0,65615 * Rerata Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) 0,7454 0,7857 0,76555 11 Persentase Kalurahan yang Menetapkan RKPKalurahan dan APBKalurahan Tepat Waktu (%) 99,61 99,44 97,98 99,44 97,10 98,71 Kapanewo n 12 Indeks Resiko Bencana 157,6 157,6 157,6 110,32 n/a 148,14 BNPB 4.10. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN Permasalahan pokok pembangunan akan dipecahkan dengan merespon permasalahan pembangunan menurut bidang urusan pemerintahannya. Permasalahan pembangunan daerah menurut tiap urusan pemerintahan daerah adalah seperti yang diuraikan di bawah ini. A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar IV-87 A.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
67. 1.Infrastruktur penunjang pendidikan belum memadai;
68. 2.Ketersediaan jumlah dan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN masih belum mencukupi;
69. 3.Perkembangan capaian rata-rata lama sekolah masih cukup lambat setiap tahunnya dan masih tergolong paling rendah dibanding dengan daerah lain di DIY;
70. 4.Partisipasi penduduk untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi relatif masih rendah;
71. 5.Belum terpenuhinya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan terutama pada jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan;
72. 6.Terbatasnya daya dukung implementasi pendidikan inklusif antara lain Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan sarana prasarana pendukung lainnya;
73. 7.Sistem pendataan kependidikan belum sepenuhnya komprehensif, integratif, dan mudah diakses. A.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
74. 1.Penerapan dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan belum optimal;
75. 2.Sistem pencatatan dan pelaporan bidang kesehatan belum terintegrasi;
76. 3.Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat belum optimal;
77. 4.Keterbatasan jumlah SDM pelaksana baik kuantitas maupun kualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
78. 5.Prevalensi stunting masih tinggi;
79. 6.AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKN (Angka Kematian Neonatal) masih cukup tinggi;
80. 7.Jumlah kasus DBD (Demam Berdarah Dengue) masih cukup tinggi;
81. 8.Diskriminasi stigma HIV masih tinggi; dan
82. 9.Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pelayanan kesehatan terbatas. A.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
83. 1.Keterbatasan pendanaan dan alternatif pendanaan infrastruktur; Hanya sebagian kecil wilayah (<50% masuk dalam Satuan Ruang Strategis Keistimewaan);
84. 2.Meningkatnya potensi kerusakan jalan kabupaten akibat meningkatnya aktivitas pertambangan, perekonomian, pembangunan dan pariwisata;
85. 3.Luasnya wilayah dan kondisi topografis menjadikan beban pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten besar;
86. 4.Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Jaringan Jalan untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharaannya
87. 5.Masih ada 19,6 % penduduk (152.255 jiwa) belum mengakses air bersih secara layak. Perlu optimalisasi dalam penyediaan air bersih.
88. 6.Belum optimalnya fungsi SPAMDES dalam memenuhi kebutuhan air bersih karena keterbatasan sarana prasarana, kelembagaan dan kemampuan SDM pengelola.
89. 7.Penggunaan potensi air bersih oleh PDAM baru sebesar 16,5%. Apabila dioptimalkan maka bisa memenuhi kebutuhan akses air layak bagi seluruh jiwa di Kabupaten Gunungkidul.
90. 8.Masih terbatasnya saluran drainase. Masih ada 7 titik genangan/banjir yang terjadi pada setiap musim hujan. IV-88
91. 9.Tingginya kerusakan jaringan irigasi (32,21%) sehingga kehilangan air tinggi.
92. 10.Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Jaringan irigasi untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi overlapping pembangunan dan pemeliharaannya belum optimal;
93. 11.Kondisi sarana prasarana aparatur belum semuanya baik dan belum terbangunnya Kawasan perkantoran yang representative dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;
94. 12.Masih ada 13,68 % Kepala Keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak berupa septic tank.
95. 13.Masih rendahnya capaian sanitasi aman (tangki septic yang disedot terjadwal) yaitu hanya sebesar 3,14 %. IPLT belum berfungsi maksimal sesuai kapasitas dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti LLTT (Layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal).
96. 14.Belum optimalnya kinerja pengelolaan lingkungan sesuai dengan RDTR kawasan perkotaan. A.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
97. 1.Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum tersedia
98. 2.Backlog hunian dan backlog kepemilikan rumah masih tinggi
99. 3.Penanganan rumah tidak layak huni belum optimal
100. 4.Penanganan kawasan kumuh belum optimal
101. 5.Penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan permukiman belum optimal
102. 6.Penanganan rumah rawan bencana belum optimal A.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat A.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja
103. 1.Regulasi daerah yang mengatur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum lengkap;
104. 2.Jumlahnya pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) masih tinggi;
105. 3.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum terbentuk sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
106. 4.Kurangnya jumlah dan kompetensi PPNS sehingga penegakan Perda Pro Yustisi belum optimal;
107. 5.Implementasi dan evaluasi kerjasama di Bidang Tramtibum dengan kabupaten/kota perbatasan belum optimal;
108. 6.Pemahaman pemangku kepentingan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah belum optimal; dan
109. 7.Koordinasi lintas sektor terkait pelayanan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal. A.5.2. Pencegahan, Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
110. 1.Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana
111. 2.Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana. IV-89
112. 3.Belum optimalnya implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana
113. 4.Belum optimalnya penerapan sistem penanganan bencana pada fasilitas
114. 5.Belum optimalnya pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
115. 6.Belum optimalnya pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
116. 7.Belum optimalnya pelayanan pascabencana
117. 8.Belum terpenuhinya Wilayah Manajemen Kebakaran di wilayah Kabupaten Gunungkidul
118. 9.Belum optimalnya pendataan, sosialisasi, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran A.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
119. 1.Keterbatasan jumlah SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
120. 2.Pembangunan sarpras dan gedung/pelayanan publik belum semua responsif terhadap masyarakat berkebutuhan khusus;
121. 3.Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial belum optimal;
122. 4.Kurangnya sinergi, integrasi, dan jejaring antar sektor dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
123. 5.Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Tagana dan Kampung Siaga Bencana belum optimal. B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar B.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
124. 1.Pelayanan penempatan tenaga kerja belum optimal;
125. 2.Informasi pasar kerja belum optimal;
126. 3.Ketersediaan data terkait ketenagakerjaan belum optimal;
127. 4.Pemberi kerja belum sepenuhnya menerapkan ketentuan peraturan ketenagakerjaan; dan
128. 5.Kepesertaan Program Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan belum optimal; dan
129. 6.Target penurunan angka pengangguran belum tercapai. Terkait pengangguran, target pada akhir RPJMD sebesar 1,16 % baru tercapai sebesar 1,92 % di tahun 2019. B.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
130. 1.Tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan ke UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
131. 2.Tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meminta untuk pendampingan, layanan, dan rehabilitasi;
132. 3.Belum tersedianya shelter rumah aman untuk penginapan sementara korban;
133. 4.Kurangnya jumlah SDM pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan, dibandingkan luasnya jangkauan pelayanan;
134. 5.Kurangnya komitmen Forum Pelindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kapanewon/kapanewon dan desa/kalurahan; dan
135. 6.Keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah maupun lembaga legislatif belum optimal. IV-90 B.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
136. 1.Masih ada 1 kalurahan/desa rawan pangan;
137. 2.Ketersediaan pangan sudah mencukupi secara agregat, namun masih kurang beragam dan mayoritas tersedia hanya saat musim panen;
138. 3.Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di tingkat daerah;
139. 4.Belum optimalnya stabilisasi harga dan pasokan pangan;
140. 5.Belum optimalnya penerapan pola komsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di masyarakat;
141. 6.Masih terdapatnya produk pangan yang belum memenuhi standar keamanan pangan. B.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
142. 1.Rendahnya keakuratan data lahan milik Pemda
143. 2.Keakuratan data lahan milik SG
144. 3.Payung hukum Tanah Kalurahan yaitu kejelasan hak pakai Pemdes dan hak milik Keraton.
145. 4.Belum optimalnya pengendalian alih fungsi lahan
146. 5.Belum lengkapnya turunan RTRW, yaitu RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan)
147. 6.Belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang pertanahan. B.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
148. 1.Pengendalian pencemaran air sungai belum optimal. Kondisi air sungai yang tercemar sedang terjadi karena masih ada pembuangan limbah domestik (grey water ke badan sungai melalui saluran drainase), masuknya limbah industri ke badan sungai, kondisi IPAL industri yang overload kapasitas, pembuangan sampah di badan sungai, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
149. 2.Perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara sehingga tetap dalam kategori sangat baik
150. 3.Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang saat ini baru mencapai 2,99% dari ketentuan minimal 20%.
151. 4.Perlunya pengendalian kerusakan tanah dan perbaikan kualitas tanah;
152. 5.Penanganan sampah belum dilakukan secara optimal, masih ada 13,08% belum tertangani, sedangkan di perdesaan masih ada 70,72% belum tertangani;
153. 6.Peningkatan kelembagaan dan SDM kelompok pengelola sampah baik TPS3R maupun Bank Sampah;
154. 7.Optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah di perkotaan dengan bank sampah dan TPS 3R, sedangkan di perdesaan dengan lahan pekarangan yang masih cukup luas dioptimalkan secara mandiri dengan pengomposan sampah organik dan pemilahan.
155. 8.Terbatasnya TPA yang hanya ada 1 lokasi dan umur TPA yang memasuki usia kritis berkaitan dengan daya tampung yang hanya mampu menampung sampah sampai dengan tahun 2022;
156. 9.Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan
157. 10.Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi LH.
158. 11.Penegakan peraturan lingkungan hidup belum dilakukan secara optimal. IV-91 B.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
159. 1.Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan belum optimal.
160. 2.Belum semua perangkat daerah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
161. 3.Jumlah dan kompetensi SDM aparatur belum memenuhi kebutuhan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
162. 4.Keterbatasan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan;
163. 5.Sistem pelayanan adminduk daring bagi masyarakat untuk mendukung tatanan normal baru dan kemudahan dalam pelayanan belum optimal;
164. 6.Belum semua penduduk wajib KTP (manula, sakit dan disabilitas) mempunyai KTP;
165. 7.Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur serta masih adanya keterlambatan mengurus akta kelahiran kelompok usia 0-18 tahun padahal untuk kelompok ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi; dan
166. 8.Penerbitan KIA belum optimal. B.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
167. 1.Masih terbatasnya kompetensi perangkat kalurahan desa/kalurahan dan lembaga kalurahan diantaranya dalam memahami dan melaksanakan regulasi terkait Kalurahan yang sangat dinamis.;
168. 2.Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan dengan prinsip Desa/Kalurahan Membangun
169. 3.Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan desa
170. 4.Belum optimalnya Kualitas perencanaan Pembangunan Desa dan Pencapaian Targetnya.
171. 5.Belum optimalnya sinergi pengembangan BUMDes
172. 6.Masih rendahnya kemampuan SDM pengelola BUMDes
173. 7.Kebijakan atau regulasi terkait Kalurahan dari pemerintah pusat yang sangat dinamis dan bersifat lintas sektor, sehingga secera operasional sulit ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten terutama dalam sinkronisasi kebijakan tersebut;
174. 8.Kemampuan Pemerintahan Kalurahan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masih kurang terutama mensikapi banyaknya pengarusutamaan pembangunan yang harus terakomodir dalam perencanaan pembangunan Kalurahan. B.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
175. 1.Rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap dampak pernikahan usia dini;
176. 2.Rendahnya pamakaian kontrsepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
177. 3.Rendahnya kesertaan KB Pria karena keterbatasan jenis kontrasepsi;
178. 4.Sulitnya regenerasi kader dan terbatasnya tenaga Penyuluh KB sehingga komunikasi, informasi dan edukasi program pengendalian penduduk dan KB belum optimal;
179. 5.Tingginya unmet need yang berdampak kehamilan tidak diinginkan; dan
180. 6.Rendahnya cakupan kesertaan ber KB bagi anggota kelompok BKB, BKR dan BKL. IV-92 B.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
181. 1.Pelayanan angkutan umum terutama yang menuju kawasan wisata belum optimal
182. 2.Armada angkutan umum yang tersedia belum beroperasi secara rutin
183. 3.Ketersediaan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas belum optimal
184. 4.Pembinaan dan penegakan aturan keselamatan berlalu lintas belum optimal
185. 5.Lokasi parkir dan bongkar muat angkutan barang belum tersedia
186. 6.Penyelenggaraan pelayanan terminal belum memadai
187. 7.Pengelolaan perparkiran belum optimal B.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
188. 1.Belum optimalnya tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
189. 2.Belum optimalnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang disebabkan antara lain PPID Pembantu belum bersertifikat serta belum adanya sistem elektronik yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik dan menilai kinerja penyelenggara layanan informasi publik;
190. 3.Belum optimalnya publikasi dan informasi untuk mengekpos program prioritas pemerintah dan potensi daerah;
191. 4.Pemanfaatan media luar ruang masih kurang;
192. 5.Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK
193. 6.Masih terbatasnya sumberdaya komunikasi dan informatika B.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
194. 1.Terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam bidang manajemen, teknologi dan pemasaran;
195. 2.Terbatasnya sumber daya financial dan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM;
196. 3.Produk UMKM belum mampu bersaing dipasar nasional maupun global;
197. 4.Masih lemahnya kualitas kelembagaan koperasi;
198. 5.Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang perkoperasian oleh masyarakat/kelompok masyarakat B.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
199. 1.Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Gunungkidul
200. 2.Belum optimalnya infrastruktur pendukung investasi dan sarana prasarana pendukung pelayanan dan penyelenggaraan perizinan penanaman modal
201. 3.Perubahan regulasi yang dinamis mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal
202. 4.Masih rendahnya ketaatan/kepatuhan pengusaha utk melakukan proses perizinan dan pelaporan
203. 5.Masih adanya permasalahan perizinan bersinggungan dengan tata ruang
204. 6.Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah.
205. 7.Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja pada proyek penanaman modal B.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
206. 1.Ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan pemuda belum memadai;
207. 2.Peran organisasi kepemudaan belum optimal;
208. 3.Belum tersedianya sistem informasi berkaitan pemuda dan olahraga yang memadai; IV-93
209. 4.Ketersediaaan sarana dan prasarana olahraga belum memadai;
210. 5.Belum optimalnya fasilitasi bagi pelatih dan atlet berprestasi; dan
211. 6.Minimnya penyelenggaraan event olahraga di Gunungkidul. B.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
212. 1.Belum adanya SDM yang kompeten (sarjana statistik) di Perangkat Daerah;
213. 2.Standar data dan metadata belum sepenuhnya dipahami oleh SDM di semua Perangkat Daerah.
214. 3.Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral B.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
215. 1.Standar keamanan informasi belum diterapkan di semua Perangkat Daerah;
216. 2.Sarana dan prasarana persandian masih terbatas;
217. 3.Kepedulian terhadap keamanan informasi di semua Perangkat Daerah masih kurang;
218. 4.Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan; dan
219. 5.Belum tersedianya sistem pengamanan jaringan. B.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
220. 1.Pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan warisan budaya takbenda belum optimal;
221. 2.Peninggalan warisan budaya benda belum semua dikelola secara optimal;
222. 3.Sinergi pengembangan dan pengelolaan sektor budaya dengan lintas sektor lainnya belum optimal;
223. 4.Minat generasi muda dalam pelestarian seni budaya masih rendah;
224. 5.Penggalian, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya belum optimal;
225. 6.Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya;
226. 7.Perlindungan hukum bagi aset kebudayaan baik benda maupun takbenda belum optimal; dan
227. 8.Keterbatasan SDM pelaksana sesuai kompetensi yang dibutuhkan. B.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
228. 1.Jumlah koleksi perpustakaan yang belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan;
229. 2.Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan, dari hasil anjab jumlah pustakawan 15 orang baru terpenuhi 8 orang;
230. 3.Belum adanya regulasi (perda) tentang penyelenggaraan perpustakaan di tingkat daerah;
231. 4.Keterbatasan sarana prasarana pendukung layanan perpustakaan.
232. 5.Masih rendahnya minat dan budaya dan baca masyarakat B.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
233. 1.Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan, antara lain pengelola/petugas arsip di perangkat daerah dan fungsional arsiparis;
234. 2.Kurangnya sarana prasarana kearsipan sesuai standar kearsipan;
235. 3.Belum optimalnya pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah; dan C. Urusan Pemerintahan Pilihan C.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
236. 1.Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM perikanan budidaya maupun tangkap; IV-94
237. 2.Sarana dan prasarana produksi perikanan masih terbatas;
238. 3.Produk perikanan kurang berdaya saing;
239. 4.Masih rendahnya angka konsumsi ikan masyarakat Gunungkidul. C.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
240. 1.Belum optimalnya pengembangan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) di destinasi wisata
241. 2.Belum optimalnya jaringan pemasaran pariwisata (Jawa, Luar Jawa, Luar Negeri).
242. 3.Masih rendahnya pemahaman pengelola terhadap legalitas kelembagaan pokdarwis dan desa wisata
243. 4.Industri pariwisata belum memenuhi standart sertifikasi usaha dan sertifikasi pelaku usaha pariwisata.
244. 5.Belum banyaknya fasilitas MICE (Meeting, Incentives and Convention)
245. 6.Paket wisata belum terkemas dengan baik dan unik.
246. 7.Belum optimalnya tata kelola desa wisata. C.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
247. 1.Mayoritas petani masih mengandalkan pola pertanian konvensional yang belum secara optimal mensejahterakan petani;
248. 2.Predikat Gunungkidul sebagai gudang ternak belum sepenuhnya dioptimalkan untuk integrasi budidaya pertanian dan peternakan;
249. 3.Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Gunungkidul seluas 51.312 hektar membutuhkan upaya keras untuk mempertahankannya, mengingat mayoritas berada di lahan kering serta meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor lainnya. Komitmen Kabupaten Gunungkidul untuk mempertahankan luasan lahan PLP2B dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian tertuang dalam Perdda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010- 2030 yang di dalamnya telah diatur tentang penetapan LP2B dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
250. 4.Belum optimalnya penerapan industri pertanian yang berorientasi pada pengembangan produk pertanian yang berdaya saing tinggi;
251. 5.Masih rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. C.4. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
252. 1.Belum optimalnya penelitian tentang potensi sumber daya energi dan sumber daya mineral, khususnya yang berkelanjutan.
253. 2.Belum optimalnya distribusi Gas LPG yang kurang merata pada musim liburan hari raya keagamaan dan tahun baru menyebabkan peningkatan harga yang sangat tinggi; C.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
254. 1.Belum optimalnya penyediaan fasilitas pasar rakyat sesuai dengan standar SNI;
255. 2.Perkembangan toko swalayan yang jaraknya berdekatan dengan pasar rakyat membuat semakin berkurangnya pengunjung pasar rakyat;
256. 3.Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok dalam mematuhi peraturan di bidang perdagangan
257. 4.Agen dan Pangkalan gas LPG sebarannya tidak merata, sehingga dibeberapa wilayah ditribusinya kurang merata; IV-95
258. 5.Belum semua pedagang paham/ sadar bahwa tera ulang timbangan wajib dilakukan setiap setahun sekali; C.6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
259. 1.Keterbatasan kemampuan SDM dan teknologi industri
260. 2.Kurangnya daya saing produk IKM
261. 3.Kurangnya kesadaran IKM dalam kepemilikan legalitas usaha;
262. 4.Belum optimalnya pengembangan sentra di Kabupaten Gunungkidul C.7. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
263. 1.Banyaknya animo calon transmigran yang belum tertampung karena kuota dari pusat yang semakin sedikit;
264. 2.Penyebaran informasi transmigrasi belum merata dan efektif; dan
265. 3.Kesepakatan kerjasama antar daerah Bidang Transmigrasi belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Penempatan Transmigrasi. D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan D.1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
266. 1.Belum optimalnya pelayanan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta aktivitas DPRD.
267. 2.Jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensinya masih kurang.
268. 3.Kelembagaan Sekretariat DPRD belum sesuai dengan Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 sehingga struktur organisasi Sekretariat DPRD belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kinerja DPRD. D.2. Sekretariat Daerah
269. 1.Regulasi mengenai Standar Pelayanan Minimal sulit untuk diimplementasikan sehingga penerapan dan pemenuhannya belum optimal;
270. 2.Belum terlaksananya pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan;
271. 3.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerjasama daerah belum optimal;
272. 4.Penyelesaian penegasan batas wilayah dalam rangka penyusunan Informasi Geospasial Dasar (IGD) belum optimal; dan
273. 5.Belum terselesaikannya penamaan unsur rupabumi (toponim).
274. 6.Proses perencanaan, penganggaran, dan penyusunan peraturan perundang-undangan belum terlaksana secara optimal;
275. 7.Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah belum optimal;
276. 8.Pendampingan penyelesaian permasalahan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi belum optimal; dan
277. 9.Keterbatasan jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan seperti Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
278. 10.Perumusan, pengoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait administrasi pembangunan belum optimal;
279. 11.Pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK);
280. 12.Belum adanya aplikasi terintegrasi yang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan kinerja pelaksanaan pembangunan oleh semua Perangkat Daerah;
281. 13.Pengendalian program strategis daerah belum optimal; IV-96
282. 14.Perumusan, pengoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait Perekonomian dan Sumber Daya Alam belum optimal;
283. 15.Dari keseluruhan luas Kabupaten Gunungkidul, kawasan lindung Bentang Alam Karst menempati 50,9% sendiri, hal tersebut kadang menjadi salah satu kendala dalam percepatan pelaksanaan berusaha;
284. 16.Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan belum optimal;
285. 17.Belum adanya sinkronisasi dan integrasi data UMKM, mengakibatkan basis data yang digunakan untuk kebijakan perekonomian belum optimal;
286. 18.Terbatasnya jumlah SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan baik pada Bagian Layanan Pengadaan maupun pada Perangkat Daerah;
287. 19.Kompetensi Okupasi PPK dan Sertifikasi Kompetensi PPK se-Kabupaten Gunungkidul masih kurang;
288. 20.Penyampaian informasi kegiatan pada Perangkat Daerah melalui Aplikasi SIRUP belum optimal;
289. 21.Pemanfaatan Informasi Manajemen Pengadaan untuk bahan kebijakan pembangunan daerah belum optimal;
290. 22.Penerapan SOP Pengadaan Barang dan Jasa pada Perangkat Daerah belum optimal;
291. 23.Pelaksanaan Reformasi birokrasi belum optimal mencakup komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan peraturan perundang- undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (nilai akuntabilitas kinerja, survei internal integritas organisasi, survei eksternal persepsi korupsi, opini BPK dan survei eksternal pelayanan publik) masih perlu ditingkatkan;
292. 24.Perumusan, pengoordinasian, pembinaan administrasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan terkait Kesejahteraan Rakyat belum optimal;
293. 25.Kebijakan percepatan penurunan kemiskinan maupun implementasinya belum optimal;
294. 26.Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memahami keprotokolan maupun tata kelola barang milik daerah;
295. 27.Pemahaman dan komitmen dari lintas sektor terhadap makna strategis tatakelola keprotokolan dalam setiap even kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keprotokolan belum optimal; dan
296. 28.Belum optimalnya penerapan SOP Pelayanan Ketatausahaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah. E. Unsur Penunjang Urusan Pemeritahan E.1. Perencanaan
297. 1.Ketersediaan data sebagai dasar perencanaan belum optimal;
298. 2.Kesenjangan capaian sasaran pembangunan daerah dari target yang direncanakan; dan
299. 3.Sinkronisasi program pembangunan antar pemerintahan, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan lainnya belum optimal. E.2. Penelitian dan Pengembangan
300. 1.Publikasi dan penggunaan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan daerah belum optimal; dan IV-97
301. 2.Pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah belum optimal. E.3. Keuangan
302. 1.Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan perencanaan secara optimal
303. 2.Pengendalian realisasi belanja dan pertanggungjawaban ketepatan sasaran atau program dan kegiatan belum memadai
304. 3.Pengendalian atas penatausahaan aset daerah belum optimal
305. 4.Belum optimalnya kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
306. 5.Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal E.4. Kepegawaian
307. 1.Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan ASN
308. 2.Belum optimalnya kinerja ASN
309. 3.Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung manajemen ASN E.5. Pendidikan dan Pelatihan
310. 1.Belum terpenuhi ASN yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan syarat jabatan seiring berkurangnya jumlah PNS F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan F.1. Inspektorat
311. 1.Kualitas dan kuantitas SDM khususnya SDM pengawasan, baik fungsional auditor maupun P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) terbatas;
312. 2.Implementasi penyelenggaraan SPIP belum optimal karena bentuk pelaporan masih berorientasi pada pemenuhan data dukung formal khususnya terhadap penilaian risiko; dan
313. 3.Kinerja pelaksanaan tugas Satgas SPIP belum optimal G. Unsur Kewilayahan G.1. Kapanewon
314. 1.Belum Optimalnya pemahaman masyarakat tentang syarat dan ketentuan Pelayanan Administrasi Kapanewon
315. 2.Belum optimalnya peningkatan kedisiplinan dalam penerapan SOP Pelayanan Administrasi Kapanewon
316. 3.Belum optimalnya Pendampingan Sinkronisasi RKPDes dan APBDes dari Kapanewon.
317. 4.Belum optimalnya peran pendamping Kalurahan dalam mensinergikan pendampingannya dengan Kapanewon.
318. 5.Belum optimalnya penerapan SOP Pembinaan Kinerja Pemerintahan
319. 6.Belum optimalnya penerapan SOP FORKOMPIMCA. H. Unsur Pemerintahan Umum H.1. Kesatuan Bangsa dan Politik
320. 1.Pemahaman organisasi sosial kemasyarakatan terhadap peran dan legalitas lembaganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih kurang;
321. 2.Belum semua padukuhan membentuk Jaga Warga; IV-98
322. 3.Pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi dan teknis penanganan konflik sosial belum optimal;
323. 4.Koordinasi penanganan konflik sosial baik pada level pemerintahan maupun pemangku kepentingan lainnya belum optimal; dan
324. 5.Kompetensi SDM pelaksana dalam penanganan konflik sosial masih terbatas. 4.11. ISU STRATEGIS DAERAH Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi ada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. 4.11.1. Isu Internasional A. Agenda 2030: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Develoment Goals (SDGs) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Develoment Goals (SDGs) atau agenda 2030 merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Berdasarkan indikator tersebut, Indonesia mengembangkan indikator TPB menjadi 319 indikator dan 169 target. Pencapaian 319 indikator TPB dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah Pusat menangani 303 indikator, pemerintah provinsi sebanyak 235 indikator, pemerintah kabupaten sebanyak 220 indikator, dan pemerintah kota menangani 222 indikator. Rincian gambaran capian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel IV-1 di bagian atas. Berkaitan dengan pencapaian TPB ini sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dilakukan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD yang mengasilkan isu trategis dalam pencapaian target TPB di Kabupaten Gunungkidul terdapat 23 isu strtegis sebagai berikut:
325. 1.Tingginya angka kemiskinan
326. 2.Belum optimalnya perlindungan sosial
327. 3.Belum optimalnya penanganan stunting
328. 4.Belum optimalnya sistem ketahanan pangan dan gizi
329. 5.Belum optimalnya penanggulangan dan penanganan bencana
330. 6.Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Sistem Pelayanan Air minum (SPAM) dan sumber daya air
331. 7.Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah IV-99
332. 8.Belum optimalnya pengelolaan persampahan
333. 9.Belum optimalnya daya saing pariwisata
334. 10.Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah
335. 11.Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan inovasi daerah
336. 12.Belum optimalnya pengendalian Limbah B3
337. 13.Belum optimalnya kegiatan konservasi dan perlindungan sumber daya alam
338. 14.Meningkatnya kerusakan dan kemerosotan kualitas lingkungan akibat kegiatan pembangunan
339. 15.Belum optimalnya pelayanan Keluarga Berencana
340. 16.Belum optimalnya pelayanan kesehatan
341. 17.Belum optimalnya pelayanan pendidikan
342. 18.Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi
343. 19.Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
344. 20.Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
345. 21.Belum optimalnya kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat
346. 22.Belum optimalnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
347. 23.Belum optimalnya pembinaan ketenagakerjaan daerah B. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Smart City Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan informasi sangat memungkinkan pengembangan smart city. Smart City adalah konsep pengembangan dan pengelolaan kota untuk menghasilkan smart services dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, termasuk jaringan komputer, sensor, internet of things, cloud computing, big data, data analytic, space/geographical information integration, dan lainnya. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pengembangan smart services yang mampu secara kreatif dan inovatif untuk:
348. 1.Merasakan, mendengar, menangkap, memahami dan merespon kebutuhan warganya secara proaktif, cepat, dan tepat;
349. 2.Memonitor, mengontrol, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan meningkatkan kualitas layanan publik dan layanan kota lainnya seperti transportasi, listrik, lingkungan hidup, keamanan, dan layanan kondisi darurat;
350. 3.Memonitor kondisi-kondisi infrastruktur penting kota, merencanakan aktivitas- aktivitas perawatan, dan meningkatkan keamanannya;
351. 4.Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-daya kota secara efisien dan berkelanjutan;
352. 5.Meningkatkan efisiensi operasional dan layanan kota;
353. 6.Meningkatkan kenyamanan untuk tinggal (livable);
354. 7.Meningkatkan kualitas hidup/kesejahteraan warganya (quality of life);
355. 8.Menjaga kesetaraan bagi semua warga masyarakat (equity);
356. 9.Memastikan perkembangan dan keberlangsungan kota di masa mendatang dan memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun mendatang (sustainable) baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan;
357. 10.Meningkatkan kemampuan bersaing kota (competitiveness);
358. 11.Meningkatkan ketangguhan kota dalam mengantisipasi dan segera pulih dari akibat bencana, kriminalitas, dan berbagai potensi resiko lainnya. 4.11.2. Isu Nasional Dari tingkat nasional hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah adalah sinkronisasi dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. IV-100 Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:
359. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
360. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
361. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
362. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
363. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
364. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
365. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
366. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
367. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.
368. 1.Pembangunan Sumber Daya Manusia
369. 2.Pembangunan Infrastruktur
370. 3.Penyederhanaan Regulasi
371. 4.Penyederhanaan Birokrasi
372. 5.Transformasi Ekonomi Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:
373. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
374. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
375. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
376. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
377. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
378. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
379. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 4.11.3. Isu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Keistimewaan DIY yang dilaksanakan sejak tahun 2013 terus mengalami perkembangan dalam penerapannya dalam kerangka mewujudkan manfaat dana keistimewaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Perkembangan pengelolaan keistimewaan DIY salah satunya dengan penetapan lembaga asli terbuka peluang pelaksanan keistimewaan sampai ke tingkat kapanewon dan kalurahan. Perlu dilakukan proses sosialisasi dan internalisasi agar proses perencanaan dan penganggaran keistimewaan dapat lebih optimal untuk mendukung pemenuhan pembayaan pembangunan daerah dan Kalurahan. Pengembangan dan pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan yang berada di wilayah Kabupaten IV-101 Gunungkidul diharapkan juga dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan wilayah. 4.11.4. Isu Pembangunan Kalurahan dan Kawasan Perdesaan Denga berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dasa mestinya Kalurahan semakin diperankan sebagai Subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Namun harus diakui bahwa amanah undang-undang tersebut belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Konsep membangun Kalurahan dan Kalurahan membangun belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Pembahasan isu pembangunan Kalurahan dan kawasan perdesaan juga dikaitkan dengan dampak Pandemi COVID 19 terutama dalam upaya pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam konteks pemulihan sosial dan ekonomi, penerapan pendekatan Pengembangan Ekonomo Lokal (PEL) yang inklusif sangat dibutuhkan, pertama: Kalurahan merupakan subjek utama dalam pembangunan yang harus difasilitasi untuk mengoptimalkan kewenangannya. Kedua, pemulihan sosial ekonomi harus memanfaatkan potensi lokal dan modal sosial yang mendorong lahirnya matapencaharian alternatif yang tidak eksploitatif dan ketiga, pemulihan ekonomi harus membuka akses dan melibatkan kelompok marginal serta kelompok rentan di Kalurahan. Pendekatan PEL tersebut juga dikerangkai oleh konsep “Kalurahan Membangun” dan Membangun Kalurahan. Pertama, pemerintah Kalurahan harus difasilitasi untuk mengoptimalisasikan kewenangannya sebagai subjek pembangunan. Kedua, mendorong pemerintah Daerah agar menjadikan kawasan perdesaan sebagai “Pintu masuk” pembangunan yang inklsuif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperkuat kerjasama antar Kalurahan dan kawasan. Berdasarkan hal tersebut isu strategis tentang Kalurahan dan Kawasan Perdesaan dalam rancangan teknokratik RPJMD 2021-2024, yakni: “Pengembangan Kalurahan dan Kawasan Perdesaan Tangguh yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun strategi dan arah kebijakan mencakup:
380. 1.Mendorong Kalurahan untuk fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi Kalurahan Dampak pandemi pada Kalurahan diproyeksikan akan berlangsung lama dan berdampak jangka panjang pada keberlanjutan pembangunan Kalurahan terutama pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kalurahan dihadapkan pada keterbatasan fiskal untuk melaksanakan pembangunan Kalurahan. Kalurahan perlu didorong untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan Kalurahan melalui perencanaan dan penganggaran Kalurahan untuk program-program strategis Kalurahan dengan fokus pada program pemberdayaan ekonomi Kalurahan agar menjadi Kalurahan yang tangguh.
381. 2.Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam Melaksanakan Kewenangan di Kalurahan Pertama, pemerintah kalurahan di Gunungkidul perlu difasilitasi dan didorong untuk memaksimalkan pembuatan kebijakan/perencanaan yang berbasis data. Kedua, diperlukanpendampingan dan fasilitasi yang optimal dari aparatur kapanewon dan Perangkat Daerah (Instansi) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa/kalurahan. Ketiga, pemerintah kabupaten mendorong peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan terutama yang baru dipilih dan diangkat agar siap menjalankan tupoksi. IV-102
382. 3.Pengembangan wisata Kalurahan yang adaptatif, inklusif, dan berkelanjutan Kalurahan perlu difasilitasi untuk dapat mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, Kalurahan mengembangkan wisata yang terintegrasi dengan sistem mitigasi bencana, sosial, ekonomi dan lingkungan. Kedua, menggerakan sektor pendukung pariwisata di Kalurahan secara harmonis, seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM sebagai alternatif sumber pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Ketiga, menjamin akses kaum rentan dan kaum marginal di Kalurahan agar dapat berpartisipasi, terlibat dan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi dan wisata di Kalurahan. Keempat, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemasaran produk lokal. Kelima, pengembangan wisata Kalurahan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekologi.
383. 4.Revitalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diantaranya BUM Kalurahan, PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani, Posyandu, dan lain-lain perlu diperkuat untuk pemulihan dampak pandemi. LKD dapat berperan strategis untuk menggerakan ekonomi Kalurahan, terlebih untuk memulihkan dampak pandemi di Kalurahan. Namun, LKD masih menghadapi kendala kurangnya kapasitas dalam pengelolaan lembaga dan program. Oleh karena itu, LKD perlu difasilitasi peningkatan kapasitasnya agar dapat bersinergi dengan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan program kerja. Terutama bagaimana mengoptimalkan peran BUM Kalurahan menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Pemerintah daerah perlu membuat baseline yang memetakan BUM Kalurahan berdasarkan kondisinya. Sehingga proses pendampingan dan pembinaan BUM Kalurahan dapat dilakukan secara kontekstual sesuai dengan kondisi BUM Kalurahan dan mampu memfasilitasi BUM Kalurahan yang ada di Gunungkidul agar mampu berperna optimal dalam pengembangan ekonomi lokal.
384. 5.Pengembangan sektor industri olahan dan industri kreatif berbasis potensi Kalurahan Kalurahan-Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak potensi lokal terutama sektor pertanian yang belum dikembangkan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya kapasitas dan pendampingan dalam pengelolaan dan pengembangan industri olahan dan industri kreatif yang inovatif dan inklusif. Pengembangan dan pengelolaan potensi lokal di Kalurahan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Kalurahan. Selain itu, berpotensi sebagai alternatif sumber pendapatan, agar masyarakat Kalurahan menjadi tangguh menghadapi perubahan dan kerentanan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendorong dan memfasilitasi Kalurahan untuk mengembangkan dan memasarkan potensi lokal baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah juga perlu membuka ruang kemitraan dan kerjasama antar masyarakat, pelaku usaha, dan investor.
385. 6.Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang inklusif berbasis Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) harus mempertimbangkan empat hal. Pertama, kegiatan PEL dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan IV-103 para pihak dalam relasi yang setara. Kedua, melibatkan aktor-aktor yang saling terhubung dan mengambil perannya masing-masing, baik pelaku usaha lokal, kelompok usaha, pemerintah Kalurahan maupun pihak swasta. Ketiga, memanfaatkan sumber daya atau potensi lokal yang dikelola dalam rangka menjalankan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang maupun jasa. Keempat, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. PEL juga harus memastikan bahwa kelompok rentan dan marjinal memiliki askes, dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dan mengontrol aktivitas ekonomi. Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan pengembangan ekonomi lokal yang demokratis berbasis Kalurahan dan kawasan perdesaan serta terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Pemerintah daerah juga harus melakukan fasilitasi dan pembinana yang optimal terhadap pemerintah Kalurahan, BPD, dan lembaga-lembaga ekonomi lokal untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal dan kawasan perdesaan yang inklusif.
386. 7.Penguatan sosial capital untuk Gerakan Ekonomi Kolektif Salah satu kekuatan Gununngkidul adalah modal sosial dan gerakan kolektif masyarakatnya yang masih terjaga. Berbagai gerakan solidaritas di masa pandemi merupakan bukti bahwa dengan modal sosial mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat secara mandiri. Permasalahannya adalah bagaimana modal sosial tersebut dapat terlembaga dan menjadi sistem sosial masyarakat dan menjadi aksi kolektif yang dapat ditransformasikan menjadi modal ekonomi. Proses transformasi tersebut membutuhkan penguatan dan fasilitasi organisasi warga untuk menjadi basis jaringan dan gerakan ekonomi di Kalurahan. Selain itu, perlu perubahan dari sosial bonding menjadi sosial networking, dengan memperluas jaringan kemitraan usaha untuk meningkatkan akses produksi dan pasar.
387. 8.Penguatan kerjasama antar Kalurahan dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan Pengembangan kawasan perdesaan membutuhkan kerjasama antar Kalurahan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang akan dikerjasamakan. Keberagaman potensi lokal diantara satu Kalurahan dan Kalurahan lainnya di Gunungkidul merupakan sebuah potensi yang dapat didorong untuk menopang dan memperkuat Kalurahan agar menjadi Kalurahan tangguh. Selain itu banyak berbagai persoalan terkait pemerintahan, sosial, ekonomi, dan lingkungan seringkali hanya dapat diatasi dengan kerjasama antar Kalurahan. Saat ini, salah satu bentuk kerjasama yang sudah ada dan perlu dibenahi BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) bentukan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang mengelola dana bergulir untuk simpan pinjam melalui Unit Pelayanan Kapanewon (UPK) di masing-masing Kapanewon. Pasca lahirnya UU Desa dan berakhirnya program PNPM-MPd maka dana eks- PNPM-MPd yang jumlahnya cukup besar masih bergulir tetapi tidak jelas status assetnya dan status pengelolanya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus menerbitkan regulasi tentang transformasi pengelolaan dana bergulir Eks-PNPM-MPd dengan skema skema transfromasi BKAD dan pengembangan BUM Kalurahan bersama untuk secara langsung menjadi pengelola atau melalui UPK. IV-104
388. 9.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik di Kalurahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan Salah satu mainstreaming penting dalam pembangunan daerah adalah pengarusutamaan gender dalam berbagai program pembangunan. Karena perempuan dan kelompok rentan lainnya tidak cukup memiliki akses, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari layanan dasar. Selain itu, akses pelayanan dasar di Gunungkidul masih belum merata, jangkauannya terbatas, dan kualitasnya masihperlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama untuk perempuan dan kelompok marjinal.
389. 10.Membangun Portofolio Sumber Penghidupan Alternatif Khususnya Kaum Marjinal Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang tidak memiliki alternatif sumber pendapatan. Hal itu menunjukan bahwa mengembangkan alternatif sumber pendapatan bagi rumah tangga sangat penting untuk mengatasi kerentanan ekonomi pada masa krisis. Salah satu strategi untuk mengembangkan alternatif sumber pendapatan tersebut adalah dengan memperbanyak keterampilan yang dapat digunakan untuk usaha di level rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengembangkan program-program peningkatan keterampilan produksi dan pemasaran produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, terutama sektor pertanian dan produk- produk pendukung pariwisata sebagai alternatif sumber pendapatan bagi rumah tangga. 4.11.5. Isu Ketenteraman dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Seluruh elemen masyarakat umum dan jajaran pemerintahan perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana dari respons menjadi pencegahan (prevention). Berdasarkan Tabel 2.61 bahwa jumlah kejadian bencana mengalami kenaikan jumlah kejadian dan korban bencana. Dengan tingginya resiko bencana dan masih belum optimalnya capaian kinerja dalam menanggulangi bencana daerah, maka Kabupaten Gunungkidul perlu memiliki sistem penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, mendorong kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Paradigma penanggulangan bencana yang bersifat reaktif, tanggap darurat, sentralisasi, dan hanya menganggapnya sebagai tanggungjawab Pemerintah perlu diubah ke paradigma baru yaitu Preventif Terencana, Pengurangan Resiko, Desentralisasi, dan Urusan Bersama. Faktor kerentanan perlu direspon dengan pengembangan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka antisipasi dan pengurangan resiko bencana secara terencana. V-1 Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2021-2026 adalah: “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026” Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:
390. 1.Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat.
391. 2.Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
392. 3.Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak. Visi Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Visi juga berpedoman pada pembangunan diatasnya yaitu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dalam dokumen Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 yaitu: Terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia jogja, dan arah pembangunan DIY Tahun Keempat RPJPD (2020-2025). Interkoneksi visi Nasional, Pemerintah DIY, dan Kabupaten Gunungkidul seperti pada bagan sebagai berikut: V-2 Gambar 5. 1 Keterkaitan Visi RPJMN, visi RPJMD DIY dan Pembangunan Tahun Keempat RPJPD DIY, Visi dan arah Pembangunan Lima Tahun keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul dan Visi Kabupaten Gunungkidul Visi Kabupaten Gunungkidul Terwujudnya peningkatan taraf hidup selaras dengan Visi dan arah pembangunan Lima Tahuan Keempat RPJPD KAbupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Visi tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan nasional terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, dan mandiri, sesuai dengan visi DIY terwujudnya peningkatan manusia jogja senada dengan taraf hidup penghidupan supaya muju berdaulat dan mandiri. Adapun masyarakat yang bermartabat selaras juga dengan masyarakat yang memiliki kepribadian dengan landasan gotong royong kerjasama antar sesama untuk mecapai kemuliaan martabat manusia seutuhnya adil makmur dan sejahtera. Visi Pemerintah DIY hanya sampai pada tahun 2022 maka disandingkan pula dengan arah pembangunan jangka panjang DIY, dan selaras dalam pembangunannya yaitu mencapai keunggulan sumberdaya, manusia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 5.2. MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk Visi Pembangunan Nasional 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Visi Pembangunan DIY 2017-2022: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul 2021-2026: “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026” Visi RPJPD Gunungkidul 2005-2025: “Gunungkidul Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, Dan Sejahtera Tahun 2025” Arah Pembangunan RPJPD Gunungkidul Tahun Keempat (2020-2025) yaitu: Pembangunan dititikberatkan pada masyarakat yang mandiri dan sejahtera berupa peningkatan kualitas hidup yang merata di seluruh wilayah V-3 memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi daerah. Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat yang merupakan substansi visi daerah diterjemahkan dalam “Sapta Karya” yaitu:
393. 1.Membangun persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat, yang mengedepankan kerjasama, gotong royong dan toleransi.
394. 2.Melakukan reformasi birokrasi, dan menerapkan paradigma reinventing government, clean governance dan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
395. 3.Membangun infrastruktur yang terkoneksi antar wilayah/kawasan dan terintegrasi antara potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan.
396. 4.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun industri pariwisata berbasis potensi daerah, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tata kelola pariwisata
397. 5.Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan pedagang dengan membangun sentra industri pertanian, sentra industri peternakan, dan perdagangan berbasis masyarakat.
398. 6.Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
399. 7.Menciptakan sistem ekonomi kerakyatan dengan memperkuat kapasitas modal dan SDM bagi UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta memperkuat Balai Latihan Kerja untuk melahirkan pengusaha muda kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola setiap potensi kalurahan dan daerah. Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”, dengan memedomani semangat Sapta Karya, maka misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada periode 2021–2026 adalah sebagai berikut: Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis Rumusan misi pertama ini merupakan penerjemahan upaya mewujudkan misi digambarkan dalam “Sapta Karya” ke 1 dan 2. Misi pertama ini akan mewujudkan:
a.Penyelenggaraan tata pemerintahan yang dapat membangun sinergitas antar pemangku kepentingan, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat.
b.Penyelenggaraan reformasi birokrasi menuju model organisasi yang dinamis mencirikan perumusan kebijakan yang adaptif dengan memperkuat prinsip thinking ahead (visioner), thinking again (cermat), dan thinking across (multi sector) serta cara kerja yang fleksibel dan efisien. Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah Rumusan misi kedua ini merupakan penerjemahan visi yang digambarkan dalam “Sapta Karya” ke 3, 4, 5, 6 dan 7. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak. Ukuran yang dijadikan standar keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara yakni Index Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM disusun menggunakan tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta dimensi V-4 hidup layak diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto perkapita yang di Indonesia didekati dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna sangat luas, yang mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Misi kedua ini diharapkan dapat mewujudkan:
a.Peningkatan tingkat harapan hidup masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya yang harus diikuti dengan berkualitasnya program pembangunan kesehatan, kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, program pemberantasan kemiskinan dan program sosial lainnya.
b.Peningkatan pengetahuan atau pendidikan masyarakat dan peningkatan kualitas tenaga pendidik/guru. Untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, perlu upaya mendasar untuk mendorong peningkatan lama sekolah masyarakat. Advokasi kebijakan di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pendidikan diharapkan mampu mendorong tingkat partisipasi sekolah masyarakat sehingga tercipta peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
c.Peningkatan pembinaan atlet dan pemuda untuk berprestasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi sumber daya manusia yaitu pemuda dan atlet untuk dapat dikembangkan dan berprestasi. Hal ini perlu dikembangkan dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan pemuda Kabupaten Gunungkidul menjadi atlet yang berprestasi di bidang olah raga. Pembangunan sport center di Kabupaten Gunungkidul perlu menjadi prioritas dalam pembangunan. Selain itu, agar Pemerintah Daerah dapat memberikan perhatian yang lebih baik dalam meningkatkan pembinaan kepada pemuda serta atlet agar lebih berprestasi, diperlukan sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri di bidang Pemuda dan Olahraga.
d.Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta penghidupan yang layak bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) yang merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa dampak positif pembangunan harus dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa ada satupun yang tertinggal. Semangat pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kerja SDGs sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Hasil ini diwujudkan melalui: 1) Pembangunan infrastruktur yang saling terhubung yang dapat memberikan aksesibilitas terhadap potensi sektor kebudayaan, pariwisata, kelautan/perikanan, pertanian, peternakan dan perdagangan. 2) Pembangunan pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang mampu menjawab kebutuhan dan harapan wisatawan lokal maupun mancanegara pada semua aspek layanan. V-5 Hal ini diwujudkan dengan membangun sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha dalam pengembangan/ pembangunan infrastruktur dan manajemen destinasi pariwisata. Pengembangan/pembangunan infrastruktur dilakukan dalam rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, amenitas dan fasilitas pendukung lainnya. Manajemen destinasi pariwisata yang mencakup operasional, pemasaran, profesionalitas sumber daya manusia, inovasi dan pembenahan destinasi serta pembangunan industri/jasa pendukung sektor pariwisata. 3) Pelestarian budaya dan penguatan potensi kesenian tradisional akan memberikan nilai tambah pada pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan kolaborasi antara potensi kesenian dan budaya dengan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul. Budaya dalam arti luas tidak hanya terpaku pada pertunjukan kesenian tradisional, akan tetapi budaya asli kita seperti budaya gotong-royong, budaya ewuh-pekewuh, budaya tata busana, budaya bercocok tanam, budaya membatik dan lain-lain. Ragam budaya jawa tersebut dapat dikemas/dikembangkan menjadi daya tarik wisata dengan konsep membangun sebuah “Kampung Jawa” dengan batasan Dusun/RW. Semua elemen kampung tersebut menerapkan budaya Jawa, dan bisa dijual dengan konsep “live in”. 4) Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil (skilled labour). Usia produktif masyarakat Kabupaten Gunungkidul (15-64 tahun) saat ini mencapai 65,44 persen (sumber data: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020) dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul. Hal ini akan menjadi potensi tenaga kerja yang besar apabila iklim investasi di Kabupaten Gunungkidul bergerak positif. Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil (skilled labour) perlu dipersiapkan untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja terampil dalam menyambut masuknya investasi di Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu dari usia produktif juga terdapat potensi generasi muda berprestasi yang patut untuk dikembangkan baik dalam hal pendidikan, keterampilan maupun olahraga. 5) Pembangunan sektor pertanian yang meliputi peternakan, perikanan dan perkebunan menuju petani yang bermartabat. Subkategori pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam menciptakan nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Sub sektor pertanian dan peternakan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peningkatan produksi hasil peternakan melalui pengembangan budidaya ternak, serta peningkatan kapasitas petani dan peternak khususnya dalam penguasaan tehnik budidaya dan alat/mesin modern pertanian maupun peternakan. Pertanian yang selama ini masih merupakan budaya peninggalan nenek moyang dan mulai ditinggalkan kaum muda/milenial, sudah saatnya dikembangkan menuju industri pertanian dari hulu sampai hilir. 6) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan Badan Usaha Milik Daerah serta BUMDesa. V-6 Langkah pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan dan peningkatan kualitas hasil produksi UMKM yang berdaya saing dan penguatan Badan Usaha Milik Desa perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping upaya tersebut di atas, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak perlu dilakukan untuk percepatan pembangunan daerah, sehingga pendirian BUMD Aneka Usaha (janji bupati) merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk ekstensifikasi PAD. 5.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 adalah sebagai berikut: Misi 1 : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Dinamis Tujuan 1.1 : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sasaran 1.1.1: Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat Sasaran 1.1.2: Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat Gambar 5. 2 Bagan Alur Pencapaian Misi I Tujuan 1 V-7 Sedangkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 adalah sebagai berikut: Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Manusia Dan Penguatan Keunggulan Potensi Daerah Tujuan 2.1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Sasaran 2.1.1: Derajat Kualitas SDM Meningkat Sasaran 2.1.2: Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun Tujuan 2.2 : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Investasi Sasaran 2.2.1: Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat Sasaran 2.2.2: Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan Sasaran 2.2.3: Nilai Investasi Meningkat Gambar 5. 3 Bagan Alur Pencapaian Misi II Tujuan 2.1 V-8 Gambar 5. 4 Bagan Alur Pencapaian Misi II Tujuan 2.2 5.4. KESELARASAN VISI-MISI-TUJUAN RPJMD DIY DAN RPJMD GUNUNGKIDUL Visi Pembangunan RPJMD DIY 2017-2022 ”Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Visi Pembangunan RPJMD Gunungkidul 2021-2026 ”Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026” V-9 Tabel 5. 1 Penyelarasan Visi, Misi RPJMN, RPJP DIY dan RPJMD Gunungkidul Uraian RPJMN RPJPD DIY RPJMD Gunungkidul Kata Kunci Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026
1. 1.Taraf Hidup
2. 2.Bermartabat MISI RPJMN RPJPD DIY RPJMD Gunungkidul
3. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
4. 4.Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.
5. 1.Mewujudkan tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
6. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
7. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, danTerpercaya
8. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
9. 1.Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
10. 2.Meningkatkan pembangunan manusia dan penguatan keunggulan potensi daerah
11. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
12. 2.Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
13. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
14. 3.Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
15. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa V-10 Tabel 5. 2 Penyelarasan Sasaran RPJMN, RPJP DIY, dan RPJMD Gunungkidul RPJMN RPJPD DIY RPJMD GUNUNGKIDUL
16. 3.Penyederhanaan Regulasi
a.Pendekatan Omnibus Law
b.Pendekatan Terhadap Regulasi Yang Akan Disusun Misi 4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Misi: 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
1. 4.Penyederhanaan Birokrasi
a.Penyederhanaan Prosedur
b.Penyelenggaraan E-Government c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/ Impor, Kepabeanan, Dan Kepelabuhan
a.Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial, Sasaran 1.1.1 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
b.Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan
c.Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun dengan memenuhi basis kultural, standarisasi, kompentensi, dan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan yang tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan internasional
a.Opini BPK
d.Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif, teratur. program transmigrasi yang transparan berlangsung secara perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui dengan prioritas pemenuhan pelayanan dan mekanisme
b.Nilai AKIP V-11 RPJMN RPJPD DIY RPJMD GUNUNGKIDUL
e.Meningkatnya keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender, dengan prioritas peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga lembaga formal. 1.1.2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat
f.Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat, dengan prioritas penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.
g.Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (craftmanship) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi
a.Indeks Ketentraman dan Ketertiban
h.Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan, dengan prioritas perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong- royong
b.Indeks Ketahanan Daerah
i.Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan, dengan prioritas pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata.
j.Mengintegrasikan Wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata,dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut. V-12 RPJMN RPJPD DIY RPJMD GUNUNGKIDUL
k.Mewujudkan sistem Kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.
1. 1.Pembangunan SDM Misi 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal. Misi 2 Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah
a.Layanan Dasar Dan Perlindungan Sosial, a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (center of excellence) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, 2.2.1. Derajat Kualitas SDM meningkat
b.Produktivitas,
c.Pembangunan Karakter
b.Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan yang berdaya saing
a.Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
c.Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator), dengan prioritas pada pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan.
1. 2.Pembangunan Infrastruktur
a.Infrastruktur Pelayanan Dasar
b.Infrastruktur Ekonomi
c.Infrastruktur Perkotaan
d.Energi Dan Ketenagalistrikan
e.Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Untuk Transformasi Digital
f.Energi Dan Ketenagalistrikan
g.Transformasi Digital
d.Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional. 2.2.2 Angka Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun
a.Persentase Angka kemiskinan V-13 RPJMN RPJPD DIY RPJMD GUNUNGKIDUL
e.Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, dengan prioritas pada pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi.
f.Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha, dengan prioritas padapenciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas.
g.Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional, dengan prioritas pada upaya penciptaan kualitaspendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global.
h.Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (knowledge society), dengan prioritas pada perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan.
i.Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan riset-riset unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (center of excellence) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
b.Angka pengangguran
j.Menciptakan gerakan peduli pendidikan, dengan prioritas pada pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip “pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua”.
k.Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, dengan prioritas pada perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
l.Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan. V-14 RPJMN RPJPD DIY RPJMD GUNUNGKIDUL
m.Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, dengan prioritas pada pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan.
1. 5.Transformasi Ekonomi
a.Industrialisasi Pengembangan Destinasi Unggulan
b.Pengembangan Destinasi Unggulan
c.Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital
n.Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga. 2.2.1. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat
a.Pertumbuhan Ekonomi
b.Indeks Gini 2.2.2 Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan
a.Indeks Infrastruktur Daerah Misi 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
a.Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya,
b.Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, dengan Misi 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
a.Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan budaya, wisatawan baik wisnu maupun wisman
b.Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata,
b.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2.2.3 Nilai Investasi Meningkat
a.Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta Rupiah) VI-1 Perencanaan lima tahun kedepan diperlukan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi. Consecutive process dan saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan perumusan yang dilakukan dalam mencapai strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada rencana pembangunan jangka menengah ini. Strategi diawali dengan perumusan alternative strategy yang memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada dalam lingkup pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan alternative strategy adalah SWOT, sehingga rumusan alternative strategi berikut merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan dan Peluang dan Ancaman. 6.1 STRATEGI Strategi merupakan serangkaian upaya berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategi pembangunan. Strategi pembangunan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi juga menunjukan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholders pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis bagi pembangunan dalam fungsinya sebagai regulator dalam menjalankan fungsi regulasi perijinan, investasi, identitas dan lainnya untuk kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan semua stakeholder pembangunan. Peran strategis dalam fungsi fasilitator mengupayakan kepada swasta, masyarakat dan stakeholders pembangunan untuk memfasilitasi akses yang dibutuhkan sesuai tugas dan kewenangannya. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang permanen terlebih dahulu dilakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threat) seperti pada tabel berikut: VI-2 Tabel 6. 1 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1 Misi I: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis INTERNAL EKSTERNAL KEKUATAN (S)
1. 1.Komitmen pimpinan yang kuat dalam peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik
2. 2.Kualitas dan Kompetensi SDM yang cukup memadai
3. 3.Adanya sense of crisis, baik formal maupun informal di lingkungan birokrasi pemerintahan serta masyarakat
4. 4.Penyelenggaran pemerintahan yang cukup efektif dan efisien KELEMAHAN (W)
5. 1.Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor belum optimal untuk mengoptimalkan kinerja BUMD
6. 2.Pengelolan dan pemanfaat asset yang belum optimal untuk meningkatkan PAD
7. 3.Kualitas Pelayanan Publik yang belum merata
8. 4.Rendahnya Kinerja BUMD PELUANG (O)
9. 1.Peluang kerja sama dengan daerah dan pihak lain dalam peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik
10. 2.Tuntutan atas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semakin tinggi.
11. 3.Kondisi SDM masyarakat yang semakin lebih baik di tinjau dari aspek pembangunan manusia Strategi SO Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel Strategi WO Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ANCAMAN (T)
12. 1.Anggapan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap kondisi kapasitas fiskal daerah.
13. 2.Dampak negatif dari COVID-19 pada perekonomian masyarakat.
14. 3.Kinerja BUMD belum optimal
15. 4.Letak dan karakteristik wilayah yang berpotensi dan beragam bencana Strategi ST
16. 1.Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
17. 2.Optimalisasi penanganan bencana Strategi WT
18. 1.Optimalisasi pendapatan daerah,
19. 2.Optimalisasi kinerja BUMD VI-3 Tabel 6. 2 Analisis SWOT dan Perumusan Strategi Misi 2 Misi II: Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah INTERNAL EKSTERNAL KEKUATAN (S)
20. 1.Potensi unggulan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertambamgan batu kapur.
21. 2.Potensi industri pengolahan berbasis produk lokal yang dikembangkan oleh masyarakat dan potensi industri pengolahan berbasis hasil pertanian seperti makanan olahan
22. 3.Semangat pemuda dan pengembangan olahraga yang cukup potensial
23. 4.Komitmen pimpinan pada pengarusutamaan gender kuat
24. 5.Komitmen tenaga kesehatan yang kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat
25. 6.Etos Kerja Masyarakat yang tinggi
26. 7.Budaya gotong royong
27. 8.Potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang banyak
28. 9.Kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah cukup tinggi dan masih bergerak dinamis di tengah masa pandemic KELEMAHAN (W)
29. 1.Posisi wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berada relatif jauh dari pusat pertumbuhan
30. 2.Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi
31. 3.Pertumbuhan ekonomi belum mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat
32. 4.Sarana dan prasarana perekonomian daerah dan penunjang pembangunan yang masih terbatas
33. 5.Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal PELUANG (O)
34. 1.Komitmen Pemerintah DIY dalam peningkatan sinergi pembangunan di lingkungan DIY
35. 2.DIY sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesia membuka peluang bagi Gunungkidul untuk mengembangkan dunia pendidikan
36. 3.Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang akan meningkatkan aksesibilitas wilayah selatan Pulau Jawa
37. 4.Jaringan listrik dan internet yang cukup Strategi SO
38. 1.Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan
39. 2.Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga
40. 3.Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengedalian penduduk dan KB
41. 4.Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak
42. 5.Peningkatan infrastruktur daerah Strategi WO
43. 1.Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
44. 2.Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor
45. 3.Peningkatan Nilai Pertumbuhan Komoditas Unggulan Daerah VI-4 memungkinkan pengembangan ekonomi daerah
46. 5.Meningkatnya kesempatan kerjasama antar daerah dan non lembaga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan seni
47. 6.Berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. ANCAMAN (T)
48. 1.Rendahnya minat generasi muda terjun ke lapangan usaha pertanian
49. 2.Dampak pandemi COVID 19 menurunkan produktivitas industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dalam menggerakkan ekonomi daerah
50. 3.Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
51. 4.Aturan tentang KBAK dan LP2B Strategi ST
52. 1.Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas
53. 2.Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya Strategi WT
54. 1.Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah
55. 2.Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup Berdasarkan analisis di atas, berikut daftar strategi pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 sebagai berikut: St1. Optimalisasi pendapatan daerah; St2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset; St3. Optimalisasi kinerja BUMD; St4. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel; St5. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; St6. Optimalisasi penanganan bencana; St7. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan; St8. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga; St9. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengendalian penduduk dan KB; St10. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak; St11. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin; St12. Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal disemua sektor; St13. Peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah; St14. Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas; St15. Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah; St16. Peningkatan infrastruktur daerah; St17. Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup; St18. Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya. VI-5 6.2. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah mencapai sasaran daerah. Arah kebijakan pembangunan merupakan bentuk nyata dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah alam menjalankan pembangunan harus berdasarkan visi dan misi kepala daerah dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala serta ancaman yang timbul selama periode pemerintahan dan sesuai pembangunan berkelanjutan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa pemerintahan perlu mempersiapkan permasalahan maupun isu strategis pembangunan kewilayahan. Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih dan selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam setiap tahunnya. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis daerah sehingga memiliki fokus serta sesuai pengaturan pelaksanaan kebijakan. Fokus utama pertahun atau tema setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran yang telah ditetapkan, dan perumusan kebijakan berpedoman pada alternatif kebijakan tahun sebelumnya. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021- 2026: VI-6 Tabel 6. 3 Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan VISI : "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026" MISI I : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMDA Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
56. 1.Opini BPK 1 Optimalisasi pendapatan daerah 1.1 Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah 2 Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan aset daerah 2.1 Meningkatkan kualitas belanja daerah 2.2 Meningkatkan efektifitas pengelolaan asset 3 Optimalisasi kinerja BUMD. 3.1 Meningkatkan kinerja BUMD
57. 2.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel 1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah 1.2 Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah 1.3 Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik 1.4 Meningkatkan realisasi regulasi daerah 1.5 Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat VI-7 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMDA Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat 1 Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 1.1 Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertibatan serta Mengoptimalisasi penegakan Perda dan Perkada Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
58. 1.Indeks Ketentraman dan ketertiban 1.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bela negara wawasan kebangsaan dan pencegahan konflik sosial
59. 2.Indeks Ketahanan Daerah 2 Optimalisasi Penanganan Bencana 2.1 Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Program Penanggulangan Bencana 2.2 Mengurangi potensi resiko bencana Misi II: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMDA 2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Derajat Kualitas SDM Meningkat
60. 1.Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) 1 Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan 1.1 Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal serta pendidikan dasar Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2 Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga 2.1 Meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan 2.2 Meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan 3 Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan, pengedalian penduduk dan KB 3.1 Mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan. 3.2 Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB 4 Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak 4.1 Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender VI-8 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMDA 2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Angka Pengangguran dan Jumlah Peduduk miskin menurun 1 Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin 1.1 Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Program Penangggulangan Kemiskinan
61. 1.Persentase Angka Kemiskinan
62. 2.Angka Pengangguran 2 Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor 2.1 Mengembangkan produktifitas berbasis potensi daerah dan pengembangan lapangan kerja Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja 2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi 2.2.1 Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat 1 Peningkatan nilai pertumbuhan komoditas unggulan daerah 1.1 Meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
63. 1.Pertumbuhan Ekonomi
64. 2.Indeks Gini 2 Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas 2.1 Menguatkan ekonomi kreatif; 2.2 Mengembangkan dan inovasi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan; 2.3 Meningkatan dan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan 3 Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah 3.1 Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi UMKM VI-9 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMDA 2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi 2.2.2. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan 1 Peningkatan infrastruktur daerah 1.1 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan e- Gov Program Pembangunan Infrastruktur
65. 1.Indeks infrastruktur Daerah 1.2 Meningkatkan aksesibiltas infrastruktur wilayah 1.3 Meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik
66. 2.IKLH 2 Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup 2.1 Meningkatkan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan 2.2 Meningkatan perlindungan dan konservasi lingkungan 2.2.3. Nilai Investast Meningkat 1 Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya 1.1 Meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi Program Peningkatan Investasi1. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta Rupiah) 1.2 Meningkatkan investasi besar/lokal dan nasional VI-10 Untuk memberi arah penentuan prioritas pembangunan tahunan sebagai tahapan perwujudan Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD perlu dirumuskan indikasi tema pembangunan tahunan, sebagai berikut : Tabel 6. 4 Indikasi Tema Tahunan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 Tema/Fokus Tahun V (2026) Tema RKPD 2026: Kata Kunci: Pemantapan ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, Infrastruktur, dan SDM Pemantapan ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, inftrastruktur, dan peningkatan SDM Pemantapan ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskianan; Pertumbuhan ekonomi; Inftrastruktur, dan SDM Tema/Fokus Tahun IV (2025) Tema RKPD 2025: Kata Kunci: Penguatan ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, Infrastruktur, dan SDM Penguatan ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, inftrastruktur, dan peningkatan SDM yang unggul Penguatan ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskianan; Pertumbuhan ekonomi; Inftrastruktur, dan SDM Tema/Fokus Tahun III

(2024)Tema RKPD 2024: Kata Kunci: Optimalisasi ekonomi daerah, taraf hidup masyarakat, Infrastruktur, dan SDM Optimalisasi kondisi perekonomian daerah, taraf hidup masyarakat, inftrastruktur, dan peningkatan SDM Optimalisasi perekonomian: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskianan; Pelayanan dasar; Inftrastruktur, dan SDM Tema/Fokus Tahun II (2023) Tema RKPD 2023: Kata Kunci: Peningkatan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, Infrastruktur, dan SDM Peningkatan kondisi ekonomi daerah dan layanan dasar melalui penguatan UMKM, Pengembangan sektor unggulan, investasi, pembangunan Inftrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM Peningkatan pemulihan ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskianan; Pelayanan dasar; dan SDM Tema/Fokus Tahun I (2022) Tema RKPD 2022: Kata Kunci: Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022 Pemuliah ekonomi: UMKM, Investasi, Pariwisata; Penanggulangan kemiskinan, pelayanan dasar Indikasi tema tersebut selanjutnya dalam pelaksanaan perlu memperhatikan dengan tema dan arah pembangunan tahunan nasional dan DIY untuk mewujudkan sikronisasi pembangunan pusat dan daerah. Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian program keistimewaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian program sektoral BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 6.5 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Perangkat Daerah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik Indeks Reformasi Birokrasi Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Nilai AKIP Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah VI - 11 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE DUKUGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase pengiriman diklat sesuai kebutuhan BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah VI - 12 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan kepemilikan KTP;Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan akta catatan sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik VI - 13 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG VI - 14 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP VI - 15 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG VI - 16 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN VI - 17 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN VI - 18 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK VI - 19 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI VI - 20 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI VI - 21 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahana terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kapanewon KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawassan pemerintah desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan SEKRETARIAT DAERAH Meningkatkan realisasi regulasi daerah VI - 22 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat VI - 23 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Optimalisasi pendapatan daerah Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - Persentase Capaian target obyek dan subyek pajak - Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Opini BPK VI - 24 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 Meningkatkan kualitas belanja daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Penetapan APBD Tepat Waktu - Penyelesaian SP2D tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan PD tepat waktu BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Optimalisasi kinerja BUMD Meningkatkan kinerja BUMD PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Mengurangi potensi resiko bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase ketentraman dan ketertiban umum terlaksana SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase kelompok jagawarga yang terbina SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Optimalisasi Penanganan Bencana Indeks Ketahanan Daerah Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat Indeks Ketentraman dan ketertiban Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan aset daerah Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi potensi dan indikasi timbulnya gangguan ketentraman dan ketertibatan serta Mengoptimalisasi penegakan Perda dan Perkada VI - 25 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD; DINAS PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar; DINAS PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama; DINAS PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SD; DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan DINAS PENDIDIKAN Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya DINAS PENDIDIKAN Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas IPM Tahun 2026 Derajat Kualitas SDM meningkat Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal serta pendidikan dasar Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN VI - 26 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya DINAS PENDIDIKAN Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Meningkatkan daya saing prestasi keolahragaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Prestasi Olahraga berdasar nomor pertandingan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yang ter akreditasi dengan jenjang paripurna DINAS KESEHATANPeningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dan KB Mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta pemenuhan SPM bidang kesehatan. Peningkatan kualitas kepemudaan dan olahraga Meningkatkan daya saing pemuda dalam pembangunan KEBUDAYAAN VI - 27 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar DINAS KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat DINAS KESEHATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya DINAS KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS KESEHATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Mengoptimalkan pengendalian penduduk dan pelayanan KB VI - 28 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN persentase lembaga PUG yang aktif DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA persentase kelembagaan KLA yang aktif DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK persentase jenis data gender dan anak yang terkelola DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) persentase Desa Layak Anak yang terbentuk DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan kesetaraan gender Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dan anak Angka Pengangguran Peningkatan pemenuhan lapangan kerja lokal di semua sektor Mengembangkan produktifitas berbasis potensi daerah dan pengembangan lapangan kerja VI - 29 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Nilai pendapatan nelayan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Nilai pendapatan pembudidaya ikan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi PDRB Perkapita Pertumbuhan EkonomiPengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat Peningkatan ekonomi kreatif dan sektor pertanian arti luas Mengembangkan dan inovasi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan Peningkatan Nilai Pertumbuhan Komoditas Unggulan Daerah Meningkatkan Pengembangan komoditas unggulan daerah Persentase Angka Kemiskinan Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) VI - 30 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka konsumsi ikan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang terlaksana DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penurunan konsumsi beras/kapita/tahun DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase penanganan kerawanan pangan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar aman DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaran keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN VI - 31 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana pertanian yang digunakan DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN pensentase bencana pertanian yang tertangani DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditas Peternakan DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana peternakan yang digunakan DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah populasi ternak DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Usaha Pertanian/Peternakan sesuai SOP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase ragam budaya yang dikembangkan DINAS KEBUDAYAANMeningkatan dan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan VI - 32 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana DINAS PARIWISATA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana DINAS PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi DINAS PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana DINAS PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi DINAS PARIWISATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PARIWISATA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan. KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI VI - 33 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP VI - 34 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN VI - 35 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI VI - 36 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan budaya KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelengaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Peningkatan produktivitas industri, perdagangan, koperasi dan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah Mengembangkan industri, perdagangan, koperasi UMKM VI - 37 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang melaksanakan RAT DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Jumlah koperasi dengan predikat sehat DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase kenaikan aset koperasi DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA VI - 38 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase IKM yang mengikuti pameran DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi DINAS PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR IKM yang berorientasi Ekspor DINAS PERDAGANGAN PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang ditera/tera ulang DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase IKM yang mengikuti promosi produk DINAS PERDAGANGAN VI - 39 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase kepala keluarga berakses air minum layak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Keandalan gedung Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Indeks Infrastruktur Daerah Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan e-Gov Peningkatan infrastruktur daerah VI - 40 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terlaksana dengan baik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE CAPAIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PERSENTASE CAPAIAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VI - 41 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan dengan kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penanganan PSU kawasan permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Meningkatkan aksesibiltas infrastruktur wilayah Meningkatkan revitalisasi infrastruktur publik PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) VI - 42 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengendalian Pencemeran DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Sampah dikelola DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keiatimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup Meningkatkan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan Meningkatan perlindungan dan konservasi lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) VI - 43 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah tertangani DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pemgelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik DINAS LINGKUNGAN HIDUP Nilai Investasi Meningkat Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Peningkatan investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan optimalisasi potensi sumber daya Meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi VI - 44 Misi Tujuan Daerah Indikator Tujuan Daerah Sasaran Daerah Indikator Daerah Strategi Kebijakan Arah Kebijakan Daerah Program Indikator Program PD Penanggung Jawab -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -24 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Meningkatkan investasi besar/lokal dan nasional VI - 45 VI-46 6.3. PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS Rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berisi program-program dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan publik dan bisa dirasakan oleh masyarakat hasil pembangunan tersebut. Program prioritas merupakan prioritas daerah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dalam satu periode kepemimpinannya. Program prioritas merupakan unggulan Bupati sebagai wujud pemenuhan visi dan misi daerah, berikut adalah program unggulan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut: Tabel 6.6 Program Prioritas Unggulan Daerah No Kelompok Pembangunan Rincian Kegiatan Pembangunan

1.Pembangunan Wajah Kota Wonosari 1. Penataan jalan ruas Siyono- Baleharjo
2.Penataan Kawasan Titik Nol (Alun- Alun Kota Wonosari)
3.Penataan Taman Parkir
2.Pembangunan Pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan
1.Pengembangan komoditas unggulan
2.Penguatan kelembagaan dan pengembangan peternakan
3.Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
1.Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang;
2.Pembangunan 7 (tujuh) Kapanewon perbatasan (Pembangunan Kesehatan, Ekonomi, Investasi, Industri, UMKM, Pariwisata, Pertanian, Peternakan, Budidaya Perikanan, Infrastruktur, konservasi tangkapan air)
3.Optimalisasi Pengembangan Kawasan Karst Gunungsewu
4.Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara bertahap
4.Peningkatan Investasi 1. Peta potensi investasi daerah
2.Peraturan Kemudahan Berinvestasi
3.Penetapan Kebijakan fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal
4.Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
5.Pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data informasi perijinan/non perijinan berbasis sistem pelayanan perijinan berusaha secara elektronik
6.Pembangunan kawasan industri
5.Pembangunan Pariwisata, Industri Kreatif, dan Kebudayaan
1.Event Lokal, Nasional dan Internasional pengembangan daya tarik wisata VI-47 No Kelompok Pembangunan Rincian Kegiatan Pembangunan
2.Aksesibilitas (pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarpras objek wisata)
3.Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata; promosi; fasilitasi pemasaran.
4.Pelestarian dan pengembangan kebudayaan untuk mendukung pariwisata
5.Pengembangan industri kreatif dan UMKM digital
6.Pembangunan infrastruktur dan konektifitas
1.Peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan lokasi prioritas
2.Pemenuhan sarana prasarana jalan
7.Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pemerintahan serta Pelayanan Publik
1.Pembangunan gedung DPRD, gedung perkantoran komplek Siraman, dan gedung pelayanan publik
2.Pembangunan peningkatan Puskesmas Bedoyo dan Ngoro-Oro
3.Pembangunan teknologi informasi mendukung smartcity
8.Pemenuhan air bersih Penyediaan air bersih bagi warga secara bertahap dan selektif
9.Pengadaan Tanah Pengadaan tanah penunjang pembangunan secara selektif
10.Pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga Penguatan Kelembagaan Pembangunan Sport Center dan Sarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
1.Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP
2.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 74,49 (BB) 81,50 (A) 82,00 (A) 82,50 (A) 83,00 (A) 83,50 (A) Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat
1.Indeks Ketentraman dan ketertiban Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Indeks 93,75 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50
2.Indeks Ketahanan Daerah Program Penanggulangan Bencana Indeks 0,58 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 Derajat Kualitas SDM Meningkat
1.Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indeks 69,98 71,00 1,198,405,790,727 72,00 1,270,796,246,355 73,00 1,279,659,293,877 74,00 1,304,764,466,581 75,00 1,337,395,628,141 Angka Pengangguran dan Jumlah Peduduk miskin menurun Program Penanggulangan Kemiskinan
1.Persentase Angka Kemiskinan Persen 17,07 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00
2.Angka Pengangguran Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja Persen 2,16 2,05 2,00 1,90 1,60 1,50 2.2.1 Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
1.Pertumbuhan Ekonomi Persen -0,68 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50
2.Indeks Gini Indeks 0,352 0,332 0,321 0,311 0,301 0,291 2.2.2. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan
1.Indeks infrastruktur Daerah Program Pembangunan Infrastruktur Indeks 60,54 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00
2.IKLH Indeks 64,14 65,00 66,00 67,50 69,00 71,00 2.2.3. Nilai Investast Meningkat
1.Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta Rupiah) Program Peningkatan Investasi Juta rupiah 3,210,972 3,376,000 17,594,831,744 3,550,000 18,855,088,082 3,760,000 18,957,523,698 4,000,000 19,139,174,172 4,300,000 19,630,653,526 Tabel 6.7 Sinkronisasai Program Pembangunan Daerah "Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026" 13,852,619,88913,664,698,70313,364,030,90312,961,753,49012,215,474,460 18,360,244,99217,714,068,85517,074,258,42015,909,407,279 19,207,163,942 613,757,320,419604,560,282,404595,850,022,131571,499,322,601479,970,426,139 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 129,379,129,450123,727,529,445118,226,256,017113,382,106,944191,623,699,808 117,434,559,512114,146,401,961111,258,562,419108,942,670,553111,213,602,237 2.2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi 2.1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Misi II: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Satuan Baseline 2020 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah VISI : Tujuan Sasaran Program Pembangunan Daerah MISI I : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis VI-48 VI-49 6.4. ARAH PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN DIY Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terus mengalami perbaikan dan pengembangan, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang mendapatkan delegasi kewenangan Keistimewaan dari DIY. Wujud pendelegasian kewenangan tersebut diikuti dengan adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan. Selain sebagai potensi untuk menutup kekurangan kemampuan keuangan daerah, tentunya pendelegasian kewenangan yang diikuti dengan penyaluran anggaran tersebut tentunya juga mengandung konsekuensi untuk turut mendukung target kinerja pembangunan kesitimewaan DIY. Berkaitan dengan konsekuensi untuk mendukung capaian target kinerja tersebut, pembangunan keistimewaan DIY di Kabupaten Gunungkidul diarahkan sebagai berikut :
1.Urusan pertanahan diarahkan untuk memastikan dukungan terhadap terwujudnya pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan Tanah SG, dan Tanah Desa.
2.Urusan tata ruang keistimewaan diarahkan pada pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, cagar alam dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Gunungkidul agar memberi manfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Dalam pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tersebut harus diupayakan antisipasi pengendalian pemanfaatan tata ruang untuk merespon ancaman alih fungsi lahan, pertambahan penduduk, penambangan liar, dan berbagai potensi penyalahgunaan pemanfaatan ruang. Dalam rangka optimalisasi satuan ruang strategis keistimewaan melalui kegiatan urusan tata ruang keistimewaan dilaksanakan penataan kawasan dan pengembangan infrastruktur wilayah yaitu: Kawasan SRS Karst, Kawasan Nglanggeran, SRS Sokoliman, dan SRS Pantai Selatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meliputi: kegiatan pariwisata, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, TPI, Kalurahan/Desa Pesisir, Desa Wisata,usaha mikro kecil dan menengah, dan pengembangan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan SRS Keistimewaan juga dilakukan dengan pembangunan PPI Gesing, pembangunan jalan menuju obyek/destinasi wisata, konektivitas, penataan parkir, pasar wisata, sanitasi, air bersih, vegetasi tanaman, lampu penerangan jalan umum, layanan keuangan/ perbankan, dan sarana prasarana kesehatan.
3.Urusan kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kelembagaan keistimewaan baik di tingkat kabupaten, kapanewon, dan kalurahan. Kelembagaan yang telah dibentuk harus didorong agar dapat berjalan dan berfungsi secara optimal sehingga dapat mempresentasikan tujuan Keistimewaan DIY itu sendiri, salah satunya dalam hal internalisasi, penguasaan dan implementasi Budaya Satriya ASN Kabupaten Gunungkidul dan Pamong Kalurahan Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan ketugasannya.
4.Urusan Kebudayaan diarahkan untuk mendorong pembangunan kebudayaan dalam arti luas yang meliputi budaya bendawi dan tak bendawi secara lintas sektor dan lintas perangkat daerah. Secara khusus, arah pembangunan kebudayaan juga diupayakan untuk meningkatkan pelestarian budaya dan mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun dengan dana keistimewaan, antara lain mewujudkan Kalurahan-Kalurahan yang berpotensi menjadi Kalurahan Rintisan Budaya dan selanjutnya VI-50 menjadi Kalurahan Mandiri Budaya, mengoptimalkan pemanfaatan Taman Budaya Gunungkidul dimana Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mempersiapkan regulasi pemanfaat aset tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan Daerah. 6.5. PEMBANGUNAN DESA/KALURAHAN DAN KAWASAN PERDESAAN Sebagai daerah yang yang terdiri dari 144 desa/kalurahan, dan sebagian besar merupakan kawasan perdesaan, perlu terus didorong program pembangunan desa/kalurahan dan kawasan perdesaan. Proses ini tentunya harus selaras dengan pembangunan keistimewaan khususnya dalam upaya penguatan peran kalurahan sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahan pada :
1.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kalurahan serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kalurahan.
2.Penguatan ekonomi Produktif untuk pemulihan dampak pandemi. Hal ini dilakukan dengan penguatan dan pendampingan BUMDesa/Kalurahan, Kelompok UMKM, Pokdarwis, KWT, Kelompok tani, kelompok ternak serta pemberdayaan bagi keluarga prasejahtera, kelompok perempuan, kelompok marginal dan kelompok penyandang disabilitas di desa sebagai wujud pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini juga diarahkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset desa/kalurahan.
3.Pengembangan desa dan kawasan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pariwisata.
4.Peningkatan kewirausahaan, produksi, dan jaringan pemasaran bagi usaha ekonomi produktif di tingkat kalurahan.
5.Pengembangan sistem informasi desa untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik desa dan pemutakhiran data kemiskinan.
6.Peningkatan pembangunan desa/kalurahan melalui dukungan dan fasilitasi bantuan keuangan kepada desa/kalurahan (BKK). Untuk merespon implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya mendorong percepatan dan kemudahan penanaman modal dengan cara yaitu:
1.Reviu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
2.Penyusunan dan penetapan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR);
3.Rencana Perubahan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
4.Implementasi kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan non perizinan baik melalui OSS maupun pengembangan aplikasi perizinan secara online melalui sistem informasi perizinan online.
5.Sosialisasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).
6.Revisi Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan. VII-1 Program prioritas beserta pendanaanya sesuai urusannya pada perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja program (outcame) bersumber dari APBD Gunungkidul. Sumber APBD Gunungkidul antara lain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), APBN, APBD DIY, Dana Keistimewaan, dan sumber-sumber lainnya. Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026 Kabupaten Gunungkidul Kapasitas Riil/Belanja Proyeksi Tahun 2022 Proyeksi Tahun 2023 Proyeksi Tahun 2024 Proyeksi Tahun 2025 Proyeksi Tahun 2026 Kapasitas Riil Keuangan 1,956,228,034,579 2,001,696,445,497 2,047,185,045,455 2,092,396,853,760 2,136,271,627,977 BELANJA DAERAH 2,026,933,232,394 2,113,511,446,445 2,155,029,757,900 2,198,362,798,258 2,250,657,074,879 Belanja Operasi 1,441,015,827,830 1,525,747,449,177 1,563,323,547,307 1,590,049,297,856 1,619,045,321,412 Belanja Modal 429,311,989,071 299,788,992,599 284,532,772,451 294,210,083,349 311,758,385,850 Belanja Tidak Terduga 40,000,000,000 32,400,000,000 18,400,000,000 16,400,000,000 14,400,000,000 Belanja Transfer 116,605,415,493 255,575,004,669 288,773,438,142 297,703,417,053 305,453,367,617 Sumber: Bappeda Kab. Gunungkidul, 2021 (diolah) Kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2022-2026 terjabarkan kedalam indikasi pagu perangkat daerah dalam pembiayaan program kegiatan untuk mencapai indikator target pembangunan selama lima tahun terpetakan dalam matrik tabel 7.2 sebagai berikut: Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 01.01 PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD; Persen 89.37 90.95 153,604,396,000 92.63 181,290,681,000 94.21 185,372,437,000 95.26 200,025,592,000 95.79 219,197,266,000 95.79 939,490,372,000 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; Persen 55.4 56.4 - 56.9 - 57.4 - 57.9 - 58.4 - 58.4 - DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SD; Persen 91.28 91.73 - 91.96 - 92.19 - 92.42 - 92.65 - 92.65 - DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Persen 102.25 99.2 - 99.23 - 99.27 - 99.3 - 99.33 - 99.33 - DINAS PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama; Persen 107.07 99.61 - 99.63 - 99.64 - 99.66 - 99.68 - 99.68 - DINAS PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar; Persen 93.6 93.84 - 94.16 - 94.49 - 94.81 - 94.97 - 94.97 - DINAS PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan Persen 21.6 41.65 - 56.69 - 71.73 - 81.75 - 88.77 - 88.77 - DINAS PENDIDIKAN 01.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal Persen 100 100 60,000,000 100 246,375,000 100 256,375,000 100 260,375,000 100 266,375,000 100 1,089,500,000 DINAS PENDIDIKAN 01.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Persen 48,33 49,22 200,000,000 50,11 225,000,000 51,00 235,000,000 51,89 245,000,000 52,78 245,000,000 52,78 1,150,000,000 DINAS PENDIDIKAN 01.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan Persen 100 100 15,000,000 100 515,100,000 100 589,600,000 100 589,600,000 100 589,600,000 100 2,298,900,000 DINAS PENDIDIKAN 01.02 KESEHATAN 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yang ter akreditasi dengan jenjang paripurna Persen 3,03 3,03 236,977,422,874 6,6 253,006,043,558 9,9 250,501,731,215 12,12 250,037,338,879 15,15 253,628,103,126 15,15 1,244,150,639,652 DINAS KESEHATAN 01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar Persen 100 100 321,435,000 100 409,500,000 100 429,975,000 100 451,474,000 100 474,047,000 100 2,086,431,000 DINAS KESEHATAN 01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin Persen 100 100 300,038,000 100 341,961,000 100 352,925,000 100 370,197,000 100 389,957,000 100 1,755,078,000 DINAS KESEHATAN 01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat Persen 3,5 10,42 179,240,000 13,89 782,105,000 17,36 826,991,000 20,83 874,700,000 24,31 925,430,000 24,31 3,588,466,000 DINAS KESEHATAN 01.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik) persen 26,55 27,87 8,013,092,824 29,20 7,022,400,000 30,53 7,022,400,000 31,858 7,022,400,000 33,18 7,022,400,000 33,18 36,102,692,824 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase kepala keluarga berakses air minum layak persen 81,03 81,95 5,322,914,034 83,21 2,375,000,000 85,19 2,375,000,000 87,85 2,375,000,000 90,45 2,375,000,000 90,45 14,822,914,034 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan Persen N/a 40 2,362,341,674 45 - 50 - 55 - 60 - 60 2,362,341,674 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak persen 83,27 84,16 3,297,985,070 85,398 1,350,000,000 87,34 1,350,000,000 89,98 1,350,000,000 92,56 1,350,000,000 92,56 8,697,985,070 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik Persen 43 45 500,000,000 48 500,000,000 50 500,000,000 52 500,000,000 53 500,000,000 53 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2022 - 2026 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja 01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN VII - 2 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja 01.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan Persen N/a 20 500,000,000 40 500,000,000 60 500,000,000 80 500,000,000 100 500,000,000 100 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Keandalan gedung Pemerintah Persen 65,31 69,38 36,360,000,000 73,46 9,360,000,000 77,55 10,360,000,000 81,63 12,360,000,000 85,71 15,360,000,000 85,71 83,800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL Persen 100 20 282,185,000 40 675,000,000 60 700,000,000 80 750,000,000 100 800,000,000 100 3,207,185,000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan dengan kondisi baik Persen 59,55 63 59,809,059,069 68,20 22,857,663,104 72,522 24,686,705,059 76,84 25,791,396,962 81,16 26,008,910,960 81,16 159,153,735,154 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional persen 20 25 722,000,000 30 781,250,000 35 841,500,000 40 799,250,000 45 796,250,000 45 3,940,250,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang Persen 100 36,91 1,225,343,200 54,97 1,270,000,000 72,38 2,526,750,000 86,40 1,102,050,000 100 1,252,055,000 100 7,376,198,200 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana Persen 100 100 1,925,500,000 100 1,925,500,000 100 1,925,500,000 100 1,925,500,000 100 1,925,500,000 100 9,627,500,000 DINAS PARIWISATA Persentase penyelenggaraan keiatimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik persen 0 0 - 25 50,000,000 50 57,400,000 75 57,400,000 100 57,400,000 100 222,200,000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik Persen - 20 200,000,000 40 - 60 - 80 - 100 - 100 200,000,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik persen 0 25 4,761,541,000 25 4,761,541,000 50 4,761,541,000 75 4,761,541,000 100 4,761,541,000 100 23,807,705,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik persen 0 20 100,000,000 40 - 60 - 80 - 100 - 100 100,000,000 DINAS PERHUBUNGAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik persen - 100 500,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 5,000,000 100 1,255,000,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang Persen 100 3.4 300,000,000 28.89 1,790,000,000 48.89 815,000,000 74.44 1,890,000,000 100 1,965,000,000 100 6,760,000,000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terlaksana dengan baik Persen 0 0 - 0 - 33,33 100,000,000 66,67 100,000,000 100 100,000,000 100 300,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 01.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau Persen 5 10 2,550,000,000 15 2,950,000,000 20 2,950,000,000 25 2,950,000,000 30 2,950,000,000 30 14,350,000,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penanganan PSU kawasan permukiman persen 17,93 21,97 7,812,500,000 26,01 400,000,000 30,04 400,000,000 34,08 400,000,000 38,12 400,000,000 38,12 9,412,500,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh persen N/a 12,50 400,000,000 14,29 2,000,000,000 16,67 2,000,000,000 20,00 2,000,000,000 25 2,000,000,000 25 8,400,000,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU persen N/a 20 800,000,000 40 800,000,000 60 800,000,000 80 800,000,000 100 800,000,000 100 4,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU persen N/a 15 7,500,000 30 7,500,000 50 7,500,000 75 7,500,000 100 7,500,000 100 37,500,000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 01.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG VII - 3 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja 01.05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase ketentraman dan ketertiban umum terlaksana Persen 95 95,5 2,297,166,000 96,00 2,660,445,000 96,5 2,849,225,000 97,00 2,976,143,000 97,5 3,127,339,000 97,5 13,910,318,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana persen 100 100 1,144,885,000 100 1,330,600,000 100 1,371,600,000 100 1,452,600,000 100 1,472,600,000 100 6,772,285,000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 01.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran persen 100 100 580,800,000 100 658,000,000 100 695,000,000 100 753,400,000 100 747,500,000 100 3,434,700,000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 01.06 SOSIAL 01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina Persen 70 70.2 632,455,000 70.4 636,941,323 70.6 694,683,389 70.8 709,185,309 71 754,637,687 71 3,427,902,708 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya Persen 100; 100 90; 100 618,120,000 90,5; 100 645,300,000 91; 100 745,300,000 91,5; 100 785,300,000 92; 100 845,300,000 92; 100 3,639,320,000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Persen 90 90.2 2,652,600,000 90.4 2,746,234,862 90.6 2,543,339,350 90.8 2,392,193,945 91 2,287,766,688 91 12,622,134,845 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persen 100 100 377,715,000 100 399,800,000 100 431,500,000 100 453,000,000 100 460,400,000 100 2,122,415,000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara Persen 100 100 7,000,000 100 10,000,000 100 13,000,000 100 16,000,000 100 19,000,000 100 65,000,000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.07 TENAGA KERJA 02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi persen 100 100 595,213,200 100 856,827,305 100 1,122,278,164 100 1,189,810,000 100 1,390,810,000 100 5,154,938,669 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja persen NA 5 3,615,000,000 5 3,755,000,000 6 3,755,000,000 7 3,570,756,632 7 3,306,720,775 7 18,002,477,407 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan persen 100 100 100,250,000 100 110,250,000 100 120,250,000 100 150,250,000 100 200,000,000 100 681,000,000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN persentase lembaga PUG yang aktif persen 54 70 221,360,000 75 161,587,000 80 159,587,000 85 167,304,350 90 175,407,425 90 885,245,775 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan persen 18.75 5.56 123,970,000 5.88 232,000,000 6.25 240,000,000 6.67 267,810,000 7.14 289,922,500 7.14 1,153,702,500 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA persentase kelembagaan KLA yang aktif persen 67 70.27 104,050,000 71.55 146,550,000 72.73 146,550,000 73.81 147,550,000 74.81 149,500,000 74.81 694,200,000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK persentase jenis data gender dan anak yang terkelola persen 50 100 15,400,000 100 55,400,000 100 40,000,000 100 42,000,000 100 44,100,000 100 196,900,000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) persentase Desa Layak Anak yang terbentuk persen 70.14 73.61 21,860,000 77.08 58,900,000 80.56 58,900,000 84.03 61,845,000 87.5 64,937,250 87.5 266,442,250 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak persen -27.27 2.94 491,966,000 3.03 493,966,000 3.13 493,966,000 3.23 494,166,000 3.33 494,376,000 3.33 2,468,440,000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK VII - 4 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja 02.09 PANGAN 02.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang terlaksana Persen 100 100 1,000,000,000 100 700,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 4,700,000,000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penurunan konsumsi beras/kapita/tahun Kg 83 80 863,449,320 78 937,294,252 76 1,070,526,147 74 1,216,778,762 72 1,377,656,638 72 5,465,705,119 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase penanganan kerawanan pangan Persen 100 100 4,400,000 100 4,840,000 100 5,324,000 100 5,856,400 100 6,442,040 100 26,862,440 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar aman Persen 75 80 25,030,000 85 27,533,000 90 30,286,300 92 33,314,930 93 36,646,423 93 152,810,653 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 02.10 PERTANAHAN 02.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah tertangani Persen 100 20 9,400,000 40 10,000,000 60 10,000,000 80 10,000,000 100 16,000,000 100 55,400,000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 02.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan. Persen 100 20 1,100,878,500 40 1,100,500,000 60 955,755,000 80 1,326,000,000 100 1,255,000,000 100 5,738,133,500 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 02.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani Persen 100 20 100,000,000 40 165,300,000 60 193,813,000 80 200,194,000 100 209,700,700 100 869,007,700 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 02.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum Persen 100 10.65 5,365,945,000 54.94 4,024,666,588 75.72 3,806,372,767 88.09 3,845,371,805 100 3,990,045,896 100 21,032,402,056 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 02.10.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan persen 8 8 487,140,000 8 500,000,000 8 525,000,000 8 530,000,000 8 550,000,000 40 2,592,140,000 SEKRETARIAT DAERAH 02.11 LINGKUNGAN HIDUP 02.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik persen 0 20 155,000,000 40 255,000,000 60 215,000,000 80 15,000,000 100 20,000,000 100 660,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN Persentase Pengendalian Pencemeran persen 30 50 345,000,000 55 570,000,000 60 600,000,000 65 610,000,000 70 625,000,000 70 2,750,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik persen 50 50 4,603,000,000 52 4,180,000,000 54 4,090,000,000 56 4,200,000,000 58 4,625,000,000 58 21,698,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pemgelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik persen 20 20 290,000,000 30 350,000,000 40 355,000,000 50 360,000,000 60 379,000,000 60 1,734,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup persen 32 42 236,000,000 52 445,000,000 62 505,000,000 72 515,000,000 82 525,000,000 82 2,226,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup persen 15 18 10,000,000 28 150,000,000 42 160,000,000 56 170,000,000 70 185,000,000 70 675,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik persen 100 100 5,000,000 100 45,000,000 100 55,000,000 100 65,000,000 100 65,000,000 100 235,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Sampah dikelola persen 24 24,50 4,443,690,000 26,00 4,830,000,000 27,50 4,961,500,000 29,00 5,335,500,000 30,50 5,408,500,000 30,50 24,979,190,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.12 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan kepemilikan KTP;Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KIA Persen;Persen;P ersen 98,19;100; 62,40 99;99;65 273,735,000 99;99;70 363,959,000 99;99;80 367,191,000 99;99;85 383,767,000 99;99;90 444,130,000 99;99;90 1,832,782,000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan akta catatan sipil Persen 47,9 48 111,469,900 49,5 116,096,000 51 118,295,000 52,5 121,601,000 54 126,742,000 54 594,203,900 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk Persen 100 100 336,764,900 100 444,179,000 100 459,371,000 100 468,693,000 100 511,941,000 100 2,220,948,900 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL VII - 5 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja 02.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat Persen 100 100 81,389,800 100 95,875,000 100 98,586,000 100 102,700,000 100 174,760,000 100 553,310,800 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan persen 100 100 2,000,000 100 2,000,000 100 10,000,000 100 10,500,000 100 11,025,000 100 35,525,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu persen 93.06 97.22 3,988,779,300 99 3,249,596,400 99 3,589,596,400 100 4,031,764,720 100 3,835,792,456 100 18,695,529,276 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan persen 70 80 239,227,500 85 228,000,000 90 233,000,000 95 244,650,000 100 256,882,500 100 1,201,760,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun tahun 22.2 22.5 127,765,000 22.7 411,792,000 22.8 596,484,800 23 642,086,450 23.02 1,345,011,640 23.02 3,123,139,890 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) persen 8.39 8.3 4,502,690,000 8.25 4,719,190,000 8.2 4,719,190,000 8.15 4,732,095,000 8.1 4,745,645,250 8.1 23,418,810,250 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif persen 75 75 1,614,752,000 77 1,614,752,000 79 1,614,752,000 80 1,614,752,000 82 1,614,752,000 82 8,073,760,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.15 PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran persen 68,49 70,84 - 71,41 - 72,51 - 74,85 - 75,44 - 75,44 - DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor persen 98,88 98,00 - 98,25 - 98,50 - 98,75 - 99,00 - 99,00 - DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal persen 66,43 66,50 - 66,53 - 66,55 - 66,57 - 66,58 - 66,58 - DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas persen 4,30 4,30 12,155,622,500 4,50 11,842,793,000 9,50 12,395,303,000 10,50 12,586,983,000 11,80 13,044,943,000 11,80 62,025,644,500 DINAS PERHUBUNGAN 02.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE CAPAIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persen 100 55 916,070,000 60 1,123,160,000 65 1,123,160,000 70 1,123,160,000 75 1,123,160,000 75 5,408,710,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PERSENTASE CAPAIAN APLIKASI INFORMATIKA Persen NA 97,93 9,534,390,000 98,76 9,493,000,000 99,17 10,021,000,000 99,59 10,668,000,000 100 11,603,000,000 100 51,319,390,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) VII - 6 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja 02.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan koperasi NA 10 5,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 - - - - 30 25,000,000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang melaksanakan RAT Persen 60 64 27,100,000 66 133,500,000 68 63,500,000 70 46,100,000 71 66,100,000 71 336,300,000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Jumlah koperasi dengan predikat sehat koperasi 21 26 16,160,000 28 25,010,000 30 25,110,000 32 20,470,000 34 25,610,000 34 112,360,000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya persen NA 76 528,780,000 77 589,300,000 78 623,420,000 79 635,420,000 80 639,220,000 80 3,016,140,000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase kenaikan aset koperasi persen 14.83 14.9 100,500,000 15 359,500,000 15.5 316,500,000 16 235,500,000 16.5 248,500,000 16.5 1,260,500,000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM persen NA 20 1,250,186,000 40 520,901,200 60 731,892,000 80 682,959,000 100 879,337,000 100 4,065,275,200 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro persen NA 20 755,390,000 40 569,016,000 60 515,527,600 80 665,975,000 100 628,055,000 100 3,133,963,600 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 02.18 PENANAMAN MODAL 02.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi persen 100 100 158,547,500 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 758,547,500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 02.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi persen 100 100 50,000,000 100 100,000,000 100 110,000,000 100 150,000,000 100 165,000,000 100 575,000,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 02.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi persen 100 100 193,407,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 1,193,407,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 02.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan persen 100 100 368,424,500 100 368,424,500 100 368,424,500 100 368,424,500 100 368,424,500 100 1,842,122,500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 02.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik persen 100 100 266,802,500 100 275,000,000 100 275,000,000 100 275,000,000 100 275,000,000 100 1,366,802,500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 02.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 02.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 0.95 2.96 2,092,355,000 3 2,220,605,000 3.09 2,313,855,000 3.14 2,533,349,467 3.24 2,593,710,445 3.24 11,753,874,912 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 02.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Prestasi Olahraga berdasar nomor pertandingan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional Nomor Pertandingan 98 215 7,282,237,000 231 7,855,271,300 244 7,579,060,340 257 7,829,810,339 267 7,908,304,807 267 38,454,683,786 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 02.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka Persen 15.22% 20.69% 500,500,000 23.39% 500,500,000 26.09% 500,500,000 28.79% 500,500,000 31.48% 500,500,000 31.48% 2,502,500,000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 02.20 STATISTIK 02.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persen NA 20 60,280,000 40 143,080,000 60 143,080,000 80 143,080,000 100 143,080,000 100 632,600,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02.21 PERSANDIAN 02.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI persen NA 25 179,610,000 40 230,410,000 60 230,410,000 80 235,410,000 90 235,410,000 90 1,111,250,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VII - 7 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 02.22 KEBUDAYAAN Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya Persen 0 0 - 72 18,500,000 74 22,050,000 76 30,000,000 78 42,000,000 78 112,550,000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas Persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya Persen 0 0 - 100 5,000,000 100 3,000,000 100 5,000,000 100 4,000,000 100 17,000,000 DINAS KESEHATAN Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal persen NA 20 150,000,000 40 100,000,000 60 169,500,000 80 248,450,000 100 337,795,000 100 1,005,745,000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Persentase IKM yang mengikuti pameran persen NA 20 350,000,000 40 845,000,000 60 870,000,000 80 895,000,000 100 920,000,000 100 3,880,000,000 DINAS PERDAGANGAN Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana Persen 100 100 250,000,000 100 302,000,000 100 302,000,000 100 302,000,000 100 302,000,000 100 1,458,000,000 DINAS PARIWISATA Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya Persen 0 12,59 500,000,000 16.79 500,000,000 20.99 500,000,000 25.19 500,000,000 29.39 500,000,000 29.39 2,500,000,000 DINAS PENDIDIKAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi Persen 0 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan budaya 100 persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi Persen 0 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 150,000,000 100 157,500,000 100 165,375,000 100 173,643,750 100 182,325,938 100 828,844,688 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Persentase penyelenggaran keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik Persen 100 100 452,000,000 100 452,000,000 100 452,000,000 100 452,000,000 100 452,000,000 100 2,260,000,000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Persentase ragam budaya yang dikembangkan persen 100 100 18,218,000,000 100 19,128,900,000 100 19,301,165,100 100 19,687,188,402 100 20,277,804,055 100 96,613,057,557 DINAS KEBUDAYAAN Persentase Sekolah Dasar (SD) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya Persen 7.74 13.12 - 18.49 - 23.87 - 29.25 - 34.62 - 34.62 - DINAS PENDIDIKAN Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menerapkan muatan lokal berbasis budaya Persen 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - DINAS PENDIDIKAN Prosentase kelompok jagawarga yang terbina Persen 80 80 347,100,000 81 364,455,000 82 381,955,000 83 400,000,000 84 420,000,000 84 1,913,510,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 02.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN VII - 8 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 200,000,000 100 150,000,000 100 800,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan persen 0 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana persen 0 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 750,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO 02.23 PERPUSTAKAAN 02.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai 8,49 9,46 361,109,000 9,74 380,534,450 10,03 386,940,475 10,32 405,821,049 10,60 425,645,651 10,60 1,960,050,625 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 02.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/dialih media /terdaftar Naskah 0 3 7,500,000 3 10,500,000 3 11,025,000 3 11,576,250 3 12,155,000 3 52,756,250 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 02.24 KEARSIPAN 02.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku Persen 76,59 78,26 283,945,000 80,43 246,692,250 82,61 259,025,700 84,78 271,978,000 86.95 285,577,080 86,95 1,347,218,030 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 03.25 KELAUTAN DAN PERIKANAN 03.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Nilai pendapatan nelayan Rupiah 30737252, 37 3177635 4,87 336,810,000 3268451 4,01 918,870,000 3345500 5,76 730,845,000 3408524 2,63 522,075,000 3457649 3,25 622,085,000 3457649 3,25 3,130,685,000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 03.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Nilai pendapatan pembudidaya ikan Rupiah 4079885,4 9 4156864, 47 2,257,050,000 4235295, 87 1,237,390,000 4315207, 11 1,319,790,000 4474333, 93 1,463,446,898 4558755, 32 1,495,871,737 4558755, 32 7,773,548,635 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 03.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan Persen 100 100 56,690,000 100 67,790,000 100 171,265,000 100 176,340,000 100 199,155,000 100 671,240,000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 03.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka konsumsi ikan Kilogram/Kapita 27,23 27,50 188,688,000 28,00 623,537,700 28,50 585,074,830 29,00 697,167,698 29,50 697,672,068 29,00 2,792,140,296 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 03.26 PARIWISATA 03.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi Objek; Pelaku usaha 2; 560 2; 560 4,852,861,758 2; 480 3,936,275,898 3; 480 4,074,275,898 3; 480 4,429,275,898 4, 480 4,430,230,898 18; 2.480 21,722,920,350 DINAS PARIWISATA 03.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana persen 100 100 465,000,000 100 710,000,000 100 767,000,000 100 812,000,000 100 987,400,000 100 3,741,400,000 DINAS PARIWISATA 03.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi pelaku 225 225 921,527,140 145 315,000,000 215 345,000,000 265 400,000,000 285 600,000,000 1135 2,581,527,140 DINAS PARIWISATA 03.27 PERTANIAN Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Ton 1524133,9 7 1553666, 25 1,864,636,600 1584169, 49 1,477,391,079 1615281, 46 1,622,163,937 1647014, 55 1,781,414,081 1679379, 12 1,956,589,239 1679379, 12 8,702,194,936 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 03.27.02 VII - 9 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Produksi komoditas Peternakan Ton 7171,67 7176,19 87,795,100 7180,73 96,574,610 7185,3 106,232,071 7189,91 116,855,278 7192,15 128,540,806 7192,15 535,997,865 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Persentase prasarana pertanian yang digunakan Persen 100 100 5,894,010,450 100 1,008,008,005 100 1,286,483,212 100 1,461,117,927 100 1,638,125,372 100 11,287,744,966 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Persentase prasarana peternakan yang digunakan Persen 100 100 1,500,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 5,500,000,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 03.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah populasi ternak ekor 1538246 1545936 468,084,780 1553365 514,893,258 1561433 564,952,584 1568318 620,017,842 1575203 680,589,626 1575203 2,848,538,090 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 03.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN pensentase bencana pertanian yang tertangani Persen 100 100 40,595,000 100 44,654,500 100 49,119,950 100 54,031,945 100 59,435,140 100 247,836,535 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 03.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Usaha Pertanian/Peternakan sesuai SOP persen 100 100 43,179,200 100 47,497,120 100 52,246,832 100 57,471,515 100 63,218,667 100 263,613,334 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 03.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis kelompok 116 118 566,770,000 120 433,072,000 122 576,379,200 124 634,017,120 126 697,418,832 126 2,907,657,152 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 03.30 PERDAGANGAN 03.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi persen NA 20 5,000,000 40 18,000,000 60 19,000,000 80 19,950,000 100 20,948,000 100 82,898,000 DINAS PERDAGANGAN 03.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi persen NA 20 3,317,317,025 40 3,065,000,000 60 3,295,000,000 80 3,440,000,000 100 3,672,750,000 100 16,790,067,025 DINAS PERDAGANGAN 03.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya persen NA 20 75,585,000 40 78,000,000 60 84,500,000 80 88,725,000 100 93,161,000 100 419,971,000 DINAS PERDAGANGAN 03.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR IKM yang berorientasi Ekspor unit 7 12 265,000,000 17 257,500,000 22 475,000,000 27 533,250,000 32 587,075,000 32 2,117,825,000 DINAS PERDAGANGAN 03.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang ditera/tera ulang persen 13.18 18.95 184,350,000 19.47 255,000,000 20 262,500,000 20.53 268,500,000 21.05 294,500,000 21.05 1,264,850,000 DINAS PERDAGANGAN 03.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase IKM yang mengikuti promosi produk persen NA 20 150,810,000 40 105,000,000 60 125,250,000 80 131,513,000 100 138,088,000 100 650,661,000 DINAS PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 03.31 PERINDUSTRIAN 03.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan persen NA 20 631,573,750 40 339,500,000 60 424,500,000 80 461,500,000 100 530,000,000 100 2,387,073,750 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 03.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota persen NA 20 62,175,000 40 65,000,000 60 103,175,000 80 127,175,000 100 131,175,000 100 488,700,000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 03.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS persen NA 20 49,085,000 40 89,100,000 60 85,000,000 80 77,500,000 100 70,000,000 100 370,685,000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 03.32 TRANSMIGRASI 03.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi persen 100 100 325,000,000 100 470,000,000 100 525,000,000 100 774,441,567 100 784,213,539 100 2,878,655,106 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA 4 UNSUR PENDUKUNG 04.01 SEKRETARIAT DAERAH 04.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan persen 100 100 1,988,315,000 100 2,474,474,250 100 2,713,162,300 100 2,824,003,030 100 3,045,391,883 100 13,045,346,463 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 03.27.03 VII - 10 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja 04.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan persen 100 100 853,750,000 100 1,163,683,750 100 1,274,797,125 100 1,380,176,837 100 1,477,307,022 100 6,149,714,734 SEKRETARIAT DAERAH 04.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan persen 0 35 1,118,058,200 70 1,118,058,200 80 1,118,058,200 90 1,118,058,200 100 1,118,058,200 100 5,590,291,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase kesesuaian program keistimewaan persen - 100 125,731,100 100 131,900,000 100 134,097,000 100 113,100,000 100 138,825,000 100 643,653,100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persen 100 100 25,970,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 30,000,000 100 - 100 115,970,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Persentase penyelengaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan 100 persen 100 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 - 100 103,880,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan persen 100 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan persen 100 100 971,754,500 100 900,000,000 100 905,000,000 100 945,000,000 100 1,010,000,000 100 4,731,754,500 SEKRETARIAT DAERAH Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang terlaksana persen 0 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan. persen 100 100 25,970,000 100 35,000,000 100 36,000,000 100 37,000,000 100 38,000,000 100 171,970,000 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 100 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 0 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan persen 100 100 25,970,000 0 25,970,000 0 25,970,000 0 25,970,000 0 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan persen 100 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan persen 100 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 100 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 100 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 100 100 25,970,000 100 27,350,000 100 28,717,500 100 30,153,000 100 31,660,000 100 143,850,500 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan Persen 0 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan Persen 100 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana persen 0 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN 04.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN VII - 11 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan persen 0 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 0 100 334,100,000 100 340,000,000 100 345,000,000 100 350,000,000 100 355,000,000 100 1,724,100,000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Persentase Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persen 100 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 25,970,000 100 129,850,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN 04.02 SEKRETARIAT DPRD 04.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE DUKUGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persen 88 87 28,574,215,500 88 31,364,434,916 89 30,561,390,000 89 32,044,698,418 90 33,467,792,446 90 156,012,531,280 SEKRETARIAT DPRD 5 UNSUR PENUNJANG 05.01 PERENCANAAN 05.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi persen 98,23 100 729,335,000 100 805,533,000 100 884,775,000 100 906,350,000 100 741,350,000 100 4,067,343,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 05.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian program sektoral persen 100 100 750,150,000 100 1,110,803,000 100 983,738,000 100 980,687,000 100 1,496,500,000 100 5,321,878,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 05.02 KEUANGAN - Penetapan APBD Tepat Waktu - Penyelesaian SP2D tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan PD tepat waktu persen 100 100 29,437,795,284 100 41,688,884,324 100 45,543,920,626 100 46,890,368,759 100 47,804,055,128 100 211,365,024,121 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tahun 1 1 229,752,904,160 1 313,270,562,855 1 334,162,896,452 1 337,894,322,490 1 340,719,878,570 5 1,555,800,564,527 PPKD 05.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca persen 100 100 735,933,500 100 2,988,871,000 100 1,148,741,000 100 1,173,741,000 100 1,063,741,000 100 7,111,027,500 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 05.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - Persentase Capaian target obyek dan subyek pajak - Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola persen 100 100 3,905,008,692 100 4,004,795,000 100 4,210,795,000 100 4,416,795,000 100 4,622,795,000 100 21,160,188,692 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 05.03 KEPEGAWAIAN 05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian Persen 99.58 100 4,533,870,000 100 5,341,000,000 100 7,576,000,000 100 7,736,000,000 100 7,903,000,000 100 33,089,870,000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 05.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 05.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsionalnya Persen 100 100 126,000,000 100 626,000,000 100 676,000,000 100 726,000,000 100 776,000,000 100 2,930,000,000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH 05.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 05.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti persen - 50 247,950,000 75 260,440,000 83,33 279,200,000 85,71 293,950,000 88,89 313,410,000 88,89 1,394,950,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 UNSUR PENGAWAS 06.01 INSPEKTORAT 06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti persen 100 100 1,490,289,000 100 1,160,000,000 100 1,173,000,000 100 1,185,000,000 100 1,193,000,000 100 6,201,289,000 INSPEKTORAT DAERAH 06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko persen 100 100 588,725,000 100 314,010,000 100 317,485,000 100 321,030,000 100 324,652,100 100 1,865,902,100 INSPEKTORAT DAERAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 07.01 KECAMATAN Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana Persen 100 100 336,765,000 100 228,291,974 100 336,765,000 100 336,765,000 100 208,291,974 100 1,446,878,948 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana persen 100 100 456,069,000 100 192,555,000 100 197,315,000 100 201,835,000 100 206,085,000 100 1,253,859,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 05.02.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 07.01.02 VII - 12 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 105,447,500 100 111,000,000 100 113,000,000 100 115,000,000 100 114,000,000 100 558,447,500 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 232,687,000 100 243,293,000 100 235,329,000 100 237,738,000 100 247,069,000 100 1,196,116,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 1,055,089,000 100 1,060,905,250 100 1,065,327,000 100 1,084,352,715 100 1,046,872,810 100 5,312,546,775 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 246,155,000 100 259,895,000 100 258,395,000 100 258,800,000 100 260,395,000 100 1,283,640,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana Persen 100 100 201,836,000 100 190,500,000 100 191,750,000 100 209,000,000 100 225,750,000 100 1,018,836,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 375,783,000 100 106,407,000 100 111,807,000 100 137,257,000 100 120,507,000 100 851,761,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 170,270,000 100 170,270,000 100 66,720,000 100 55,270,000 100 55,270,000 100 517,800,000 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 155,180,000 100 21,680,000 100 31,680,000 100 51,750,000 100 81,700,000 100 341,990,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 106,271,700 100 123,475,445 100 182,997,402 100 248,080,457 100 322,427,665 100 983,252,669 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana Persen 100 100 622,030,000 100 229,849,000 100 283,930,000 100 283,000,000 100 254,300,000 100 1,673,109,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 117,020,000 100 89,690,000 100 92,160,000 100 94,630,000 100 100,600,000 100 494,100,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 167,860,000 100 52,410,000 100 54,795,000 100 70,755,000 100 86,565,000 100 432,385,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 412,750,000 100 240,250,000 100 382,000,000 100 366,515,711 100 335,328,504 100 1,736,844,215 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 444,866,000 100 454,460,000 100 363,910,000 100 306,542,500 100 283,680,000 100 1,853,458,500 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana 100 persen 100 100 298,277,500 100 84,002,500 100 90,500,000 100 98,977,500 100 109,477,500 100 681,235,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 100 108,000,000 100 113,400,000 100 199,070,000 100 125,023,500 100 131,274,675 100 676,768,175 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi Persen 100 100 54,660,000 100 57,393,000 100 60,262,650 100 66,300,244 100 52,000,000 100 290,615,894 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan terfasilitasi Persen 100 100 49,590,000 100 46,750,000 100 51,500,000 100 63,500,000 100 68,500,000 100 279,840,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi persen 100 100 44,340,000 100 55,340,000 100 64,040,000 100 40,040,000 100 45,520,000 100 249,280,000 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi persen 100 100 45,668,000 100 41,598,500 100 41,598,500 100 48,150,000 100 58,500,000 100 235,515,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan terfasilitasi 100 persen 100 100 50,870,000 100 45,250,000 100 52,250,000 100 63,450,000 100 62,100,000 100 273,920,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi persen 100 100 59,630,000 100 62,000,000 100 64,000,000 100 66,000,000 100 68,000,000 100 319,630,000 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN VII - 13 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi persen 100 100 50,489,300 100 50,296,000 100 53,313,000 100 54,705,400 100 57,000,000 100 265,803,700 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi persen 100 100 72,535,000 100 76,161,750 100 62,765,000 100 65,050,000 100 67,335,000 100 343,846,750 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi Persen 100 100 57,596,000 100 70,620,000 100 70,710,000 100 76,910,000 100 77,210,000 100 353,046,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi persen 100 100 56,492,500 100 61,715,000 100 64,365,000 100 66,995,000 100 69,645,000 100 319,212,500 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi Persen 100 100 45,520,000 100 68,630,000 100 76,220,000 100 80,510,000 100 124,470,000 100 395,350,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi persen 100 100 43,740,000 100 36,000,000 100 37,000,000 100 58,000,000 100 49,000,000 100 223,740,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Terfasilitasi Persen 100 100 69,560,000 100 58,425,000 100 60,300,000 100 63,495,000 100 66,310,000 100 318,090,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi Persen 100 100 47,325,000 100 51,355,000 100 41,415,000 100 51,355,000 100 55,330,000 100 246,780,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi Persen 100 100 52,396,000 100 37,726,000 100 39,876,000 100 40,426,000 100 41,776,000 100 212,200,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi Persen 100 100 46,240,000 100 34,500,000 100 39,000,000 100 41,500,000 100 45,000,000 100 206,240,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi Persen 100 100 59,440,000 100 62,412,000 100 65,532,000 100 68,800,000 100 47,500,000 100 303,684,000 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahana terfasilitasi Persen 100 100 54,000,000 100 56,700,000 100 59,535,000 100 62,511,750 100 65,637,300 100 298,384,050 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 10,800,000 100 9,800,000 100 10,800,000 100 11,800,000 100 9,800,000 100 53,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 14,000,000 100 18,000,000 100 19,000,000 100 19,500,000 100 20,000,000 100 90,500,000 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 13,000,000 100 13,650,000 100 13,912,500 100 13,196,900 100 14,925,000 100 68,684,400 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 9,380,000 100 22,500,000 100 24,500,000 100 26,000,000 100 27,500,000 100 109,880,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 20,450,000 100 21,472,500 100 19,150,000 100 20,000,000 100 20,850,000 100 101,922,500 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 19,680,000 100 20,920,000 100 21,420,000 100 21,920,000 100 23,000,000 100 106,940,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 14,925,000 100 15,875,000 100 16,525,000 100 17,125,000 100 17,725,000 100 82,175,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 8,400,000 100 17,000,000 100 17,250,000 100 19,000,000 100 20,500,000 100 82,150,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 11,620,000 100 21,885,000 100 23,535,000 100 25,235,000 100 26,075,000 100 108,350,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 17,000,000 100 35,000,000 100 55,550,000 100 80,000,000 100 40,000,000 100 227,550,000 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM VII - 14 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 11,220,000 100 18,900,000 100 20,500,000 100 23,000,000 100 25,000,000 100 98,620,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 24,999,900 100 20,200,000 100 31,300,000 100 22,300,000 100 23,300,000 100 122,099,900 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 10,700,000 100 8,700,000 100 8,800,000 100 9,850,000 100 10,350,000 100 48,400,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 7,500,000 100 9,500,000 100 9,000,000 100 10,000,000 100 10,500,000 100 46,500,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 15,610,000 100 15,810,000 100 17,260,000 100 17,410,000 100 17,560,000 100 83,650,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 4,000,000 100 4,200,000 100 4,410,000 100 4,630,000 100 4,865,000 100 22,105,000 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi 100 persen 100 100 8,800,000 100 10,000,000 100 11,100,000 100 12,600,000 100 13,900,000 100 56,400,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kapanewon Pesen 100 100 7,000,000 100 7,350,000 100 7,717,500 100 8,103,375 100 8,508,544 100 38,679,419 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi Persen 100 100 42,550,000 100 41,550,000 100 42,550,000 100 43,550,000 100 35,000,000 100 205,200,000 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi Persen 100 100 74,475,000 100 89,600,000 100 89,650,000 100 94,000,000 100 96,600,000 100 444,325,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 69,820,000 100 72,480,000 100 60,830,000 100 65,200,000 100 68,200,000 100 336,530,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terfasilitasi 100 persen 100 100 46,620,000 100 75,450,000 100 91,500,000 100 101,915,000 100 109,715,000 100 425,200,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 90,075,000 100 93,000,000 100 95,000,000 100 96,000,000 100 97,000,000 100 471,075,000 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 46,000,000 100 48,300,000 100 49,000,000 100 49,778,000 100 50,000,000 100 243,078,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 81,885,000 100 100,185,000 100 106,185,000 100 115,185,000 100 121,185,000 100 524,625,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 67,800,000 100 79,550,000 100 79,880,000 100 80,050,000 100 80,299,500 100 387,579,500 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 55,140,000 100 110,450,000 100 111,360,000 100 112,560,000 100 113,960,000 100 503,470,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi Persen 100 100 65,000,000 100 103,500,000 100 91,000,000 100 96,000,000 100 98,000,000 100 453,500,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 56,745,000 100 69,755,000 100 73,035,000 100 83,120,000 100 84,650,000 100 367,305,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 81,125,000 100 114,500,000 100 114,500,000 100 108,900,000 100 116,000,000 100 535,025,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 66,999,900 100 116,876,421 100 221,364,117 100 220,767,692 100 348,415,938 100 974,424,068 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM VII - 15 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 77,325,000 100 79,325,000 100 79,325,000 100 80,025,000 100 84,325,000 100 400,325,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 70,132,500 100 79,647,500 100 79,747,500 100 82,947,500 100 117,722,500 100 430,197,500 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 35,920,000 100 37,716,000 100 41,582,000 100 43,660,000 100 45,844,000 100 204,722,000 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Persentase Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum persen 100 100 54,000,000 100 56,700,000 100 59,535,000 100 62,511,750 100 65,637,250 100 298,384,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Persentase urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 62,455,000 100 83,425,000 100 95,425,000 100 78,425,000 100 78,425,000 100 398,155,000 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana Persen 100 100 31,400,000 100 30,667,000 100 32,810,396 100 33,500,000 100 29,351,469 100 157,728,865 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana Persen 100 100 66,362,000 100 64,495,000 100 69,830,000 100 77,345,000 100 79,530,000 100 357,562,000 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 30,470,000 100 35,000,000 100 37,000,000 100 38,500,000 100 39,000,000 100 179,970,000 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 29,290,000 100 30,600,000 100 40,900,000 100 40,450,000 100 32,500,000 100 173,740,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 20,800,000 100 19,000,000 100 22,000,000 100 25,000,000 100 28,000,000 100 114,800,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 29,392,000 100 56,646,000 100 59,496,250 100 62,475,000 100 65,600,850 100 273,610,100 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 28,815,000 100 41,035,000 100 43,685,000 100 46,685,000 100 49,185,000 100 209,405,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 37,762,500 100 95,550,000 100 104,300,000 100 105,800,000 100 106,300,000 100 449,712,500 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 27,606,000 100 77,106,000 100 87,371,000 100 89,721,000 100 96,591,000 100 378,395,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 33,040,000 100 60,040,000 100 66,140,000 100 46,940,000 100 48,740,000 100 254,900,000 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 22,449,900 100 36,000,000 100 100,700,000 100 104,700,000 100 108,700,000 100 372,549,900 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 24,762,500 100 25,762,500 100 21,962,500 100 25,062,500 100 29,800,000 100 127,350,000 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 44,105,000 100 38,810,000 100 48,610,000 100 48,910,000 100 53,544,294 100 233,979,294 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 34,370,000 100 36,088,500 100 37,893,000 100 39,787,650 100 41,777,500 100 189,916,650 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana 100 persen 100 100 37,800,000 100 38,700,000 100 46,750,000 100 46,950,000 100 51,800,000 100 222,000,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana persen 100 100 26,000,000 100 45,250,000 100 52,100,000 100 47,500,000 100 50,010,000 100 220,860,000 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan terlaksana Persen 100 100 42,560,000 100 61,250,000 100 53,500,000 100 61,500,000 100 61,500,000 100 280,310,000 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA VII - 16 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Persentase pembinaan dan pengawassan pemerintah desa terlaksana persen 100 100 30,500,000 100 31,500,000 100 33,075,000 100 34,728,750 100 36,465,188 100 166,268,938 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI 8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 08.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan Persen 75 80 122,840,000 85 65,400,000 90 87,400,000 95 150,500,000 100 190,200,000 100 616,340,000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada Persen 80 80 1,180,187,000 80 1,251,138,730 82,5 1,310,183,758 82,5 1,289,507,758 82,5 1,291,407,758 82,5 6,322,425,004 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan Persen 65 68 32,592,000 70 41,825,000 72 42,125,000 74 69,725,000 76 76,625,000 76 262,892,000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama Persen 75 80 52,600,000 85 38,400,000 90 45,600,000 95 93,800,000 100 80,100,000 100 310,500,000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah Persen 88 89 791,575,000 90 784,650,000 91 805,650,000 92 893,100,000 93 1,134,049,897 93 4,409,024,897 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEMUA URUSAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 574,247,733,105 100 576,452,313,000 100 577,590,663,000 100 578,214,390,000 100 578,532,590,000 100 2,885,037,689,105 DINAS PENDIDIKAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 213,118,519,172 100 237,008,127,471 100 242,731,568,471 100 252,583,217,471 100 260,981,954,471 100 1,206,423,387,056 DINAS KESEHATAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 10,148,139,901 100 7,409,366,000 100 7,435,733,000 100 7,434,733,000 100 7,434,733,000 100 39,862,704,901 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 4,483,174,757 100 4,401,893,269 100 4,247,600,822 100 4,252,213,438 100 4,271,726,349 100 21,656,608,635 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 2,291,340,789 100 2,574,400,000 100 2,719,400,000 100 2,822,400,000 100 3,062,400,000 100 13,469,940,789 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 3,142,121,260 100 3,181,400,000 100 3,263,680,000 100 3,473,761,250 100 3,653,771,200 100 16,714,733,710 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 4,519,072,401 100 6,159,353,872 100 5,744,180,270 100 5,583,860,533 100 5,500,044,030 100 27,506,511,106 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 3,745,553,955 100 3,603,269,905 100 3,719,516,881 100 3,858,135,996 100 3,818,494,000 100 18,744,970,737 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 4,955,176,304 100 5,049,651,411 100 5,077,604,758 100 5,164,217,673 100 5,132,124,140 100 25,378,774,286 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 7,466,280,992 100 7,663,081,767 100 8,073,907,305 100 8,496,456,820 100 8,794,305,711 100 40,494,032,595 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 5,920,264,638 100 7,137,675,995 100 7,534,189,445 100 8,338,984,067 100 8,927,322,420 100 37,858,436,565 DINAS PERHUBUNGAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 4,597,522,794 100 5,062,616,434 100 5,237,229,755 100 5,427,973,743 100 5,377,854,930 100 25,703,197,656 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA X.XX.01 VII - 17 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 7,065,094,302 100 7,254,070,541 100 6,763,051,108 100 6,774,470,750 100 6,814,761,084 100 34,671,447,785 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 3,978,344,589 100 4,422,927,089 100 4,451,891,550 100 4,523,997,871 100 4,651,933,430 100 22,029,094,529 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,421,992,576 100 1,162,992,576 100 1,419,242,576 100 1,168,492,576 100 1,309,492,576 100 6,482,212,880 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 3,846,441,545 100 3,862,248,090 100 3,850,921,027 100 3,927,939,447 100 3,927,701,990 100 19,415,252,099 DINAS KEBUDAYAAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 3,994,948,463 100 4,204,970,866 100 4,219,605,274 100 4,284,753,079 100 4,375,103,857 100 21,079,381,539 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 3,833,562,600 100 4,105,470,525 100 4,194,754,803 100 4,282,734,629 100 4,305,524,526 100 20,722,047,083 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 6,240,330,875 100 6,509,765,357 100 6,871,978,625 100 7,033,552,556 100 7,304,600,184 100 33,960,227,597 DINAS PARIWISATA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 21,438,349,705 100 24,411,612,305 100 24,584,584,259 100 24,774,834,958 100 24,984,092,089 100 120,193,473,316 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 6,926,921,197 100 7,623,534,140 100 7,603,616,414 100 7,660,876,452 100 7,746,292,801 100 37,561,241,004 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 8,541,292,890 100 8,705,160,973 100 8,704,949,022 100 9,057,729,723 100 9,321,265,359 100 44,330,397,967 DINAS PERDAGANGAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 18,487,886,296 100 18,707,819,319 100 18,494,239,736 100 18,711,263,277 100 18,917,505,317 100 93,318,713,945 SEKRETARIAT DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 98 98 31,601,026,650 98 31,338,167,404 98 32,580,130,537 98 32,359,652,529 98 32,546,667,275 98 160,425,644,395 SEKRETARIAT DPRD Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen - 100 6,379,600,967 100 6,540,867,284 100 6,631,430,087 100 6,802,417,889 100 6,885,082,511 100 33,239,398,738 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 27,822,318,497 100 13,818,350,000 100 13,048,950,000 100 11,770,550,000 100 12,417,150,000 100 78,877,318,497 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 16,615,498,350 100 16,210,066,021 100 14,077,685,483 100 14,316,179,193 100 14,672,383,672 100 75,891,812,719 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 8,024,465,936 100 8,189,643,933 100 8,656,351,629 100 9,148,148,461 100 9,669,235,284 100 43,687,845,243 INSPEKTORAT DAERAH Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,743,353,468 100 1,808,141,699 100 1,814,326,691 100 1,852,893,224 100 1,908,265,555 100 9,126,980,637 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,768,676,742 100 1,825,194,677 100 1,852,367,480 100 1,887,560,030 100 1,942,411,155 100 9,276,210,084 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,703,747,937 100 1,952,996,428 100 1,953,512,208 100 1,995,529,153 100 2,053,024,506 100 9,658,810,232 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,739,040,377 100 1,783,287,025 100 1,813,934,824 100 1,817,832,920 100 1,853,652,994 100 9,007,748,140 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,795,069,482 100 1,795,069,482 100 1,795,069,482 100 1,904,619,621 100 1,778,534,203 100 9,068,362,270 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP VII - 18 Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp) -1 -2 -3 -4 -5 -6 - 7 -8 - 9 -10 - 11 -12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 -18 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD PD Penanggung Jawab Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD Target Kinerja Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 2,263,552,513 100 2,561,228,967 100 2,554,610,840 100 2,572,786,817 100 2,615,451,813 100 12,567,630,950 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 2,040,008,847 100 2,134,008,843 100 2,146,566,168 100 2,197,452,181 100 2,261,058,743 100 10,779,094,782 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,817,824,534 100 1,838,332,314 100 1,911,460,956 100 2,007,367,075 100 2,102,187,377 100 9,677,172,256 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 2,103,209,218 100 2,289,605,351 100 2,290,107,878 100 2,325,715,506 100 2,343,330,143 100 11,351,968,096 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,727,055,995 100 1,750,000,000 100 1,525,000,000 100 1,490,000,000 100 1,350,000,000 100 7,842,055,995 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,935,336,068 100 2,451,480,257 100 2,411,588,892 100 2,458,410,269 100 2,558,062,026 100 11,814,877,512 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,844,039,477 100 1,958,685,040 100 1,987,187,053 100 2,018,117,444 100 2,060,013,942 100 9,868,042,956 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,899,495,022 100 2,123,038,900 100 2,124,845,997 100 2,155,588,687 100 2,193,770,322 100 10,496,738,928 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 2,137,394,049 100 2,413,159,649 100 2,276,948,602 100 2,286,964,963 100 2,431,330,561 100 11,545,797,824 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 2,006,080,286 100 2,100,558,070 100 2,133,674,165 100 2,180,289,948 100 2,302,964,195 100 10,723,566,664 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,925,770,026 100 2,022,063,639 100 2,123,163,510 100 2,229,319,570 100 2,340,790,963 100 10,641,107,708 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,798,121,743 100 2,088,578,031 100 2,067,506,185 100 2,086,425,209 100 2,153,952,401 100 10,194,583,569 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 1,823,954,567 100 1,897,568,399 100 1,811,479,878 100 1,915,119,100 100 1,950,580,955 100 9,398,702,899 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 2,401,881,933 100 2,624,790,000 100 2,752,930,158 100 2,792,603,104 100 2,770,815,000 100 13,343,020,195 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2,026,933,232,394 2,113,511,446,445 2,155,029,757,900 2,198,362,798,258 2,250,657,074,879 10,744,494,309,876JUMLAH VII - 19 VIII-1 Keberhasilan suatu visi, misi Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terukur pada setiap tahunnya terlihat dalam indikator kinerja utama kepala daerah yang sudah ditetapkan selama periode menjabat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Secara akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun dilakukan secara mandiri sehingga diharapkan akan tercapai. Pengukuran kinerja pemerintah merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai program yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat sesuai standar minimum pelayanan publik. Keberhasilan kinerja sangatlah besar dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan perencanaan penganggaran suatau program prioritas. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, dan smart dengan mengedepanakan transparasi, partisipatif, akutabilitas dan berkeadilan yang diharapkan pemerintah daerah akan efektif dan efisien dalam menjalankan keuangan untuk keberhasilan otonomi daerah melalui kinerja pemerintah daerah yang direncanakan dan dijalankan sendiri secara smart. Tabel 8.1 merupakan merupakan target dan penetapan indikator kinerja utama daerah dalam mencapai visi, misi daerah, dan tabel 8.2 merupakan target dan penetapan kinerja kunci bagi Perangkat Daerah dalam mendukung tercapainya visi, misi dearah. VIII-2 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul No. Indikator Satuan Baseline 2020 Target RPJMD 2022 2023 2024 2025 2026 1 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 74,49 (BB) 81,50 (A) 82,00 (A) 82,50 (A) 83,00 (A) 83,50 (A) 3 Indeks ketentraman dan ketertiban Indeks 93,75 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 4 Indeks Ketahanan Daerah Indeks 0,58 0,65 0,70 0,75 0,80 0,90 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 69,98 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 6 Angka pengangguran Persen 2,16 2,05 2,00 1,90 1,60 1,50 7 Persentase Angka Kemiskinan Persen 17,07 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 8 Pertumbuhan Ekonomi Persen -0,68 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 9 Indeks Gini Indeks 0,352 0,332 0,321 0,311 0,301 0,291 10 Indeks Infrastruktur Daerah Indeks 60,54 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 64,14 65,00 66,00 67,50 69,00 71,00 12 Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Juta rupiah 3.210.972,14 3.376.000,00 3.550.000,00 3.760.000,00 4.000.000,00 4.300.000,00 VIII-3 Indikator kinerja utama daerah beserta target selama satu periode RPJMD merupakan alat ukur kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam masa jabantanya sesuai dengan Visi, Misi serta janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat/publik saat kampanye. Pencapain Indikator kinerja utama daerah akan di dukung oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan yang diampu. Kinerja urusan pemerintahan diukur melalui indikator kinerja kunci Perangkat Daerah sesuai program-program yang akan dilaksanakan seperti pada tabel 8.2 sebagai berikut: 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KEPEGAWAIAN Nilai AKIP PD nilai 81,18 81,25 81,35 81,45 81,65 81,75 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH Indeks profesionalitas ASN persen 99.58 100 100 100 100 100 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase konflik sosial yang tertangani persen 88 89 90 91 92 93 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Nilai AKIP PD Nilai 75.39 80.05 80.1 80.15 80.2 80.25 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEUANGAN Nilai AKIP PD Nilai 76,67 80,05 80,10 80,20 80,25 80,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase kenaikan PAD yang dikelola Persen -7,42 17,73 5,09 3,89 4,62 3,73 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks Pengelolaan Keuangan Persen 100 100 100 100 100 100 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Indeks Pengelolaan BMD Persen 100 100 100 100 100 100 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Nilai AKIP PD nilai 79,73 81,5 82 82,5 83 83,5 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase dukungan tata ruang keistimewaan teradap penanggulangan bencana. persen 0 0 25 50 75 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani persen 100 100 100 100 100 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Gunungkidul Urusan/ Indikator Satuan Baseline

(2020)Tahun OPD VIII - 4 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline
(2020)Tahun OPD Persentase Masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat persen 40,28 51,39 54,86 58,33 61,81 65,28 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERENCANAAN Nilai AKIP Bappeda Skor 83,45 (A) 85,66 (A) 86,54 (A) 86,97 (A) 87,18 (A) 87,40 (A) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Persen 98,23 100 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Indeks Inovasi Daerah Indeks 3717 3837 3977 4177 4457 4807 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Nilai AKIP PD nilai 80.88 (A) 80.90 (A) 80.92 (A) 80.94 (A) 80.96 (A) 80.98 (A) DINAS KEBUDAYAAN Indeks Pelestarian Budaya indeks 84.11 84.49 84.86 85.23 85.61 85.98 DINAS KEBUDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Nilai AKIP PD Skor BB (79,18) A (80,10) A (80,20) A (80,30) A (80,40) A (80,50) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Pendapatan per kapita masyarakat perikanan Rupiah 34,817,137.86 35,933,219.34 36,919,809.88 37,770,212.88 38,559,576.56 39,135,248.57 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Nilai AKIP PD Nilai 80.82 81 81.2 81.4 81.6 81.8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Indeks Tertib Administrasi Kependudukan Persen 73, 91 74 75.4 77.2 78.6 80 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Nilai AKIP PD angka 80,32 80,4 80,5 80,6 80,7 80,8 DINAS KESEHATAN VIII - 5 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline
(2020)Tahun OPD Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 91,67 66,81 66,81 67,49 67,49 54,55 DINAS KESEHATAN Angka Kematian Bayi per 1000 KH 8,38 8,2 7,9 7,6 7,3 7 DINAS KESEHATAN Prevalensi Stunting persen 17,43 15,5 15,2 14,9 14,6 14,3 DINAS KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nilai AKIP PD Nilai 78,13 (BB) 80,10 (A) 80,25 (A) 80,50 (A) 80,75 (A) 81,00 (A) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Presentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika persen NA 83,62 85,84 87,78 89,72 91,67 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Persentase penerapan metadata sesuai standar persen NA 20 40 60 80 100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Persentase Layanan Keamanan Informasi persen NA 25 40 60 80 90 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai AKIP PD nilai 74,53 80,05 80,07 80,09 80,11 80,13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang- undangan persen 43 50 54 58 61 65 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup nilai n/a 34,60 38,35 46,25 54,15 62,05 DINAS LINGKUNGAN HIDUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Nilai AKIP Perangkat Daerah Persen 74.58 80.01 80.02 80.03 80.04 80.05 DINAS PARIWISATA Nilai Belanja Wisatawan Rupiah 80,000 95,000 110,000 135,000 190,000 200,000 DINAS PARIWISATA Jumlah Kunjungan Orang 1,981,599 2,450,000 2,800,000 3,100,000 3,500,000 4,000,000 DINAS PARIWISATA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG VIII - 6 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline
(2020)Tahun OPD Nilai AKIP PD Nilai 79,24 81,5 82 82,5 83 83,5 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum Nilai N/a 58,64 63,08 67,56 72,28 76,94 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Nilai infrastruktur perumahan dan permukiman Nilai N/a 15.89 25.06 35.34 46.82 58.62 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Nilai AKIP PD Nilai 76.11 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) persen 9.72 17.36 20.83 24.31 27.78 31.25 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu persen 71 80 85 90 95 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA persentase pemakaian alat kontrasepsi modern persen 78.06 78.1 78.12 78.14 78.16 78.18 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA VIII - 7 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline
(2020)Tahun OPD URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Nilai AKIP PD Nilai 77.11 80.01 80.03 80.05 80.07 80.09 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase peningkatan prestasi pemuda Persen 0 27.27 14.29 9.38 8.57 7.89 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase peningkatan prestasi olahraga Persen 0 13.16 7.44 5.63 5.33 3.89 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Nilai AKIP Perangkat Daerah Kategori/ Nilai BB (79,21) A (80,46) A (80,55) A (80,65) A (80,75) A (80,85) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Persentase layanan penanaman modal yang tertangani persen 90 91 92 93 94 95 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha persen 47,37 31,10 31,16 31,22 31,27 31,40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Nilai AKIP PD Nilai 77.11 80.01 80.04 80.07 80.1 80.13 DINAS PENDIDIKAN

1.Rata-rata Lama Sekolah
2.Harapan Lama Sekolah Tahun 1. 7.21,
2.12.97
1.7.34,
2.12.98
1.7.47,
2.12.99
1.7.6,
2.13
1.7.73,
2.13.01
1.7.86,
2.13.02 DINAS PENDIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Nilai AKIP PD Nilai 78.5 80.05 80.1 80.15 80.2 80.25 DINAS PERDAGANGAN Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai Persen 10 25 30 35 40 45 DINAS PERDAGANGAN Persentase Pertumbuhan nilai sektor perdagangan Persen NA 5 10 15 20 25 DINAS PERDAGANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Nilai AKIP Perangkat Daerah nilai 73,11 80,10 80,25 80,50 80,75 81,00 DINAS PERHUBUNGAN Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) persen 56,55 57,91 59,16 61,68 63,53 65,05 DINAS PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH VIII - 8 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline

(2020)Tahun OPD Nilai AKIP PD nilai/skor 77,93 80,05 80,20 80,40 80,60 80,80 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Nilai omset koperasi aktif Rupiah 45.105.312.237 46.605.312.000 47.405.312.000 48.305.312.000 49.305.312.000 49.405.312.000 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Persentase Pertumbuhan omset UMKM yang dibina Persen 9,22 9,35 9,46 9,94 10,12 10,26 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Persentase pertumbuhan sektor industri persen NA 3 6 10 15 20 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Persen 8,844 10,5 12,2 13,9 15,6 17,3 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Persen 16,01 50 55 61 68 75 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai 78,89 80,02 80,05 80,07 80,09 80,12 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indeks pembangunan literasi masyarakat. Indeks 100,586 221,138 226,038 231,050 236,308 241,679 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku % 76,59 78,26 80,43 82,61 84,78 86,95 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Nilai AKIP Nilai 80 81 81,5 81,5 82 82 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG VIII - 9 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline
(2020)Tahun OPD Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang Persen 0 29,32 48,43 66,87 83,56 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Persentase Tatakelola administrasi pertanahan Persen 0 19.07 41.49 61.57 80.81 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Capaian Skor PPH Konsumsi indeks 89,7 89,8 89,9 90 90,1 90,2 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Produksi Tanaman Pangan Ton 1490023,44 1519823,91 1550220,39 1581224,78 1612849,29 1645106,28 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Nilai AKIP DPP nilai BB (76,12) A (80,10) A (80,20) A (80,30) A (80,40) A (80,50) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Produksi Perkebunan dan Hortikultura Ton 34110,53 33842,34 33949,10 34056,68 34165,26 34272,84 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Nilai AKIP DPKH Kategori/ nilai BB (76,12) A (80,10) A (80,20) A (80,30) A (80,40) A (80,50) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Daging Ton 3592,24 3594,20 3596,17 3598,15 3600,15 3602,15 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Telur Ton 3579,43 3581,98 3584,55 3587,14 3589,76 3590 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan ekor 3000 3143 3286 3486 3500 3600 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Nilai AKIP PD Persen 78.12 80.01 80.12 80.21 80.5 81 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Persen 90 90.2 90.4 90.6 90.8 91 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK VIII - 10 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline
(2020)Tahun OPD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) indeks 75.53 75.55 75.56 75.57 75.58 75.59 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase Pemenuhan Hak Anak persen 70.14 73.61 77.08 80.55 84.03 87.5 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK INSPEKTORAT DAERAH Nilai AKIP PD Nilai 80,71 81 81,50 82 82,50 83 INSPEKTORAT DAERAH Nilai Maturitas SPIP Indeks 3,85 3,86 3,87 3,88 3,89 3,90 INSPEKTORAT DAERAH KECAMATAN Nilai AKIP PD Nilai 72,68 ( BB ) 80,05 ( A ) 80,06( A ) 80,07( A ) 80,08 ( A ) 80,09( A ) KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Potensi Budaya 0 2 2 2 2 2 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Indeks Pelayanan Kapanewon Indek - 80,25 80,50 80,75 81,00 81,25 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Nilai AKIP PD nilai 95,01 95.87 (A) 95.87 (A) 95.87 (A) 95.87 (A) 95.87 (A) KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan potensi - 10 10 10 10 10 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Indeks Pelayanan Kapanewon indeks - 95,01 95,01 95,01 95,01 95,01 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan Potensi Budaya 0 2 2 2 2 2 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 79,50 80,50 81,50 82,50 83,50 84,50 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Nilai AKIP PD Nilai 74,49 (BB) 81,50 (A) 82,00 (A) 82,50 (A) 83,00 (A) 83,50 (A) KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Nilai AKIP PD Nilai 74.21 (BB) 80.00 (A) 80.20 (A) 80.40 (A) 80.60 (A) 80.80 (A) KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Potensi Budaya 0 2 2 2 3 3 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 0 83.66 84.66 85.66 86.66 87.66 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Nilai AKIP PD Nilai - 51.10 (A) 81.15 (A) 81.20 (A) 81.25 (A) 81.30 (A) KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR VIII - 11 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline
(2020)Tahun OPD Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan potensi budaya - 4 4 4 4 4 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks - 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR Nilai AKIP PD Nilai 76.98 (BB) 81.50 (A) 82.00 (A) 82.50 (A) 83.00 (A) 83.50 (A) KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Potensi Budaya 0 6 6 6 6 6 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 0 93.21 96.1 96.14 96.15 96.16 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Nilai AKIP PD Nilai 78,75 (BB) 80 (A) 80,10 (A) 80,20 (A) 80,30 (A) 80,40 (A) KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Potensi budaya 0 5 5 5 5 5 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 0 94,03 94,07 94,11 94,15 94,19 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG Nilai AKIP PD Nilai 75,36 81,50 82 82,50 83 83,50 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan Potensi Budaya 0 2 2 2 2 2 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 80,24 80,27 80,31 80,34 80,38 80,41 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Nilai AKIP PD Nilai BB (77.74) A (80.01) A (80.02) A (80.03) A (80.04) A (80.05) KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Potensi Budaya - 7 7 7 7 7 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Indeks Pelayanan Kapanewon indeks - 72.96 76.1 76.15 76.21 76.28 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Nilai AKIP PD nilai 80,7 (A) 81 (A) 81,25 (A) 81,5 (A) 81,70 (A) 81,80 (A) KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan Potensi Budaya 0 4 4 4 4 4 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 90.72 91.2 91.5 91.7 91.8 92 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Nilai AKIP PD Nilai 79 80 80,10 80,20 80,30 80,40 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI VIII - 12 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline
(2020)Tahun OPD Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan Potensi Budaya - 2 2 2 2 2 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks - 79,10 79,20 79,40 79,60 79,80 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Nilai AKIP PD indeks 79.25; BB 80.05; A 80.07; A 80.10; A 80.12; A 80.15; A KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan potensi budaya 0 8 8 10 10 10 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 0 82.4 82.45 82.47 82.5 82.52 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Nilai AKIP PD Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan budaya seni 2 2 2 2 2 2 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Indeks Pelayanan Kapanewon Persen 76 78 78 78 78 78 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Nilai AKIP PD Indeks 77,76 ; BB 81,50 ; A 82,00 ; A 82,50 ; A 83,00 ; A 83,50 ; A KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan Potensi Budaya 0 8 8 8 8 8 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 81.05 82.2 82.5 82.8 83 83.4 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Nilai AKIP PD Nilai 76.30 (BB) 80.00 (A) 80.25 (A) 80.50 (A) 80.75 (A) 81.00 (A) KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Potensi Budaya 0 3 4 5 6 7 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 92.44 92.5 92.6 92.65 92.7 92.75 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Nilai AKIP PD indeks 79 ; BB 80,5 ; A 81 ; A 81,5 ; A 82 ; A 82 ; A KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan potensi budaya 9 10 11 11 12 12 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 81,5 82 82,5 83 83 83 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Nilai AKIP PD indeks 75.36 ;BB 81.50 ; A 82.00 ; A 82.50 ; A 83.00; A 83.50 ; A KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS VIII - 13 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urusan/ Indikator Satuan Baseline
(2020)Tahun OPD Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan potesi budaya 0 15 17 19 20 22 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 0 96,17 96,19 96,22 96,24 96,26 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Nilai AKIP nilai 70 80,05 (A) 80,08 (A) 81,01 (A) 81,04 (A) 81,07 (A) KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan potensi budaya 0 2 2 2 2 2 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 84,58 84,61 84,64 84,67 84,70 84,73 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Nilai AKIP PD Nilai 79,56 80,56 81,56 82,56 83,56 84,56 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.Persentase penyelesaian pelanggaran K3 Persen 94 95,5 96 96,5 97 97,5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan" Persen 94 95,5 96 96,5 97 97,5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH Jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah daerah per tahun rupiah 12,760,706,722 20,038,086,497 20,959,401,847 21,569,401,847 22,179,401,847 22,339,618,383 SEKRETARIAT DAERAH Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1 persen 0 100 100 100 100 100 SEKRETARIAT DAERAH Nilai AKIP niai 80,45 81,5 82 82,5 83 83,5 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD Nilai AKIP PD Nilai 77.7 80 81 82 83 84 SEKRETARIAT DPRD indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan Indeks 84 80 82 83 84 85 SEKRETARIAT DPRD VIII - 14 IX-1 Dokumen RPJMD tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan setiap tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, untuk memastikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai telah diterjemahkan dalam program dan kegiatan prioritas tahunan. 9.1. Pedoman Transisi Dalam periode penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 terdapat kondisi yang berbeda dengan penyusunan pada periode sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan perbedaan antara waktu lama menjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada serentak Tahun 2020 yang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditetapkan sampai dengan tahun 2024. Di sisi lain sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 diatur bahwa periode RPJMD adalah tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Sementara itu, RPJMD Tahun 2021-2026 juga melampaui jangka waktu periode RPJPD Tahun 2005-2025, yang akan berakhir pada Tahun 2025. Berkaitan dengan kondisi tersebut perlu diatur kaidah transisi sebagai berikut :
1.Pada masa transisi dari RPJMD Tahun 2016-2021 ke RPJMD Tahun 2021- 2026, untuk RKPD tahun 2021 masih berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021 dan memperhatikan RKP dan RKPD DIY Tahun 2021. Selanjutnya untuk tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Tahun 2021-2025, memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah, serta RKP dan RKPD DIY Tahun
2022.Dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam masa transisi tersebut harus dipastikan keberlanjutan pembangunan antar periode perencanaan.
2.Untuk perencanaan tahun 2025 dan 2026 tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, sepanjang tidak ada perubahan kebijakan/ arahan dari pemerintah serta memperhatikan Rancangan RKP dan RKPD DIY.
3.Untuk memastikan transisi antar periode RPJPD (20 tahunan) harus dipastikan bahwa RPJPD Tahun 2025-2045 harus telah disusun sebelum berakhir, sesuai amanah peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dalam hal tidak terjadi perubahan kebijakan terkait pemilu serentak tahun 2024, perencanaan Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD periode 2025- 2045. IX-2 9.2. Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah lima tahun ke depan dan harus dilaksanakan secara konsisten dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Penyelenggara Pemerintahan Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah harus mempedomani dan melaksanakan program-program pembangunan prioritas dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
2.Pemerintah Daerah menjabarkan RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam RKPD Tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026.
3.Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempedomani RPJMD Tahun 2021-2026 dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4.Dalam penyusunan dokumen perencanaan kalurahan memperhatikan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 agar terwujud sinkronisasi pembangunan di daerah.
5.Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat berjalan secara efektif perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan monitoring secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BUPATI GUNUNGKIDUL, SUNARYANTA ttd 2022 2023 2024 2025 2026 Tahun 2020 Tahun 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 Target Target Target Target Target -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah Peningkatan naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media /terdaftar Naskah 0 3 3 3 3 3 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Penerapan Pengelolaan Arsip secara baku Persen 76,59 78,26 80,43 82,61 84,78 86.95 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai 80,02 80,05 80,07 80,09 80,12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang terlaksana dengan baik persen - 100 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kesesuaian program keistimewaan persen - 100 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi persen 98,23 100 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase kesesuaian program sektoral persen 100 100 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kualitas layanan bidang Adminstrasi dan Keuangan bagi Anggota DPRD meningkat indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi dan keuangan Indeks 80 82 83 84 85 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE DUKUGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persen 88 87 88 89 89 90 SEKRETARIAT DPRD PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian Persen 99.58 100 100 100 100 100 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsionalnya Persen 100 100 100 100 100 100 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan kepemilikan KTP; Cakupan kepemilikan KK; Cakupan kepemilikan KIA Persen 98,19; 100; 62,40 99; 99; 65 99; 99; 70 99; 99; 80 99; 99; 85 99; 99; 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan akta catatan sipil Persen 47,9 48 49,5 51 52,5 54 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 81.50 (A) 82.00 (A) 82.50 (A) 83.00 (A) 83.50 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 72.96 76.1 76.15 76.21 76.28 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahana terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Visi Misi Tujuan Daerah Tujuan Indikator Tujuan Daerah Target Tujuan PD Penanggung Jawab Program Indikator Program Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Sasaran PD Tahun Sasaran Daerah Sasaran Indikator Sasaran Daerah Satuan Target Sasaran Daerah Tahun Sasaran PD Sasaran Indikator Sasaran PD SatuanProgram Target Program Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026 68,60Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik 77,10 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Opini BPK; Nilai AKIP - WTP; 81,50 (A) WTP; 81,50 (A) WTP; 82,00 (A) WTP; 82,50 (A) WTP; 83,00 (A) WTP; 83,50 (A) WTP; 82,00 (A) WTP; 82,50 (A) WTP; 83,00 (A) WTP; 83,50 (A) Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah %Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku Kesesuaian pengelolaan arsip Daerah Secara Baku 100100100100PersenKesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 100 86,9584,7882,6180,4378,26 100 100 100 100 100 PersenIndeks Tertib Administrasi Kependudukan Tertib Administrasi Kependudukan meningkat Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat Indeks profesonalitas ASN persen 8078.677.275.474 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 82.4 82.45 82.47 82.5 82.52 96,2696,2496,2296,19Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 94,03 84,67 84,70 84,73Indeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat indeks 84,61 84,64 85.6684.6683.66 94,07 94,11 94,15 94,19 Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 91.2 91.5 91.7 91.8 92 96,17indeksIndeks Pelayanan Kapanewon 92.5 92.6 92.65 92.7 92.75 IndeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 83.48382.882.582.2 IndeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 87.6686.66 Indeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon Indek Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks IndeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks 80,41 80,38 80,3480,3180,27 95,01 79,8079,4079,2079,10 79,60 78 IndeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 80,75 81,00 81,25Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon indeksKualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 78787878 82 82,5 83 83 83 95,01 95,01 95,01 95,01 80,25 80,50 CASCADING RJMD KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 - 2026 Cascading - 1 2022 2023 2024 2025 2026 Tahun 2020 Tahun 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 Target Target Target Target Target -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Visi Misi Tujuan Daerah Tujuan Indikator Tujuan Daerah Target Tujuan PD Penanggung Jawab Program Indikator Program Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Sasaran PD Tahun Sasaran Daerah Sasaran Indikator Sasaran Daerah Satuan Target Sasaran Daerah Tahun Sasaran PD Sasaran Indikator Sasaran PD SatuanProgram Target Program Daerah PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Kapanewon Pesen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawassan pemerintah desa terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) persen 17.36 20.83 24.31 27.78 31.25 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA persentase perjanjian kerjasama desa yang diimplementasikan persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu persen 80 85 90 95 100 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase kalurahan yang menetapkan APBKal tepat waktu persen 93.06 97.22 99 99 100 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) persen 17.36 20.83 24.31 27.78 31.25 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase keterlibatan lembaga kemasyarakat dalam pembangunan persen 70 80 85 90 95 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase kalurahan yang melaporkan LPPKal tepat waktu persen 80 85 90 95 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase kalurahan yang sudah melaksanakan urusan keistimewaan persen 0 35 70 80 90 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat Nilai AKIP PD Nilai 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 80,00 80,50 81,00 81,50 82,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat Nilai Maturitas SPIP Indeks 3,86 3,87 3,88 3,89 3,90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti persen 100 100 100 100 100 100 INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat Nilai Maturitas SPIP Indeks 3,86 3,87 3,88 3,89 3,90 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko persen 100 100 100 100 100 100 INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum yang terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 80.00 (A) 80.20 (A) 80.40 (A) 80.60 (A) 80.80 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 80.00 (A) 80.25 (A) 80.50 (A) 80.75 (A) 81.00 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN Akuntabilitas Kinerja PD meningkat Nilai AKIP PD Nilai 81 81.2 81.4 81.6 81.8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL IndeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 95,0195,0195,01 indeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 92.5 92.6 92.65 92.7 92.75 indeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat IndeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 94,03 94,07 94,11 94,15 94,19 94,1994,1594,1194,0794,03 87.6686.6685.6684.6683.66 95,0195,01 96,17 96,19 96,22 96,24 96,26 indeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 82.5282.582.4782.4582.4 76.21 76.28 787878 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 72.96 76.1 82indeksIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 91.5 91.7 91.8 92 83838382,5 Indeks Pelayanan Kapanewon indeks 91.2 81,2581,0080,7580,5080,25IndekIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat akuntabilitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat meningkat 8078.677.275.474PersenIndeks Tertib Administrasi Kependudukan Tertib Administrasi Kependudukan meningkat IndeksIndeks Pelayanan Kapanewon 83.48382.882.582.2 7878PersenIndeks Pelayanan Kapanewon Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat 76.15 Cascading - 2 2022 2023 2024 2025 2026 Tahun 2020 Tahun 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 Target Target Target Target Target -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Visi Misi Tujuan Daerah Tujuan Indikator Tujuan Daerah Target Tujuan PD Penanggung Jawab Program Indikator Program Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Sasaran PD Tahun Sasaran Daerah Sasaran Indikator Sasaran Daerah Satuan Target Sasaran Daerah Tahun Sasaran PD Sasaran Indikator Sasaran PD SatuanProgram Target Program Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 81.50 ; A 82.00 ; A 82.50 ; A 83.00; A 83.50 ; A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS Meningkatnya Akuntabilitas PD Nilai AKIP PD Nilai A (80.01) A (80.02) A (80.03) A (80.04) A (80.05) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Akuntabilitas kinerja PD meningkat Nilai AKIP PD Nilai 81 81,50 82 82,50 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 INSPEKTORAT DAERAH Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai AKIP nilai 80,05 (A) 80,08 (A) 81,01 (A) 81,04 (A) 81,07 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI Meningkatnya Akuntabilitas PD Nilai AKIP PD indeks 81,50 82 82,50 83 83,50 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Nilai AKIP Bappeda Skor 85,66 (A) 86,54 (A) 86,97 (A) 87,18 (A) 87,40 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen - 100 100 100 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 80 81 82 83 84 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 98 98 98 98 98 98 SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 0 100 100 100 100 100 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan persen 8 8 8 8 8 8 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan persen 100 100 100 100 100 100 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan persen 100 100 100 100 100 100 SEKRETARIAT DAERAH Nilai AKIP niai 81,5 82 82,5 83 83,5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD indeks 80.05; A 80.07; A 80.10; A 80.12; A 80.15; A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD indeks 81,50 ; A 82,00 ; A 82,50 ; A 83,00 ; A 83,50 ; A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD indeks 81 (A) 81,25 (A) 81,5 (A) 81,70 (A) 81,80 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD indeks 80.05 (A) 80.06 (A) 80.07 (A) 80.08 (A) 80.09 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD indeks 80,05 ( A ) 80,06( A ) 80,07( A ) 80,08 ( A ) 80,09( A ) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD indeks 80.06 (A) 80.07 (A) 80.08 (A) 80.09 (A) 80.10 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD indeks 80,5 ; A 81 ; A 81,5 ; A 82 ; A 82 ; A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD indeks 80 (A) 80,10 (A) 80,20 (A) 80,30 (A) 80,40 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Meningkatnya implementasi inovasi daerah Indeks Inovasi Daerah Indeks 3837 3977 4177 4457 4807 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti persen - 50 75 83,33 85,71 88,89 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Indeks Pengelolaan Keuangan persen 100 100 100 100 100 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Tahun 1 1 1 1 1 1 PPKD Kinerja BUMD Meningkat Jumlah Deviden yang diterima oleh Pemerintah daerah per tahun rupiah 20,038,086,497 20,959,401,847 21,569,401,847 22,179,401,847 22,339,618,383 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan persen 100 100 100 100 100 100 SEKRETARIAT DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkat Persentase kenaikan PAD yang dikelola Persen 17,73 5,09 3,89 4,62 3,73 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - Persentase Capaian target obyek dan subyek pajak - Persentase capaian target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola persen 100 100 100 100 100 100 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Penetapan APBD Tepat Waktu - Penyelesaian SP2D tepat waktu - Persentase penyampaian laporan keuangan PD tepat waktu persen 100 100 100 100 100 100 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kualitas Pengelolaan BMD Meningkat Indeks Pengelolaan BMD Persen 100 100 100 100 100 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Aset Tetap dan Persediaan yang dilaporkan ke neraca persen 100 100 100 100 100 100 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sistem penanggulangan bencana yang terencana integratif, dan responsif meningkat Persentase Masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat persen 51,39 54,86 58,33 61,81 65,28 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanggulangan Bencana Terlaksana persen 100 100 100 100 100 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Peningkatan manajemen pengurangan risiko bencana/kebakaran Persentase kejadian bencana/kebakaran tertangani persen 100 100 100 100 100 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Capaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran persen 100 100 100 100 100 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD nilai 81,5 82 82,5 83 83,5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Masyarakat memahami Pendidikan Wawasan kebangsaan dan politik berbasis budaya Persen 0 0 72 74 76 78 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan Persen 75 80 85 90 95 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Penanggulangan Bencana; Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat; 0.9; 96,50 0.8; 96,00 0.75; 95,50 0.7; 95,00 0.9; 96,50 0.8; 96,00 0.75; 95,50 0.7; 95,00 0.65; 94,50 0.65; 94,50 IndeksIndeks Ketahanan Daerah; Indeks Ketentraman dan ketertiban Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat 91 92 93Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Persentase konflik sosial yang tertangani persen 89 90 100 100 100 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 80,50 81,50 82,50 83,50 84,50 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Indeks Pengelolaan Keuangan Persen 100 100 100100persenPersentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dan hasil evaluasi yang ditindaklanjuti pada perencanaan tahun n+1 Kualitas Kebijakan Daerah Meningkat 96.14 96.15 96.16 100100100 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 93.21 96.1 81,45 81,65 81,75 Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 93.21 96.1 96.14 96.15 96.16 Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD nilai 81,25 81,35 Cascading - 3 2022 2023 2024 2025 2026 Tahun 2020 Tahun 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 Target Target Target Target Target -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Visi Misi Tujuan Daerah Tujuan Indikator Tujuan Daerah Target Tujuan PD Penanggung Jawab Program Indikator Program Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Sasaran PD Tahun Sasaran Daerah Sasaran Indikator Sasaran Daerah Satuan Target Sasaran Daerah Tahun Sasaran PD Sasaran Indikator Sasaran PD SatuanProgram Target Program Daerah PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Partisipasi politik Masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada Persen 80 80 80 82,5 82,5 82,5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Ormas Dan LSM Yang Aktif Dalam Kegiatan Pemerintahan Dan Pembangunan Persen 65 68 70 72 74 76 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap kerukunan umat beragama Persen 75 80 85 90 95 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase konflik sosial yang ditangani dalam wilayah Persen 88 89 90 91 92 93 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 80.05 80.1 80.15 80.2 80.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase ketentraman dan ketertiban umum terlaksana Persen 95 95,5 96,00 96,5 97,00 97,5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase kelompok jagawarga yang terbina Persen 80 80 81 82 83 84 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 80,56 81,56 82,56 83,56 84,56 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Terwujudnya pembangunan literasi Masyarakat Indeks pembangunan literasi masyarakat. Indeks 221,138 226,038 231,050 236,308 241,679 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Nilai 8,49 9,46 9,74 10,03 10,32 10,60 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi di PAUD; Persen 89.37 90.95 92.63 94.21 95.26 95.79 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD; Persen 55.4 56.4 56.9 57.4 57.9 58.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD; Persen 91.28 91.73 91.96 92.19 92.42 92.65 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Persen 102.25 99.2 99.23 99.27 99.3 99.33 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi di sekolah menengah pertama; Persen 107.07 99.61 99.63 99.64 99.66 99.68 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi di sekolah dasar; Persen 93.6 93.84 94.16 94.49 94.81 94.97 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi di pendidikan kesetaraan Persen 21.6 41.65 56.69 71.73 81.75 88.77 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase sekolah yg telah menerapkan kurikulum muatan lokal Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase satuan pendidikan yang tercukupi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Persen 48,33 49,22 50,11 51,00 51,89 52,78 DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase sekolah/lembaga yang telah memiliki perizinan Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase lembaga PAUD yang menerapkan pengasuhan peserta didik berbasis budaya Persen 0 12,59 16.79 20.99 25.19 29.39 DINAS PENDIDIKAN Prestasi pemuda meningkat Persentase peningkatan prestasi pemuda Persen 27.27 14.29 9.38 8.57 7.89 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 0.95 2.96 3 3.09 3.14 3.24 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase faskes pemerintah yang ter akreditasi dengan jenjang paripurna Persen 3,03 3,03 6,6 9,9 12,12 15,15 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Tenaga Kesehatan memenuhi standar Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang berijin Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Kalurahan Sehat Persen 3,5 10,42 13,89 17,36 20,83 24,31 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase fasilitas kesehatan yang mengembangkan kearifan lokal dan potensi budaya Persen 0 0 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) persen 8.39 8.3 8.25 8.2 8.15 8.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif persen 75 75 77 79 80 82 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prestasi pemuda meningkat Persentase peningkatan prestasi pemuda Persen 27.27 14.29 9.38 8.57 7.89 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase kelembagaan dan keanggotaan yang mencapai ketuntasan pembinaan dan pengembangan sesuai tata aturan kwartir nasional gerakan pramuka Persen 15.22% 20.69% 23.39% 26.09% 28.79% 31.48% DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat persentase pemakaian alat kontrasepsi modern persen 78.1 78.12 78.14 78.16 78.18 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 25 - 49 tahun tahun 22.2 22.5 22.7 22.8 23 23.02 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Prestasi olahraga meningkat Persentase peningkatan prestasi olahraga Persen 13.16 7.44 5.63 5.33 3.89 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Prestasi Olahraga berdasar nomor pertandingan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional Nomor Pertandin gan 98 215 231 244 257 267 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Akuntabilitas kinerja PD meningkat Nilai AKIP PD Nilai 80.01 80.04 80.07 80.1 80.13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN Akuntabilitas kinerja PD meningkat Nilai AKIP PD angka 80,4 80,5 80,6 80,7 80,8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 80.01 80.03 80.05 80.07 80.09 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN persentase lembaga PUG yang aktif persen 54 70 75 80 85 90 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase penurunan kasus kekerasan pada perempuan persen 18.75 5.56 5.88 6.25 6.67 7.14 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK persentase jenis data gender dan anak yang terkelola persen 50 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA persentase kelembagaan KLA yang aktif persen 67 70.27 71.55 72.73 73.81 74.81 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) persentase Desa Layak Anak yang terbentuk persen 70.14 73.61 77.08 80.56 84.03 87.5 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 69,98IPM Tahun 2026Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 75 Derajat Kualitas SDM meningkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 71,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,0072,00 73,00 74,00 75,00 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 87.584.0380.55 75.55 75.56 75.57 75.58 75.59indeksIndeks Pemberdayaan Gender (IDG) Capaian pemberdayaan gender meningkat 77.0873.61persenPersentase Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak Anak meningkat 78.14 78.16 78.18 Kualitas dan akses pelayanan kesehatan meningkat; Angka Kematian Ibu; Angka Kematian Bayi; Prevalensi stunting per 100.000 KH; per 1000 KH; Persen 66,81; 8,2; 15.2 66,81; 7,9; 15.2 67,49; 7.6; 17.9 67,49; 7.3; 14.6 54,55; 7; 14.3 PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat persentase pemakaian alat kontrasepsi modern persen 78.1 78.12 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Aksesibilitas dan kualitas pendidikan meningkat
1.Rata-rata Lama Sekolah
2.Harapan Lama Sekolah Tahun 1. 7.34,
2.12.98
1.7.47,
2.12.99
1.7.6,
2.13
1.7.73,
2.13.01
1.7.86,
2.13.02 96; 96 95,5; 95,5 Persen1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3
2.Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan" Penyelesaian pelanggaran K3 serta Penegakan Perda dan Perkada meningkat 97,5; 97.5 97; 97 96,5; 96.5 Cascading - 4 2022 2023 2024 2025 2026 Tahun 2020 Tahun 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 Target Target Target Target Target -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Visi Misi Tujuan Daerah Tujuan Indikator Tujuan Daerah Target Tujuan PD Penanggung Jawab Program Indikator Program Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Sasaran PD Tahun Sasaran Daerah Sasaran Indikator Sasaran Daerah Satuan Target Sasaran Daerah Tahun Sasaran PD Sasaran Indikator Sasaran PD SatuanProgram Target Program Daerah PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase penurunan kasus kekerasan pada anak persen -27.27 2.94 3.03 3.13 3.23 3.33 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja persen NA 5 5 6 7 7 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase kesesuaian penempatan transmigran pada lokasi kawasan transmigrasi persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Meningkatnya perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Persen 10,5 12,2 13,9 15,6 17,3 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Tenaga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terbina Persen 70 70.2 70.4 70.6 70.8 71 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase TMP dan Monumen yang terpelihara Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PDT, AT, LUT dan Gepeng di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya; Persentase PMKS lainnya bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar panti yang terlayani kebutuhan dasarnya Persen 100; 100 90; 100 90,5; 100 91; 100 91,5; 100 92; 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Persen 90 90.2 90.4 90.6 90.8 91 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Nilai pendapatan nelayan Rupiah 30737252,37 31776354,87 32684514,01 33455005,76 34085242,63 34576493,25 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Nilai pendapatan pembudidaya ikan Rupiah 4079885,49 4156864,47 4235295,87 4315207,11 4474333,93 4558755,32 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka konsumsi ikan Kilogram/ Kapita 27,23 27,50 28,00 28,50 29,00 29,50 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi Tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat- Produksi Tanaman Pangan; Produksi Perkebunan dan Hortikultura Ton 1519823,91; 33842,34 1550220,39; 33949,10 1581224,78; 34056,68 1612849,29; 34165,26 1645106,28; 34272,84 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kelompok Tani yang melakukan Pola Usaha Agribisnis kelompok 116 118 120 122 124 126 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditas Peternakan Ton 7171,67 7176,19 7180,73 7185,3 7189,91 7192,15 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana peternakan yang digunakan Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat Indeks Pelestarian Budaya indeks 84.49 84.86 85.23 85.61 85.98 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase ragam budaya yang dikembangkan persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yang terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PARIWISATA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase layanan Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi Objek; Pelaku 2; 560 2; 560 2; 480 3; 480 3; 480 4, 480 DINAS PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase layanan Pemasaran Pariwisata yang terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Pelaku dan tenaga kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang terfasilitasi Pelaku 225 225 145 215 265 285 DINAS PARIWISATA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan yang terlaksana persen 0 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang terlaksana persen 0 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi Persen 0 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan Persen 0 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan terfasilitasi Persen 0 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 0 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanakan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan persen 100 100 0 0 0 0 KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana persen 0 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN PDRB Perkapita 25500000Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi 28900000 3,25; 0,332 PersenPertumbuhan Ekonomi; Indeks Gini Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan 4,50; 0,291 4,00; 0,301 3,75; 0,311 3,50; 0,321 4,50; 0,291 4,00; 0,301 3,75; 0,311 3,50; 0,321 3,25; 0,332 Program Penangggulangan Kemiskinan; Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja 11,00; 1,50 12,00; 1,60 13,00; 1,90 14,00; 2,00 11,00; 1,50 12,00; 1,60 13,00; 1,90 14,00; 2,00 15,00; 2,05 15,00; 2,05 PersenPersentase Angka Kemiskinan; Angka Pengangguran Angka pengangguran dan Jumlah Penduduk miskin menurun 43 Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan potesi budaya 15 17 33222Potensi Budaya Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Potensi Budaya 765 19 20 22 222 5 5 5 Daya Saing Pariwisata Meningkat Nilai Belanja Wisatawan; Jumlah Kunjungan Rupiah; Orang 95000; 2450000 110000; 2800000 Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Potensi budaya 5 5 22potensi budaya Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan 135000; 3100000 190000; 3500000 200000; 4000000 39135248,5738559576,5637770212,88 3598,15 3600,15 3602,15 Rehabilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial meningkat Cakupan PMKS/PPKS yang mendapatkan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Persen 90.2 90.4 Produksi Peternakan Meningkat Produksi Daging Ton 3594,20 3596,17 36919809,8835933219,34RupiahPendapatan per kapita masyarakat perikanan Pendapatan masyarakat perikanan meningkat 90.6 90.8 91 61 68 75Meningkatnya serapan tenaga kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Persen 50 55 Cascading - 5 2022 2023 2024 2025 2026 Tahun 2020 Tahun 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 Target Target Target Target Target -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Visi Misi Tujuan Daerah Tujuan Indikator Tujuan Daerah Target Tujuan PD Penanggung Jawab Program Indikator Program Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Sasaran PD Tahun Sasaran Daerah Sasaran Indikator Sasaran Daerah Satuan Target Sasaran Daerah Tahun Sasaran PD Sasaran Indikator Sasaran PD SatuanProgram Target Program Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase Penunjang Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan budaya Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelengaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Jumlah koperasi yang memiliki NIB dan/atau ijin usaha simpan pinjam dan/atau pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan koperasi NA 10 10 10 - - DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang melaksanakan RAT Persen 60 64 66 68 70 71 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Jumlah koperasi dengan predikat sehat koperasi 21 26 28 30 32 34 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase IKM yang mengikuti pameran persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diawasi persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase pelaku usaha yang diawasi dalam stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainya persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR IKM yang berorientasi Ekspor unit 7 12 17 22 27 32 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase UTTP yang ditera/tera ulang persen 13.18 18.95 19.47 20 20.53 21.05 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase IKM yang mengikuti promosi produk persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Ton 1524133,97 1553666,25 1584169,49 1615281,46 1647014,55 1679379,12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana pertanian yang digunakan Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Persen 80.01 80.02 80.03 80.04 80.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PARIWISATA Produksi Tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat- Produksi Tanaman Pangan; Produksi Perkebunan dan Hortikultura Ton 1519823,91; 33842,34 1550220,39; 33949,10 1581224,78; 34056,68 1612849,29; 34165,26 1645106,28; 34272,84 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN pensentase bencana pertanian yang tertangani Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Nilai omset koperasi aktif Rupiah 46.605.312.000 47.405.312.000 48.305.312.000 49.305.312.000 49.405.312.000 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM peserta diklat yang meningkat pemahamannya persen NA 76 77 78 79 80 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Produksi Peternakan Meningkat Produksi Telur Ton 3581,98 3584,55 3587,14 3589,76 3590 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan Usaha Pertanian/Peternakan sesuai SOP persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Nilai omset koperasi aktif Rupiah 46.605.312.000 47.405.312.000 48.305.312.000 49.305.312.000 49.405.312.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase kenaikan aset koperasi persen 14.83 14.9 15 15.5 16 16.5 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD nilai 80.90 (A) 80.92 (A) 80.94 (A) 80.96 (A) 80.98 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KEBUDAYAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaaan dan ketatalaksanaan persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP DPP nilai A (80,10) A (80,20) A (80,30) A (80,40) A (80,50) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD Skor A (80,10) A (80,20) A (80,30) A (80,40) A (80,50) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sarana dan prasarana perdagangan yang memadai Persentase pasar rakyat dengan daya dukung memadai Persen 25 30 35 40 45 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pasar Rakyat yang direhab / direvitalisasi persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERDAGANGAN Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan Jumlah ternak yang dilayani di fasilitas kesehatan hewan ekor 3143 3286 3486 3500 3600 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Jumlah populasi ternak ekor 1538246 1545936 1553365 1561433 1568318 1575203 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pemberdayaan UMKM persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM yang terfasilitasi layanan pengembangan Usaha Mikro persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaran keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penurunan konsumsi beras/kapita/tahun Kg 83 80 78 76 74 72 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase penanganan kerawanan pangan Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan yang terlaksana Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar aman Persen 75 80 85 90 92 93 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 80.05 80.1 80.15 80.2 80.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERDAGANGAN Meningkatnya Akuntabilitas kinerja DPKH Nilai AKIP DPKH Kategori/ nilai A (80,10) A (80,20) A (80,30) A (80,40) A (80,50) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan budaya seni 2 2 2 2 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI Pelestarian potensi ragam budaya lokaluntuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan Potensi Budaya 89,8 89,9 90 90,1 90,2 2 2 2 2 2 Meningkatkan peran dan kinerja UMKM dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Ketahanan Pangan Meningkat Capaian Skor PPH Konsumsi indeks 9,35 6Potensi Budaya PersenPersentase Pertumbuhan omset UMKM yang dibina Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan 6 6 6 6 10,2610,129,949,46 1581224,78; 34056,68 1612849,29; 34165,26 1645106,28; 34272,84 Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Potensi Budaya 7 7 7 7 7 Produksi Tanaman Pangan, perkebunan dan hortikultura meningkat- Produksi Tanaman Pangan; Produksi Perkebunan dan Hortikultura Ton 1519823,91; 33842,34 1550220,39; 33949,10 5 10 15 20 25 RupiahNilai omset koperasi aktif Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Pertumbuhan sektor perdagangan meningkat Persentase Pertumbuhan nilai sektor perdagangan Persen 49.405.312.00049.305.312.00048.305.312.00047.405.312.00046.605.312.000 Jumlah Potensi Budaya Lokal yang dilestarikan 1212111110potensi budaya Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan 22222 Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Potensi Budaya Cascading - 6 2022 2023 2024 2025 2026 Tahun 2020 Tahun 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 Target Target Target Target Target -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Visi Misi Tujuan Daerah Tujuan Indikator Tujuan Daerah Target Tujuan PD Penanggung Jawab Program Indikator Program Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Sasaran PD Tahun Sasaran Daerah Sasaran Indikator Sasaran Daerah Satuan Target Sasaran Daerah Tahun Sasaran PD Sasaran Indikator Sasaran PD SatuanProgram Target Program Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan Persen 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Prosentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan persen 0 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan persen 0 100 100 100 100 100 KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD nilai/skor 80,05 80,20 80,40 80,60 80,80 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Persentase IKM yang mengikuti even pengembangan kearifan lokal persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase terselesaikanya dokumen RPIK sampai dengan disosialisasikan persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase IKM yang mendapat layanan rekomendasi penerbitan izin usaha industri (IUI) Kabupaten/Kota persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase IKM yang terdaftar di SIINAS persen NA 20 40 60 80 100 DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik) persen 26,55 27,87 29,20 30,53 31,858 33,18 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase kepala keluarga berakses air minum layak persen 81,03 81,95 83,21 85,19 87,85 90,45 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan Persen N/a 40 45 50 55 60 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak persen 83,27 84,16 85,398 87,34 89,98 92,56 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik Persen 43 45 48 50 52 53 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Penanganan PSU Kawasan PSU Ibukota Kecamatan Persen N/a 20 40 60 80 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Keandalan gedung Pemerintah Persen 65,31 69,38 73,46 77,55 81,63 85,71 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional persen 20 25 30 35 40 45 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana Dengan Baik Persen - 20 40 60 80 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU persen N/a 15 30 50 75 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Presentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Terlaksana dengan baik Persen 0 0 0 33,33 66,67 100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PERSENTASE CAPAIAN APLIKASI INFORMATIKA Persen NA 97,93 98,76 99,17 99,59 100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik persen 0 20 40 60 80 100 DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang penerangan jalan umum dan perparkiran persen 68,49 70,84 71,41 72,51 74,85 75,44 DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) UPT pengujian kendaraan bermotor persen 98,88 98,00 98,25 98,50 98,75 99,00 DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang angkutan dan terminal persen 66,43 66,50 66,53 66,55 66,57 66,58 DINAS PERHUBUNGAN Persentase capaian penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) bidang lalu lintas persen 4,30 4,30 4,50 9,50 10,50 11,80 DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan dengan kondisi baik Persen 59,55 63 68,20 72,522 76,84 81,16 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU persen N/a 20 40 60 80 100 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Presentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika persen 83,62 85,84 87,78 89,72 91,67 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE CAPAIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persen 100 55 60 65 70 75 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase penerapan metadata sesuai standar persen 20 40 60 80 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persen NA 20 40 60 80 100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Layanan Keamanan Informasi persen 25 40 60 80 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PERSENTASE CAPAIAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI persen NA 25 40 60 80 90 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD Nilai 80,10 (A) 80,25 (A) 80,50 (A) 80,75 (A) 81,00 (A) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah nilai 80,10 80,25 80,50 80,75 81,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERHUBUNGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan yang layak, aman, dan terjangkau Persen 5 10 15 20 25 30 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penanganan PSU kawasan permukiman persen 17,93 21,97 26,01 30,04 34,08 38,12 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh persen N/a 12,50 14,29 16,67 20,00 25 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengendalian Pencemeran persen 30 50 55 60 65 70 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Sampah dikelola persen 24 24,50 26,00 27,50 29,00 30,50 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang peduli terhadap Lingkungan Hidup persen 32 42 52 62 72 82 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik persen 50 50 52 54 56 58 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Lingkungan Hidup persen 15 18 28 42 56 70 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 65,00; 65,00 IndeksIndeks Infrastruktur Daerah; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan Program Pembangunan Infrastruktur 85,00; 71,00 80,00; 69,00 75,00; 67,50 70,00; 66,00 85,00; 71,00 80,00; 69,00 75,00; 67,50 70,00; 66,00 65,00; 65,00 Nilai Peningkatan tata kelola lingkungan hidup Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup 58.6246.8235.3425.0615.89NilaiNilai infrastruktur perumahan dan permukiman Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman 62,0554,1546,2538,3534,60 Presentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika daerah meningkat Penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) meningkat Persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) persen 57,91 59,16 61,68 63,53 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) NilaiNilai Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika daerah meningkat 76,9472,2867,5663,0858,64 65,05 76,9472,2867,5663,0858,64 3 6 91,6789,7287,7885,8483,62persen nilai NilaiNilai Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum ekonomi kerakyatan Potensi Budaya Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Pertumbuhan sektor industri meningkat Persentase pertumbuhan sektor industri persen 10 15 20 22222 Cascading - 7 2022 2023 2024 2025 2026 Tahun 2020 Tahun 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 Target Target Target Target Target -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Visi Misi Tujuan Daerah Tujuan Indikator Tujuan Daerah Target Tujuan PD Penanggung Jawab Program Indikator Program Satuan Data Capaian pada Tahun Awal Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Target Sasaran PD Tahun Sasaran Daerah Sasaran Indikator Sasaran Daerah Satuan Target Sasaran Daerah Tahun Sasaran PD Sasaran Indikator Sasaran PD SatuanProgram Target Program Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik persen 0 25 25 50 75 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD Nilai AKIP PD nilai 80,05 80,07 80,09 80,11 80,13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana Persentase dukungan tata ruang keistimewaan teradap penanggulangan bencana. persen 0 25 50 75 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase penyelenggaraan keiatimewaan Yogyakarta urusan tata ruang terlaksana dengan baik persen 0 0 25 50 75 100 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah tertangani Persen 100 20 40 60 80 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan. Persen 100 20 40 60 80 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani Persen 100 20 40 60 80 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum Persen 100 10.65 54.94 75.72 88.09 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Layanan Penanaman Modal yang terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola dengan baik persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Presentase layanan pengembangan iklim penanaman modal yang terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Presentase layanan promosi penanaman modal yang terfasilitasi persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Nilai AKIP Nilai 81 81,5 81,5 82 82 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah Kategori/ Nilai A (80,46) A (80,55) A (80,65) A (80,75) A (80,85) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik Persen 100 100 100 100 100 100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL Persen 100 20 40 60 80 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang Persen 100 36,91 54,97 72,38 86,40 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang Persen 100 3.4 28.89 48.89 74.44 100 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase perencanaan lingkungan hidup terlaksana dengan baik persen 0 20 40 60 80 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pemgelolaan lingkungan hidup (PPLH) terlaksana dengan baik persen 20 20 30 40 50 60 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup berjalan dengan baik persen 100 100 100 100 100 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Nilai Investasi Meningkat Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Juta Rupiah 3.376.000 3.376.000,00 3.550.000,00 3.760.000,00 4.000.000,00 4.300.000,003.550.000 3.760.000 4.000.000 4.300.000 Program Peningkatan Investasi 5450persenPersentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang- undangan Terwujudnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 66,87 83,56 100 656158 Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang Persen 29,32 48,43 Persentase pertumbuhan investasi kegiatan berusaha Meningkatnya pertumbuhan investasi kegiatan berusaha 80.8161.5741.4919.07 100 92 93 94 95 31,4031,2731,2231,16 PersenPersentase Tatakelola administrasi pertanahan Tata Kelola Administrasi pertanahan meningkat Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah Persentase layanan penanaman modal yang tertangani persen 91 31,10persen Cascading - 8