DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Penyelenggara Inovasi Daerah, Bentuk Inovasi Daerah, Pengusulan Inovasi Daerah, Penilaian Usulan, Uji Coba, Penerapan, Forum Inovasi Daerah, Pemberian Penghargaan dan Insentif, Hak Kekayaan Intelektual, Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah, Pencatatan dan Pendataan, Informasi Inovasi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan dan Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa inovasi yang telah dilakukan selama ini memerlukan integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan;
c.bahwa diperlukan payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Gunungkidul yang terintegrasi dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah serangkaian proses yang mencakup pengusulan, uji coba, dan/atau penerapan Inovasi Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
2.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
4.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
5.Tim Penilai Khusus adalah tim yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk menilai kelayakan proposal Inovasi Daerah yang memerlukan penilaian dari tenaga ahli khusus.
6.Forum Inovasi Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi bagi unsur pemerintahan, unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan, pengembangan, dan penguatan Inovasi Daerah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada serta untuk mengembangkan potensi Daerah.
7.Indeks Inovasi Gunungkidul adalah seperangkat variabel dan indikator lokal yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan periode tertentu.
8.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
9.Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
12.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
16.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
18.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.meningkatkan integrasi dan koordinasi yang maksimal antar pemangku kepentingan di Daerah;
3. c.menambah peluang lapangan kerja; dan
4. d.meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat secara berkelanjutan.
(2)Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Penyelenggaraan Inovasi Daerah diarahkan untuk meningkatkan:
1. a.Pelayanan Publik;
2. b.peran serta Masyarakat; dan
3. c.daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan;
h.inklusif;
i.kepastian hukum;
j.aksesibilitas; dan
k.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

PENYELENGGARA INOVASI DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
(2)Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan.
(3)Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pemetaan potensi unggulan Inovasi Daerah;
2. b.penyusunan perencanaan program dan kebijakan untuk penguatan Inovasi Daerah;
3. c.penyusunan pedoman dan prosedur standar pelaksanaan penguatan Inovasi Daerah;
4. d.pemberian motivasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi penguatan Inovasi Daerah;
5. e.fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perancang dan pelaksana Inovasi Daerah;
6. f.peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
7. g.pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penguatan Inovasi Daerah;
8. h.penumbuhkembangan dan pembudayaan Inovasi; dan
9. i.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB III

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

a.Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen dan kinerja pemerintahan melalui:
1. a.penyederhanaan;
2. b.eliminasi;
3. c.penciptaan; dan/atau
4. d.integrasi teknologi.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diarahkan untuk meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat melalui pelayanan:
1. a.mudah;
2. b.murah;
3. c.dapat diakses; dan/atau
4. d.terintegrasi teknologi.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui:
1. a.pelindungan Masyarakat;
2. b.pemberdayaan Masyarakat;
3. c.pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan/atau
4. d.integrasi teknologi.

Pasal 7

Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

a.Inovasi pelayanan barang publik;
b.Inovasi pelayanan jasa publik; dan
c.Inovasi pelayanan administratif.

Pasal 8

(1)Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi Inovasi dalam pelayanan barang publik yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif.
(2)Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Inovasi dalam hal:
1. a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah dan Kalurahan yang dipisahkan; dan
3. c.pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah dan/atau Kalurahan yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi Inovasi dalam pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan Masyarakat, serta memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif.
(2)Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Inovasi dalam hal:
1. a.penyediaan jasa publik oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
2. b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah dan/atau Kalurahan yang dipisahkan; dan
3. c.penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah dan/atau Kalurahan yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Inovasi pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi Inovasi dalam hal pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…