DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Sistematika; Pengendalian dan Evaluasi;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah lstimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV VIS! DAN MIS! DAERAH BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. $
6.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman b a gi :

a.Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD; dan
b.calon Bupati dan wakil Bupati dalam perumusan materi visi, misi, dan program. BAB 11 SISTEMATIKA

Pasal 4

( 1 ) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB ILL

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E); dan
b.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. etapkan di Wonosari da tanggal 21 ul0$ 202/ UNGKID� a¥ Diundangkan di Wonosari pada tanggal 2I /UStus 202 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR ( NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:(( , 3 4 / 20 2 / ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR % TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2045 I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun RPJPD sebagai tindaklanjut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun disusun berdasarkan peraturan perundang undangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang dalarn penyusunannya telah diselaraskan dan berpedoman kepada RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yaitu Periode 2025-2029, Periode 2030- 2034, Periode 2035-2039, dan Periode 2040-2045. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakaan dan sasaran pokok RPJPD. Peraturan Daerah tentang RPJPD terdiri dari 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, materi muatan RPJPD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, ketentuan penutup serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang berisi pendahuluan, garnbaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014