DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: RPJMD disusun dengan sistematika: Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Umum Daerah; Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Bab V Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka menegah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Nomor 6 Tahun 2025
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini dirumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029; mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum; menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (seperti RPJPD Tahun 2025- 2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, maupun dokumen rencana sektoral), dan disertai dengan gambar keterkaitannya, RPJPD 2025-2045 dengan RTRW serta Dokumen Perencanaan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2029 I-11 Pembangunan Lainnya; menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029; serta menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing- masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Rencana Pembangunan Jangkan Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
8.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, RPJMN, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi :

a.Perangkat Daerah dalam Menyusun rencana strategis Perangkat Daerah; dan
b.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Geografi 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pasal 5

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. Visi Secara umum visi adalah gambaran keadaan yang akan dituju atau diciptakan di masa yang akan datang. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Gunungkidul dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 tetap digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan Tahun 2025.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 Tanggal 15 Agustus 2025 Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, ttd SRI SUHARTANTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 6. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (6,22/2025). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025-2029 I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun RPJMD sebagai tindaklanjut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun disusun berdasarkan peraturan perundang- undangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 yang dalam penyusunannya telah diselaraskan dan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, RPJMN, RPJMD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Pelaksanaan RPJMD terbagi dalam 5 (lima) tahapan perencanaan pembangunan tahunan yaitu Tahap I Penguatan, Tahap II percepatan, Tahap III Peningkatan, Tahap IV Optimalisasi, dan Tahap V Pemantapan. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu satu tahun. Peraturan Daerah tentang RPJMD terdiri dari 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, materi muatan RPJMD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, ketentuan penutup serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang berisi pendahuluan, gambaran umum Daerah, visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah jangka menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…