DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok : mengatur terkait Perubahan bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, organ PT BPR, pegawai, perencanaan dan pelaporan, penggunaan laba, kerja sama, pengawasan serta pembubaran dan likuidasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul perlu diubah bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 440);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR BDG (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
2.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.
3.Saham adalah Surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR BDG (Perseroda).
4.Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi yang selanjutnya disebut Komisaris PT. BPR BDG (Perseroda).
5.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertangguang jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang selanjutnya disebut Direksi PT. BPR BDG (Perseroda).
6.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
8.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini memuat :

a.perubahan bentuk badan hukum, nama dan tempat kedudukan;
b.jangka waktu berdiri;
c.maksud dan tujuan;
d.kegiatan usaha;
e.modal;
f.organ PT. BPR BDG (Perseroda);
g.pegawai;
h.perencanaan dan pelaporan;
i.penggunaan laba;
j.kerja sama;
k.pengawasan; dan
l.pembubaran dan likuidasi.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR BDG (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Pasal 4

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul beralih kepada PT. BPR BDG (Perseroda).
(2)Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 5

PT. BPR BDG (Perseroda) berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

(1)PT. BPR BDG (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris.
(3)Pembukaan kantor cabang dan kantor kas dapat dilaksanakan dengan Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. BPR BDG (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

Maksud pendirian PT. BPR BDG (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 9

Tujuan pendirian PT. BPR BDG (Perseroda) untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna;
d.mengembangkan PT. BPR BDG (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 10

Kegiatan usaha PT. BPR BDG (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil, dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…