DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta dalam rangka peningkatan pelayanan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 55);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 56); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Modal Dasar dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 56) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Modal dasar PDAM Tirta Handayani diubah dan ditetapkan sebesar Rp202.169.656.130,45,00 (dua ratus dua miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen).

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Handayani dilaksanakan dalam bentuk barang dan uang.
(2)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp202.169.656.130,45,00 (dua ratus dua miliar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah empat puluh lima sen).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian kewajiban Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran 1993 sampai dengan tahun anggaran 2021 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp 86.265.423.074,32 (delapan puluh enam miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun Anggaran 1993 sebesar Rp813.035.807,00 (delapan ratus tiga belas juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh rupiah);
b.Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp26.247.713.273,00 (dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
c.Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp557.203.789,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
d.Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp621.246.503,00 (enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah);
e.Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp47.827.450,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
f.Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp21.332.043.577,82 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah delapan puluh dua sen);
g.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.397.256.387,41 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah empat puluh satu sen);
h.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp13.791.218.126,09 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu seratus dua puluh enam rupiah sembilan sen); dan
i.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.142.443.051,00 (delapan miliar seratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah).
j.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.057.733.000,00 (delapan miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
k.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.257.702.110,00 (lima miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu seratus sepuluh rupiah).
1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp40.920.518.056,13 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus delapan belas ribu lima puluh enam rupiah tiga belas sen).

(1)Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.648.266.670,68 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah enam puluh delapan sen);
2. b.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.272.251.385,45 (empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah empat puluh lima sen);
3. c.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. h.Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebesar Rp40.920.518.056,13 (empat puluh miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus delapan belas ribu lima puluh enam rupiah tiga belas sen).

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp74.983.715.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2022 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp 34.983.715.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp483.715.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
b.Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
c.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
d.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
e.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
f.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
g.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
h.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
i.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
1. 7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
7. g.Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);.
(3)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 12 Desember 2022 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd SUNARYANTA Diundangkan di Wonosari pada tanggal 12 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd SRI SUHARTANTA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 8. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 7,43/2022 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI I. UMUM Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani merupakan salah satu BUMD Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani yang didalamnya terdapat salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah. Perubahan Modal Dasar Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019. Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah tersebut diartikan sebagai bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani adalah perusahaan yang bergerak tidak semata-mata mencari keuntungan murni yaitu mewadahi kepentingan Pemerintah Daerah dengan lebih memfokuskan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya dalam penyediaan air minum. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan berdasarkan pada hasil analisis investasi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 87.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…