DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Kewenangan Pemerintah Daerah, Program pembangunan industri, jangka waktu, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pelporan dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dokumen rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul dibutuhkan untuk mengatasi beberapa isu perindustrian sehingga dapat menciptakan kemandirian Industri, peningkatan daya saing produk Industri, pengembangan perwilayahan Industri, pelindungan atas persaingan yang tidak sehat, kemudahan investasi sekaligus perluasan lapangan kerja;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, rencana Pembangunan Industri kabupaten perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023-2043.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Industri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1, didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Definisi tersebut selanjutnya lebih dirinci pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 Pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Industri yang dimaksud dalam RPIK adalah Industri Pengolahan Nonmigas yang merupakan Industri yang masuk kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak memasukkan Industri Batubara dan Pengilangan Migas.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disebut RPIK adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Kabupaten Gunungkidul.
2.Pembangunan Industri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial dan budaya.
3.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
4.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Industri untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
5.Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
6.Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019- 2039 yang selanjutnya disebut RPI DIY 2019-2039 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Industri di DIY.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten Gunungkidul.
11.Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri; dan
b.pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;
b.meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri dalam perekonomian Daerah;
c.meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor Industri yang berwawasan lingkungan; dan
d.terciptanya sinergitas rantai pasok antara Industri kecil, menengah dan besar.

Pasal 4

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan industri.

BAB II

GAMBARAN KONDISI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI A. Kondisi Daerah

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyusun RPIK.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.RIPIN;
2. b.KIN;
3. c.RPI DIY 2019-2039;
4. d.RPJPD;
5. e.RPJMD;
6. f.potensi sumber daya Industri daerah;
7. g.RTRW;
8. h.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi, serta
9. i.satu kesatuan dengan daya dukung daya tampung lingkungan;
10. j.proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri; dan
11. k.peran serta masyarakat.

Pasal 6

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat:
1. a.Gambaran umum, meliputi:
  1. 1.kondisi umum Daerah;
  2. 2.sumber daya Industri Daerah;
  3. 3.sarana dan prasarana Industri; dan
  4. 4.pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
2. b.Visi dan misi Pembangunan Industri, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Industri, meliputi:
  1. 1.Visi dan misi pembangunan Daerah;
  2. 2.tujuan Pembangunan Industri Daerah; dan
  3. 3.sasaran Pembangunan Industri Daerah;
3. c.Strategi dan program Pembangunan Industri, meliputi:
  1. 1.sasaran Pembangunan Industri Daerah; dan
  2. 2.program Pembanguan Industri Daerah.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pasal 7

(1)Program Pembangunan Industri Daerah meliputi:
1. a.penetapan sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan;
2. b.program pengembangan perwilayahan Industri;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pengembangan sarana prasarana Industri; dan
5. e.pengembangan Industri kecil dan menengah.
(2)Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Industri Makanan;
2. b.Industri Tekstil;
3. c.Industri Pakaian Jadi;
4. d.Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
5. e.Industri Barang Galian Bukan Logam;
6. f.Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya;
7. g.Industri Furnitur;
8. h.Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
9. i.Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat tradisional; dan
10. j.Industri Pengolahan Lainnya.
(3)Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan Industri dan sentra Industri kecil dan menengah.
(4)Pengembangan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
(5)Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi pengelolaan lingkungan, lahan peruntukan Industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan sanitasi, jaringan transportasi, sistem informasi Industri dan infrastruktur penunjang standarisasi Industri.
(6)Pengembangan Industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program pendataan, pembinaan/pelatihan, peningkatan akses/kerjasama, dan pemberian fasilitas bagi Industri kecil dan menengah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Industri.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Industri.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
2. b.penyampaian informasi dan/atau laporan.
(4)Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara online dan/atau offline.
(5)Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan melalui:
1. a.sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
2. b.sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional;
3. c.pejabat pengelola informasi Daerah; dan/atau
4. d.sistem informasi Industri nasional.
(6)Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan secara offline sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH A. Strategi Pembangunan Industri Guna menentukan strategi pembangunan industri, sangat penting untuk melihat kondisi sektor industri daerah berbanding dengan sektor lain penyusun PDRB daerah. Dapat dilihat pada tahun 2020 bahwa kontribusi industri di Kabupaten Gunungkidul berada pada angka 9,15 persen. Secara nilai kontribusi, sektor industri tertinggal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan namun unggul secara pertumbuhan yang berada pada angka 24,67 persen, dan setara dengan sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor.

Pasal 9

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah bersifat strategis, RPIK dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional serta RPI DIY dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu “Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”. RPIK Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunungkidul dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…