DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturaan daerah ini diatur tentang Pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum; Pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD; Kedudukan tugas dan fungsi sekretariat DPRD; Susunan organisasi; Kelompok jabatan fungsional; Staf ahli; Eselonering, pengangkatan dan pemberhetian; Ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
4.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
9.Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. 3

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, yang terdiri dari :

a.Sekretariat Daerah
b.Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum
1. 1.Bagian Pemerintahan
2. 2.Bagian Hukum dan Organisasi
c.Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian
1. 1.Bagian Humas
2. 2.Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat, yang terdiri dari :

a.Sekretariat DPRD
b.Bagian Umum dan Perlengkapan
c.Bagian Risalah dan Persidangan
d.Bagian Keuangan

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf
(2)Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
(3)Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. b.Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
3. c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
4. d.Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
5. e.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
(4)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah
(5)Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 5

(1)Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
(2)Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. 4
(3)Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. c.Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. d.Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
(4)Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
(5)Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah
2. b.Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, membawahi :
  1. 1.Bagian Pemerintahan a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah b) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan c) Sub Bagian Pertanahan
  2. 2.Bagian Hukum dan Organisasi a) Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan b) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum c) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana
3. c.Asisten Bidang Pembangunan, Kesra dan Perekonomian, membawahi :
  1. 1.Bagian Hubungan Masyarakat a) Sub Bagian Hubungan Media dan Komunikasi b) Sub Bagian Hubungan Internal dan Eksternal c) Sub Bagian Data Administrasi dan Publikasi
  2. 2.Bagian Umum dan Perlengkapan a) Sub Bagian Tata Usaha b) Sub Bagian Perlengkapan dan Santel c) Sub Bagian Protokoler dan Rumah Tangga
(2)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
1. a.Sekretariat DPRD
2. b.Bagian Umum dan Perlengkapan
  1. 1.Sub Bagian Urusan Dalam dan Protokol
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha
3. c.Bagian Risalah dan Persidangan
  1. 1.Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan
  2. 2.Sub Bagian Persidangan
4. d.Bagian Keuangan
  1. 1.Sub Bagian Anggaran
  2. 2.Sub Bagian Perbendaharaan
(2)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 5

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan bagi yang bertugas di Sekretariat DPRD.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(4)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(6)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang staf ahli yang terdiri dari :
1. a.Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
2. b.Staf Ahli Bidang Pemerintahan
3. c.Staf Ahli Bidang Pembangunan
4. d.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
5. e.Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
(3)Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil.
(4)Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(5)Staf Ahli merupakan jabatan Struktural Eselon II.b.
(6)Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a.
(2)Sekretaris Dewan dan Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.b.
(3)Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon III.a.
(4)Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.a.

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(2)Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
(3)Tata cara pengangkatan Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. 6

Pasal 12

(1)Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
(2)Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
(3)Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
(4)Tata cara pengangkatan Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…