DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Ketentuan Lain-Lain.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; J --- --- --- --- --- --- --- --- 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT dan BUPATI HALMAHERA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; +w 3
3.Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Halmahera Barat;
5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Halmahera Barat;
8.Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Halmahera Barat;
9.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
10.Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

( 1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

a.APBD, meliputi:
1. 1.uang representasi;
2. 2.tunjangan keluarga;
3. 3.tunjangan beras; 4
4. 4.uang paket;
5. 5.tunjangan jabatan;
6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
2. 2.tunjangan reses.

(2)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(5)Pemberian uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(6)Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur, maka uang representasi diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
(3)Pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(4)Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka tunjangan keluarga dan tunjangan beras diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka uang paket diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRD sampai dengan selesainya masa bakti.
(3)Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan jabatan diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

( 1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a angka 6 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 7 diberikan bersifat insidentil yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD tentang panitia khusus dan panitia kerja. ,I 6
(3)Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri dari Panitia Khusus dan Panitia Kerja
(4)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(5)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan ketentuan:
1. a.Panitia khusus, paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran, jumlah keanggotaan panitia khusus tidak melebihi ½ (seperdua) dari jumlah anggota DPRD, dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan;
2. b.Panitia kerja, paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran, jumlah keanggotaan Panitia Kerja tidak melebihi ½ (seperdua) dari jumlah anggota DPRD, dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan;
(6)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(7)Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan ketentuan:
1. a.masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) bulan dan 1 (satu) bulan diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
2. b.masa bakti lebih dari 1 bulan lebih sampai dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. J 7
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
(6)Perhitungan dan penetapan kemampuan keuangan daerah diatur dalam peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…